Monday, October 30, 2017

Makalah Administrasi Keuangan

Makalah Administrasi Keuangan - Jika dalam postingan ini, anda kurang mengerti atau susunanya tidak teratur, anda dapat mendownload versi .doc makalah berikut :

Makalah Administrasi Keuangan 

BAB I
PENDAHULUAN

A.    LATAR BELAKANG MASALAH
Setiap unit kerja selalu berhubungan dengan masalah keuangan, demikian pula di lembaga pendidikan. Soal-soal yang menyangkut keuangan di sekolah pada garis besarnya berkisar pada: uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), uang kesejahteraan personil dan gaji serta keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan sekolah seperti perbaikan sarana dan sebagainya.
            Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, perlu adanya pengelolaan secara menyeluruh dan professional terhadap sumber daya yang ada dalam lembaga pendidikan. Salah satu sumber daya yang perlu dikelola dengan baik dalam pendidikan adalah masalah keuangan. Dalam konteks ini, keuangan merupakan sumber dana yang sangat diperlukan sekolah sebagai alat untuk melengkapkkan berbagai sarana dan prasarana pembelajaran di sekolah, meningkatkan kesejahteraan guru, layanan dan pelaksanaan program supervisi.
            Berdasarkan masalah diatas, penulis akan mengangkatnya dalam makalah yang berjudul: Administrasi Pembiayaan atau Administrasi Keuangan.

B.     RUMUSAN MASALAH
1.      Apa yang dimaksud dengan Administrasi Keuangan ?
2.      Apa saja fase-fase yang ada dalam administrasi keuangan ?
3.      Apa saja kelengkapan administrasi keuangan ?
4.      Apa konsep pembiayaan pendidikan ?
5.      Bagaimana kebijakan pembiayaan pendidikan ?
6.      Bagaimana pengganggaran biaya pendidikan ?


C.     TUJUAN PENULISAN
1.      Untuk mengetahui arti administrasi keuangan
2.      Untuk mengetahui fase-fase yang ada dalam administrasi keuangan 
3.      Untuk mengetahui kelengkapan administrasi keuangan
4.      Untuk mengetahui konsep pembiayaan pendidikan
5.      Untuk mngetahui dan memahami penggaran pembiayaan pendidikan
6.      Untuk mengetahui kebijakan pembiayaan pendidikan




BAB II
PEMBAHASAN

A.    Pengertian Administrasi Keuangan
Penyelenggaraan kegiatan pendidikan memerlukan adanya dana. Pemimpin pendidikan perlu mengetahui dan mempelajari peraturan – peraturan yang berlaku mengenai penggunaan, pertanggungjawaban, cara-cara penyimpanan, pembukuan dan banyak lagi aspek lainnya mengenai keuangan. Administrasi keuangan dapat dilihat dalam dua pengertian :
1.      Administrasi keuangan dalam arti sempit, yaitu segala pencatatan masuk dan keluarnya keuangan untuk membiayai suatu kegiatan organisasi kerja yang berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan.
2.      Administrasi keuangan dalam arti luas, yaitu kebijakan dalam pengadaan dan penggunaan keuangan untuk mewujudkan kegiatan organisasi kerja yang berupa kegiatan perencanaan, pengaturan , pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan.

Penyusunan anggaran disusun dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tingkat pusat dan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk tingkat wilayah atau daerah. APBN terdiri atas dua jenis anggaran , yaitu anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Anggaran ruti adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi kegiatan rutin. Kegiatan rutin ini meliputi kegiatan yang berlangsung setiap tahun, seperti gaji, biaya kanor, biaya telepon, biaya pemeliharaan gedung, dan sebagainya.
Anggaran adalah suatu rencana keuangan yang disusun untuk perencanaan suatu kegiatan dalam jangka waktu tertentu, biasanya untuk satu tahun. Perputaran tahun anggaran disebut budget cyclus . Prosesnya meliputi fase perencanaan, fase pelaksanaan, dan fase pertanggungjawaban.
 
B.     Fase Perencanaan Keuangan
1.      Usulan anggaran dari semua lembaga kependidikan dihimpun  oleh instansi induknya dalam bentuk Daftar Usaha Proyek (DUP) yang diperuntukkan dalam kegiatan yang bersifat pembangunan dan Daftar Usulan Kegiatan (DUK) untuk pembiayaan yang bersifat rutin.
2.      Penyusunan RAPBN semua DUP dari departemen dihimpun oleh Direktorat Anggaran Departemen Keuangan, sedangkan dalam penyusunan RAPBD panitia membentuk panitia anggaran eksekutif.
3.      RAPBN disampaikan kepada DPR untuk dimusyawarahkan dan disyahkan dengan peraturan daerah.

