Wednesday, September 20, 2017

Makalah Demokrasi

Makalah Demokrasi - Jika dalam postingan ini, anda kurang mengerti atau susunanya tidak teratur, anda dapat mendownload versi .doc makalah berikut :


BAB I
PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang
Awal mula berkembangnya gagasan dan konsep demokrasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan perkembangan situasi sosial politik masa kolonial pada tahun-tahun pertama abad 20 yang ditandai dengan beberapa perkembangan penting: Pertama, mulai terbuka terhadap arus informasi politik di tingkat global. Kedua, migrasi para para aktifis politik berhaluan radikal Belanda, umumnya mereka adalah para buangan politik, ke Hindia Belanda. Di wilayah yang baru ini mereka banyak memperkenalkan ide-ide dan gagasan politik modern kepada para pemuda bumiputera Ketiga, transformasi pendidikan di kalangan masyarakat pribumi

Demokrasi sebagai sebuah konsep yang mengalami perkembangan sejarah yang amat kompleks itu dipahami dalam perspektif sosiologis. Di samping persoalan-persoalan yang menyangkut struktur dan budaya, demokrasi sering mendapatkan interpretasi yang bersifat lokal dan partikular yang tidak jarang malah menyingkirkan elemen-elemen yang bersifat universal. Praktek demokrasi Orde Baru diangkat sebagai kasus dan sekaligus pijakan untuk melihat kemungkinan mengembangkan sebuah wacana dan praktek demokrasi yang lebih sejati di Indonesia. Pemahaman demokrasi sebagai sebuah proses, di samping mengisyaratkan pentingnya usaha untuk membangun lembaga-lembaga politik juga mengabarkan pentingnya masyarakat pada umumnya dan elit politik pada khususnya mengembangkan kesadaran-kesadaran politik yang memungkinkan interaksi di antara elemen-elemen demokrasi berlangsung secara konstruktif.

Sebagai sebuah konsep teoritis maupun politis, demokrasi jelas sekali terikat oleh faktor-faktor kesejarahan yang terjadi di Eropa sepanjang abad 17 hingga 19. Prosesnya sendiri telah dimulai pada abad pertengahan ketika dunia, khususnya Eropa, dilanda reformasi, dan kemudian revolusi, sosial. Reformasi intelektual yang mengubah Eropa, dan kemudian dunia, merupakan proses sosial dan sejarah yang amat panjang.
Makalah ini kami susun sebagai bahan kajian untuk memahami bagaimana proses perkembangan demokrasi di Indonesia, yang mungkin akan bermanfaat bagi pembaca, utama kami selaku penyusun.

B.     Rumusan Masalah
1.      Bagaimana proses perkembangan demokrasi di Indonesia ?
2.      Apakah peranan masyarakat (civil society) dibutuhkan dalam proses demokrasi ?





BAB II
PEMBAHASAN

A.    Pengertian Demokrasi
Istilah demokrasi berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi di banyak negara.
Kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.
Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.
Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain, misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif menentukan sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa mempedulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat.
Intinya, setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel (accountable), tetapi harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut

B.     Perkembangan Demokrasi di Indonesia
1.      Masa Demokrasi Liberal
Momentum historis perkembangan demokrasi setelah kemerdekaan di tandai dengan keluarnya Maklumat No. X pada 3 November 1945 yang ditandatangani oleh Hatta. Dalam maklumat ini dinyatakan perlunya berdirinya partai-partai politik sebagai bagian dari demokrasi, serta rencana pemerintah menyelenggarakan pemilu pada Januari 1946. Maklumat Hatta berdampak sangat luas, melegitimasi partai-partai politik yang telah terbentuk sebelumnya dan mendorong terus lahirnya partai-partai politik baru.
Pada tahun 1953 Kabinet Wilopo berhasil menyelesaikan regulasi pemilu dengan ditetapkannya UU No. 7 tahun 1953 Pemilu. Pemilu multipartai secara nasional disepakati dilaksanakan pada 29 September 1955 (untuk pemilhan parlemen) dan 15 Desember 1955 (untuk pemilihan anggota konstituante). Pemilu pertama nasional di Indonesia ini dinilai berbagai kalangan sebagai proses politik yang mendekati kriteria demokratis, sebab selain jumlah parpol tidak dibatasi, berlangsung dengan langsung umum bebas rahasia (luber), serta mencerminkan pluralisme dan representativ.
Fragmentasi politik yang kuat berdampak kepada ketidakefektifan kinerja parlemen hasil pemilu 1955 dan pemerintahan yang dibentuknya. Parlemen baru ini tidak mampu memberikan terobosan bagi pembentukan pemerintahan yang kuat dan stabil, tetapi justru mengulangi kembali fenomena politik sebelumnya, yakni gonta-ganti pemerintahan dalam waktu yang relatif pendek.
Ketidakefektifan kinerja parlemen memperkencang serangan-serangan yang mendelegitimasi parlemen dan partai-partai politik pada umumnya. Banyak kritikan dan kecaman muncul, bahkan tidak hanya dilontarkan tokoh-tokoh anti demokrasi. Hatta dan Syahrir menuduh para politisi dan pimpinan partai-partai politik sebagai orang yang memperjuangkan kepentingannya sendiri dan keuntungan kelompoknya, bukan mengedepankan kepentingan rakyat. Namun begitu, mereka tidak menjadikan demokrasi parlementer sebagai biang keladi kebobrokan dan kemandegan politik. Hal ini berbeda dengan Soekarno yang menempatkan demokrasi parlementer atau demokrasi liberal sebagai sasaran tembak. Soekarno lebih mengkritik pada sistemnya. Kebobrokan demokrasi liberal yang sedang diterapkan, dalam penilaian Soekarno, merupakan penyebab utama kekisruhan politik. Maka, yang paling mendesak untuk keluar dari krisis politik tersebut adalah mengubur demokrasi liberal yang dalam pandangannya tidak cocok untuk dipraktikkan di Indonesia. Akhirnya, Soekarno menyatakan demokrasi parlementer tidak dapat digunakan untuk revolusi.

