Makalah Administrasi Keuangan - Jika dalam postingan ini, anda kurang mengerti atau susunanya tidak teratur, anda dapat mendownload versi .doc makalah berikut :
Makalah Administrasi Keuangan
BAB
I
PENDAHULUAN
A.
LATAR BELAKANG MASALAH
Setiap
unit kerja selalu berhubungan dengan masalah keuangan, demikian pula di lembaga
pendidikan. Soal-soal yang menyangkut keuangan di sekolah pada garis besarnya
berkisar pada: uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), uang kesejahteraan
personil dan gaji serta keuangan yang berhubungan langsung dengan
penyelenggaraan sekolah seperti perbaikan sarana dan sebagainya.
Untuk
mewujudkan pendidikan yang berkualitas, perlu adanya pengelolaan secara
menyeluruh dan professional terhadap sumber daya yang ada dalam lembaga
pendidikan. Salah satu sumber daya yang perlu dikelola dengan baik dalam
pendidikan adalah masalah keuangan. Dalam konteks ini, keuangan merupakan
sumber dana yang sangat diperlukan sekolah sebagai alat untuk melengkapkkan
berbagai sarana dan prasarana pembelajaran di sekolah, meningkatkan
kesejahteraan guru, layanan dan pelaksanaan program supervisi.
Berdasarkan
masalah diatas, penulis akan mengangkatnya dalam makalah yang berjudul: Administrasi
Pembiayaan atau Administrasi Keuangan.
B.
RUMUSAN MASALAH
1.
Apa yang dimaksud dengan Administrasi
Keuangan ?
2.
Apa saja fase-fase yang ada dalam
administrasi keuangan ?
3.
Apa saja kelengkapan administrasi
keuangan ?
4.
Apa konsep pembiayaan pendidikan ?
5.
Bagaimana kebijakan pembiayaan pendidikan
?
6.
Bagaimana pengganggaran biaya pendidikan
?
C.
TUJUAN PENULISAN
1.
Untuk mengetahui arti administrasi
keuangan
2.
Untuk mengetahui fase-fase yang ada
dalam administrasi keuangan
3.
Untuk mengetahui kelengkapan
administrasi keuangan
4.
Untuk mengetahui konsep pembiayaan
pendidikan
5.
Untuk mngetahui dan memahami penggaran
pembiayaan pendidikan
6.
Untuk mengetahui kebijakan pembiayaan
pendidikan
BAB
II
PEMBAHASAN
A.
Pengertian Administrasi Keuangan
Penyelenggaraan
kegiatan pendidikan memerlukan adanya dana. Pemimpin pendidikan perlu
mengetahui dan mempelajari peraturan – peraturan yang berlaku mengenai
penggunaan, pertanggungjawaban, cara-cara penyimpanan, pembukuan dan banyak
lagi aspek lainnya mengenai keuangan. Administrasi keuangan dapat dilihat dalam
dua pengertian :
1.
Administrasi keuangan dalam arti sempit,
yaitu segala pencatatan masuk dan keluarnya keuangan untuk membiayai suatu
kegiatan organisasi kerja yang berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan.
2.
Administrasi keuangan dalam arti luas,
yaitu kebijakan dalam pengadaan dan penggunaan keuangan untuk mewujudkan
kegiatan organisasi kerja yang berupa kegiatan perencanaan, pengaturan ,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan.
Penyusunan
anggaran disusun dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di
tingkat pusat dan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk tingkat
wilayah atau daerah. APBN terdiri atas dua jenis anggaran , yaitu anggaran
rutin dan anggaran pembangunan. Anggaran ruti adalah dana APBN yang
diperuntukkan bagi kegiatan rutin. Kegiatan rutin ini meliputi kegiatan yang
berlangsung setiap tahun, seperti gaji, biaya kanor, biaya telepon, biaya
pemeliharaan gedung, dan sebagainya.
