Sunday, September 17, 2017

Makalah Kwarganegaraan “Rule Of Law”

Makalah Kwarganegaraan “Rule Of Law”- Jika dalam postingan ini, anda kurang mengerti atau susunanya tidak teratur, anda dapat mendownload versi .doc makalah berikut :

Download

MAKALAH KWARGANEGARAAN
“RULE OF LAW”
M. Aulia R.230110130176
Kalysta Felatami 230110130091
Fadhillah Ardi 230110130203
Shafwan Hariz 230110130224
Rury Ratnafuri 230110130228
Vega Kharisma 230210130072
Sapta Legawa 230210130081
Kelas D


FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN
TAHUN 2014

BAB I
PENDAHULUAN




1.1  Latar Belakang

Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial tidaklah luput dari aturan atau tata tertib yang harus dipatuhi. Segala aspek kehidupan manusia telah diatur dalam berbagai aturan, tujuannya agar manusia dapat hidup tertib, nyaman, aman, dan tenteram. Selain itu, adanya aturan atau hukum juga dapat dijadikan batasan dari berbagai perilaku manusia. Tentunya apabila dalam suatu kehidupan tidak ada hukum yang berlaku, kehidupan tersebut akan menjadi kacau karena manusia akan berbuat semuanya sesuai dengan apa yang diinginkan. Namun di Indonesia sendiri yang menjadi hukum sebagai kaidah dalam kehidupan berbangsa dan bernergara, masih banyak terdapat praktik-praktik pelanggaran hukum yang tak jarang justru dilakukan oleh para aparat yang dianggap penegak hukum.
Adanya ironi seperti itu, membuat kita sebagai mahasiswa yang sudah mampu berpikir secara kritis haruslah ikut prihatin dan juga mulai berpikir ke depan akan dibawa kemana penegakan hukum yang ada di negara kita ini. Jangan sampai hukum-hukum yang telah dibuat hanya menjadi sebuah tulisan di dalam buku peraturan tanpa dipahami apa tujuan dari hukum tersebut.

1.2  Rumusan Masalah

1.      Apa pengertian Rule of Law?
2.      Apa saja unsur-unsur Rule of Law?
3.      Bagaimana terbentuknya Rule of Law?
4.      Apa saja prinsip Rule of Law?
5.      Bagaimana pelaksanaan Rule of Law?

1.3  Tujuan

Setelah mempelajari makalah ini diharapkan mampu memahami apa itu:
1.      Pengertian Rule of Law
2.      Unsur-unsur Rule of Law
3.      Terbentuknya Rule of Law
4.      Prinsip-prinsip Rule of Law
5.      Pelaksanaan Rule of Law
BAB II
ISI


2.1 Latar Belakang Rule of Law
Latar belakang kelahiran Rule of Law:
1.    Diawali oleh adanya gagasan untuk melakukan pembatasan kekuasaan pemerintahan Negara
2.    Sarana yang dipilih untuk maksud tersebut yaitu Demokrasi Konstitusional
3.    Perumusan yuridis dari Demokrasi Konstitusional adalah konsepsi negara hukum.
Rule of law adalah doktrin hukum yang muncul pada abad ke-19, seiring dengan negara konstitusi dan demikrasi. Rule of Law adalah konsep tentang common law, yaitu seluruh aspek negara menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun di atas prinsip keadilan dan egalitarian. Rule of law adalah rule by the law, bukan rule by the man. RULE OF LAW adalah RULE BY THE LAW. Maksudnya adalah bahwa hukum menjadi petunjuk bagi praktek kenegaraan suatu negara. Dengan kata lain, hukumlah yang tertinggi dan bukan Pemerintah. Rule of law tidaklah hanya memiliki sistem pengadilan yang sempurna di atas kertas (Rule of Law yang bersifat formal), akan tetapi ditentukan oleh kenyataan bahwa rakyat benar-benar dapat menikmati perlakuan yang adil, baik dari sesama warga negara maupun dari pemerintahannya. Rule of Law identik dengan keadilan.