2.      Demokrasi Diktatorial (Dibawah Kepemimpinan Soekarno dan Soeharto)
Dalam amanatnya kepada sidang pleno Konstitante di Bandung 22 April 1959, Soekarno dengan lugas menyerang konstituante, praktik demokrasi liberal, dan menawarkan kembali konsepsinya tentang demokrasi Indonesia yang disebutnya sebagai Demokrasi Terpimpin (Guided Democracy)
Demokrasi Terpimpin Soekarno kemudian runtuh setelah terjadinya peristiwa perebutan kekuasaan yang melibatkjan unsur komunis (PKI) dan angkatan bersenjata, yang dikenal dengan Gerakan 30 September 1965. Perebutan kekuasaan ini mengakibatkan hancurnya kekuasaan PKI serta secara bertahap berakhirnya kekuasaan Orde Lama Soekarno. Muncul kekuasaan baru dibawah militer dibawah Letjen. Soeharto yang menyatakan diri sebagai “Orde Baru”.
Konsepsi demokrasi Soeharto, rencana praksis politiknya, awalnya tidak cukup jelas. Ia lebih sering mengemukakan gagasan demokrasinya, yang kemudian disebutnya sebagai Demokrasi Pancasila, dalam konsep yang sangat abstrak. Pada dasarnya, konsep dasar Demokrasi Pancasila memiliki titik berangkat yang sama dengan konsep Demokrasi Terpimpin Soekarno, yakni suatu demokrasi asli Indonesia. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang sesuai dengan tradisi dan filsafat hidup masyarakat Indonesia. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang sehat dan bertanggungjawab, berdasarkan moral dan pemikiran sehat, berlandaskan pada suatu ideologi tunggal, yaitu Pancasila.
Langkah politik awal yang dilakukan Soeharto untuk membuktikan bahwa dirinya tidak anti demokrasi adalah dengan merespons penjadwalan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), sebagaimana dituntut oleh partai-partai politik. Soeharto sendiri pada hakekatnya tidak menghendaki pemilu dengan segera, sampai dengan terkonsolidasikannya kekuatan Orde Baru. Sebagai upaya lanjut mengatasi peruncingan ideologi Soeharto melakukan inisiatif penggabungan partai politik pada 1973, dari 10 partai menjadi 3 partai politik (Partai Persatuan Pembangunan, Golkar, Partai Demokrasi Indonesia). Golkar sendiri yang notabene, dibentuk dan dikendalikan oleh penguasa tidak bersedia menyatakan diri sebagai parpol melainkan organisasi kekaryaan. Fusi atau penggabungan partai ini merupakan wujud kekesalan Soeharto terhadap parpol dan hasratnya untuk membangun kepolitikan kekeluargaan. Menjaga citra sebagai negara demokrasi terus dijaga oleh rezim Orde Baru.
Terhadap tuntutan demokrasi yang berkembang kuat sejak pertengahan 1980-an, sebuah momen perkembangan yang oleh Huntington dinamakan gelombang demokrasi ketiga. Soeharto menjawab dengan kebijakan mulur mungkret liberalisasi politik terbatas, yang oleh para pengkritik disebut sebagai demokrasi seolah-olah (democracy as if), tetapi sekaligus mempertahankan instrumen represif terhadap kelompok yang mencoba-coba keluar dari aturan “main” yang ditentukan rezim.
Praktik democracy dictatorship yang diterapkan Soeharto mulai tergerus dan jatuh dalam krisis bersamaan dengan runtuhnya mitos ekonomi Orde Baru sebagai akibat terjadinya krisis moneter mulai 1997. Krisis moneter yang semakin parah menjadikan porak porandanya ekonomi nasional yang ditandai dengan runtuhnya nilai mata uang rupiah, inflasi, tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK), dan semakin besarnya pengangguran. Krisis ekonomi memacu berlangsungya aksi-aksi protes dikalangan mahasiswa menuntut Soeharto mundur.