Anggaran
adalah suatu rencana keuangan yang disusun untuk perencanaan suatu kegiatan
dalam jangka waktu tertentu, biasanya untuk satu tahun. Perputaran tahun
anggaran disebut budget cyclus .
Prosesnya meliputi fase perencanaan, fase pelaksanaan, dan fase
pertanggungjawaban.
B.
Fase Perencanaan Keuangan
1.
Usulan anggaran dari semua lembaga kependidikan
dihimpun oleh instansi induknya dalam
bentuk Daftar Usaha Proyek (DUP) yang diperuntukkan dalam kegiatan yang
bersifat pembangunan dan Daftar Usulan Kegiatan (DUK) untuk pembiayaan yang
bersifat rutin.
2.
Penyusunan RAPBN semua DUP dari departemen
dihimpun oleh Direktorat Anggaran Departemen Keuangan, sedangkan dalam
penyusunan RAPBD panitia membentuk panitia anggaran eksekutif.
3.
RAPBN disampaikan kepada DPR untuk
dimusyawarahkan dan disyahkan dengan peraturan daerah.
C.
Fase Pelaksanaan Keuangan
1.
Setelah menjadi APBN atau APBD berarti
sudah dapat dilakukan kegiatan administrartif untuk mengeluarkan dana sesuai
dengan mata anggaran dan sejumlah yang telah ditetapkan dengan melakukan proses
sebagai berikut :
a)
Instansi atau lembaga yang bersangkutan
mengajukan pengesahan Daftar Isian Proyek (DIP) dan Daftar Isian Kegiatan
(DIK).
b)
Sesuai dengan likuiditas keuangan
Negara, daerah dan prioritas, menteri keuangan mengeluarkan persetujuan untuk
menerbitkan SKO (Surat Keputusan Otoritasi)
2.
Kegiatan harus sesuai dengan yang
dicantumkan dalam SKO dan dilaksanakan baik oleh instansi yang bersangkutan
maupun melalui pihak ketiga.
3.
Beberapa dana rutin sering dikeluarkan
sebagai uang untuk dipertanggungjawabkan (UUDP) yang dikeluarkan sebelum kegiatan
dilaksanakan.
4.
Kegiatan bendaharawan dalam administrasi
keuangan dalam arti sempit (tata usaha keuangan) diwujudkan berupa penerimaan,
penyimpanan, penggunaan, atau pembayaran dan pertanggungjawaban.
D.
Fase Pertanggungjawaban Keuangan
1.
Bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan,
pemeriksaan keuangan, dan dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kegiatan oleh
aparat yang berwenang.
2.
Pemeriksaan dilakukan terhadap
bendaharawan yang bertugas menerima, menyimpan,membukukan, mengeluarkan uang,
dan membuat surat pertanggungjawaban.
3.
Pemeriksaan pada bendaharawan berarti
juga pemeriksaan kepada atasan atau pimpinan proyek yang menjadi atasannnya
dalam kegiatan pembangunan.
Dalam
administrasi keuangan , ada pemisahan tugas dan pemisahan fungsi antara otorisator, ordonator, dan bendaharawan. Otorisator adalah pejabat
yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan
atau pengeluaran uang. Ordonator
adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran
atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang ditetapkan. Bendaharawan adalah pejabat yang
berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang atau
surat-surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang dan diwajibkan membuat
perhitungan dan pertanggungjawaban.
Penanggung jawab administrasi biaya
pendidikan di sekolahadalah kepala sekolah. Adinistrasi keuangan biasanya
dikelola oleh bendaharawan yang melakukan pembukuan sesuai dengan aturan yang
berlaku. Administrasi keuangan ini ada di tangan urusan administrasi atas
wewenang pimpinan / kepala sekolah. Sedangkan bendaharawan ditunjuk sesuai
dengan aturan yang berlaku. (Afifuddin,dkk,2004:186)
Kelengkapan
yang diperlukan dalam penyelenggaraan administrasi keuangan di sekolah antara
lain :
1.
