Thursday, September 21, 2017

Makalah Pancasila Sebagai Dasar Negara

Makalah Pancasila Sebagai Dasar Negara - Jika dalam postingan ini, anda kurang mengerti atau susunanya tidak teratur, anda dapat mendownload versi .doc makalah berikut :

Makalah Pancasila Sebagai Dasar Negara



KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun makalah ini.
Makalah  ini berjudul “Pancasila Sebagai Dasar Negara ” yang disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pancasila.
Kami sudah berusaha menyusun makalah ini sebaik mungkin, akan tetapi kami menyadari kesalahan  dan  kealfaan, makalah  ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun berkat arahan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak sehingga makalah ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan bimbingan.
Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya. Amin





                                                                                                             WatamponeOktober 2014
                                                                                                                                                                                                                                                                  

Kelompok 1



DAFTAR ISI

Kata pengantar ……………………………………………………………………………………….……i
Daftar isi …………………………………………………………………………………………………..ii
                                  
BAB I  PENDAHULUAN
A.     Latar belakang ……………………………………………………………………………..….5
B.     Rumusan masalah …………………………………………………………………………..…6
C.     Tujuan penulisan ……………………………………………………………………..............6

BAB II PEMBAHASAN
A.     Pengertian pancasila …………………………………………………………………….…….7
B.     Pengertia dasar Negara ………………………………………………………………….…….8
C.     Proses perumusan Pancasila sebagai dasar Negara ……………………………………..…….8
D.     Kedudukan dan fungsi pancasila sebagai dasar Negara ………………………………..……12
E.      Makna Pancasila sebagai dasar Negara ………………………………………………….…..14
F.      Kelebihan Pancasila sebagai dasar Negara …………………………………………….…….14

BAB III  PENUTUP
A.     Kesimpulan …………………………………………………………………………………..17
B.     Saran ………………………………………………………………………………...…….…17

Daftar pustaka …………………………………………………………………………………………….18







BAB I
PENDAHULUAN


A.    LATAR BELAKANG

Sebagai dasar negara, Pancasila kembali diuji ketahanannya dalam era reformasi sekarang. Merekahnya matahari bulan Juni 1945, 67 tahun yang lalu disambut dengan lahirnya sebuah konsepsi kenengaraan yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu lahirnya Pancasila.
Sebagai dasar negara, tentu Pancasila ada yang merumuskannya. Pancasila memang merupakan karunia terbesar dari Tuhan YME dan ternyata merupakan light-star bagi segenap bangsa Indonesia di masa-masa selanjutnya, baik sebagai pedoman dalam memperjuangkan kemerdekaan, juga sebagai alat pemersatu dalam hidup kerukunan berbangsa, serta sebagai pandangan hidup untuk kehidupan manusia Indonesia sehari-hari, dan yang jelas tadi telah diungkapkan sebagai dasar serta falsafah negara Republik Indonesia.
Sejarah Indonesia telah mencatat bahwa di antara tokoh perumus Pancasila itu ialah, Mr Mohammad Yamin, Prof Mr Soepomo, dan Ir Soekarno. Dapat dikemukakan mengapa Pancasila itu sakti dan selalu dapat bertahan dari guncangan kisruh politik di negara ini, yaitu pertama ialah karena secara intrinsik dalam Pancasila itu mengandung toleransi, dan siapa yang menantang Pancasila berarti dia menentang toleransi.
Kedua, Pancasila merupakan wadah yang cukup fleksibel, yang dapat mencakup faham-faham positif yang dianut oleh bangsa Indonesia, dan faham lain yang positif tersebut mempunyai keleluasaan yang cukup untuk memperkembangkan diri. Yang ketiga, karena sila-sila dari Pancasila itu terdiri dari nilai-nilai dan norma-norma yang positif sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia, dan nilai serta norma yang bertentangan, pasti akan ditolak oleh Pancasila, misalnya Atheisme dan segala bentuk kekafiran tak beragama akan ditolak oleh bangsa Indonesia yang bertuhan dan ber-agama.
Diktatorisme juga ditolak, karena bangsa Indonesia berprikemanusiaan dan berusaha untuk berbudi luhur. Kelonialisme juga ditolak oleh bangsa Indonesia yang cinta akan kemerdekaan. Sebab yang keempat adalah, karena bangsa Indonesia yang sejati sangat cinta kepada Pancasila, yakin bahwa Pancasila itu benar dan tidak bertentangan dengan keyakinan serta agamanya.
Dengan demikian bahwa falsafah Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia yang harus diketahui oleh seluruh warga negara Indonesia agar menghormati, menghargai, menjaga dan menjalankan apa-apa yang telah dilakukan oleh para pahlawan khususnya pahlawan proklamasi yang telah berjuang untuk kemerdekaan negara Indonesia ini. Sehingga baik golongan muda maupun tua tetap meyakini Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tanpa adanya keraguan guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia.