2.2 Pengertian Rule of Law
Menurut Prof. Sunarjati Hartono, mengutip pendapat yang digunakan Friedman bahwa kata “Rule of Law” dapat dipakai dalam arti formil (in the formal sense) dan dalam arti materiil (ideological sense). Dalam arti formil ini, maka the rule of law adalah “organized public power” atau kekuasaan umum yang terorganisir. Sedangkan dalam arti materil, the rule of law adalah berbicara tentang just law (hukum yang mengandung keadilan).
Menurut T.D.Weldon, pengertian mengenai Negara yang menganut paham the rule of law yang berarti Negara tersebut tidak hanya memiliki suatu peradilan yang sempurna diatas kertas saja, akan tetapi ada atau tidaknya the rule of law dalam suatu Negara tergantung daripada kenyataan apakah rakyatnya benar-benar dapat menikmati keadilan, dalam arti perlakuan yang adil, baik dari sesama warga negaranya, maupun dari pemerintahnya. Secara umum, hukum adalah kumpulan aturan-aturan yang ditetapkan negara yang dikenakan sanksi atau konsekuensi. Yang dominan adalah konsep “Rule of Law” mengatakan apa-apa tentang “justness” dari hukum itu sendiri, tetapi hanya bagaimana sistem hukum beroperasi. Negara demokrasi pada dasarnya adalah Negara hukum.
Secara formal, Rule of Law diartikan sebagai kekuasaan umum yang terorganisasi (organized public power), misalnya negara. Sedangkan secara hakiki, Rule of Law terkait dengan penegakan Rule of Law, karena menyangkut ukuran hukum yang baik dan buruk (just and unjust law). 
Rule of Law merupakan  suatu legalisme sehingga mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal, dan otonom.

2.3 Isu-isu Rule of Law
Hal-hal yang sering mengemuka dalam kaitannya dengan Rule of Law antara lain:
1.      Masih relevankah Rule of Law di Indonesia?
2.      Bagaimana seharusnya Rule of Law itu dilaksanakan?
3.      Sejauh mana  komitmen pemerintah untuk melaksanakan prinsip-prinsip Rule of Law?
4.       Apa yang harus dilakukan agar Rule of Law dapat berjalan efektif?

2.4 Unsur-unsur Rule of Law
Unsur-unsur Rule of Law menurut A.V. Dicey terdiri dari:
1.         Supremasi aturan-aturan hukum;
2.         Kedudukan yang sama di dalam menghadapi hukum;
3.         Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan.

2.5 Prinsip-prinsip Rule of Law di Indonesia
·      Prinsip-prinsip Rule of Law secara formal tertera dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan:
1.    "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.";
2.    "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.";
3.    "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial…”;
4.    “…disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia…”;
5.    “…kemanusiaan yang adil dan beradab,”;
6.    “…serta dengan mewujudkan suatu “keadilan sosial” bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Prinsip-prinsip tersebut pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap “rasa keadilan” bagi rakyat Indonesia dan juga “keadilan sosial”, sehingga Pembukaan UUD 1945 bersifat tetap dan instruktif bagi penyelenggaraan negara.  Dengan demikian, inti dari Rule of Law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakat, terutama keadilan sosial. Prinsip-prinsip di atas merupakan dasar hukum pengambilan kebijakan bagi penyelengagara negara/pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang berkaitan dengan jaminan atas rasa keadilan terutama keadilan sosial.

·           Prinsip secara hakiki dalam penyelenggara pemerintah

Prinsip-prinsip Rule of Law secara hakiki (materiil) sangat erat kaitannya dengan “the enforcement of the rules of law” dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam hal penegakan hukum dan implementasi prinsip-prinsip Rule of Law. Berdasarkan pengalaman berbagai negara dan hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan “the enforcement of the rules of law” tergantung kepada kepribadian nasional masing-masing bangsa (Sunarjati Hartono, 1982).  Hal ini didukung oleh kenyataan bahwa Rule of Law merupakan institusi sosial yang memiliki struktur sosiologis yang khas dan mempunyai akar budayanya yang khas pula.  Rule of Law ini juga merupakan legalisme, suatu aliran pemikiran hukum yang didalamnya terkandung wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat dan negara, yang dengan demikian memuat nilai-nilai tertentu yang memiliki struktur sosiologisnya sendiri.  Legalisme tersebut mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang sengaja bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal, dan otonom.  Secara kuantitatif, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Rule of Law telah banyak dihasilkan di negara kita, namun implementasi/penegakannya belum mencapai hasil yang optimal, sehingga rasa keadilan sebagai perwujudan pelaksanaan Rule of Law belum dirasakan sebagian besar masyarakat.