C.     Fase Pelaksanaan Keuangan
1.      Setelah menjadi APBN atau APBD berarti sudah dapat dilakukan kegiatan administrartif untuk mengeluarkan dana sesuai dengan mata anggaran dan sejumlah yang telah ditetapkan dengan melakukan proses sebagai berikut :
a)      Instansi atau lembaga yang bersangkutan mengajukan pengesahan Daftar Isian Proyek (DIP) dan Daftar Isian Kegiatan (DIK).
b)      Sesuai dengan likuiditas keuangan Negara, daerah dan prioritas, menteri keuangan mengeluarkan persetujuan untuk menerbitkan SKO (Surat Keputusan Otoritasi)
2.      Kegiatan harus sesuai dengan yang dicantumkan dalam SKO dan dilaksanakan baik oleh instansi yang bersangkutan maupun melalui pihak ketiga.
3.      Beberapa dana rutin sering dikeluarkan sebagai uang untuk dipertanggungjawabkan (UUDP) yang dikeluarkan sebelum kegiatan dilaksanakan.
4.      Kegiatan bendaharawan dalam administrasi keuangan dalam arti sempit (tata usaha keuangan) diwujudkan berupa penerimaan, penyimpanan, penggunaan, atau pembayaran dan pertanggungjawaban.

D.    Fase Pertanggungjawaban Keuangan
1.      Bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan, pemeriksaan keuangan, dan dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kegiatan oleh aparat yang berwenang.
2.      Pemeriksaan dilakukan terhadap bendaharawan yang bertugas menerima, menyimpan,membukukan, mengeluarkan uang, dan membuat surat pertanggungjawaban.
3.      Pemeriksaan pada bendaharawan berarti juga pemeriksaan kepada atasan atau pimpinan proyek yang menjadi atasannnya dalam kegiatan pembangunan.

Dalam administrasi keuangan , ada pemisahan tugas dan pemisahan fungsi antara otorisator, ordonator, dan bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran uang. Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang ditetapkan. Bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang atau surat-surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang dan diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban.

            Penanggung jawab administrasi biaya pendidikan di sekolahadalah kepala sekolah. Adinistrasi keuangan biasanya dikelola oleh bendaharawan yang melakukan pembukuan sesuai dengan aturan yang berlaku. Administrasi keuangan ini ada di tangan urusan administrasi atas wewenang pimpinan / kepala sekolah. Sedangkan bendaharawan ditunjuk sesuai dengan aturan yang berlaku. (Afifuddin,dkk,2004:186)
Kelengkapan yang diperlukan dalam penyelenggaraan administrasi keuangan di sekolah antara lain :
1.      Kutipan Daftar Isian Kegiatan (DIK), yang berisi rincian biaya bagi sekolah yang terinci menurut jenis pengeluaran/mata anggaran.
2.      Buku SPMU (Surat Perintah Membayar Uang)
a)      SPMU diterbitkan oleh KPKN
b)      Pembayaran SPMU harus melalui bendaharawan dan dibukukan dalam buku kas umum.
3.      Buku pembantu/buku harian, untuk mencatat pengeluaran dan penerimaan yang dilakukan setiap hari.

4.      Buku kas umum
5.      Daftar penerimaan gaji dan uang lembur
6.      Buku setoran ke Bank/KPKN
7.      Arsip bukti pengeluaran
8.      Laporan keuangan (SPJ) mencakup bulanan, triwulan dan tahunan
9.      Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)
Pelaksanaan pembukuan keuangan harus berpegang pada ketentuan yang berlaku. Dalam pengamanan keuangan perlu diperhatikan: penyediaan brankas untuk penyimpanan surat berharga, dan tindakan preventif pada waktu pengambilan uang di Bank.

