Friday, September 22, 2017

Makalah Agama Islam

Rujukan kali ini adalah pembahasan dengan tema makalah agama Islam. Makalah ini sangat relevan untuk sekedar dibaca atau sebagai sumber referensi bagi teman-teman sekalian.

KATA PENGANTAR

            Puji dan syukur kami sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat, nikmat, dan karunia-Nya lah kami dapat menyelesaikan makalah berjudul “Hukum Islam di Indonesia” sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
            Hukum adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan manusia untuk mengatur kehidupan menjadi lebih teratur dan sesuai pada aturannya. Karena itulah kami menggali berbagai informasi dari segala sumber bacaan baik dari buku maupun website di internet agar dapat memperoleh informasi dan pengetahuan guna menyusun makalah ini lebih baik.
            Penulisan makalah ini bertujuan untuk memenuhi tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas mata kuliah Agama Islam dan sebagai bahan diskusi untuk lebih memahami dan menghayati hokum islam dan peranannya bagi kehidupan.
            Tiada manusia yang sempurna begitu juga kami. Kami telah berusaha untuk mengerjakan makalah ini dengan sebaik-baiknya, namun mohon maaf jika ada kesalahan. Dan kami pun mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materil
            Akhir kata, semoga makalah ini dapat diterima dan memberikan manfaat serta dapat dijadikan bahan bacaan oleh pembaca
                                                                                                Palembang,  Februari 2014
                                                                                                            Penulis,

BAB 1
PENDAHULUAN

a.   LATAR BELAKANG
Hukum sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Hukum dapat menjadi batasan dalam bertindak, maupun dapat mengatur kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Namun apakah sekarang hukum ditegakkan dengan seadil-adilnya? Banyak sekali penyelewengan dalam hukum salah satunya karena ketidaktahuan mereka mengenai fungsi dan dampaknya. Dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan,
"…maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan yang Maha Esa…".
Dari paragraf tersebut nampak jelas, bahwa hukum dalam islam dan hukum nasional saling berkesinambungan satu sama lain. Melihat masyarakat Indonesia sebagian besar beragama islam dan Indonesia merupakan Negara hukum, yang berkeinginan untuk membentuk suatu hukum baru sesuai dengan kebangsaan Indonesia dan tidak bertentangan dengan hukum islam.
Makalah ini dibuat agar kita dapat memahami sumber hukum islam serta kaitannya dengan hukum nasional di Indonesia serta dapat menghayati pelaksanaannya agar kehidupan masyarakat dapat menjadi lebih terarah ke masa depan yang lebih baik.


b.   RUMUSAN MASALAH
1.   Apa saja macam-macam Hukum Islam dan peranannya sebagai pedoman kegiatan umat islam ?
2.   Bagaimana fungsi Hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat ?
3.   Bagaimana kontribusi Hukum Islam dalam Perundang-undangan di Indonesia ?

c.   TUJUAN PENULISAN
Tujuan dari penulisan makalah ini yaitu Mahasiswa dapat :
1.      Menjelaskan kedudukan Al-Qur’an sebagai pedoman kegiatan umat islam.
2.      Menjelaskan arti dan fungsi Assunnah.
3.      Menjelaskan peranan Assunnah sebagai petunjuk muslim.
4.      Menjelaskan kedudukan akal pikiran manusia dalam berijtihad.
5.      Menjelaskan peranan Ijtihad sebagai sumber pengembangan nilai-nilai islam.
6.      Menjelaskan fungsi hokum islam dalam kehidupan bermasyarakat.
7.      Menyebutkan kontribusi hukum islam dalam perundang-undangan di Indonesia.

d.   MANFAAT PENULISAN
1.   Mahasiswa mampu menjelaskan macam-macam Hukum Islam dan peranannya sebagai pedoman kegiatan umat islam.
2.   Mahasiswa mengetahui dan mampu menjelaskan fungsi Hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat.
3.   Mahasiswa mengetahui dan mampu mendeskripsikan kontribusi Hukum Islam dalam Perundang-undangan di Indonesia

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA 

HUKUM ISLAM
A.    PENGERTIAN AL-QUR’AN DAN RUANG LINGKUPNYA
  1. Pengertian Al-Qur’an
Al-Qur’an adalah wahyu Allah SWT yang merupakan mu’jizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum dan pedoman hidup bagi pemeluk Islam dan bernilai ibadat yang membacanya.

  1. Ruang Lingkupnya Al-Qur’an
Pokok-pokok isi Al-Qur’an ada 5:
1.      Tauhid, kepercayaan terhadap Allah, malaikat-malaikat Nya, Kitab-kitab Nya, Rosul-rosul Nya, Hari Akhir dan Qodho, Qadar yang baik dan buruk.
2.      Tuntutan ibadat sebagai perbuatan yang jiwa tauhid.
3.      Janji dan Ancaman
4.      Hidup yang dihajati pergaulan hidup bermasyarakat untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.
5.      Inti sejarah orang-orang yang taat dan orang-orang yang dholim pada Allah SWT.

  1. Dasar-dasar Al-Qur’an Dalam Membuat Hukum
1.      Tidak memberatkan
“Allah tidak membenari seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”
Misalnya:
a)      Boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadhan.
b)      Boleh makan-makanan yang diharamkan jika dalam keadaan terpaksa/memaksa.
c)      Boleh bertayamum sebagai ganti wudhu’
2.      Menyedikitkan beban
Dari prinsip tidak memberatkan itu, maka terciptalah prinsip menyedikitkan beban agar menjadi tidak berat. Karena itulah lahir hukum-hukum yang sifatnya rukhsah. Seperti: mengqashar sholat.

3.      Berangsur-angsur dalam menetapkan hukum
Hal ini dapat diketahui, umpamanya; ketika mengharamkan khomr.
1)      Menginformasikan manfaat dan mahdhorotnya.
2)      Mengharamkan pada waktu terbatas, yaitu; sebelum sholat.
3)      Larangan secara tegas untuk selama-lamanya.

B.     KEDUDUKAN HADIST, IJMA’ DAN QIYAS
1.      Kedudukan Al-Hadist/Al-Sunnah
Nabi Muhammad sebagai seorang rosul menjadi panutan bagi umatnya disamping sebagai ajaran hukum. Baik yang diterima dari Allah yang berupa Al-Qur’an maupun yang ditetapkan sendiri yang berupa al-Sunnah. Banyak sekali masalah yang sulit ditemukan hukumnya secara eksplisit dalam Al-Qur’an sebagai sumber pertama dan utama, maka banyak orang mencarinya dalam as-Sunnah.
Selain diindikasikan dalam Al-Qur’an, para ulama pun telah bersepakat untuk menetapkan al-Sunnah sebagai sumber ajaran Islam.
Sunnah yang dijalankan Nabi pada dasarnya adalah kehendak Allah juga. Dalam arti bahwa Sunnah itu sebenarnya adalah risalah dari Allah yang manifestasikan dalam ucapan, perbuatan dan penetapan Nabi. Maka sudah sepantasnya, bahkan seharusnya bilamana Sunnah Nabi dijadikan sumber dan landasan ajaran Islam.