3.      Demokrasi Pasca Orde Baru (Era Reformasi)
Dalam konteks Indonesia pasca Orde Baru upaya reformasi institusional atau kelembagaan sebenarnya telah dimulai pada era pemerintahan BJ Habibie yang ditandai dengan perubahan UU Pemilu, UU Kepartaian, dan UU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (UU Susduk). Atas dasar perubahan itu maka pemilu bebas dan demokratis pertama pasca Orde Baru diselenggarakan pada Juni 1999. Pemilu di bawah sistem multipartai tersebut kemudian menghasilkan DPR, MPR dan pemerintah baru yang mengagendakan reformasi konstitusi melalui empat tahap perubahan (amandemen), yakni amandemen pertama (1999) dan kedua (2000) pada era Presiden Abdurrahman Wahid, serta amandemen ketiga (2001) dan amandemen keempat (2002) pada era Presiden Megawati Soekarnoputeri.
Tampak mulai disadari, kendati agak terlambat, bahwa konsensus prosedural dalam rangka efektifitas format politik baru tak mungkin dicapai tanpa reformasi konstitusi karena sistem demokrasi yang stabil hanya bisa tumbuh jika konsitusi yang memayunginya cukup memadai untuk itu. Para ahli yang mendalami masalah transisi demokrasi menggarisbawahi pentingnya reformasi konstitusi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses transisi menuju konsolidasi demokrasi.
Amandemen atas UUD 1945 pada akhirnya memang berhasil dilakukan, namun sulit dibantah bahwa dalam realitasnya perubahan yang dilakukan oleh MPR atas konstitusi tersebut cenderung bersifat tambal sulam. Paling kurang ada tiga kelemahan mendasar pada hasil amandemen yang dilakukan Badan Pekerja MPR atas UUD 1945 sehingga diperlukan suatu komisi konstitusi yang bersifat independen, dibentuklah Mahkamah Konstitusi. Kelemahan tersebut adalah pertama, proses amandemen yang cenderung terjebak pada kepentingan jangka pendek dari elite partai-partai di parlemen. Kedua, kualitas dan substansi perubahan yang cenderung inkonsisten dan tambal-sulam satu sama lain. Dan ketiga, format legal drafting perubahan yang tidak sistematik dan tak terpola serta membingungkan sehingga menyulitkan pemahaman atasnya sebagai hukum dasar.
Dalam konteks substansi hasil amandemen, di satu pihak hendak dibangun sistem pemerintahan presidensiil yang kuat, stabil, dan efektif, namun di sisi lain obsesi besar tersebut tidak didukung oleh struktur perwakilan bicameral yang kuat pula. Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang semestinya merupakan salah satu “kamar” dari sistem perwakilan dua-kamar, bahkan tak jelas karena kekuasaan dan hak-haknya yang sangat terbatas. Tidak mengherankan jika para anggota DPD dewasa ini mempertanyakan relevansi keberadaan mereka dalam sistem yang berlaku. Sebaliknya, para politisi di Panitia Ad-Hoc I MPR selaku penyusun konstitusi justru makin memperkuat posisi, kedudukan, kekuasaan, dan hak-hak DPR melebihi yang seharusnya dimiliki oleh DPR dalam konteks sistem presidensiil.
Selain itu, UUD 1945 hasil amandemen tidak melembagakan berlakunya mekanisme checks and balances di antara cabang-cabang kekuasaan pemerintahan utama, yakni lembaga eksekutif-legislatif pada khususnya dan eksekutif-legislatif-yudikatif pada umumnya. Di satu pihak, suatu UU dapat tetap berlaku apabila dalam waktu 30 hari tidak disahkan oleh Presiden, namun di pihak lain Presiden tidak memiliki semacam hak veto untuk menolak UU yang telah disetujui DPR. Padahal tegaknya prinsip checks and balances bersifat mutlak karena menjadi salah satu fondasi utama bagi stabilitas dan efektifitas sistem pemerintahan presidensiil. Urgensi prinsip saling mengawasi secara seimbang itu diabaikan pula oleh konstitusi hasil amandemen dalam hal relasi DPR sebagai representasi perwakilan rakyat dan DPD sebagai representasi perwakilan wilayah.