Kutipan Daftar Isian Kegiatan (DIK),
yang berisi rincian biaya bagi sekolah yang terinci menurut jenis
pengeluaran/mata anggaran.
2.
Buku SPMU (Surat Perintah Membayar Uang)
a)
SPMU diterbitkan oleh KPKN
b)
Pembayaran SPMU harus melalui
bendaharawan dan dibukukan dalam buku kas umum.
3.
Buku pembantu/buku harian, untuk
mencatat pengeluaran dan penerimaan yang dilakukan setiap hari.
4.
Buku kas umum
5.
Daftar penerimaan gaji dan uang lembur
6.
Buku setoran ke Bank/KPKN
7.
Arsip bukti pengeluaran
8.
Laporan keuangan (SPJ) mencakup bulanan,
triwulan dan tahunan
9.
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Sekolah (RAPBS)
Pelaksanaan
pembukuan keuangan harus berpegang pada ketentuan yang berlaku. Dalam
pengamanan keuangan perlu diperhatikan: penyediaan brankas untuk penyimpanan
surat berharga, dan tindakan preventif pada waktu pengambilan uang di Bank.
E.
Konsep Pembiayaan Pendidikan
Menurut
Supriadi biaya pendidikan merupakan saah satu komponen masukan instrumentas
yang sangat penting daam penyelenggaraan pendidikan (di sekoah). Dalam setiap
upaya pencapaian tujuan pendidikan baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif
maupun kuailitatif biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan.
Menurut
Tilaar biaya merupakan keseluruhan dana dan upaya yang diserahkan oleh
masyarakat untuk mendapatkan pendidikan merupakan bentuk dari pelayanan
masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa biaya pendidikan adalah
beban masyarakat dalam perluasan dan fungsi dari sistem pendidikan. Menurut
para pakar yang dikutip oleh Mulyono, ada tujuh konsep penting terkait dengan
pembiayaan yang meliputi:
a.
Objek biaya
Menurut Blocher: Objek biaya adalah
sesuatu akumulasi biaya dari berbagai aktivitas. Beliau mengemukakan ada empat
biaya yaitu:
1)
Produk atau kelompok produk yang saling
berhubungan.
2)
Jasa.
3)
Departemen (Departemen teknis,
departemen sumber daya manusia).
4)
Proyek. Seperti penelitian, promosi
pemasaran, atau usaha jasa komunikasi.
b.
Informasi Manajemen Biaya
Manajemen biaya adalah suatu aktivitas
pengelolaan biaya agar dapat berfungsi sebagai alat perencanaan, pengambilan
keputusan, dan kontrol. Menurut Blocher, bahwa informasi manajemen biaya
merupakan suatu konsep yang luas, yakni mencakup segala informasi yang
dibutuhkan untuk mengelola secara aktif suatu organisasi. Baik berupa informasi
keuangan tentang biaya maupun informasi nonkeuangan yang ada kaitannya dengan
produktivitas, kualitas dan factor kunci sukses lainnya untuk suatu organisasi.
Ada empat perlunya informasi manajemen biaya yaitu:
1)
Manajemen strategis, yaitu untuk membuat
keputusan-keputusan strategis yang tepat untuk pemilihan produk, metode proses,
teknik, saluran pemasaran, dan hal-hal yang bersifat jangka panjang.
2)
Perencanaan dan pengambilan keputusan
untuk mendukung keputusan yang terus menerus dilakukan dalam kaitannya dengan
pemindahan peralatan, pengelolaan aliran kas, pembelian bahan, dan penjadwalan.
3)
Pengendalian manajemen dan operasional.
4)
Penyusunan laporan keuangan.
c.