E.     Konsep Pembiayaan Pendidikan
Menurut Supriadi biaya pendidikan merupakan saah satu komponen masukan instrumentas yang sangat penting daam penyelenggaraan pendidikan (di sekoah). Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kuailitatif biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan.
Menurut Tilaar biaya merupakan keseluruhan dana dan upaya yang diserahkan oleh masyarakat untuk mendapatkan pendidikan merupakan bentuk dari pelayanan masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa biaya pendidikan adalah beban masyarakat dalam perluasan dan fungsi dari sistem pendidikan. Menurut para pakar yang dikutip oleh Mulyono, ada tujuh konsep penting terkait dengan pembiayaan yang meliputi:
a.       Objek biaya
Menurut Blocher: Objek biaya adalah sesuatu akumulasi biaya dari berbagai aktivitas. Beliau mengemukakan ada empat biaya yaitu:
1)      Produk atau kelompok produk yang saling berhubungan.
2)      Jasa.
3)      Departemen (Departemen teknis, departemen sumber daya manusia).
4)      Proyek. Seperti penelitian, promosi pemasaran, atau usaha jasa komunikasi.
b.      Informasi Manajemen Biaya
Manajemen biaya adalah suatu aktivitas pengelolaan biaya agar dapat berfungsi sebagai alat perencanaan, pengambilan keputusan, dan kontrol. Menurut Blocher, bahwa informasi manajemen biaya merupakan suatu konsep yang luas, yakni mencakup segala informasi yang dibutuhkan untuk mengelola secara aktif suatu organisasi. Baik berupa informasi keuangan tentang biaya maupun informasi nonkeuangan yang ada kaitannya dengan produktivitas, kualitas dan factor kunci sukses lainnya untuk suatu organisasi. Ada empat perlunya informasi manajemen biaya yaitu:
1)      Manajemen strategis, yaitu untuk membuat keputusan-keputusan strategis yang tepat untuk pemilihan produk, metode proses, teknik, saluran pemasaran, dan hal-hal yang bersifat jangka panjang.
2)      Perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mendukung keputusan yang terus menerus dilakukan dalam kaitannya dengan pemindahan peralatan, pengelolaan aliran kas, pembelian bahan, dan penjadwalan.
3)      Pengendalian manajemen dan operasional.
4)      Penyusunan laporan keuangan. 
c.       Pembiayaan (financing)
Pembiayaan adalah bagaimana mencari dana atau sumber dana, dan bagaimana menggunakan dana itu dengan memanfaatkan rencana biaya standar, memperbesar modal kerja dan merencanakan kebutuhan masa yang datang akan uang. Sementara biaya pendidikan adalah seluruh usaha yang dicurahkan oleh pemerintah dan masyarakat pendidikan berupa uang maupun nonmoneter, biaya memerlukan penginventarisasian yang jelas. Maka itu, pembiayaan merupakan fungsi penyediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan usaha.
d.      Keuangan (finance)
Keuangan adalah seni untuk mendapatkan alat pembayaran. Oleh karena itu, untuk lembaga pendidikan, masalah keuangan tidak saja mencakup uang pembayaran yang sah, akan tetapi juga kredit bank, yang dapat membantu proses kelancaran dari pendidikan.
e.       Anggaran (budget)           
Anggaran merupakan suatu instrument yang dirancang untuk memfasilitasi perencanaan. Anggaran menjadi dokumen yang meringkaskan keputusan yang direncanakan dan dapat bertindak sebagai alat untuk memastikan penggunaan dana masyarakat secara jujur dan hati-hati.

f.       Biaya (cost)
Biaya adalah jumlah uang yang disediakan atau dialokasikan dan digunakan untuk terlaksananya berbagai fungsi atau kegiatan guna mencapai suatu tujuan dan sasaran-sasaran dalam rangka proses manajemen.
g.      Pemicu Biaya (cost driver)
Pemicu Biaya (cost driver) menurut Blocher adalah faktor yang memberi dampak pada perubahan biaya total. Identifikasi dari analisis terhadap pemicu biaya merupakan lankah penting dalam analisis strategis dan manajemen biaya pada suatu organisasi.

F.      Penganggaran Biaya Pendidikan
1.      Pengertian Anggaran
Menurut Nanang Fattah penganggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran (budget). Dalam kata lain, anggaran merupakan suatu instrument yang dirancang untuk memfasilitasi perencanaan. Anggaran menjadi dokumen yang meringkaskan keputusan yang direncanakan dan dapat bertindak sebagai alat untuk memastikan penggunaan dana masyarakat secara jujur dan hati-hati.
2.      Karakteristik Anggaran
Anggaran pada dasarnya terdiri dari dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran sebagai penjelasan berikut:
a.       Sisi penerimaan atau perolehan biaya ditentukan oleh besarnya dana yang diterima oleh lembaga dari setiap sumber dana.
b.      Sisi pengeluaran terdiri dari alokasi besarnya biaya pendidikan untuk setiap komponen yang harus dibiayai.
3.      Fungsi Anggaran
a.       Sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian.
b.       Sebagai alat bantu bagi manajemen dalam mengarahkan suatu lembaga menempatkan organisasi dalam posisi yang kuat atau lemah.
c.       Sebagai tolok ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
d.      Sebagai alat untuk mempengaruhi dan memotivasi pimpinan dan karyawan untuk bertindak efisien dalam mencapai sasarn-sasaran lembaga.
4.      Prinsip-prinsip Penyusunan Anggaran
a.       Adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem manajemen dan organisasi.
b.      Adanya sistem akuntansi yang memadai dalam melaksanakan anggaran.
c.       Adanya penelitian dan analisis untuk kinerja organisasi.
Adanya dukungan dari pelaksana mulai dari tingkat atas sampai yang paling bawah. (Maisah,2013: 99-101)