B.     RUMUSAN MASALAH
1.      Apa yang dimaksud dengan pancasila ?
2.      Apa yang dimaksud dengan dasar Negara ?
3.      Menguraikan proses perumusan pancasila sebagai dasar Negara ?
4.      Jelaskan kedudukan dan fungsi pancasila sebagai dasar Negara ?
5.      Jelaskan makna pancasila sebagai dasar Negara ?
6.      Jelaskan Kelebihan pancasila sebagai dasar Negara ?


C.    TUJUAN PENULISAN
1.      Untuk mengetahui pengertian dari pancasila.
2.      Untuk mengetahui pengertian dasar Negara.
3.      Untuk mengetahui rumusan pancasila sebagai dasar Negara.
4.      Untuk mengetahui kedudukan dan fungsi pancasila sebagai dasar Negara ?
5.      Untuk mengetahui makna pancasila sebagai dasar Negara ?
6.      Untuk mengetahui kelebihan pancasila sebagai dasar Negara ?



BAB II
PEMBAHASAN

A.Pengertian Pancasila
Kedudukan dan fungsi Pancasila jika dikaji secara ilmiah memiliki pengertian yang luas, baik dalam kedudukannya sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, ideologi negara dan sebagai kepribadian bangsa bahkan dalam proses terjadinya, terdapat berbagai macam terminologi yang harus kita deskripsikan secara obyektif. Oleh karena itu untuk memahami Pancasila secara kronologis baik menyangkut rumusannya maupun peristilahannya maka pengertian Pancasila meliputi :

1. Pengertian Pancasila secara Etimologis
Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta dari India, menurut Muhammad Yamin dalam bahasa Sansekerta kata Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu : Panca artinya lima Syila artinya batu sendi, dasar, atau  Syiila artinya peraturan tingkah laku yang baik/senonoh.
Secara etimologis kata Pancasila berasal dari istilah Pancasyila yang memiliki arti secara harfiah dasar yang memiliki lima unsur. Kata Pancasila mula-mula terdapat dalam kepustakaan Budha di India. Dalam ajaran Budha terdapat ajaran moral untuk mencapai nirwana dengan melalui samadhi dan setiap golongan mempunyai kewajiban moral yang berbeda. Ajaran moral tersebut adalah Dasasyiila, Saptasyiila, Pancasyiila. Pancasyiila menurut Budha merupakan lima aturan (five moral principle) yang harus ditaati, meliputi larangan membunuh, mencuri, berzina, berdusta dan larangan minum-minuman keras. Melalui penyebaran agama Hindu dan Budha, kebudayaan India masuk ke Indonesia sehingga ajaran Pancasyiila masuk kepustakaan Jawa terutama jaman Majapahit yaitu dalam buku syair pujian Negara Kertagama karangan Empu Prapanca disebutkan raja menjalankan dengan setia ke lima pantangan (Pancasila). Setelah Majapahit runtuh dan agama Islam tersebar, sisa-sisa pengaruh ajaran moral Budha (Pancasila) masih dikenal masyarakat Jawa yaitu lima larangan (mo limo/M5) : mateni (membunuh), maling (mencuri), madon (berzina), mabok (minuman keras/candu), main (berjudi).