Substansi hasil amandemen yang juga tidak koheren dan inkonsisten dengan kebutuhan pembentukan sistem presidensiil yang kuat dan efektif adalah kedudukan dan kelembagaan MPR, serta ketidakjelasan tata-hubungan lembaga yudikatif menyusul keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY) selain Mahkamah Agung (MA) yang telah ada sebelumnya. MPR yang semestinya merupakan sidang gabungan (joint session) antara DPR dan DPD justru menjadi lembaga permanen dengan kepemimpinan permanen pula.
Reformasi kelembagaan yang cenderung tambal-sulam dan mengabaikan koherensi dan konsistensi juga tercermin dalam UU bidang politik –UU Partai Politik (No. 31/2002), UU Pemilu (No. 12/2003), UU Pemilu Presiden (No. 23/2003), dan UU Susduk (No. 22/2003)—dalam rangka Pemilu 2004. Secara teoritis, pilihan atas sistem pemilu seharusnya merupakan konsekuensi logis dari pilihan terhadap sistem perwakilan, sedangkan pilihan atas sistem kepartaian adalah konsekuensi logis dari pilihan terhadap sistem pemilu. Namun dalam realitasnya kita mempertahankan sistem proporsional (proportional representation system) untuk pemilu legislatif, suatu pilihan politik sebenarnya tidak tepat karena sistem proporsional merupakan basis bagi terbentuknya sistem multipartai. Padahal, sistem presidensiil tak akan pernah bisa bekerja efektif apabila fragmentasi dan polarisasi partai terlalu tinggi seperti sistem multipartai yang berlaku dewasa ini.
Selain problematik yang dikemukakan di atas, reformasi kelembagaan yang tambal-sulam juga tampak dari diabaikannya urgensi keberadaan UU Lembaga Kepresidenan. Di dalam suatu UU Lembaga Kepresidenan tak hanya bisa diatur wilayah politik yang menjadi kewenangan Wakil Presiden --karena terbatasnya pengaturan oleh konstitusi— melainkan juga format kabinet yang seharusnya berlaku untuk memperkuat dan mengefektifkan pemerintahan presidensiil. Disharmoni relasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla tak perlu terjadi seandainya ada pengaturan yang jelas mengenai apa saja sesungguhnya wilayah kewenangan Wapres dalam “membantu” Presiden. Begitu pula, tarik-menarik kepentingan partai-partai politik dalam pembentukan kabinet atau dalam isu reshuffle kabinet tak perlu terjadi jika Presiden cukup percaya diri bahwa pemerintahannya bukanlah kabinet partai-partai atau koalisi partai seperti berlaku di dalam sistem parlementer. Di sisi lain, para politisi partai kita semestinya menyadari bahwa mandat dan legitimasi Presiden dalam suatu sistem presidensial tidak berasal dari parlemen ataupun partai-partai, melainkan dari rakyat secara langsung.
Pengalaman lebih dari sewindu reformasi memperlihatkan bahwa hampir selalu terdapat kesenjangan antara obsesi para wakil rakyat dengan tindakan, perilaku, dan pilihan politiknya. Dalam konteks sistem pemerintahan misalnya, di satu pihak para politisi mengobsesikan sistem presidensiil, tetapi di pihak lain tindakan dan perilaku politik mereka cenderung berorientasi parlementer. Kecenderungan perilaku parlementarian itu pula yang tampak di balik isu tarik-menarik dukungan terhadap pemerintahan sekarang ini.