G.    Kebijakan Pembiayaan Pendidikan
Di Amerika dan Inggris pada akhir tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an menurut Psacharopoulus (1987) telah dilakukan kajian khusus mengenai hubungan antara pendidikan dan ekonomi. Sejak saat itu terjadi perkembangan yang pesat dalam riset dan publikasi ekonomi pendidikan, meliputi topik-topik kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi, peran dari tenaga kerja terdidik dalam pembangunan ekonomi, biaya dan pembiayaan dalam pembangunan pendidikan serta studi-studi lain yang relevan.
Pembiayaan pendidikan bertitik tolak pada prinsip-prinsip ekonomi, sehingga sebagian besar analisis ekonomi baik mikro maupun makro dapat digunakan untuk menganalisis masalah-masalah pendidikan.
Konsep human capital menurut Psacharopoulus (1987) berkaitan dengan fakta ahwa pada dasarnya manusia akan menanamkan investasi dalam dirinya melalui pendidikan, pelatihan, dan aktivitas lain yang akan meningkatkan pendapatan mereka di masa depan melalui peningkatan “life time earnings”. Pembentukan human capital melalui pendidikan kemudian merupakan agenda dari para ahli ekonomi untuk melakukan penelitian, karena disadari bahwa dampak dari pendidikan terhadap ekonomi sangatlah besar. (Syaiful Sagal,2009:135)







BAB III
PENUTUP

A.    KESIMPULAN
Administrasi keuangan yaitu kebijakan dalam pengadaan dan penggunaan keuangan untuk mewujudkan kegiatan organisasi kerja yang berupa kegiatan perencanaan, pengaturan , pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan
Ada tiga fase dalam penyusunan anggaran :
1.      Fase Perencanaan Keuangan
2.      Fase Pelaksanaan Keuangan
3.      Fase Pertanggungjawaban Keuangan
Ada tujuh konsep penting terkait dengan pembiayaan yang meliputi:
1.      Objek Biaya
2.      Informasi Manajemen Biaya
3.      Pembiayaan (financing)
4.      Keuangan (finance)
5.       Anggaran (budget)
6.      Biaya (cost)
7.      Pemicu Biaya (cost driver)
Menurut Nanang Fattah penganggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran (budget). Dalam kata lain, anggaran merupakan suatu instrument yang dirancang untuk memfasilitasi perencanaan.
Pembiayaan pendidikan bertitik tolak pada prinsip-prinsip ekonomi, sehingga sebagian besar analisis ekonomi baik mikro maupun makro dapat digunakan untuk menganalisis masalah-masalah pendidikan.
Pendidikan kemudian merupakan agenda dari para ahli ekonomi untuk melakukan penelitian, karena disadari bahwa dampak dari pendidikan terhadap ekonomi sangatlah besar.

B.     SARAN
Makalah ini mungkin belum mencapai kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami mohon  masukan dan saran dari pembaca, untuk memperbaiki makalah ini dan makalah selanjutnya. kami juga menyarankan pada pembaca untuk membaca buku-buku referensi yang kami pakai. semoga makalah ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan pembaca.



DAFTAR PUSTAKA

Badrudin.2014.Administrasi Pendidikan.Bandung:
Afifuddin,dkk.Administrasi Pendidikan.Bandung: Insan Mandiri
Sagala,Syaiful.2009.Administrasi Pendidikan Kontemporer.Bandung: Alfabeta
Maisah.2013.Manajemen Pendidikan.Jambi:Referensi




Demikianlah materi tentang Makalah Administrasi Keuangan yang sempat kami berikan. semoga materi yang kami berikan dan jangan lupa juga untuk menyimak Makalah APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang telah kami posting sebelumnya. semoga materi yang kami berikan dapat membantu menambah wawasan anda semikian dan terimah kasih. Semoga dapat membantu menambah wawasan anda semikian dan terimah kasih.


Anda dapat mendownload Makalah diatas dalam Bentuk Document Word (.doc) melalui link berikut.


EmoticonEmoticon