      2. Pengertian  Pancasila  Secara Historis
Sidang BPUPKI pertama membahas tentang dasar negara yang akan diterapkan. Dalam sidang tersebut muncul tiga pembicara yaitu M. Yamin, Soepomo dan Ir.Soekarno yang mengusulkan nama dasar negara Indonesia disebut Pancasila. Tanggal 18 Agustus 1945 disahkan UUD 1945 termasuk Pembukaannya yang didalamnya termuat isi rumusan lima prinsip sebagai dasar negara. Walaupun dalam Pembukaan UUD 1945 tidak termuat istilah/kata Pancasila, namun yang dimaksudkan dasar negara Indonesia adalah disebut dengan Pancasila. Hal ini didasarkan atas interpretasi historis terutama dalam rangka pembentukan rumusan dasar negara yang secara spontan diterima oleh peserta sidang BPUPKI secara bulat.


B. Pengertian Dasar Negara
            Sesuai dengan pengertian paham organisme tentang negara, yakni negara adalah sesuatu yang hidup, tumbuh,mekar dan dapat mati atau lenyap, maka pengertian dasar negara meliputi arti sebagai berikut :

1.      Basis atau  fundament negara
2.      Tujuan yang menentukan arah  negara
3.      Pedoman yang menentukan cara bagaimana negara itu menjalankan fungsi-fungsinya dalam mencapai tujuan itu.

Istilah presiden soekarno ialah” dasar statis“ dan “ Leitsatar dinamis “ di kutip sebagai berikut :
“ . . .  bahwa bagi Republik Indonesia, kita memerlukan satu dasar yang bisa menjadi dalam statis dan yang bisa menjadi Leitstar dinamis. Leitstar, bintang pimpinan”.


C.Proses Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara
            Jepan secara resmi menguasai Indonesia pada tanggal 9 Maret 1942 setelah Jenderal Ter Poorten sebagai Panglima Tertinggi Angkatan darat Sekutu di Jawa menyerah tanpa syarat di Kalijati. Setelah dua tahun menguasai Indonesia, secara pelan tapi pasti Jepang mulai terdesak. Untuk menenangkan bangsa Indonesia agar tidak melakukan pemberontakan, pada tanggal 7 September 1944 Perdana menteri Jepang Koiso, mengumumkan janji pemerintah Jepang kepada Indonesia bahwa Hindia Belanda akan diberi kemerdekaan kelak dikemudian hari.
            Untuk mendapatkan dukungan dan simpati dari bangsa Indonesia, sebagai realisasinya tanggal 1 Maret 1945 pada saat peringatan mulainya pembangunan Jawa Baru dengan mendaratnya tentara Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 di pantai utara Pulau Jawa, diumumkan antara lain dibentuk Dokuritsu Zyuunbi Tioosakai atau badan untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
            Badan penyelidik tersebut baru dibentuk tanggal 29 April 1945, yaitu pada saat hari ulang tahun Tenno Heika, Maharaja Jepang. Tanggal 28 Mei 1945 diadakan upacara pembukaan Badan Persiapan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Susunan badan penyelidik itu terdiri dari ketua Dr. radjiman Wediodiningrat, Ketua Muda Ichibangse (dari jepang), Ketua Muda R.P.Soeroso, dengan enam puluh orang anggota.

Hal-hal yang berkaitan dengan siding perumusan Pancasila sebagai dasar Negara :
1.      SIDANG BPUPKI (Tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945)
Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan selama 4 hari, berturut-turut yang tampil untuk berpidato menyampaikan usulannya adalah sebagai berikut :
a.       Mr. muh. Yamin, tanggal 29 Mei 1945 mengusulkan rumusan dasar Negara yaitu sebagai berikut :
1) Peri kebangsaan,                                   4) Peri kerakyatan,
2) Peri kemanusiaan,                     5) Kesejahteraan rakyat (kadilan sosial).
3) Peri ketuhanan,
Selain usulan tersebut, pada akhir pidatonya Mr. Muh. Yamin menyerahkan naskah sebagai lampiran yaitu suatu rancangan ususlan sementara berisi rumusan UUD RI dan rancangan itu dimulai dengan pembukaan yang rumusan dasar negaranya adalah sebagai berikut :
1)      Ketuhanan Yang Maha Esa.
2)      Kebangsaan dan persatuan Indonesia.
3)      Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab.
4)      Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5)      Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