Pembiayaan (financing)
Pembiayaan adalah
bagaimana mencari dana atau sumber dana, dan bagaimana menggunakan dana itu
dengan memanfaatkan rencana biaya standar, memperbesar modal kerja dan
merencanakan kebutuhan masa yang datang akan uang. Sementara biaya pendidikan
adalah seluruh usaha yang dicurahkan oleh pemerintah dan masyarakat pendidikan
berupa uang maupun nonmoneter, biaya memerlukan penginventarisasian yang jelas.
Maka itu, pembiayaan merupakan fungsi penyediaan dana yang diperlukan untuk
melaksanakan usaha.
d.
Keuangan (finance)
Keuangan adalah seni
untuk mendapatkan alat pembayaran. Oleh karena itu, untuk lembaga pendidikan,
masalah keuangan tidak saja mencakup uang pembayaran yang sah, akan tetapi juga
kredit bank, yang dapat membantu proses kelancaran dari pendidikan.
e.
Anggaran (budget)
Anggaran merupakan
suatu instrument yang dirancang untuk memfasilitasi perencanaan. Anggaran
menjadi dokumen yang meringkaskan keputusan yang direncanakan dan dapat
bertindak sebagai alat untuk memastikan penggunaan dana masyarakat secara jujur
dan hati-hati.
f.
Biaya (cost)
Biaya adalah jumlah
uang yang disediakan atau dialokasikan dan digunakan untuk terlaksananya
berbagai fungsi atau kegiatan guna mencapai suatu tujuan dan sasaran-sasaran
dalam rangka proses manajemen.
g.
Pemicu Biaya (cost driver)
Pemicu Biaya (cost
driver) menurut Blocher adalah faktor yang memberi dampak pada perubahan biaya
total. Identifikasi dari analisis terhadap pemicu biaya merupakan lankah
penting dalam analisis strategis dan manajemen biaya pada suatu organisasi.
F.
Penganggaran Biaya Pendidikan
1.
Pengertian Anggaran
Menurut Nanang Fattah
penganggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran (budget). Dalam
kata lain, anggaran merupakan suatu instrument yang dirancang untuk
memfasilitasi perencanaan. Anggaran menjadi dokumen yang meringkaskan keputusan
yang direncanakan dan dapat bertindak sebagai alat untuk memastikan penggunaan
dana masyarakat secara jujur dan hati-hati.
2.
Karakteristik Anggaran
Anggaran pada dasarnya
terdiri dari dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran sebagai
penjelasan berikut:
a.
Sisi penerimaan atau perolehan biaya
ditentukan oleh besarnya dana yang diterima oleh lembaga dari setiap sumber
dana.
b.
Sisi pengeluaran terdiri dari alokasi
besarnya biaya pendidikan untuk setiap komponen yang harus dibiayai.
3.
Fungsi Anggaran
a.
Sebagai alat untuk perencanaan dan
pengendalian.
b.
Sebagai alat bantu bagi manajemen dalam
mengarahkan suatu lembaga menempatkan organisasi dalam posisi yang kuat atau
lemah.
c.
Sebagai tolok ukur keberhasilan suatu
organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
d.
Sebagai alat untuk mempengaruhi dan
memotivasi pimpinan dan karyawan untuk bertindak efisien dalam mencapai
sasarn-sasaran lembaga.
4.
Prinsip-prinsip Penyusunan Anggaran
a.
Adanya pembagian wewenang dan tanggung
jawab yang jelas dalam sistem manajemen dan organisasi.
b.
Adanya sistem akuntansi yang memadai
dalam melaksanakan anggaran.
c.
Adanya penelitian dan analisis untuk
kinerja organisasi.
Adanya
dukungan dari pelaksana mulai dari tingkat atas sampai yang paling bawah. (Maisah,2013: 99-101)
G.