2.      Kedudukan Ijma’
Kebanyakan ulama menetapkan, bahwa ijma’ dapat dijadikan hujjah dan sumber ajaran Islam dalam menetapkan suatu hukum. Firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 59 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rosulnya dan Ulil Amri diantara kamu.”
Maka dapat disimpulkan bahwa, apabila mujtahid telah sepakat terhadap ketetapan hukum suatu masalah/peristiwa, maka mereka wajib ditaati oleh umat.
Ijma’ dapat dijadikan alternatif dalam menetapkan hokum suatu peristiwa yang didalam Al-Qur’an atau as-Sunnah tidak ada atau kurang jelas hukumnya.

3.      Kedudukan Qiyas
Qiyas menduduki tingkat keempat, sebab dalam suatu peristiwa bila tidak terdapat hukumnya yang berdasarkan nash, maka peristiwa itu disamakan dengan peristiwa lain yang mempunyai kesamaan dan telah ada ketetapan hukumnya dalam Al-Qur’an. Mereka mendasarkan hal tersebut pada firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 2 yang artinya; “Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran hai orang-orang yang mempunyai pandangan.”

C.    PENGERTIAN TENTANG NASH DAN SYARI’AH
1.      Pengertian Nash
Menurut bahasa, Nash adalah raf’u asy-syai’ atau munculnya segala sesuatu yang tampak. Oleh sebab itu, dalam mimbar nash ini sering disebut munashahat, sedangkan menurut istilah antara lain dapat dikemukakan di sini menurut:
a.       Ad-Dabusi:
Artinya:
“Suatu lafazh yang maknanya lebih jelas daripada zhahar bila ia dibandingkan dengan lafzh shahir.”
b.      Al-Bazdawi
“Lafazh yang lebih jelas maknanya daripada makna lafazh zhahir yang diambil dari si pembicaranya bukan dari rumusan bahasa itu sendiri.”
Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa nash mempunyai tambahan kejelasan. Tambahan kejelasan tersebut tidak diambil dari rumusan bahasanya, melainkan timbul dari pembicara sendiri yang bisa diketahui dengan qarinah.
Atas dasar uraian tersebut, Muhammad Adib Salih berkesimpulan bahwa yang dimaksud nash itu adalah:
“Nash adalah suatu lafazh yang menunjukkan hukum dengan jelas, yang diambil menurut alur pembicaraan, namun ia mempunyai kemungkinan ditakshish dan takwil yang kemungkinannya lebih lemah daripada kemungkinan yang terdapat dari lafazh zhahir. Selain itu, ia dapat dinasikh pada zaman risalah (zaman Rasul).”

Sebagai contoh adalah ayat Al-Qur’an, seperti yang dijadikan contoh dari lafazh zhahir.
وَاَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَى.
Dilalah nash dari ayat tersebut adalah tidak adanya persamaan hukum antara jual beli dan riba.
Pengertiannya diambil dari susunan kalimat yang menjelaskan hukum. Di sini nash lebih memberi kejelasan daripada zhahir (halalnya jual beli dan haramnya riba) karena maknanya diambil dari pembicaraan bukan dari rumusan bahasa.

2.      Pengertian Syari’ah
Dilihat dari sudut kebahasaan kata, syari’ah bermakna “Jalan yang lapang atau jalan yang dilalui air terjun.”
Syari’ah adalah semua yang disyari’atkan Allah untuk kaum muslimin baik melalui Al-Qur’an ataupun melalui Sunnah Rasul.
Syari’ah itu adalah hukum-hukum yang disyari’atkan Allah bagi hamba-hamba Nya (manusia) yang dibawa oleh para Nabi, baik menyangkut cara mengerjakannya yang disebut far’iyah amaliyah (cabang-cabang amaliyah). Dan untuk itulah fiqih dibuat, atau yang menyangkut petunjuk beri’tiqad yang disebut ashliyah i’tiqadiyah (pokok keyakinan), dan untuk itu para ulama menciptakan ilmu kalam (ilmu tauhid).
Pengertian syari’ah menurut Syaikh Mahmud Shaltut yakni, syari’at menurut bahasa ialah tempat yang didatangi atau dituju manusia dan binatang untuk minum air. Menurut istilah ialah hukum-hukum dan tata aturan yang disyari’atkan Allah buat hamba-Nya agar mereka mengikuti dan berhubungan antar sesamanya.
Perkataan syari’ah tertuju pada hukum-hukum yang diajarkan Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian dimasukkan kedalamnya hukum-hukum yansg telah disepakati (di ijma’) oleh para sahabat Nabi, tentang masalah-masalah yang belum ada nashnya dan yang belum jelasa dalam Al-Qur’an ataupun as-Sunnah (masalah yang di ijtihad), juga dimasukkan kedalamnya hokum-hukum yang ditetapkan melalui qiyas. Dengan perkataan lain syari’at itu adalah hukum-hukum yang telah dinyatakan dan ditetapkan oleh Allah sebagai peraturan hidup manusia untuk diimani, diikuti dan dilaksanakan oleh manusia didalam kehidupannya.
Pengertian syari’ah menurut Muhammad Salam Maskur dalam kitabnya al-Fiqh al-Islamy. Salah satu makna syari’ah adalah jalan yang lurus.
Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Jaatsiyah: 18

ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيْعَةٍ مِّنَ اْلأَمْرِ فَاتَّبِعْهَاوَلاَ تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لاَيَعْلَمُوْنَ. (الجاثية: 18)
“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” (QS. Al-Jaatsiyah: 18)
para fuqaha memakai kata syari’ah sebagai nama bagi hukum yang ditetapkan Allah untuk para hamba-Nya dengan perantara Rasul-Nya, supaya para hamba-Nya itu melaksanakannya dengan dasar iman, baik hukum itu mengenai lahiriah maupun yang mengenai akhlak dan aqaid, kepercayaan dan bersifat batiniah.
Menurut asy-Syatibi di dalam kitabnya al-Muwafaqat, “Bahwa syari’ah itu adalah ketentuan hukum yang membatasi perbuatan, perkataan dan i’tiqad, orang-orang mukallaf.”
Demikianlah makna syari’at, akan tetapi jumhur mutaakhirin telah memakai kata syari’ah untuk nama hukum fiqh atau hukum Islam, yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Atas dasar pemakaian ini, timbul perkataan: Islam itu adalah aqidah dan syari’ah sebagaimana dikemukakan Syekh Mahmud Shaltut. Syari’ah Islam adalah syari’ah penutup, syari’ah yang paling umum, paling lengkap, dan mencakup segala hukum, baik yang bersifat keduniaan maupun keakhiratan.[1]