b.      Ir. Soekarno (Tanggal 1 Juni 1945)
Usulan dasar Negara dalam siding BPUPKI pertama berikutnya adalah dari Ir. Soekarno. Beliau mengusulkan rumusan dasar Negara yang diberi nama Pancasila yaitu sebagai berikut:
1)      Nasionalisme (kebangsaan Indonesia).
2)      Internasionalisme (peri kemanusiaan).
3)      Mufakat (demokrasi).
4)      Kesejahteraan sosial.
5)      Ketuhanan Yang Maha Esa (Ketuhanan Yang Berkebudayaan).

c.       Rumusan dasar Negara menurut Piagam Jakarta (Tanggal 22 Juni 1945)
Setelah sidang pertama selesai, dibentuk panitia perumus yang tugasnya adalah menggolong-golongkan usulan-usulan pada rapat BPUPKI pertama. Jumlah tim perumus tersebut adalah delapan orang.
Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan pertemuan antara panitia kecil (Tim Perumus) dengan sebagian anggota BPUPKI yang kebetulan ada acara di Jakarta. Disepakati dibentuk panitia kecil yang jumlahnya Sembilan orang yang terkenal dengan panitia Sembilan. Anggota panitia tersebut adalah Ir. Soekarno, Wachid Hasyim, Mr. Muh. Yamin, Mr. Maramis, Drs. Moh. Hatta, Mr. Soebardjo, Kyai Abdul Kahar Moezakir, Abikoesno Tjokrosoejoso, dan Haji Agus Salim. Panitia Sembilan ini setelah mengadakan pertemuan secara masak dan sempurna telah mencapai suatu hasil yang baik yaitu suatu modus atau persetujuan antara golongan islam dan golongan nasionalis. Modus atau persetujuan tersebut dituangkan dalam suatu rancangan Pembukaan Hukum Dasar, yang terkenal dengan Piagam Jakarta dengan rumusan dasar Negara sebagai berikut :
1)      Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2)      Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3)      Persatuan Indonesia.
4)      Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.
5)      Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2.      SIDANG BPUPKI II (Tanggal 10 sampai 16 Juli 1945)
   Dalam sidang ini salah satu kesepakatan adalah pembentukan panitia kecil yaitu,
a.       Panitia perancang undang-undang dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno.
b.      Panitia ekonomi dan keuangan yang diketuai oleh Drs. Moh. Hatta.
c.       Panitia pembelaan tanah air diketuai oleh Abikusno Tjokrosoejoso.
Pada tanggal 14 Juli 1945 panitia perancang UUD berhasil melaporkan hasil kerjanya. Susunan UUD yang diusulkan terdiri dari tiga bagian, yaitu :
a.       Pernyataan Indonesia merdeka yang berupa dakwaan di muka dunia atas penjajahan Belanda.
b.      Pembukaan yang merupakan hasil dari Panitia Sembilan (Piagam Jakarta) yang di dalamnya terkandung dasar Negara Pancasila, dan
c.       Pasal-pasal UUD yang berjumlah 42 pasal.