Kebijakan Pembiayaan Pendidikan
Di
Amerika dan Inggris pada akhir tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an menurut
Psacharopoulus (1987) telah dilakukan kajian khusus mengenai hubungan antara
pendidikan dan ekonomi. Sejak saat itu terjadi perkembangan yang pesat dalam
riset dan publikasi ekonomi pendidikan, meliputi topik-topik kontribusi
pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi, peran dari tenaga kerja terdidik dalam
pembangunan ekonomi, biaya dan pembiayaan dalam pembangunan pendidikan serta
studi-studi lain yang relevan.
Pembiayaan
pendidikan bertitik tolak pada prinsip-prinsip ekonomi, sehingga sebagian besar
analisis ekonomi baik mikro maupun makro dapat digunakan untuk menganalisis
masalah-masalah pendidikan.
Konsep
human capital menurut Psacharopoulus (1987) berkaitan dengan fakta ahwa pada
dasarnya manusia akan menanamkan investasi dalam dirinya melalui pendidikan,
pelatihan, dan aktivitas lain yang akan meningkatkan pendapatan mereka di masa
depan melalui peningkatan “life time
earnings”. Pembentukan human capital melalui pendidikan kemudian merupakan
agenda dari para ahli ekonomi untuk melakukan penelitian, karena disadari bahwa
dampak dari pendidikan terhadap ekonomi sangatlah besar. (Syaiful
Sagal,2009:135)
BAB
III
PENUTUP
A.
KESIMPULAN
Administrasi
keuangan yaitu kebijakan dalam pengadaan dan penggunaan keuangan untuk
mewujudkan kegiatan organisasi kerja yang berupa kegiatan perencanaan,
pengaturan , pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan
Ada
tiga fase dalam penyusunan anggaran :
1.
Fase Perencanaan Keuangan
2.
Fase Pelaksanaan Keuangan
3.
Fase Pertanggungjawaban Keuangan
Ada
tujuh konsep penting terkait dengan pembiayaan yang meliputi:
1.
Objek Biaya
2.
Informasi Manajemen Biaya
3.
Pembiayaan (financing)
4.
Keuangan (finance)
5. Anggaran
(budget)
6.
Biaya (cost)
7.
Pemicu Biaya (cost driver)
Menurut Nanang
Fattah penganggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran
(budget). Dalam kata lain, anggaran merupakan suatu instrument yang dirancang
untuk memfasilitasi perencanaan.
Pembiayaan
pendidikan bertitik tolak pada prinsip-prinsip ekonomi, sehingga sebagian besar
analisis ekonomi baik mikro maupun makro dapat digunakan untuk menganalisis
masalah-masalah pendidikan.
Pendidikan
kemudian merupakan agenda dari para ahli ekonomi untuk melakukan penelitian,
karena disadari bahwa dampak dari pendidikan terhadap ekonomi sangatlah besar.
B.
SARAN
Makalah ini mungkin belum mencapai kesempurnaan dan
masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami mohon masukan dan saran dari pembaca, untuk
memperbaiki makalah ini dan makalah selanjutnya. kami juga menyarankan pada
pembaca untuk membaca buku-buku referensi yang kami pakai. semoga makalah ini
dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan pembaca.
DAFTAR
PUSTAKA
Badrudin.2014.Administrasi Pendidikan.Bandung:
Afifuddin,dkk.Administrasi Pendidikan.Bandung: Insan
Mandiri
Sagala,Syaiful.2009.Administrasi Pendidikan Kontemporer.Bandung:
Alfabeta
Maisah.2013.Manajemen Pendidikan.Jambi:Referensi
Demikianlah materi tentang Makalah Administrasi Keuangan yang sempat kami berikan. semoga materi yang kami berikan dan jangan lupa juga untuk menyimak Makalah APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang telah kami posting sebelumnya. semoga materi yang kami berikan dapat membantu menambah wawasan anda semikian dan terimah kasih. Semoga dapat membantu menambah wawasan anda semikian dan terimah kasih.
Anda dapat mendownload Makalah diatas dalam Bentuk Document Word (.doc) melalui link berikut.
EmoticonEmoticon