2.6 Strategi Pelaksanaan Rule of Law
Agar pelaksanaan (pengembangan) Rule of Law berjalan efektif sesuai dengan yang diharapkan, maka:
1.    Keberhasilan “the enforcement of the rules of law” harus didasarkan pada corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian nasional masing-masing bangsa;
2.    Rule of Law yang merupakan institusi sosial harus didasarkan pada akar budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa;
3.    Rule of Law sebagai suatu legalisme yang memuat wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat dan negara, harus dapat ditegakkan secara adil, dan hanya memihak kepada keadilan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dikembangkan hukum progresif (Satjipto Rahardjo, 2004), yang memihak hanya kepada keadilan itu sendiri, bukan sebagai alat politik yang memihak kepada kekuasaan seperti seperti yang selama ini diperlihatkan.  Hukum progresif  merupakan gagasan yang ingin mencari cara untuk mengatasi keterpurukan hukum di Indonesia secara lebih bermakna.  Asumsi dasar hukum progresif bahwa “hukum adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya, hukum bukan merupakan institusi yang absolut dan final, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menerus menjadi (law as process, law in the making).  Hukum progresif memuat kandungan moral yang sangat kuat, karene tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan sustu institusi yang bermoral yaitu kemanusiaan.  Hukum progresif peka terhadap perubahan-perubahan dan terpanggil untuk tampil melindungi rakyat untuk menuju ideal hukum.  Hukum progresif menolak keadaan status quo, ia merasa bebas untuk mencari format, pikiran, asas serta aksi-aksi, karena “hukum untuk manusia”.
Arah dan watak hukum yang dibangun harus berada dalam hubungan yang sinergis dengan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia, atau “back to law and order”, kembali kepada orde hukum dan ketaatan dalam konteks Indonesia.  Artinya, bangsa Indonesia harus berani mengangkat “Pancasila” sebagai alternatif dalam membangun “negara berdasarkan hukum” versi Indonesia sehingga dapat menjadi “Rule of Moral” atau “Rule of Justice” yang bersifat “ke-Indonesia-an” yang lebih mengedepankan “olah hati nurani” daripada “olah otak”, atau lebih mengedepankan komitmen moral.
2.7 Dinamika Pelaksanaan Rule of Law
Dalam Proses Penegakan hukum di Indonesia di lakukan oleh lembaga penegak hukum yang terdiri dari:
·    Kepolisian

Fungsinya memelihara keamanan dalam negeri. Yang memiliki tugas pokok yaitu:
-          Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
-          Menegakan Hukum;
-          Memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Wewenang kepolisian adalah sebagai berikut:
-          Mengawasi aliran yang menimbulkan perpecahan dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
-          Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
-          Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
-          Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
-          Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
-          Memberikan izin melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.



·    Kejaksaan 

Wewenang dan tugas kejaksaan:
-          Melakukan penuntutan;
-          Melaksanakan penetapan hakim dan putusa pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
-          Melakukan pengawasan tehadap pelaksanaan putusan pidana masyarakat, putusan pidana pengawasan, dan keputusa lepas bersyarat;
-          Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
-          Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan dan dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

·    KPK( Komisi Pemberantasn Korupsi)

KPK di tetapkan dengan UU no 20 tahun 2002 dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi.
Tugas KPK:
-          Berkoordinasi dengan instansi lain yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
-          Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
-          Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
-          Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;
-          Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.
wewenang KPK;
-          Melakukan pengawasan, penelitian, penelaahan, terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang dengan pemberantasan tindak korupsi;
-          Mengambil alih penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan;
-          Menetapkan system pelaporan dalam kegiatan pemberantasan korupsi;
-          Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi;
-          Hanya menangani perkara korupsi yang terjadi setelah 27 Desember 2002;
-          Peradilan tindak pidana korupsi tidak bisa berjalan dengan landasan hukum UU KPK.