3.      Pembentukan PPKI
Kemenangan sekutu dalam perang dunia membawa hikmah bagi bangsa Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1945 diumumkan akan dibentuk PPKI (Dokuritzu Zyunbi Linkai). Untuk keperluan itu, tanggal 8 Agustus 1945 Ir. Soekarno, Moh. Hatta, dan Dr. Radjiman diberangkatkan ke Saigon atas panggilan Jendral Besar Terauchi, Saiko Sikikan untuk daerah selatan. Indonesia termasuk wilayah kekuasaan Jendral Terauchi. Menurut Soekarno, Jendral Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945 memberikan kepadanya tiga cap yaitu :
a.       Soekarno diangkat sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Moh. Hatta sebagai wakil ketua, dan Radjiman sebagai anggota.
b.      Panitia persiapan boleh mulai bekerja pada tanggal 9 Agustus 1945.
c.       Cepat atau lambat pekerjaan panitia diserahkan sepenuhnya kepada panitia Jepang.
Sekembalinya dari Saigon (Vietnam Selatan) tanggal 14 Agustus 1945, di Kemayoran Ir. Soekarno mengumumkan di muka orang banyak bahwa bangsa Indonesia akan merdeka sebelum jagung berbunga (secepat mungkin) dan kemerdekaan Indonesia bukan hadiah dari Jepang melainkan merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itulah, maka ketua PPKI kemudian menambah sejumlah anggota atas tanggung jawab sendiri. Dengan demikian, sifat panitia persiapan itu berubah menjadi badan pendahuluan bagi komite nasional. Anggota-anggota panitia ini datang dari seluruh kepulauan Indonesia sebagai wakil daerah masing-masing, kemudian ditambah enam orang lagi sebagai wakil golongan yang terpenting dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang pada hakikatnya juga sebagai komite nasional memiliki sifat representative, sifat perwakilan bagi seluruh bangsa Indonesia.

4.      Proklamasi dan Sidang Pertama PPKI
Setelah Hirosima dan Nagasaki di Bom Atom Amerika Serikat, tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat tanpa sekutu. Dan kesempatan tersebut digunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan. Namun, dalam pelaksanaannya timbul perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda tentang kapan kemerdekaan di lakukan. Golongan muda menghendaki kemerdekaan dilaksanakan saat itu juga sedang golongan tua menghendaki adanya pertemuan dengan anggota PPKI yang lain. Puncak perselisihan ini terjadi ketika Ir. Soekarno dan Moh. Hatta. Diculik oleh golongan muda dan di amankan do Rengasdengklok dengan harapan keduanya mau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada saat itu juga. Namun akhirnya, setelah ada pembicaraan kedua pihak sepakat tanggal 17 Agustus 1945 di Proklamasikan Kemerdekaan Bangsa Indonesia.
Untuk mempersiapkan proklamasi tersebut pada tengah malam Bung Karno dan Bung Hatta pergi ke rumah Laksamana Maeda di Oranye Nassau Boulevard (sekarang jl. Imam Bonjol No.1), dimana telah berkumpul beberapa orang golongan muda dan golongan tua. Di rumah Laksamana Maeda ini, teks Proklamasi dirumuskan. Penulis konsep ini adalah Bung Karno dan mendapatkan pasukan dari peserta yang hadir. Kemudian pada pagi harinya, tanggal 17 Agustus 1945 di Jl. Pegangsaan Timur No.56, Jakarta, tepatnya pada hari jum’at legi, jam 10 pagi waktu Indonesia bagian barat, Bung Karno dengan di damping oleh Moh. Hatta atau nama Bangsa Indonesia memproklamasikan Negara Indonesia. Satu hari setelah proklamasi, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertama dengan hasil sebagai berikut :
a.       Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi,
1)      Melakukan beberapa perubahan dan piagam Jakarta yang kemudian berfungsi sebagai pembukaan UUD 1945.
2)      Menetapkan rancangan hukum dasar yang telah diterima dari Badan Penyelidik pada tanggal 11 Juli 1945, setelah mengalami perubahan karena berkaitan dengan perubahan Piagam Jakarta yang kemudian berfungsi sebagai UUD 1945.
b.      Memilih presiden dan wakil presiden.
c.       Menetapkan, sebelum MPR dan DPR terbentuk, presiden di bantu oleh sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat.
Dengan disahkannya UUD 1945 yang didalamnya terdapat Pancasila sebagai dasar Negara, maka secara resmi Pancasila sebagai Dasar Negara Lahir.