D.    TEORI DAN KONSEP ISTIMBATH HUKUM DALAM ISLAM
Bila para ulama hadist dihadapkan kepada suatu masalah, pertama kali para ulama ahlul haidst mencari penyelesaian masalah itu kepada Al-Qur’an dan Sunnah Nabi/Rasul. Apabila para ulama hadist mendapat hadist yang berbeda-beda, maka mereka mengambil hadist sebagai sumber hukum, dari hadist yang diriwayatkan oleh para perawi hadist yang lebih utama dan memenuhi persyaratan. Kalau para ulama tersebut tidak menemukan hadistnya, selanjutnya mereka meninjau dan mempedomani pendapat para sahabat Nabi. Andaikata tidak juga diperoleh pendapat para sahabat mengenai masalah yang sedang dihadapi para ulama hadist tersebut, maka selanjutnya barulah mereka melaksanakan ijtihad untuk menyelesaikan suatu masalah hukum Islam, atau mereka belum/tidak menyampaikan fatwa kepada masyarakat. Masa mereka enggan berfatwa ini tidak lama, hanya sampai kepada masa wafatnya Imam Daud ibnu Ali.
Para ulama Fuqaha sesudah itu selalu memperhatikan/melaksanakan fatwa, baik yang telah terjadi, walaupun yang belum atau mungkin terjadi, berarti mereka selalu melaksanakan ijtihad terhadap sesuatu masalah yang baru, dan belum teratur dasar hukumnya, sehingga segala masalah dapat mereka tentukan hukumnya berdasarkan hasil ijtihad para ulama hadist (aliran Madrasah Hadist).

E.     IJTIHAD DAN PERBEDAAN MAZDHAB
  1. Ijtihad
Pengertian Ijtihad
Dari segi bahasa, ijtihad berarti; mengerjakan sesuatu dengan segala kesungguhan. Sedang menurut pengertian syara’ ijtihad adalah:
اَ ْلإِجْتِهَادُ: اِسْتَفْرَاغُ الْوُسْعِ فِيْ نَيْلِ جُكْمٍ َِرْعِيٍّ بِطَرِيْقِ اْلإِسْتِنْبَاطِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

Menggunakan seluruh kesanggupan untuk menetapkan hukum syara’ dengan jalan memetik/mengeluarkan dari kitab dan sunnah.[2]
Adapun pengertia ijtihad ialah: Mencurahkan segala tenaga (pikiran) untuk menemukan hukum agama (syara’), melalui salah satu dalil syara’ dan dengan cara tertentu. Tanpa dalil syara’ dan tanpa cara tertentu, maka hal tersebut merupakan pemikiran dengan kemauan sendiri semata-mata dan hal tersebut tidak dinamakan ijtihad.[3]
Ijtihad mempunyai peranan yang penting dalam kaitannya pengembangan hukum Islam. Sebab, dalam kenyataannya di dalam Al-Qur’an terdapat ayat-ayat Muhkamat (jelas kandungannya) dan ada yang Mutasyabihat (memerlukan penafsiran (belum terang). Dari sinilah, sehingga ajaran Islam selalu menganjurkan agar manusia menggunakan akalnya. Apalagi agama Islam sebagai Rahmatan lil Alamin (Rahmat bagi seluru alam) membuat kesediaannya dalam menerima perkembangan yang dialami umat manusia. Sehingga secara pasti cocok dan tepat untuk diterapkan dalam setiap waktu dan tempat. Maka peranan ijtihad semakin penting untuk membuktikan keluasan dan keluwesan hukum Islam.

  1. Perbedaan Mazdhab
Menurut bahasa mazdhab berarti “Jalan atau tempat yang dilalui.” Menurut istilah para Faqih Mazdhab mempunyai dua pengertian yaitu:
1.      Pendapat salah seorang Imam Mujtahid tentang hukum suatu masalah.
2.      Kaidah-kaidah istinbath yang dirumuskan oleh seorang imam.
Dari kedua pengertian diatas dapat disimpulkan, bahwa pegertian mazdhab adalah: “Hasil ijtihad seorang imam (Mujtahid Mutlaq Mustaqil) tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah istinbath.”
Dengan demikian,bahwa pengertian bermazdhab adalah: “Mengikuti hasil ijtihad seorang imam tentang ukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah istinbath.”[4]
Orang yang melakukan ijtihad disebut Mujtahid. Para Imam Mujtahid seperti Imam Hanafi, Maliki, Syahi’i dan Imam Ahmad bin Hambali, sudah cukup dikenal di Indonesia oleh sebagian besar umat Islam. Untuk mengetahui pola pemikiran masing-masing Imam Mazdhab bagi seseorang itu sangat terbatas, bahkan ada yang cenderung hanya ingin mendalami mazdhab tertentu saja. Hal ini disebabkan, karena pengaruh lingkungan atau karena ilmu yang diterima hanya dari ulama/guru yang menganut suatu mazdhab saja.
Menganut suatu aliran mazdhab saja, sebenarnya tidak ada larangan, tetapi jangan hendaknya menutup pintu rapat-rapat, sehingga tidak dapat melihat pemikiran-pemikiran yang ada pada mazdhab yang lain yang juga bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW. Hal ini dimaksudkan, agar seseorang tidak fanatik kepada suatu mazdhab.
Andaikata sukar menghindari kefanatikan kepada suatu mazdhab, sekurang-kurangnya mampu menghargai pendapat orang lain yang berbeda dengan pendapatnya.

Dibawah ini akan dikemukakan beberapa tokoh Imam Mazdhab.
A.    IMAM HANAFI
Dasar-dasar mazdhab Imam Hanafi dalam menetapkan suatu hukum.
1.      Al Kitab
Al Kitab adalah sumber pokok ajaran Islam. Segala permasalahan hukum agama merujuk kepada al-Kitab tersebut atau kepada jiwa kandungannya.
2.      As-Sunnah
As-Sunnah adalah berfungsi sebagai penjelasan al-Kitab, merinci yang masih bersifat umum (global).
3.      Aqwalush Shahabah (perkataan sahabat)
Perkataan sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Abu Hanifah. Karena menurutnya, mereka adalah orang-orang yang membawa ajaran Rasul sesudah generasinya.
4.      Al-Qiyas
Abu Hanifah berpegang kepada Qiyas. Apabila ternyata dalam Al-Qur’an, Sunnah atau perkataan sahabat tidak beliau temukan.
5.      Al-Istihsan
6.      Urf
Pendirian beliau adalah mengambil yang sudah diyakini dan dipercayai dan lari dari keburukan serta mempertahankan muamalah-muamalah manusia dan apa yang mendatangkan maslahat bagi mereka. Beliau melakukan segala urusan (bila tidak ditemukan dalam Al-Qur’an, Sunnah, Ijmak atau Qiyas, dan apabila tidak baik dilakukan dengan cara Qiyas) beliau melakukannya atas dasar istihsan selama dapat dilakukannya. Apabila tidak dapat dilakukan istihsan, beliau kembali kepada Urf manusia.

