Makalah E-government (Pelayanan Publik)

Makalah E-government (Pelayanan Publik) - Jika dalam postingan ini, anda kurang mengerti atau susunanya tidak teratur, anda dapat mendownload versi .doc makalah berikut :

Download

 Makalah Pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis E-government di Indonesia

KATA PENGANTAR

            Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nyalah saya dapat menyelesaikan makalah  ini yang  berjudul   “ Belum Meratanya Pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis E-government di Indonesia “. makalah ini disusun untuk memenuhi soal UTS mata kuliah Pelayanan Publik

            Makalah ini saya buat untuk memberikan informasi tentang pelaksanaan E-government di Indnesia yang belum maksimal dalam pelayanan publik . Karena pelayanan publik salah satu output dari proses pemerintahan, sungguh riskan rasanya apabila pada implementasinya masih belum optimal dimasyarakat

            Pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada DRA. Pratiwi Nurhacaryani karena atas bimbingan dan kesabarannya dalam mengajar, tidak lupa juga  terima kasih dengan semua pihak yang telah membantu serta memberi semangat dalam proses pembuatan makalah ini, sehingga karya ilmiah ini dapat selesai tepat pada waktunya

            Saya menyadari dalam penulisan makalah ini masih banyak kekurangan, karena itu saya memerlukan kritik dan saran yang membangun untuk saya kedepannya.

            Akhir kata, semoga makalah ini dapat menambah wawasan dan berguna bagi para pembaca khususnya rekan-rekan praja.

                                                                                       Cilandak ,15 Oktober 2014

                                                              

                                                                                                           Penulis

  

DAFTAR ISI

Halaman
HALAMAN JUDUL .................................................................................................     i
KATA PENGANTAR ................................................................................................   i
DAFTAR ISI ............................................................................................................     ii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................   1
1.1. Latar Belakang Masalah .................................................................................    1
1.2. Tujuan Penulisan ............................................................................................     2
1.3. Rumusan Masalah ..........................................................................................    2
BAB II PEMBAHASAN…….....................................................................................      4
2.1.Pengertian e-government………………………….................................................        4

2.2  Faktor-Faktor yang menimbulkan penerapan  e-government…………………...      4

2.3 Macam-Macam E-Government……………………………………………………………………    6
2.4. Langka-Langka Penggunaan  E-Government……………………………………………..      7
2.5 Jenis-jenis layanan e-government................................................................        8
2.6  Dampak penerapan E-government.............................................................        9
2.7  Kendala- Kendala Mengoptimalkan e-government …………………………………..     11
BAB III PENUTUP ..................................................................................................     12
5.1. Kesimpulan ...................................................................................................      12
5.2. Saran .............................................................................................................      12
DAFTAR PUSTAKA ...............................................................................................      13

BAB I

                                                            PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

            Hal penting dalam sejarah penyelenggaraan negara Republik Indonesia, dimana pembagian kekuasaan tak hanya dilaksanakan secara horizontal, namun juga secara vertikal. Sejak adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia No.3 Tahun 2003 Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government dan UU nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, membuat berbagai Instansi Pemerintah termasuk pemerintah daerah mulai mengadopsi E-government tersebut dengan berbagai metode dan tahapan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggungjawab yang lebih luas dan leluasa dalam mengupayakan kesejahteraan daerahnya. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publiknya terutama melalui otonomi daerah seperti sekarang mengedepankan sektor-sektor pelayanan pada masyarakat guna tercapainya tujuan pemerintah menyejahterakan warga negara dengan banyak cara, seperti salah satu contohnya mengaplikasikan berbagai teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik atau E-government. Dan hal tersebut yang terjadi di kota Surabaya yang sekarang menjadi perbincangan hangat karena mampu mengaplikasikan sektor-sektor pelayanan publiknya

Dengan pengembangan sektor pelayanan publik yang mengadopsi E-government diharapkan mampu membuat keunggulan memiliki arah yang sama dengan daerah lain yaitu bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan publik semakin cepat, murah, transparan maupun akuntabel.Namun pelaksanaan E-government seperti yang diharapkan itu masih belum mampu diterapkan di seluruh wilayah Indonesia.