D.Kedudukan dan Fungsi Pancasila Sebagai Dasar Negara
1.      Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara
yaitu Pancasila sebagai dasar dari penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi Negara Republik Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara  sesuai dengan apa yang tersurat dalam pembukaanUndang-Undang Dasar 1945 alenia 4 antara lain menegaskan:
“…..,maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha esa. kemanusiaan yang adildan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dengan kedudukan yang istimewa tersebut, selanjutnya dalam proses penyelenggaraan kehidupan bernegara memiliki fungsi yang kuat pula. Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan ketentuan-ketentuan yang menunjukkan fungsi pancasila dalam proses penyelenggaraan kehidupan bernegara. Untuk lebih rincinya kedudukan pancasila sebagai dasar Negara, antara lain :
a.       Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segalasumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia
b.      Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia yang dalam Pembukaan UUD 1945 dijabarkan dalam empatpokok pikiran
c.       Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara baikhukum dasar tertulis maupun tidak tertulis.
d.      Pancasila mengandung norma yang mengharuskan UUD 1945mengandung isi yang mewajibkan pemerintah danpenyelenggara negara termasuk penyelenggara partai.
Makna Pancasila Sebagai Dasar Negara tentu harus dipahami karena pancasila merupakan salah satu elemen paling penting dalam negara kita ini. Pancasila adalah suatu idoelogi yang dipegang erat bangsa Indonesia. istilah Pancasila diperkenalkan oleh sosok Bung Karno saat sidang BPUPKI I . Pancasila kemudian menjadi sebuah landasan berdirinya negara Indonesia.

2.       Fungsi Pancasila Sebagai Dasar Negara
a.      Pancasila sebagai Pandangan Hidup
Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang di dalamnya terkaandung konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Pancasila haruslah menjadi nilai-nilai yang hidup dan mengkristal dalam masyarakat Indonesia, sehingga pandangan hidup itu haruslah dijunjung tinggi oleh masyarakat agar Pancasila mampu menjadi sebuah Pedoman hidup bagi masyarakat Indonesia.

b.      Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia
Pancasila merupakan dasar falsafah Negara atau disebut sebagai ideology Negara. Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur penyelanggaran Negara. Sebagai dasar Negara, pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum,sehinga merupakan suatu sumber nilai, norma, serta kaidah, baik moral maupun hukum Negara, dan menguasai hukum dasar, baik tertulis maupun tidak tertulis. Sebagai sumber dari segala sumber hukum, pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu pembukaan UUD 1945 yang di lanjutkan dalam pokok-pokok pikiran UUD 1945 yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945 dan pada akhirnya di jabarkan pada pasal-pasal UUD 1945 serta hukum positif  lainya.


c.       Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesian
Pancasila diangkat dari pandangan hidup Bangsa Indonesia, yaitu berasal dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, serta nilai religious yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk Negara. Oleh karena itu, bangsa Indonesia merupakan kausa materialis (asal bahan) dari Pancasila.

d.      Sebagai Kepribadian Bangsa
Nilai-nilai Pancasila merupakan corak khas terhadap bangsa Indonesia sehingga membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain.

e.       Pancasila sebagai Ideologi Terbuka
Pancasila sebagai ideologi terbuka sangat mungkin mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideology terbuka berarti mampu berinteraksi secara dinamis. Nilai-nilai dalam Pancasila tidak berubah namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap kurun waktu.

f.        Sebagai Perjanjian Luhur
Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila sudah disepakati oleh para pendiri bangsa.


E.Makna Pancasila Sebagai Dasar Negara
Makna Pancasila Sebagai Dasar Negara ialah Pancasila berperan sebagai landasan dan dasar bagi pelaksanaan pemerintahan, membentukan peraturan, dan mengatur penyelenggaraan negara.
Melihat dari makna pancasila sebagai dasar negara kita tentu dapat menyimpulkan bahwa pancasila sangat berperan sebagai kacamata bagi bangsa Indonesia dalam menilai kebijakan pemeritahan maupun segala fenomena yang terjadi di masayrakat.