B.     IMAM MALIKI BIN ANAS
Dasar-dasar mazdhab Imam Maliki.
1.      Al-Qur’an
2.      Sunnah Rasul yang beliau pandang sah.
3.      Ijmak para ulama Madinah, tetapi kadang-kadang beliau menolak hadist apabila ternyata berlawanan/tidak diamalkan oleh para ulama Madinah.
4.      Qiyas
5.      Istishlah (Mashalihul Mursalah)

C.    IMAM SYAFI’I
Dasar-dasar hukum yang dipakai Imam Syafi’i.
Mengenai dasar-dasar hukum yang dipakai oleh Imam Syafi’i sebagai acuan pendapatnya termaktub dalam kitabnya ar-Risalah sebagai berikut:
1.      Al-Qur’an
2.      As-Sunnah
Beliau mengambil sunnah tidaklah mewajibkan yang mutawatir saja, tetapi yang ahad pun diambil dan dipergunakan pula untuk menjadi dalil, asal telah mencukupi syarat-syaratnya, yakni selama perawi hadist itu orang kepercayaan, kuat ingatan dan bersambung langsung sampai kepada Nabi SAW.
3.      Ijmak
Dalam arti bahwa para sahabat semuanya telah menyepakatinya
4.      Qiyas
Imam Syafi’i memakai Qiyas apabila dalam ketiga dasar hukum diatas tidak tercantum, juga dalam keadaan memaksa.
5.      Istidlal (Istishhab)

D.    IMAM AHMAD BIN HAMBALI
Imam Hambali dalam menetapkan suatu hukum adalah dengan berlandaskan kepada dasar-dasar sebagai berikut:
1.      Nash Al-Qur’an dan Hadist, yakni apabila beliau mendapatkan nash, maka beliau tidak lagi memperhatikan dalil-dalil yang lain dan tidak memperhatikan pendapat-pendapat sahabat yang menyalahinya.
2.      Fatwa Sahaby, yaitu ketika beliau tidak memperoleh nash dan beliau mendapati suatu pendapat yang tidak diketahuinya, bahwa hal itu ada yang menentangnya, maka beliau berpegang kepada pendapat ini, dengan tidak memandang bahwa pendapat itu merupakan Ijmak.
3.      Pendapat sebagian sahabat yaitu apabila terdapat beberapa pendapat dalam suatu masalah, maka beliau mengambil mana yang lebih dekat kepada Al-Qur’an dan Sunnah.
4.      Hadist Mursal atau Hadist Daif. Hadist Mursal atau Hadist Daif akan tetap dipakai, jika tidak berlawanan dengan sesuatu atsar atau dengan pendapat seorang sahabat.
5.      Qiyas, baru beliau pakai apabila beliau memang tidak memperoleh ketentuan hukumnya pada sumber-sumber yang disebutkan pada poin 1-4 diatas.

  
BAB III
PEMBAHASAN


A.    PROSPEK HUKUM ISLAM DI INDONESIA
Dalam membicarakan prospek hukum Islam di Indonesia, setidaknya ada dua aspek yang perlu untuk dikedepankan:
1.      Aspek kekuatan dan peluang. Keduanya berkaitan dengan hukum Islam dan umat Islam yang berperan sebagai pendukung prospek hukum Islam di Indonesia.
2.      Aspek kelemahan dan hambatan. Aspek ini berkaitan dengan kehidupan hukum di Indonesia yang menjadi kendala bagi prospek penerapan hukum Islam sebagai hukum positif di Indonesia.
Adapun aspek kekuatan[5]
a.       Al-Qur'an dan hadits, yang selain memuat ajaran tentang aqidah dan akhlaq, juga memuat aturan-aturan hukum kemasyarakatan, baik bidang perdata maupun pidana.
Ketiga esensi ajaran ini telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Islam. Ketiganya bagaikan segi tiga sama kaki yang saling mendukung yang daripadanya kemudian lahir prinsip-prinsip hukum dalam Islam, asas dan tujuan-tujuannya.[6]
b.      Syareat Islam datang untuk kebaikan manusia semata, sesuai dengan fitrah dan kodratnya yang karenanya sangat menganjurkan berbuat kebaikan, dan melarang perbuatan yang merusak.[7] Dengan demikian, maka produk-produk hukumnya akan senantiasa sesuai dengan kebutuhan normal manusia, kapan pun dan di man apun sebab syareat Islam dibangun di atas dan demi kebaikan manusia itu sendiri sehingga akan tetap diminati.
c.       Dalam sejarah perjalanan hukum di Indonesia, keberadaan hukum Islam dalam hukum nasional merupakan perjuangan eksistensi, yang merumuskan keadaan hukum nasional Indonesia pada masa lalu, masa kini dan akan datang, bahwa hukum Islam itu ada di dalam hukum nasional, baik dalam hukum tertulis maupun tidak tertulis, dalam berbagai lapangan kehidupan hukum dan praktek hukum.[8]
d.      Telah terwujudnya kontribusi hukum Islam dalam hukum nasional, baik dalam bentuk UU maupun IP,[9] merupakan bukti nyata tentang kekuatan dan kemampuan hukum Islam dalam berintegrasi dengan hukum nasional.
Aspek-aspek kekuatan tersebut akan semakin eksis dengan memperhatikan beberapa aspek pendukung sebagai berikut:
  • Pancasila, yang tertuang dalam Pembukaan UUD-45 sebagai dasar Negara, yang sila-silanya merupakan norma dasar dan norma tertinggi bagi berlakunya semua norma hukum dasar Negara,[10] telah mendudukkan agama (terutama pada sila pertama) pada posisi yang sangat fundamental, serta memasukkan ajaran dan hukumnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Hal ini berarti, bahwa secara filosofis-politis hubungan Pancasila dengan agama sangat erat, karena menempatkannya pada posisi sentral, pertama dan utama.
Dengan demikian, ajaran (termasuk hukum) Islam yang merupakan agama anutan mayoritas penduduk Indonesia, diberi dan memiliki peluang besar untuk mewarnai hukum nasional.
  • Dalam GBHN 1993-1998, antara lain disebutkan:
"…berfungsinya system hukum yang mantap, bersumberkan Pancasila dan UUD 1945 dengan memperhatikan tatanan hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban…".[11]

Dari muatan GBHN tersebut, tampak jelas adanya peluang hukum Islam untuk ikut andil dalam pembangunan hukum nasional. Hal ini mengingat, bahwa hukum Islam termasuk ke dalam tatanan hukum yang berlaku dalam masyarakat, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, keadilan, kebenaran dan seterusnya sebagaimana yang diinginkan oleh hukum itu sendiri. Semua itu terjadi karena hukum Islam bersumber dari syareat sebagaimana telah dipaparkan di atas, sesuai dengan ajaran Allah, Dzat Yang Maha Sempurna dalam segala-Nya.
Dengan memperhatikan berbagai aspek tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prospek hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional sangat cerah dan baik.