C.    Demokrasi sebagai Pengalaman Kultural
Sejak dua dekade terakhir dunia menyaksikan kemajuan yang luar biasa dalam perkembangan demokrasi. Sejak 1972 jumlah negara yang mengadopsi sistem politik demokrasi telah meningkat lebih dari dua kali lipat, dari 44 menjadi 107. Dari 187 negara saat ini di dunia, lebih dari 58 persen di antaranya mengadopsi pemerintahan demokratis, masing-masing dengan variasi sistem politik tertentu. Kecenderungan ini menguat terutama setelah jatuhnya pemerintahan komunis di akhir tahun 80-an dan karenanya telah menjadikan demokrasi sebagai “satu-satunya alternatif yang sah terhadap berbagai bentuk rejim otoritarian”. Secara sosiologis mungkin ini merupakan salah satu perubahan terpenting yang menandai tahun-tahun akhir milineum kedua; sebuah perkembangan yang oleh Huntington dikonseptualisaikan sebagai “gelombang ketiga demokratisasi”.
Secara konseptual, pembangunan demokrasi di sebuah negara tidak lagi dilihat sebagai hasil-hasil dari tingkat modernisasi yang lebih tinggi sebagaimana ditunjukkan melalui indikator-indikator kemakmuran, struktur kelas borjuasi, dan independensi ekonomi dari aktor-aktor eksternal. Melainkan, lebih dilihat sebagai hasil dari interaksi-interaksi dan pengaturan-pengaturan strategis di antara para elit, pilihan-pilihan sadar atas berbagai bentuk konstitusi demokratis, dan sistem-sistem pemilihan umum dan kepartaian. Pemikiran ini didasarkan pada argumentasi sentral bahwa pengalaman Barat tentang demokrasi tidak akan dapat diulang dengan arah yang sama di negara-negara sedang berkembang.
Sebagai sebuah konsep teoritis maupun politis, demokrasi jelas sekali terikat oleh faktor-faktor kesejarahan yang terjadi di Eropa sepanjang abad 17 hingga 19. Prosesnya sendiri telah dimulai pada abad pertengahan ketika dunia, khususnya Eropa, dilanda reformasi, dan kemudian revolusi, sosial. Reformasi intelektual yang mengubah Eropa, dan kemudian dunia, merupakan proses sosial dan sejarah yang amat panjang, bahkan prinsip-prinsip dasarnya mungkin telah diawali dengan diperkenalkannya institusi modern yang disebut dengan universitas. Dalam buku klasiknya yang terkenal itu, The Triumph of Science and Reason, Nussbaum dengan jelas memberikan ilustrasi sejarah tentang bagaimana masyarakat modern Eropa digerakkan oleh berbagai kekuatan yang saling berkaitan. Dalam hal demikian itu, Nussbaum menyebut faktor-faktor seperti surutnya monopoli institusi gereja, kemudian negara, dalam mengkontrol ‘kebenaran’ (yang memberi arti penting bagi diletakkannya tradisi berpikir bebas yang menghasilkan revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad-abad selanjutnya), dan mulai surutnya masyarakat feodal diakhir abad ketujuhbelas, sebagai sejarah yang sangat penting dalam menentukan perkembangan sosial, seperti, parlementarisme dan pengakuan terhadap civil liberties.
Sampai dengan tahun 60-an dan 70-an, penelitian-penelitian tentang demokrasi, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil kerja dari Lipset (1959), Almond dan Verba (1963), Dahl (1971), O’Donnell (1979), banyak didominasi oleh upaya untuk menemukan kondisi-kondisi dan persyaratan-persyaratan lainnya yang diperlukan guna munculnya sebuah demokrasi yang stabil. Dalam perkembangannya sampai dengan dekade lalu, studi tentang demokrasi diwarnai terutama oleh upaya untuk memahami dinamika dari transisi demokratis dan konsolidasi. Hanya dalam beberapa tahun belakangan ini terjadi pergeseran arah studi mengenai demokrasi. Penelitian belakangan ini memfokuskan perhatiannya pada peran para pemimpin politik dan elit strategis lainnya dalam proses demokrasi.
Dalam ikhwal ini banyak para ahli ilmu sosial dewasa ini cenderung untuk berpikir bahwa transisi menuju demokrasi, khususnya di negara-negara sedang berkembang, jarang sekali merupakan hasil dari faktor-faktor yang digerakkan oleh tindakan-tindakan politik massa. Dengan kata lain, kesuksesan dalam proses perubahan dan konsolidasi menuju demokrasi lebih banyak ditentukan oleh para elit politik , di samping perkembangan politik yang berlangsung di tingkat global dan internasional. Beberapa bahkan berargumentasi bahwa sesungguhnya demokrasi semestinya diperlakukan sebagai suatu hasil yang dapat direkayasa secara sosial sepanjang terdapat craftsmanship di kalangan para elit politik. . Cara pandang semacam ini jelas menolak argumentasi yang menganggap bahwa demokrasi tak dapat ditranplantasikan di tanah asing, di luar konteks sosial dan budaya di mana demokrasi itu pada awalnya dikembangkan.
Mengikuti argumentasi ini, tulisan ini mengambil posisi teoritis yang mengasumsikan bahwa pada dasarnya perubahan menuju demokrasi di Indonesia akan menjadi lebih feasible apabila para elit politik Indonesia sebagai agen perubahan sosial memiliki peralatan-peralatan teoritis yang memadai untuk memahami dan terlibat dalam proses-proses transisi demokrasi. Ini berarti, faktor-faktor yang berhubungan dengan budaya dan struktur politik tidak dilihat sebagai struktur operasional yang konstan dan stabil, melainkan dilihat sebagai arena diskursus yang dinamis yang melibatkan proses-proses konstruksi dan dekonstruksi dari para individu sebagai agen, khususnya para elitnya , daripada semata-mata sebagai representasi dari struktur.
Bukti-bukti empiris terhadap kecenderungan semacam ini sebenarnya dapat dilihat dari makin meluasnya gerakan-gerakan oposisi di Indonesia yang mulai marak pada awal tahun 90-an yang pada dasarnya digerakkan oleh elit dari berbagai golongan, misalnya intelektual, mahasiswa, buruh, dan LSM, daripada oleh kekuatan-kekuatan yang secara langsung tumbuh dari massa. Ini tidak berarti bahwa saya mengartikan tidak terdapat masalah yang serius dalam ikhwal itu. Perbedaan yang besar di antara diskursus resmi dan diskursus alternatif tentang bagaimana demokrasi itu dikonstruksikan merupakan satu persoalan besar yang menghadang masa depan demokrasi di Indonesia. Dalam uraian-uraian berikut ini, saya mencoba memfokuskan perhatian pada isu tentang bagaimana format politik yang berkembang selama Orde Baru ini menghasilkan pemahaman budaya politik yang khas yang ditandai oleh hadirnya interpretasi resmi atas Demokrasi Pancasila sebagai basis legitimasi spiritual dan Pembangunan sebagai basis legitimasi material.