F.Kelebihan Pancasila sebagai Dasar Negara
Pancasila sebagai ideologi memiliki karakter utama sebagai ideologi nasional. Ia adalah cara pandang dan metode bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai cita-citanya, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Pancasila adalah ideologi kebangsaan karena ia digali dan dirumuskan untuk kepentingan membangun negara bangsa Indonesia. Pancasila yang memberi pedoman dan pegangan bagi tercapainya persatuan dan kesatuan di kalangan warga bangsa dan membangun pertalian batin antara warga negara dengan tanah airnya. Pandangan Soekarno yang demikian ini merupakan pengulangan dari apa yang pernah ia ucapkan pada Pidato 1 Juni, Hari Lahirnya Pancasila.
Bukti bahwa ideologi pancasila lebih baik dari dua ideologi itu karena Pancasila memuat pokok-pokok pikiran sedemikian rupa :
·         Pertama, sila Ketuhanan
memuat pokok-pokok pikiran bahwa manusia Indonesia menganut berbagai agama, dengan kata lain ada kebebasan untuk beragama dan tidak beragama, serta ada kebebasan untuk berpindah agama (keyakinan)nya. Bahkan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan-pun, karena toleransinya yang sudah menjadi sifat bangsa Indonesia, mengakui bahwa kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa merupakan karakteristik dari bangsanya, sehingga mereka menerima sila Pertama ini.
·         Kedua, Nasionalisme Indonesia
 (maksudnya sila ke-3 dari Pancasila) bukanlah chauvinisme. Bangsa Indonesia tidak menganggap diri lebih unggul dari bangsa lain. Ia tidak pula berusaha untuk memaksakan kehendaknya kepada bangsa-bangsa lain (bandingkan dengan ideologi imperialisme dan kapitalisme). Di Barat, Nasionalisme berkembang sebagai kekuatan agresif yang mencari daerah jajahan demi keuntungan ekonomi nasionalnya. Di Asia, Afrika, dan Amerika Latin nasionalisme adalah gerakan pembebasan, gerakan protes terhadap penjajah akibat penindasan Barat.
·         Ketiga, Internasionalisme
(maksudnya sila Kemanusiaan yang adil dan beradab) menghendaki setiap bangsa mempunyai kedudukan yang sederajat, setiap bangsa menghargai dan menjaga hak-hak semua bangsa.
·         Keempat, demokrasi
(maksudnya sila ke-4 dari Pancasila) telah ada sejak dahulu di bumi Indonesia meskipun bentuknya beda dengan demokrasi yang ada di Barat. Demokrasi di Indonesia mengenal tiga prinsip: mufakat, perwakilan, dan musyawarah.
·         Kelima, Keadilan Sosial
Pada sila ini terkandung maksud untuk keadilan dan kemakmuran sosial, jadi bukan keadilan dan kemakmuran individu. Hanya dalam suatu masyarakat yang makmur berlangsung keadilan sosial.
Sebagai bukti bahwa (ideologi) Pancasila mendapat dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, Soekarno mengajak semua unsur (golongan) yang ada di Indonesia dalam pidatonya itu.
Mereka yang ikut di belakang Soekarno pada waktu itu adalah: para pejabat tinggi dan para politisi. Mereka terdiri atas para panglima militer, ulama besar dari berbagai agama yang ada di Indonesia. Ada pimpinan Partai Komunis Indonesia, ada perwakilan dari golongan Katolik dan Protestan, dan ada pula sejumlah pimpinan dari golongan nasionalis (PNI dan lain-lain). Diikutsertakan dalam delegasi ke SU PBB itu adalah wakil buruh, tani, wakil golongan perempuan, dan wakil golongan cendekiawan.
Mengingat Pancasila, terutama demokrasi yang menitikberatkan musyawarah-mufakat, yang tidak ada dalam demokrasi Barat, maka Soekarno mengajak supaya bangsa-bangsa di dunia mengikuti ideologi Pancasila. Demikianlah kata Soekarno dalam  sidang itu, ‘Cara musyawarah ini dapat dijalankan, karena wakil-wakil bangsa kami berkeinginan agar cara-cara itu dapat berjalan….. semua menginginkannya, karena semuanya menginginkannya tercapainya tujuan jelas dari Pancasila, dan tujuannya yang jelas itu ialah masyarakat adil dan makmur.’
Dewasa ini, alih-alih Pancasila bisa diterima bangsa-bangsa di dunia, nasib ideologi Pancasila pun di dalam negeri masih dalam pertaruhan. Penyelewengan terhadap Pancasila mulai kentara di era Orde Baru. Pancasila telah dijadikan instrumen politik untuk menjaga status quo. Pancasila telah dijadikan asas tunggal. Yaitu satu-satunya asas yang menjadi dasar untuk hidup berbangsa, bernegara, bermasyarakat, termasuk dalam asas Politik. Pancasila kemudian dijadikan tafsir yang bersifat monolitik, direktif, kaku, dan berorientasi ‘menghukum’ lawan-lawan politik pemerintah. Ada usaha, memang, untuk mengembalikan Pancasila berikut tafsirnya, sesuai dengan semangat para pejuang kemerdekaan, Pancasila yang dikehendaki Soekarno, Pancasila yang ditawarkan ke Sidang Umum PBB 30 September 1960. Tetapi, kondisi sekarang sudah berbeda dengan kondisi ketika Soekarno masih berkuasa. Indonesia sekarang, bahkan mulai Orba berkuasa, sudah dicengkram oleh kekuatan Neoliberalisme (penjajah baru yang lebih masif dan canggih dibandingkan dengan nenek moyangnya, Imperialisme dan Kapitalisme).