1.2 Perumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan E-government dan faktor-faktor apa saja yang menghambat atau

    mempengaruhi adanya penerapan  E-government di Indonesia ?
2. Sebutkan dan jelaskan langkah dan jenis-jenis E-government ?
3. Dampak dan kendala apa saja yang di timbulkan oleh adanya penerapan E-government pada  

    good governance?
4. Jelaskan solusi atau kebijakan pemerintah dalam penerapan e-government?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk memenuhi soal UTS mata kuliah Pelayanan Publik.

2. Mengkaji lebih jauh penerapan E-government dalam peningkatan pelayanan publik.
2. Untuk memberikan penjelasan yang lebih dalam mengenai faktor, dampak, dan solusi  

    penerapan E-government yang menjadi salah satu kebijakan pemerintah dalam upaya 

    menyejahterakan bangsa ini. 

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian E-government

Pengertian E-government atau definisi E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. E-government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C), Government-to-Business (G2B) serta Government-to-Government (G2G). Keuntungan yang paling diharapkan dari E-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik untuk mewujudkan good government.

.

2.2  faktor-faktor yang menimbulkan penerapan  e-government

            Pada zaman yang serba berhubungan dengan IT perlu adanya penyesuaian dalam pelaksanaan pemerintahan dalam berbagai sektor, salah satu yang harus menyesuaikan adalah sektor pelayanan publiknya, karena pelayanan publik berhubungan langsung dengan masyarakat penerima hasil dari proses pemerintahan tersebut, maka wajar perlu adanya peningkatan proses pelayanan kepada masyarakat. Namun masih banyak faktor-faktor yang menghambat tercapainya tujuan tersebut,faktor internal ataupun faktor eksternal baik makro ataupun micro yang ada dalam negara Indonesia selaku penyelenggara E-government .

            2.2.1  Faktor Internal

                        Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan E-government di negara Indonesia diantaranya kepemimpinan, SDM, pengelolaan informasi dan budaya organisasi yang masih belum seperti diharapkan.

2.2.2 Faktor Eksternal

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan E-government yakni sejarah, budaya, pendidikan, pandangan politik, kondisi ekonomi, dari negara Indonesia. Faktor-faktor ini sendiri yang menentukan mampu atau tidak dinegara Indonesia melaksanakan E-government seperti yang diharapkan.

2.3 Macam-Macam E-Government

            E-government dilakukan oleh pemerintah dan menggunakan teknologi informasi. Teknologi informasi tersebut digunakan untuk mendukung proses pelayanan publik berupa pertukaran informasi dan pelayanan kepada penduduk, perusahaan, dan pemerintah lainya. E-government dapat memberikan keutungan berupa kemudahan dalam pembuatan KTP, pembayaraan pajak, penyediaan data  demografi, dan sebagainya. E-government adalah adalah e-business yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjalankan proses bisnisnya, yaitu pemerintahan dan layanan masyarakat.

2.3.1   E-Commerce (EC)

            E-Commerce (EC) adalah pembelian dan penjualan barang atau jasa melalui sistem elektronik seperti internet dan jaringan komputer lainnya. E-Commerce adalah bagian dari e-business karena adanya penggunaan teknologi informasi berupa internet dan jaringan komputer lainnya untuk menjalankan proses bisnis utama berupa pembelian dan penjualan.