B.     FUNGSI HUKUM ISLAM DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT
Tujuan hukum Islam, baik secara global maupun secara detail, mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka: mengarahkan mereka kepada kebenaran, dan kebajikan, serta menerangkan jalan yang harus dilalui oleh manusia.
Hukum Islam disyariatkan oleh Allah dengan tujuan utama untuk merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik individu ataupun kolektif untuk menjamin, melindungi dan menjaga kemaslahatan tersebut Islam menetapkan sejumlah aturan, baik berupa perintah atau larangan. Perangkat aturan ini disebut hukum pidana Islam. Sedangkan tujuan pokok dalam penjatuhan hukum dalam syari’at Islam ialah pencegahan dan pengajaran serta pendidikan.
Oleh karena tujuan hukum adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuannya, dan dengan demikian maka terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Dengan demikian, maka hukuman dapat berbeda-beda terutama hukuman ta’zir.
Menurut definisi mutakalimin, agama ditujukan untuk kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Islam sebagai agama memiliki hukum yang fungsi utamanya terhadap kemaslahatan umat. Adapun fungsi adanya hukum Islam adalah sebagai berikut:

a.   Fungsi Ibadah
Hukum Islam adalah aturan Tuhan yang harus dipatuhi umat manusia dan kepatuhan merupakan ibadah yang sekaligus juga merupakan indikasi keimanan seseorang.

b.   Fungsi Amar Ma’ruf Nahi Mungkar
Hukum Islam telah ada dan eksis mendahului masyarakat karena ia adalah bagian dari kalam Allah yang qadim. Namun dalam prakteknya hukum Islam tetap bersentuhan dengan masyarakat. Penetapan hukum tidak pernah mengubah atau memberikan toleransi dalam hal proses pengharamannya. Contoh: Riba dan khamr tidak diharamkan secara sekaligus tetapi secara bertahap oleh karena itu kita memahami fungsi kontrol sosial yang dilakukan lewat tahapan riba dan khamr.

c.   Fungsi Zawajir
Fungsi hukum Islam sebagai sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari segala bentuk ancaman serta perbuatan yang membahayakan.Fungsi ini terlihat dalam pengharaman membunuh dan berzina, yang disertai dengan ancaman hokum atau sanksi hokum. Qishash, Diyat, ditetapkan untuk tindak pidana terhadap jiwa/ badan, hudud untuk tindak pidana tertentu (pencurian , perzinaan, qadhaf, hirabah, dan riddah), dan ta’zir untuk tindak pidana selain kedua macam tindak pidana tersebut. Adanya sanksi hokum mencerminkan fungsi hokum Islam sebagai sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari segala bentuk ancaman serta perbuatan yang membahayakan. Fungsi hokum Islam ini dapat dinamakan dengan Zawajir.

d.   Fungsi Tanzim wa Islah al-Ummah
Fungsi tersebut adalah sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial sehingga terwujudnya masyarakat harmonis, aman dan sejahtera.Dalam hal-hal tertentu, hokum Islam menetapkan aturan yang cukup rinci dan mendetail sebagaimana terlihat dalam hokum yang berkenaan dengan masalah yang lain, yakni masalah muamalah, yang pada umumnya hokum Islam dalam masalah ini hanya menetapkan aturan pokok dan nilai-nilai dasarnya. Perinciannya diserahkan kepada para ahli dan pihak-pihak yang berkompeten pada bidang masing-masing, dengan tetap memperhatikan dan berpegang teguh pada aturan pokok dan nilai dasar tersebut. Fungsi ini disebut dengan Tanzim wa ishlah al-ummah. Ke empat fungsi hokum Islam tersebut tidak dapat dipilah-pilah begitu saja untuk bidang hokum tertentu, tetapi satu dengan yang lain saling terkait.(1,2)
Adapun metode-metode pengambilan hukum Islam yaitu Ijma’ dan Qiyas, Istihsan, Al- Maslahat, Al- Mursalat atau Istihlah, Saddu Al- Zari’at.
1.      Ijma dan Qiyas
a.   Ijma
Ijma adalah kesepakatan para ulama mujtahid dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Ijmā dilakukan untuk merumuskan suatu hukum yang tidak disebutkan secara khusus dalam kitab Al-Qur’an dan sunah.
Contoh Ijma:
ü  Menjadikan sunnah sebagai salah satu sumber hukum Islam.
ü  Pengumpulan dan pembukuan Al-qur’an sejak pemerintahan Abu Bakar tetapi idenya berasal dari Umar bin Khatab
ü  Penetapan awal ramadhan dan syawal berdasarkan ru’yatul hilal.
b.   Qiyas
Qiyas adalah mempersamakan hukum suatu masalah yang belum ada kedudukan hukumnya dengan masalah lama yang pernah ada karena alasan yang sama.
Contoh Qiyas :
ü  Setiap minuman yang memabukan contohnya mensen, sabu-sabu dan lain-lain disamakan dengan khamar, ilatnya  sama-sama memabukan.
ü  Harta anak wajib dikeluarkan zakat disamakan dengan harta dewasa. Menurut syafei karena sama-sama dapat tumbuh dan berkembang, dan dapat menolong fakir miskin.
ü  Mengatakan telmi kepada ortu disamakan dengan membentak dan ah, karena ilatnya sama-sama menyakiti dengan ucapan.

2.      Istihsan
Menurut bahasa, istihsan berarti menganggap baik atau mencari yang baik. Menurut ulama ushul fiqh, ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan kepada hukum yang lainnya, pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasar dalil syara'.
Jadi singkatnya, istihsan adalah tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya disebabkan karena ada suatu dalil syara' yang mengharuskan untuk meninggalkannya.
Misal yang paling sering dikemukakan adalah peristiwa ditinggalkannya hukum potong tangan bagi pencuri di zaman khalifah Umar bin Al-Khattab ra. Padahal seharusnya pencuri harus dipotong tangannya. Itu adalah suatu hukum asal. Namun kemudian hukum ini ditinggalkan kepada hukum lainnya, berupa tidak memotong tangan pencuri. Ini adalah hukum berikutnya, dengan suatu dalil tertentu yang menguatkannya.
Mula-mula peristiwa atau kejadian itu telah ditetapkan hukumnya berdasar nash, yaitu pencuri harus dipotong tangannya. Kemudian ditemukan nash yang lain yang mengharuskan untuk meninggalkan hukum dari peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan itu, pindah kepada hukum lain. Dalam hal ini, sekalipun dalil pertama dianggap kuat, tetapi kepentingan menghendaki perpindahan hukum itu.
Contoh Istihsan  :
Menurut Madzhab Hanafi: sisa minuman burung buas, seperti sisa burung elang burung gagak dan sebagainya adalah suci dan halal diminum. Hal ini ditetapkan dengan istihsan. Menurut qiyas jali sisa minuman binatang buas, seperti anjing dan burung-burung buas adalah haram diminum karena sisa minuman yang telah bercampur dengan air liur binatang itu diqiyaskan kepada dagingnya. Binatang buas itu langsung Minum dengan mulutnya, sehingga air liurnya masuk ke tempat minumnya. Menurut qiyas khafi bahwa burung buas itu berbeda mulutnya dengan mulut binatang buas. Mulut binatang buas terdiri dari daging yang haram dimakan, sedang mulut burung buas merupakan paruh yang terdiri atas tulang atau zat tanduk dan tulang atau zat tanduk bukan merupakan najis. Oleh karena itu sisa minum burung buas itu tidak bertemu dengan dagingnya yang haram dimakan, demikian pula air liurnya. Dalam hal ini keadaan yang tertentu yang ada pada burung buas yang membedakannya dengan binatang buas. Berdasarkan keadaan inilah ditetapkan perpindahan dari qiyas jali kepada qiyas khafi, yang disebut istihsan.