BAB III
PENUTUP
A.    KESIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas maka kami menyimpulkan beberapa inti dari materi di atas yakni bahwa Pancasila adalah suatu landasan yang terdiri dari lima sila (pancasila) ,yang mengundung nilai-nilai luhur kebudayaan yang tertanam dalam darah daging perjuangan kebangsaan dan kenegaraan. Berdasarkan pendapat Muhammad Yamin dalam bahasa Sansekerta kata Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu : Panca artinya lima Syila artinya batu sendi, dasar, atau  Syiila artinya peraturan tingkah laku yang baik/senonoh. Pancasila sekaligus di asuh sebagai landasan Negara dengan kandungan nilai-nilai kesutuan dan keanekaragamanya.
Maka pancasila merupakan suatu gagasan pegangan yang menjadi patokan dalam menjalankan amanah dan fungsi keNegaraan, keBangsaan, keMasyarakat.

B.     SARAN
Saran kami adalah agar pembaca dapat mengetahui dan memahami arti dari Pancasila dan proses perumusan Pancasila sebagai landasan atau dasar Negara bagi bangsa Indonesia serta makna yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar Negara dan kelebihan yang di miliki Pancasila dibandingkan dengan ideology lainnya.
  Kami menyadari bahwa makalah ini jauh dari kesempurnaan, maka kami memerlukan saran maupun kritik yang bersifat membangun dari para pembaca.



DAFTAR PUSTAKA

Abu Bakar, Suardi dkk. 2007. Kewarganegaraan 3 untuk SMA Kelas XII. Jakarta: Yudistira.
Bambang, Sugiyarto. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA Kelas XII. Surakarta:
Grahadi
Nopirin. 1980. Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila, Cet. 9. Jakarta: Pancoran Tujuh.
Salam, H. Burhanuddin, 1998. Filsafat Pancasilaisme. Jakarta: Rineka Cipta.

                                                                 

Demikianlah materi tentang Makalah Pancasila Sebagai Dasar Negara yang sempat kami berikan. semoga materi yang kami berikan dan jangan lupa juga untuk menyimak materi seputar Makalah Otonomi Daerah Lengkap yang telah kami posting sebelumnya. Semoga dapat membantu menambah wawasan anda semikian dan terimah kasih.

Anda dapat mendownload Makalah diatas dalam Bentuk Document Word (.doc) melalui link berikut.


EmoticonEmoticon