2.3.2  E-Market

E-Market yaitu tempat bertemunya para penjual dengan para pembeli melalui media elektronik dan tersambung dalam sebuah jaringan yang disebut internet.Dalam penerapanya telah diciptakan berbagai macam istilah salah satunya e-market dan membuat sedikit bergesernya define dari pasar itu sendiri. Dari bentuk pasar yang konvensional, yaitu pembeli dan penjual bertemu langsung secara fisik, ke bentuk pasar di era digital. Apalagi sekarang ini, di saat teknologi sudah semakin maju dan Internet telah menjadi salah satu gaya hidup dalam masyarakat di seluruh dunia. Dengan ada e-market, membuat sebuah  kegiatan jenis belanja dengan bentuk baru yaitu belanja secara online (online shopping). Belanja secara online dapat dikatakatan sebuah proses dimana pembeli langsung membeli barang atau jasa dari penjual secara realtime melalu internet.

2.3.3  E-product

E-product merupakan produk yang ditawarkan melalui bisnis di internet. Dan produk yang dapat diunduh melalu jaringan. E-business juga melahirkan istilah untuk barang-barang yang ditawarkan melalui internet, baik yang secara fisik atau hanya berupa data digital. Produk-produk yang secara global menjadi kebutuhan dan diminati masyarakat serta memiliki standar kualitaslah yang dapat dipasarkan melalui Internet mengingat orang-orang yang terkait dengan e-market berasal dari berbagai daerah, bahkan negara, yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

2.4  Langka-Langka Penggunaan  E-Government

Terdapat tujuh langkah taktis yang dikemukakan oleh Bob Julius Onggo, seorang penulis buku seputar pemanfaatan teknologi internet, yaitu:

2.4.1 Fokus

Hasil dari pelayanan yang ada di internet harus menjadi bagian fokus  dari masing-masing sumber pelayanan publik.

2.4.2 Membuat Banner Berupa Teks

Berdasarkan hasil riset, banner iklan berbentuk teks lebih banyak dikunjungi.

2.4.3 Menciptakan 2 level afiliasi

Dapat membangun distributor pelayanan utama dan pelayan kedua. Distributor utama mendapatkan komisi lebih besar, misalnya distributor utama mendapat 15% dan supplier yang mengambil dari distributor utama akan mendapat 5-10% untuk efisiensi waktu dan dana.

2.4.4  Memanfaatkan kekuatan e-mail

Menggunakan e-mail sebagai media pemasaran. Dalam hal ini pemasaran melalu e-mail atas persetujuan dari pihak publik, bukan spamming.

2.4.5  Menulis artikel

Kebanyakan pelayanan adalah hasil dari proses edukasi atau sosialisasi.

2.4.6  Melakukan e-marketing

Pelaksana dalam suatu pemerintahan harus mengetahui teknik-teknik pemasaran secara online, jangan terlalu terpaku dengan memikirkan teknologinya.

2.4.7  Melakukan komunikasi secara instan

Komunikasi pemerintah dengan publik berlangsung secara cepat, jeda tidak terjadi terlalu lama. Ini dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah.

2.5 Jenis-jenis layanan e-government

            Jenis-jenis layanan atau tingkatan layanan pada e-government menurut Richardus E Indrajit dapat dibagi menjadi tiga kelas utama, yaitu :
              2.5 1. Publish / Publikasi
                                    Jenis pelayanan ini merupakan jenis pelayanan dengan komunikasi satu arah.        

            Seperti dikatakan Richardus E Indrajit bahwa :Di dalam kelas publish ini yang terjadi

            adalah komunikasi satu arah, dimana pemerintah mempublikasikan berbagai data dan

            informasi yang dimilikinya untuk dapat secara langsung dan bebas diakses oleh

            masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan melalui internet.
2.5.2 Interact / Interaksi
            Jenis pelayanan pada tingkat interaksi memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara pemerintah dengan pihak lain. Ada dua cara yang dapat digunakan untuk melakukan pelayanan interaksi ini, yaitu : Yang petama adalah bentuk portal dimana situs terkait memberikan fasilitas searching bagi mereka yang ingin mencari data atau informasi secara spesifik. Yang kedua adalah pemerintah menyediakan kanal dimana masyarakat dapat melakukan diskusi dengan unit-unit tertentu yang berkepentingan, baik secara langsung (seperti chatting, tele-conference, web-TV, dan lain sebagainya) maupun tidak langsung (melalui e-mail, frequent ask queation, newsletter, mailing list, dan lain sebagainya)
2.5.3 Transact / Transaksi
            Jenis pelayanan ini selain memungkin terjadinya komuniskasi dua arah antara pemerintah dengan pihak lain, dapat juga dilakukan transaksi. Yang terjadi pada kelas ini adalah interaksi dua arah seperti pada kelas interact, hanya saja terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak lainnya (tidak gratis, masyarakat harus membayar kasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau mitra kerjanya) (Indrajit,2004:30-32).