D.    Peran Civil Society
Oligarki politik lebih terkorekasi dengan baik jika masyarakat sipil (civil society) diperkuat dan lebih berperanan terhadap proses perkembangan dan arah reformasi di Indonesia. Civil society yang dimaksud di sini adalah institusi sosial yang merdeka, bebas dari pengaruh negara, dan oleh sebab itu bersifat mandiri dan otonom. Oligarki sebagai sebuah konsep dikembangkan secara sistematik oleh Aristoteles dan mengacu pada entitas politik yang sederhana dan homogen sehingga kekuasaan dilaksanakan oleh segelintir orang, dilakukan dengan komando, tanpa partisipasi, tanpa negosiasi, tanpa kompromi di antara kekuatan yang pluralistik. Masyarakat sipil harus berjuang keras demi masa depan bangsa yang lebih baik dengan menyelamatkan proses reformasi yang dewasa ini sedang berlangsung.
Politik oligarkis telah menghasilkan berbagai undang-undang, antara lain UU Susunan dan Kedudukan Anggota Parlemen, UU Pemilu Legislatif dan UU Pemilihan Presiden/Wakil Presiden secara langsung yang didasarkan atas kompromi-kompromi politik yang sangat oportunistik. Pada gilirannya UU yang demikian hanya akan menghasilkan elite-elite politik baru yang tidak akan peduli, apalagi memihak kepada keprihatinan dan kepentingan rakyat banyak.
Undang-undang hanya sebagai instrumen untuk meneguhkan kekuasaan dan hanya memberikan sedikit ruang bagi kontrol masyarakat terhadap masyarakat politik. Akibatnya, jumlah peraturan perundangan yang telah diproduksi oleh lembaga perwakilan selama masa reformasi tidak ada korelasi yang positif dengan penegakan hukum. Hasil pemilihan umum 2004 sebagai pemilu kedua pasca Orde Baru secara nyata telah menghasilkan masyarakat politik yang tidak jauh berbeda kualitasnya (dalam arti mempunyai komitmen yang konsisten terhadap aspirasi, kehendak, dan keprihatinan masyarakat layaknya pemilu orde baru dahulu). Artinya, agenda proses reformasi tidak dapat hanya diserahkan kepada masyarakat politik.
Di sinilah perlunya penyadaran masyarakat secara terus-menerus bahwa setiap pemilihan umum harus dapat dijadikan sebagai peradilan rakyat. Artinya, rakyat harus dicerahkan agar dapat mengetahui kandidat-kandidat anggota parlemen serta kandidat presiden/wakil presiden yang pantas dipilih pada pemilu 2009. Para kandidat yang bermasalah dalam kaitannya dengan skandal KKN, perusak lingkungan, pelanggar HAM, dan hal buruk lainnya harus dihukum dengan cara tidak memilih mereka kembali dalam pemilu 2009. Sementara itu bagi para kandidat yang bersih dan telah menunjukkan komitmen dan kinerjanya bagi kepentingan rakyat, serta bagi mereka yang tidak mempunyai permasalahan dengan hal-hal di atas, dapat dipilih kembali.
Intinya, persoalan yang sangat mendesak untuk dijawab adalah bagaimanakah peran masyarakat sipil dalam menyelamatkan proses transformasi politik dewasa ini dan nasib bangsa ke depan? Sebab, kegagalan penerapan agenda demokratisasi yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan hidup rakyat, ditambah lagi dengan rendahnya tingkat ketertiban sosial, penegakan hukum serta tekanan kehidupan sehari-hari yang semakin berat telah menyebabkan meningkatnya keraguan masyarakat terhadap manfaat proses reformasi.
Jawaban terhadap persoalan tersebut tentu tidak mudah, tetapi secara umum dapat disebutkan bahwa tindakan yang sangat perlu dilakukan adalah memperkuat masyarakat sipil. Tetapi sekali lagi, hal itu tidak sederhana mengingat beberapa hal sebagai berikut. Pertama, masyarakat sipil yang mempunyai andil besar terhadap tumbangnya rezim yang otoriter adalah masyarakat sipil yang terbatas pada kalangan tertentu dan elitis, antara lain mereka itu adalah kalangan mahasiswa dan dosen (civitas akademika), pekerja profesional termasuk pengacara, budayawan, wartawan, dan aktivis dari berbagai organisasi kemasyarakatan.
Kedua, gerakan demokratisasi menumbangkan Orde Baru lebih merupakan upaya menjatuhkan rezim otoriter, tetapi tidak disertai dengan agenda yang jelas dan menyeluruh mengenai proses reformasi selanjutnya. Penyusunan agenda semacam itu tidak mudah mengingat proses reformasi tidak berhasil memisahkan secara hitam-putih, siapa yang dapat dikategorikan sebagai kaum reformis murni dan siapa yang sesungguhnya yang masih menjadi bagian, bahkan inti dari kekuatan sebelumnya.