·    Badan peradilan

1) Mahkamah Agung (MA) merupakan puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia. MA mempunyai kewenangan:
-          Mengadili pada tingkat kasai terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh peradilan;
-          Menguji peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-undang;
-          Kewnangan lain yang ditentukan undang-undang. 

2) Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga peradilan pada tingkat pertama dan terakhir:
-          Menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
-          Memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
-          Memutuskan pembubaran parpol;
-          Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

3) Peradilan Tinggi dan Negeri merupakan peradilan umum di tingkat provinsi dan kabupaten. Fungsi kedua peradilan tersebut adalah menyelenggarakan peradilan baik pidana dan perdata di tingkat kabupaten, dan tingkat banding di peradilan tinggi. Pasal 57 UU No. 8 tahun 2004 menetapkan agar peradilan memberikan prioritas peradilan terhadap tindak korupsi, terorisme, narkotika atau psikotropika pencucian uang, dan selanjutnya tindak pidana.





BAB III
KESIMPULAN


3.1    Kesimpulan
Latar belakang kelahiran Rule of Law:
1.      Diawali oleh adanya gagasan untuk melakukan pembatasan kekuasaan pemerintahan Negara
2.      Sarana yang dipilih untuk maksud tersebut yaitu Demokrasi Konstitusional
3.      Perumusan yuridis dari Demokrasi Konstitusional adalah konsepsi negara hukum.
Secara formal, Rule of Law diartikan sebagai kekuasaan umum yang terorganisasi (organized public power), misalnya negara. Sedangkan secara hakiki, Rule of Law terkait dengan penegakan Rule of Law, karena menyangkut ukuran hukum yang baik dan buruk (just and unjust law). 
Agar pelaksanaan Rule of Law bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka:
a.       Keberhasilan “the enforcement of the rules of law” harus didasarkan pada corak masyarakan hukum yang bersangkutan dan kepribadian masing-masing setiap bangsa.
b.      Rule of law yang merupakan institusi sosial harus didasarkan pada budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa.
c.       Rule of law sebagai suatu legalisme yang memuat wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakan dan negara, harus ditegakkan secara adil juga memihak pada keadilan.
Prinsip-prinsip Rule of Law secara formal tertera dalam pembukaan UUD 1945.
Penjabaran prinsip-prinsip Rule of Law secara formal termuat di dalam pasal-pasal UUD 1945. Agar kita dapat menikmati keadilan maka seluruh aspek Negara harus bersih, jujur, mentaati undang-undang, juga bertanggung jawab, dan menjalankan UU 1945 dengan baik.


3.2    Saran
Adanya makalah ini dapat memberikan pelajaran dan wawasan yang baru bahwa Rule of Law (penegakkan hukum) di Indonesia sesungguhnya masih sangat jauh dari apa yang semestinya dilaksanakan. Untuk itulah, sebagai warga negara yang baik, masyarakat semestinya mentaati setiap aturan atau hukum yang telah dibuat. Aturan yang dibuat semata-mata bertujuan agar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat berjalan selaras tanpa adanya kericuhan atau kekacauan. Sebagai warga negara Indonesia yang dikenal menganut negara hukum, kita juga semestinya menunjukkan hal tersebut kepada dunia internasional bahwa bangsa yang baik adalah bangsa yang taat kepada hukum.



Demikianlah materi tentang Makalah Transcultural Nursing yang sempat kami berikan. semoga materi yang kami berikan dan jangan lupa juga untuk menyimak materi seputar Makalah Transcultural Nursing yang telah kami posting sebelumnya. semoga materi yang kami berikan dapat membantu menambah wawasan anda semikian dan terimah kasih. Semoga dapat membantu menambah wawasan anda semikian dan terimah kasih.

Anda dapat mendownload Makalah diatas dalam Bentuk Document Word (.doc) melalui link berikut.

Download


EmoticonEmoticon