2.6  Dampak penerapan E-government

Adapun dampak-dampak dari penerapan E-government sebagai berikut.
2.6.1 Kepedulian terhadap stakeholder

Implementasi e-government telah dinilai oleh pengusaha meningkatkan kepedulian pemerintah terhadap stakeholder, dalam hal ini dunia bisnis.Peningkatan kualitas ini maujud dalam pemahaman prosedur layanan yang lebih baik oleh petugas, citra petugas yang lebih baik dalam melayani, dan perbaikan lingkungan pelayanan. Selain penggunaan sistem informasi yang memudahkan dalam melayani, Pemerintah Kota Jambi juga memberikan informasi terkait prosedur layanan baik di situs web maupun di kantor pelayanan dalam bentuk poster yang ditempel pada dinding. Lingkungan pelayanan juga ditingkatkan kenyamanannya dengan berbagai tambahan fasilitas.

2.6.2  Efektifitas dan efisien

Efektivitas dan efisiensi layanan ini dapat dilihat dari layanan yang tepat waktu, cepat, sama untuk semua pengguna layanan, termasuk penerbitan peraturan yang memudahkan pengusaha. Beberapa contoh yang dapat menunjukkan peningkatan kualitas layanan e-Government untuk dunia bisnis yang diberikan Pemerintah berdasarkan efektifitas dan edisiensi kinerja pemerintah adalah:

 a. Adanya keadilan untuk mendapatkan layanan, ini ditunjukkan dengan budaya antri, di mana setiap pelaku bisnis yang datang diwajibkan mengambil kartu antrian sehingga tidak ada perbedaan pemberian layanan.

b. Petugas mempunyai kemampuan dalam memberikan layanan, hal ini ditunjukkan

dengan adanya pelatihan kepada pemberi layanan yang diberikan oleh

c. Layanan yang diberikan sudah cepat karena pada kantor pelayanan telah dilengkapi dengan perangkat komputer dan petugas tidak perlu lagi menjelaskan prosedur pelayanan karena prosedur layanan telah diberitahukan melalui Internet dan ditempelkan di dinding loket pelayanan.

d. Kedisiplinan petugas dan pemberian layanan tepat waktu meningkat karena Pemerintahan mempunyai aplikasi sistem informasi yang cukup baik.

2.6.3  Partisipasi masyarakat

Seperti halnya kepedulian kepada staksholder,efektivitas dan efisiensi, partisipasi masyarakat juga terbukti meningkat secara signifikan setelah implementasi e-government.Pada pegusaha menilai bahwa setelah implementasi e-government, pemerintah merasa memerlukan partisipasi masyarakat yang lebih baik dengan memberikan kesempatan dalam memberikan saran dalam pengambilan keputusan. Kanal komunikasi pun telah dipermudah.Contoh inisitiatif e-government untuk dunia bisnis yang diberikan Pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah: SMS center dan forum diskusi online. Kedua hal ini memungkinkan masyarakat memberikan kritis dan saran kepada pemerintah.

2.6.4  Akuntabilitas

Para pengusaha menilai bahwa Pemerintah setelah implementasi e-government, menjadi lebih akuntabel. Akuntabilitas ini ditandai dengan berbagai indikator, termasuk respon terhadap keluhan , kejelasan program pemerintah untuk dunia bisnis, standarisasi proses layanan, pembuatan kebijakan yang relevan, dan perbaikan kualitas layanan secara berkesinambungan. Pemerintah memperbaiki layanan dengan berbagai usaha seperti penambahan aplikasi/sistem informasi. Selain itu pengusaha menerima laporan tindak lanjut atas keluhan yang dimasukkan kepada pemerintah.