Ketidakjelasan kategorisasi tersebut mengakibatkan proses perubahan sangat terkontaminasi dengan kekuatan yang sebenarnya ingin mempertahankan tatanan lama, setidak-tidaknya secara oportunistik mereka berpura-pura menjadi tokoh atau agen perubahan, tetapi sebenarnya hanya benalu yang justru akan mematikan benih-benih demokrasi.
Ketiga, watak elitis dari gerakan prodemokrasi berimbas kepada pendekatan selanjutnya dalam mengelola proses perubahan. Gerakan prodemokrasi lebih mengandalkan pendekatan yang elitis berupa tekanan-tekanan terhadap elite politik baik melalui forum public discourse, memobilisasi massa untuk memberikan pressure pada kebijakan yang dianggap tidak adil, dan pendekatan-pendekatan yang lebih personal tetapi mengabaikan konstituensi yang sebenarnya mempunyai kepentingan terhadap suatu masalah yang sedang diperjuangkan.
Pendekatan elitis dalam melakukan agenda perubahan dengan menempatkan sebagai posisi lawan bila berhadapan dengan masyarakat politik yang mempunyai otoritas dalam pengambilan keputusan menjadi tidak efektif. Misalnya kasus-kasus korupsi yang telah dibongkar oleh berbagai komponen masyarakat dan kemudian menjadi lebih transparan setelah dijadikan diskusi terbuka di media massa, tetapi begitu kasus tersebut masuk lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan kasus tersebut menjadi tidak jelas ujung pangkalnya.
Menghadapi tantangan yang sedemikian besar, apakah masyarakat sipil mempunyai kekuatan untuk menanggulanginya? Untuk menjawab pertanyaan itu mungkin perlu sedikit menengok ke belakang mengenai keberadaan masyarakat sipil di Indonesia. Sepanjang sejarah politik Indonesia modern, eksistensi masyarakat sipil di Indonesia mengalami pasang surut. Keberadaan serta perannya berbanding terbalik dengan tingkat kontrol negara terhadap masyarakat. Semakin ketat kontrol negara terhadap aktivitas masyarakat semakin kecil peranan dan eksistensi masyarakat sipil. Sebaliknya, semakin demokratis suatu negara semakin berkembang dan signifikan peranan masyarakat sipil.
Dengan mencermati secara singkat pasang surut dan perkembangan historis keberadaan masyarakat sipil, sangat jelas bahwa masyarakat sipil mempunyai peran dan kontribusi yang sangat besar dalam proses demokrasi. Bila hal itu dikaitkan dengan konteks kehidupan politik dewasa ini dan arah perkembangan politik ke depan, maka dalam menyusun strategi penguatan masyarakat sipil pertama-tama perlu ditekankan bahwa perjuangan melawan rezim diktator berbeda dengan perjuangan mewujudkan kehidupan demokrasi.
Kekuatan masyarakat sipil ternyata telah mampu menjatuhkan sistem kekuasan yang otoriter. Tetapi masyarakat sipil karena watak dan ruang lingkup perjuangannya tidak begitu mudah mewujudkan demokrasi. Sebab, mengukir demokrasi secara mutlak memerlukan pembangunan institusi politik baru yang dapat menopang demokrasi serta mengembangkan kultur demokrasi. Khususnya budaya patronage politik dan mental serta paradigma baru yang menempatkan pemimpin adalah hamba atau pelayan rakyat dan bukan satrio piningit apalagi tuan atau ratu adil yang dengan tuahnya dapat mengubah Indonesia menjadi surga. Oleh karena itu perjuangan masyarakat sipil ke depan perlu dilakukan melalui suatu kerangka strategi sebagai berikut.
Pertama, melakukan assesment terhadap masalah yang paling mendasar yang dihadapi bangsa dalam masa transisi dewasa ini. Pembacaan terhadap proses politik selama lebih kurang sembilan tahun terakhir ini, masalah yang sangat fundamental adalah justru perilaku masyarakat politik yang korup dan kolutif adalah penyebab utama proses reformasi terancam gagal. Oleh sebab itu gerakan nasional perlu melakukan identifikasi terhadap mereka yang akan duduk dalam lembaga-lembaga politik dan negara. Selain itu kontrol terhadap mereka harus secara terus-menerus dilakukan.