3.      Al Maslahat Al Mursalat
Merupakan metode penetapan hukum yang kasus atau maslahatnya tidak dapat ditetapkan atau diatur secara eksplisit di dalam Al-Qur’an dan hadist, dan tidak pula bertentangan dengan keduanya.
Contoh :
Dalam pelayaran dengan kapal laut, dimana kapal demikian olengnya dan besar kemungkinan akan tenggelam jika semua barang yan ada di dalamnya tidak dibuang ke laut. Dalam keadaan semacam itu diperbolehkan membuang barang-barang ke laut, meskipun tidak seizin yang empunya demi untuk kemaslahatan penumpang, yaitu menolak bahaya yang mengancam keselamatan jiwa mereka.

4.      Saddu al-Zari’at
Saddu al-Zari’at diartikan sebagai upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Larangan itu berkesinambungan dimaksudkan untuk menghindari perbuatan lain atau tindakan lain yang dilarang.
Ada empat kategori Zari’at berdasarkan pada kemungkinan membawa dampak negatif, yaitu :
1.      Zari’at yang pasti akan membawa manfaat, seperti menggali sumur di jalan umum yang gelap terhadap zari’at semacam ini para ahli fiqih telah sepakat melarangnya.
2.      Zari’at yang jarang membawa mafsadat, seperti menanam  dan membudidayakan pohon anggur. Meskipun buah anggur ada kemungkinan dibuat minuman keras, hal itu termasuk jarang. Karena itu, menurut ahli fiqih menanam anggur tidak perlu dilarang.
3.      Zari’at yang berdasarkan hukum yang kuat akan membawa kepada mafsadat, seperti menjual anggur kepada orang atau perusahaan yang biasa memproduksi minuman keras. Zari’at ini harus dilarang.
4.      Zari’at yang seringkali membawa mafsadat, namun kekawatiran terjadinya tidak sampai pada tingkat dugaan kuat, melainkan atas dasar asumsi biasa. Misalnya, transaksi jual beli secara kredit. Diasumsikan dalam transaksi tersebut akan membawa mafsadat terutama bagi  debitur. Mengenai zari’at ini para ahli ushul fiqh berbeda pendapat. Ada yang berpendapat harus dilarang dan ada pula yang sebaliknya.(3,4)

C.    KONTRIBUSI HUKUM ISLAM DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL
Islam sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia, tentu sangat berpengaruh terhadap pola hidup bangsa Indonesia. Perilaku pemeluknya tidak lepas dari syari'at yang dikandung agamanya. Melaksanakan syari'at agama yang berupa hukum-hukum, menjadi salah satu parameter ketaatan seseorang dalam menjalankan agamanya.
Bagi kalangan muslim, jelas yang dimaksudkan sebagai hukum adalahHukum Islam, yaitu keseluruhan aturan hukum yang bersumber pada AIquran, dan sunnah Rasul.
Kaidah-kaidah yang bersumber dari Allah SWT kemudian lebih dikonkretkan diselaraskan dengan kebutuhan zamannya rnelalui ijtihad atau penemuan hokumoleh para mujtahid dan pakar di bidangnya masing-masing, baik secara perorangan maupoun kolektif.
Dalam perjalanan kodifikasi hukum nasional Indonesia, keberadaan hokum Islam sangat penting, selain sebagai materi bagi penyusunan hukum nasional, hokum Islam juga menjadi inspirator dan dinamisator dalam pengembangan hokum nasional. Hukum Islam sangat dekat dengan sosioantropologis bangsa Indonesia,sehingga kehadirannya dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat luas.Kedekatan sosioantropologis Hukum Islam dengan masyarakatnya menjadifenomena tersendiri ditandai dengan maraknya upaya formalisasi pemberlakuansyari'at Islam di berbagai wilayah di Indonesia.
Sebagai negara berdasar atas hukum yang berfalsafah Pancasila, Negara melindungi agama, penganut agama, bahkan berusaha memasukkan hukum agamaajaran dan hukum agama Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana pernyataan the founding father RI, Mohammad Hatta, bahwa dalampengaturan negara hukum Republik Indonesia, syari'at Islam berdasarkan AI-Qur'andan Hadis dapat dijadikan peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga orangIslam mempunyai sistem syari'at yang sesuai dengan kondisi Indonesia.7 DekritPresiden 5 Juli 1959 − dalam salah satu konsiderannya − menyatakan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945, danadalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. maka era ini dapat dikatakan era penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritatif.
Sistem hukum yang mewarnai hukum nasional1 kita di Indonesia selama inipada dasarnya terbentuk atau dipengaruhi oleh tiga pilar subsistem hukum yaitu sistem hukum barat, hukum adat dan sistem hukum Islam.
Sistem Hukum Barat merupakan warisan penjajah kolonial Belanda. Sementara Sistem Hukum Adat bersendikan atas dasardasaralam pikiran bangsa Indonesia, dan untuk dapat sadar akan sistem hukum adatorang harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup di dalam masyarakatIndonesia. Kemudian sistem Hukum Islam, yang merupakan sistem hukum yangbersumber pada kitab suci AIquran dan yang dijelaskan oleh Nabi Muhammaddengan hadis/sunnah-Nya serta dikonkretkan oleh para mujtahid dengan ijtihadnya.
Hukum Islam memiliki prospek dan potensi yang sangat besar dalam pembangunan hukum nasional. Ada beberapa pertimbangan yang menjadikan hokum Islam layak menjadi rujukan dalam pembentukan hukum nasional yaitu:
1.      Undang-undang yang sudah ada dan berlaku saat ini seperti, UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, UU Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU Pengelolaan Zakat, dan UU Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam serta beberapa undangundang lainnya yang langsung maupun tidak langsung memuat hukum Islam seperti UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang mengakui keberadaan Bank Syari'ah dengan prinsip syari'ahnya., atau UU NO. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang semakin memperluas kewenangannya, dan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2.      Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih kurang 90 persen beragama Islam akanmemberikan pertimbangan yang signifikan dalam mengakomodasi kepentingannya.
3.      Kesadaran umat Islam dalam praktek kehidupan sehari-hari. Banyak aktifitas keagamaan masyarakat yang terjadi selama ini merupakan cerminan kesadaran mereka
Bila dilihat dari realitas politik dan perundang-undangan di Indonesianampaknya eksistensi hukum Islam semakin patut diperhitungkan seperti terlihatdalam beberapa peraturan perundangan yang kehadirannya semakin memperkokohHukum Islam:

1.      Undang-Undang Perkawinan
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan, Pada Pasal 2 undang-undang ini, ditulis bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Sementara dalam pasal 63 menyatakan bahwa, yang dimaksud pengadilan dalam Undang-undang ini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

2.      Undang-Undang Peradilan Agama
Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disahkan. Undang-undangini membuktikan bahwa Peradilan Agama sudah sepantasnya hadir, tumbuh, serta dikembangkan di bumi Indonesia. Hal ini membuktikan adanya kontribusi umat Islam sebagai umat yang mayoritas.

3.      Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji
Indonesia termasuk negara yang paling banyak jamaah hajinya. Sebabkuota yang ditentukan oleh Arab Saudi adalah 1 persen dari total jumlahpenduduk suatu negara. Indonesia berpenduduk sekitar 250 juta, makakuota haji sekitar 250 ribu jiwa.
Agar penyelenggaraan haji bisa berjalan lancar, tidak ada kesulitan, baikdi dalam negeri maupun ketika di luar negeri, maka diperlukan manajemenyang baik. Apalagi haji dilaksanakan jauh dari negeri Indonesia, yaitu lebihdari 10.000 mil, melibatkan banyak orang dan departemen, dilaksanakanserentak dengan jutaan manusia dari seluruh dunia dalam satu tempatdan waktu yang sama. Untuk itu, pemerintah harus terlibat langsung dalampenyelenggaraannya, sebab menyangkut nama baik negara Indonesia.Untuk mendukung upaya penyelenggaraan ibadah haji yang efektif,efisien dan terlaksana dengan sukses, maka pemerintah mengeluarkanUndang-Undang Nomor 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan IbadahHaji. Kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri AgamaNomor 224 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh.

4.      Undang-Undang Pengelolaan Zakat
Negara menjamin warganya melaksanakan ajaran agamanya,melindungi fakir miskin dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatIndonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1),Pasal 29 dan Pasal 34 UUD 1945, maka pemerintah perlu membuatperangkat yuridis yang akan mendukung upaya tersebut. Kemudian lahirlahUU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Untuk melaksanakan UU tersebut muncul Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional, yang di dalamnya mencantumkan perlunya tigakomponen untuk melaksanakan pengelolaan zakat, yaitu Badan Pelaksana,Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas. Sebelum berlakunya UU diatas, sejak masa penjajahan Belanda sudah ada perundang-undangan yangberkaitan dengan zakat, yaitu Bijblad Nomor 2 tahun 1893 tanggal 4 Agustus1893 dan Bijblad Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905.

5.      Undang-Undang Wakaf
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2004 oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159).
Sebenarnya di Indonesia sudah ada beberapa Peraturan Perundang-undangan tentang wakaf, antara lain adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 tentang perwakafan tanah milik. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 itu hanya mengatur tentang wakaf sosial (wakaf umum) di atas tanah milik seseorang atau badan hukum. Tanah yang diwakafkan dalam Peraturan Pemerintah itu dibatasi hanya tanah milik saja, sedangkan hak-hak atas tanah lainnya seperti hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai tidak diatur. Di samping itu benda-benda lain seperti uang, saham dan lain-lain juga belum diatur dalam Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu, pengembangan wakaf di Indonesia cukup tersendat-sendat.
Jika dibandingkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan tentang wakaf ini terdapat beberapa hal baru dan penting. Beberapa diantaranya adalah mengenai masalah nazhir, harta benda yangdiwakafkan (mauquf bih), dan peruntukan harta wakaf (mauquf ‘alaih), serta perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Berkenaan dengan masalah nazhir, karena dalam undang-undang ini yang dikelola tidakhanya benda tidak bergerak yang selama ini sudah lazim dilaksanakan di Indonesia, tetapi juga benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan lainlain, maka nazhirnya pun dituntut mampu untuk mengelola benda-benda tersebut.
Dalam undang-undang ini harta benda wakaf tidak dibatasi padabenda tidak bergerak saja tetapi juga benda bergerak seperti uang, logammulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewadan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari’ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.      Undang-Undang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh
Memasuki era reformasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapatterbuka luas. Pemerintah pun sangat responsif terhadap aspirasimasyarakat kehidupan demokrasi berjalan dinamis.
Aspirasi rakyat Aceh yang selama Orde Baru tidak tersalurkan, kaliini mendapat respon yang luar biasa dari Pemerintah. Kehidupan rakyat Aceh yang religius, menjunjung tinggi adat, dan telah menempatkanulama pada peran yang sangat terhormat dalam kehidupan masyarakat,berbangsa dan bernegara perlu dilestarikan dan dikembangkan.
Untuk itu, akhirnya pemerintah memberikan jaminan kepastianhukum dalam penyelenggaraan keistimewaan yang dimiliki rakyat Acehsebagaimana tersebut di atas dengan munculnya Undang-Undang Nomor44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

7.      Undang-Undang Otonomi Khusus di Aceh
Sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurutUUD 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintah Daerahyang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dalam Undang-undang
Melihat karakter sosial dan masyarakat Aceh dengan budaya Islam yangkuat, dan telah memberikan semangat juang yang tinggi pada masaperjuangan memperebutkan kemerdekaan negara Indonesia. Maka seiringdengan munculnya era reformasi serta aspirasi rakyat Aceh. Pemerintahmemberikan otonomi khusus. Sehubungan dengan itu ditetapkan UndangundangNomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Propinsi Daerah Istimewa Aceh Darussalam.
Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentangOtonomi Khusus Propinsi Daerah Istimewa Aceh, salah satunya dalambidang hukum, maka baru-baru ini telah disahkan Qanun (Perda) Nomor13 tahun 2003 tentang Judi, Nomor 14 tahun Minuman Keras, Nomor 15tahun 2003 tentang Hal Mesum dan telah diterapkan Hukuman Cambuk.