2.6.5  Transparansi

Transparansi juga dinilai meningkat secara signifikan setelah implementasi e-government. Pengusaha menilai bahwa informasi tentang hak dan kewajiban, peraturan, persyaratan dan biaya layanan untuk dunia bisnis dalam diperoleh dengan mudah.juga dinilai aktif menyebarluaskan informasi. Melalui situs web, Pemerintah memberikan beragam informasi yang terkait dengan dunis bisnis, seperti peluang investasi dan prosedur layanan. Selain menggunakan Internet, penyebarluasan informasi juga dilakukan dilakukan dengan aktif dengan bantuan media elektronik.

2.7  Kendala- Kendala Mengoptimalkan e-government

Penelitian juga mengidentifikasi beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintahan dalam pengembangan e-government:

1. Dari segi kelembagaan, pengawal e-government masih berupa kantor sehingga sulit untuk

   melakukan koordinasi dengan SKPD lain.

2. Pendanaan yang masih kurang

3. Tingkat pendidikan dan budaya teknologi informasi yang masih rendah

BAB III

PENUTUP

3.1 Simpulan

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan e-government di Indonesia untuk pelayanan publik dan dunia bisnis berdasarkan pencapaian prinsip good governance mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun ketahun. Walaupun demikian, pada layanan e-governmnent untuk pelayanan publik masih perlu ditingkatkan. Layanan yang diberikan Pemerintah hanya sebatas bentuk layanan keterbukaan informasi, yaitu layanan yang diberikan hanya sebatas pemberian data dan informasi yang dapat diakses secara bebas melalui Internet. Perlunya peningkatan pelayanan publik melalui kualitas layanan e-government dengan tujuan tercapainya kesejahteraan bangsa, dan semakin meningkatkan peranserta masyarakat dalam proses pemerintahan, karena disini masyarakat berfungsi sebagai pengontrol semua kegiatan publik, dan saran untuk mengontrolnya melalui adanya layanan e-government yang membuka transparansi kebijakan publik, meskipun dalam mewujudkan kualitas layanan e-government yang optimal perlu waktu dan biaya yang tidak sedikit.

3.2 Saran

            Pada masa era globalisasi seperti sekarang dan penguasaan teknologi yang semakin canggih seharusnya diikuti dengan perubahan proses pelayanan publik yang mengedepankan sistem layanan e-government, karena kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dan kemudahan akses internet yang bisa dimana saja, kapan saja menimbulkan potensi pelayanan publik untuk harus menyesuaikan diri dengan pola baru, dan beranjak perlahan menerima perubahan yang ada. Perlu adanya peningkatan dalam pelayanan publik ini harus diimbangi dengan peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat akan budaya teknologi dan informasi. Karena pemerintah tidak bisa sendiri harus ada peran serta masyarakat didalamnya.

Sebaiknya dalam pengimplementasian e-government sebaiknya lebih beranimelakukan eksperimen-eksperimen baru agar segala hambatan bisa diatasi dan penerapan E-Government bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan.

DAFTAR PUSTAKA

The Source Public Management Journal memiliki beberapa artikel yang berhubungan dengan e-government.

Demikianlah materi tentang Makalah E-government (Pelayanan Publik) yang sempat kami berikan. semoga materi yang kami berikan dan jangan lupa juga untuk menyimak materi seputar Makalah Diabetes Insipidus yang telah kami posting sebelumnya. semoga materi yang kami berikan dapat membantu menambah wawasan anda semikian dan terimah kasih. Semoga dapat membantu menambah wawasan anda semikian dan terimah kasih.

Anda dapat mendownload Makalah diatas dalam Bentuk Document Word (.doc) melalui link berikut.

Download