Kedua, masyarakat sipil perlu melakukan konsolidasi ideologi dan jaringan sehingga efek dari suatu gerakan akan lebih besar. Dalam hal ini, hubungan dan komunikasi antara pusat dan daerah sangat diperlukan. Selain itu pengorganisasian konstituensi berbasis kepentingan dan organisasi massa, seperti buruh, petani, nelayan, perlu dilakukan. Kedua, para aktivis prodemokrasi agar bersedia berjuang juga dalam tataran political society. Terus terang harus diakui bahwa medan perjuangan ini cukup berat karena para aktivis dihadapkan kepada dua lawan utama, yaitu pertama kekuatan konservatif yang tetap menginginkan struktur kekuasaan otoritarian. Kedua, melawan diri sendiri terhadap godaan politik yang mungkin sangat menggiurkan.

Ketiga, gerakan prodemokrasi bekerja sama dengan elite politik dalam proses kebijakan publik tetapi tidak ikut menjadi bagian dari masyarakat politik (cooperation without cooptation). Hal itu dapat dilakukan dengan membentuk forum diskusi secara lebih permanen untuk membicarakan dan merumuskan rencana kebijakan yang dianggap cukup strategis.

Dengan mencermati perkembangan politik selama lebih kurang sembilan tahun dapat diproyeksikan bahwa politik Indonesia ke depan akan sangat diwarnai oleh pertarungan antara masyarakat sipil dan masyarakat politiknya (civil society vis a vis political society). Peran masyarakat sipil akan semakin berkurang sejalan dengan pembangunan lembaga-lembaga politik yang dapat menopang bangunan demokrasi serta kultur politik demokratis yang akan memberikan roh bagi kehidupan demokrasi.
BAB III
PENUTUP

A.    Kesimpulan
Dari penjelasan panjang di atas, kami dapat menyimpulkan bahwa pada dasarnya demokrasi di Indonesia sampai saat ini belum berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat. Demokrasi seakan dikekang oleh keinginan-keinginan para elit politik yang “bermain” atas nama seluruh rakyat. Namun kenyataannya, mereka justru menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi dan golongannya.
Untuk itu peran masyakat sipil (civil society) sangat dibutuhkan, dalam memperbaiki proses demokrasi di Indonesia. Masyarakat harus ikut mengawasi jalannya proses demokrasi, agar hak-hak rakyat tidak terabaikan oleh para pemimpin bangsa dan elit politik.

B.     Saran
1.      Kepada seluruh lapisan masyarakat, hendaknya ikut mengawasi dan berperan aktif dalam proses demokrasi.
2.      Kepada para politikus, jangan jadikan demokrasi untuk meraup keuntungan pribadi yang dapat merugikan masyarakat
3.      Kepada pemerintah, hendaknya mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang betul-betul dapat menjadi pegangan yang kuat dan berpihak kepada rakyat.




DAFTAR PUSTAKA

Budiman, 2008. Demokrasi di Indonesia. www.wikipedia.com. Diakses Tanggal 22 Oktober 2008.

Damayanti, 2008. Sejarah Perkembangan Demokrasi. www.google.co.id. Diakses Tanggal 22 Oktober 2008

Khaerul, 2008. Demokrasi. www.google.co.id. Diakses Tanggal 22 Oktober 2008.

Sutrisno, 2007. Proses Demokrasi di Indonesia. www.yahoo.com. Diakses Tanggal 23 Oktober 2008.

Triyadi, 2008. Demokrasi dan Implikasinya pada Pengembangan Lembaga Legislatif. www.google.co.id.   




DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR .................................................................................................. i
DAFTAR ISI ............................................................................................................... ii
BAB I      PENDAHULUAN ...................................................................................... 1
A.    Latar Belakang ....................................................................................... 1
B.     Rumusan Masalah .................................................................................. 2
BAB II    PEMBAHASAN ......................................................................................... 3
A.    Pengertian Demokrasi ............................................................................ 3
B.     Perkembangan Demokrasi di Indonesia ................................................ 4
C.     Demokrasi Sebagai Pengalaman Kultural ............................................ 11
D.    Peran Civil Society .............................................................................. 14
BAB III   PENUTUP ................................................................................................. 19
A.    Kesimpulan .......................................................................................... 19
B.     Saran .................................................................................................... 19
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................ 20


Demikianlah materi tentang Makalah Demokrasi yang sempat kami berikan. semoga materi yang kami berikan dan jangan lupa juga untuk menyimak materi seputar Makalah Tax Amnesty (Kebijakan Pengampunan Pajak) yang telah kami posting sebelumnya. Semoga dapat membantu menambah wawasan anda semikian dan terimah kasih.

Anda dapat mendownload Makalah diatas dalam Bentuk Document Word (.doc) melalui link berikut.


EmoticonEmoticon