8.      Undang-undang Tentang Perbankan Syari'ah
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang diundangkan padatanggal 10 November 1998, menandai sejarah baru di bidang perbankan yangmulai memberlakukan sistem ganda dual system banking di Indonesia, yaitu konvensional dan syari’ah.
Tren perkembangan perbankan syariahyang begitu cepat dengan memperoleh simpatik luas dari umat muslim dan jugadari nonmuslim. Sistem Perbankan Syariah berdiri di atas akad-akad yang telahdisepakati bersama dengan prinsip syariah tak boleh merugikan dan juga tidakboleh membebankan kerugian bersama kepada salah satu pihak. Keuntunganmenjadi keuntungan bersama, dan juga kerugian menjadi kerugian yang harusditanggung bersama.
Sistem perbankan syariah telah teruji dan terbukti di seluruh dunia,termasuk Indonesia, dalam menghadapi krisis moneter yang dapat terjadi kapansaja. Pemerintah telah menyatakan keseriusannya untuk menelaah urgensipembuatan UU Perbankan Syariah di Indonesia, dan akhirnya pada tanggal 17Juni 2008 DPR mengesahkan Undang-Undang Tentang Perbankan Syariahyang diundangkan pada tanggal 16 Juli 2008. Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 94 tentang Perbankan Syariah, dan TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).


9.      Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Pada tanggal 28 Februari 2006, UU No. 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama telah diamandemen melalui UU No. 3 tahun 2006tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 (Lembaran Negara RepublikIndonesia tahun 2006 Nomor 22). Perubahan tersebut dilakukan karena UU No. 7 tahun 1989 tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan.
Kewenangan Peradilan Agama yang semula bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertamaantara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah, waqaf dan shadaqah. Berdasarkan UUNo. 3 tahun 2006 kewenangannya diperluas dalam bidang ekonomisyari’ah meliputi: Bank Syari’ah, Asuaransi, Asuransi Syari’ah, ReasuransiSyari’ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari’ah, SekuritasSyari’ah, Pengadilan Syari’ah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)Syari’ah, Bisnis Syari’ah dan Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah.
Dalam beberapa tahun belakangan ini perkembangan bidang-bidangekonomi syari’ah memang pesat. Ini yang akan menjadi problem ke depan.Transaksi bisnis syari’ah bukan saja dilakukan oleh orang yang beragamaIslam, tetapi juga sangat mungkin antara orang Islam dan bukan Islam.Problemnya, apakah Peradilan Agama berwenang menangani sengketaSyari’ah antara orang Islam dengan yang bukan Islam.
Oleh karena itu dalam penjelasan Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006,dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “antara orang-orang yangberagama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum uyang dengansendirinya menundukan diri dengan sukarela kepada hukum Islammengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuaidengan ketentuan Pasal 49.
Hal yang perlu menjadi perhatian adalah eksistensi Peradilan Agamayang telah mendapat pengakuan secara konstitusional . Dengan masuknyaPeradilan Agama ke dalam UUD 1945, tidak akan ada perdebatan lagimengenai kehadiran peradilan agama dalam sistem kekuasaan kehakimandi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10.  Kompilasi Hukum Islam
Perwujudan hukum bagi umat Islam di Indonesia terkadang menimbulkan pemahaman yang berbeda. Akibatnya, hukum yang dijatuhkan sering terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Karena itu diperlukan upaya penyeragaman pemahaman dan kejelasan bagi kesatuan hukum Islam.
Keinginan itu akhirnya memunculkan Kompilasi Hukum Islam (KHI),yang saat ini telah menjadi salah satu pegangan utama para hakim di lingkungan Peradilan Agama. Sebab selama ini Peradilan Agama tidak mempunyai bukustandar yang bisa dijadikan pegangan sebagaimana halnya KUH Perdata. Dan pada tanggal 10 Juni 1991 Presiden menandatangani Inpress No.1 Tahun 1991yang merupakan instruksi untuk memasyarakatkan KHI.


BAB V
PENUTUP

A.    SIMPULAN
1.   Al-Qur’an adalah kalamullah yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Qur’an tertulis dalamn bentuk mushaf diawali dengan surat al-fatihah dan ditutup dengan an-Nas. Al-Qur’an mempunyai kedudukan yang sanagt penting bagi manusia sebagai pedoman kehidupan
2.   As-Sunnah berarti perkataan, perbuatan, dan taqrir nabi Muhammad SAW yang berfungsi sebagai penguat hukum yang telah ditetapkan oleh Al-Qur’an, memberikan rincian terhadap pernyataan Al-Qur’an yang bersifat global, membatasi kemutlakan yang dinyatakan dalam Al-Qur’an, dan menetapkan hukum baru yang tidak ditetapkan oleh Al-Qur’an.
3.   Ijtihad yaitu menggunakan keseluruhan kesanggupan berfikir untuk menetapkan hukum syara’ dengan jalan mengeluarkan hukum dari al-Qur’an dan Sunnah
4.   Fungsi hukum islam dalam kehidupan bermasyarakat yaitu fungsi ibadah, fungsi amar ma’ruf nahi munkar, fungsi zawazir, dan fungsi tanzim wa Islah al Ummah.
5.   Kontribusi hukum islam yang sudah menjadi hukum nasional antara lain hukum perkawinan, hukum tentang pelaksanaan haji, bagi hasil, infaq dan wakaf.

B.     SARAN




[1] M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003), hal. 5-7
[2] Dr. H. Moh. Rifai, Fiqh, (Semarang: CV. Wicaksana, 2003), hal. 124
[3] M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 33
[4] Ibid, 86
[5] Bandingkan dengan Muin Salim, Konstitusionalisasi Hukum Islam di Indonesia (Makalah), h. 3-5
[6] Tentang Prinsip, tujuan dan asas hukum Islam, bisa ditelaah selengkapnya dalam: Abu Ishaq al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Usul al-Syare'ah, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), h. 3-4; Rahmat Djarmika, Jalan Mencari Hukum Islam Upaya ke Arah Pemahaman Metodologi Ijatihad, dalam Aspek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia, (Jakarta: FP-IKAHA, 1994), h. 146-157
[7] Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, Jilid I (Cet II: Beirut: Maktabah al-Imam, 1987), h. 266; QS. 2: 195
[8] Andi Rasdiyanah, Problematika dan Kendala…, h. 5-6
[9] Seperti UU No. 1, tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, IP No. 1, tahun 1991 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta UU No. 7 1992 tentang Bank (Muamalat).
0] [1Andi Rasdiyanah, Kontribusi Hukum Islam dalam Mewujudkan Hukum Pidana Nasional, Makalah disampaikan pada upacara pembukaan Seminar Nasional tentang Kontribusi Hukum Islam Terhadap Terwujudnya Hukum Pidana Nasional yang Berjiwa Kebangsaan,  Yogyakarta, 2 Desember 1995, h. 4
Majlis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Garis-Garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia, 1993-1998 (Surabaya: Bina Pustaka Tama, tt), h. 33-34


Demikianlah materi tentang makalah agama Islam yang sempat kami berikan. semoga materi yang kami berikan dan jangan lupa juga untuk menyimak materi seputar Makalah Wawasan Nusantara yang telah kami posting sebelumnya. Semoga dapat membantu menambah wawasan anda semikian dan terimah kasih.


EmoticonEmoticon