Monday, October 30, 2017

Makalah APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

Makalah APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)- Jika dalam postingan ini, anda kurang mengerti atau susunanya tidak teratur, anda dapat mendownload versi .doc makalah berikut :



BAB I
PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang
Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999, Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Dalam Peraturan Presiden  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Rencana Kerja  Pemerintah  Tahun  2015  dijelaskan  bahwa tema Rencana  Kerja Pemerintah  (RKP)  Tahun  2015 adalah  “Melanjutkan  Reformasi  bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan”, dengan sasaran yang harus dicapai pada Tahun 2015,
Misi utama dari undang – undang tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan pembiayaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi , dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya.
Oleh karena itu , mengacu pada semangat undang – undang tersebut, maka pedoman pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang diatur dalam peraturan pemerintah ini bersifat umum dan lebih menekankan pada hal yang bersifat prinsip , norma, asas , dan landasan umum dalam pengelolaan keuangan daerah. Kebhinnekaan dimungkinkan terjadi sepanjang hal ini masih sejalan atau tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah ini.

B.     Rumusan Masalah
Beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah Administrasi Keuangan   Daerah “APBD” adalah:
1.         Apakah yang dimaksud dengan APBD ?
2.         Apa saja prinsip APBD ?
3.         Bagaimana struktur APBD ?
4.         Bagaimana proses penyusunan rancangan APBD ?
5.         Bagaimana penetapan  dan peraturan yang mengatur APBD ?
6.         Apa masalah yang timbul dalam penyusunan APBD?
7.         Bagaimana solusi mengatasi masalah dalam penyusunan APBD?

C.     Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penelitian masalah dalam makalah ini antara lain:
1.         Mengetahui pengertian APBD
2.         Menjelaskan prinsip – prinsip dalam APBD
3.         Menggambarkan bagaimana bentuk struktur APBD
4.         Menjelaskan dan menggambarkan penyusunan APBD serta mengetahui peraturan -            peraturannya.
5.         Menjelaskan masalah – masalah yang timbul dalam penyusunan APBD
6.         Mengetahui solusi mengatasi masalah yang timbul dalam penyusunan APBD.




BAB II
PEMBAHASAN

A.    Pengertian APBD
            Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara).
Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD.
APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut.
APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi, realisasi belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.
APBD terdiri dari anggaran pendapatan dan pembiayaan, pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain. Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus, kemudian pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat. Pembiayaan yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

B.     Prinsip Penyusunan APBD
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 didasarkan prinsip sebagai berikut:
1.     Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2.     Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3.     Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
4.     Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
5.     Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
6.     Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

C.    Struktur  APBD
            Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006,  struktur  APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:
1.      Pendapatan Daerah
     Pendapatan  daerah  adalah  hak  daerah  yang  diakui  sebagai  penambah  nilai  kekayaan.Pendapatan  daerah  meliputi  semua  penerimaan  uang  melalui  Rekening  Kas  Umum Daerah yang menambah ekuitas dana.Pendapatan  daerah meliputi: 

a.  Pendapatan Asli Daerah (PAD)
     PAD adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri  yang  dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah  tersebut  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Kewenangan  daerah  dalam memungut  PAD  dimaksudkan  agar  daerah  dapat  mendanai  pelaksanaan  otonomi daerah yang bersumber dari potensi daerahnya sendiri. PAD terdiri dari: 1)  Pajak Daerah. 2)  Retribusi Daerah. 3)  Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, yang mencakup:
a)  bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD);
b)  bagian  laba  atas  penyertaan  modal  pada  perusahaan  milik  pemerintah
            (BUMN); dan
       c)  bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.
4)  Lain-lain PAD yang Sah, yang meliputi:


a)  Hasil penjualan dan pemanfaatan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
b)  Jasa giro;
c)  Pendapatan bunga;
d)  Penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah;
e)  Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
f)  Komisi,  potongan,  ataupun  bentuk  lain  sebagai  akibat  dari  penjualan
dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
g)  Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
h)  Pendapatan denda pajak dan retribusi;
i)  Pendapatan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum;
j)  Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
k)  Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.



b.  Dana Perimbangan, meliputi:
1)  Dana Alokasi Umum;
2)  Dana Alokasi Khusus; dan
3)  Dana Bagi Hasil, yang meliputi bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak.

c.  Pendapatan Lain-Lain yang Sah, meliputi:
1)  Pendapatan Hibah;
2)  Pendapatan Dana Darurat;
3)  Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota;
4)  Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya;
5)  Dana Penyesuaian; dan
6)  Dana Otonomi Khusus.

2.      Belanja Daerah
     Belanja  daerah  meliputi  semua  pengeluaran  uang  dari  Rekening  Kas  Umum  Daerah yang  mengurangi  ekuitas  dana,  yang  merupakan  kewajiban  daerah  dalam  satu  tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pasal 26 dan 27 dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan  Daerah  tidak  merinci  tentang  klasifikasi  belanja  menurut  urusan  wajib, urusan pilihan,  dan klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan,  serta jenis belanja. Sedangkan  Permendagri  Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 31 ayat (1), memberikan secara rinci  klasifikasi  belanja  daerah  berdasarkan  urusan  wajib,  urusan  pilihan  atau klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja.

a.  Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Wajib
Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 32 ayat (2), klasifikasi belanja
menurut urusan wajib mencakup:


1)     Pendidikan;
2)     Kesehatan;
3)     Pekerjaan Umum;
4)     Perumahan Rakyat;
5)     Penataan Ruang;
6)     Perencanaan Pembangunan;
7)     Perhubungan;
8)     Lingkungan Hidup;
9)     Kependudukan dan Catatan Sipil;
10) Pemberdayaan Perempuan;
11) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
12) Sosial;
13) Tenaga Kerja;
14) Koperasi dan Usaha Kecil dan  Menengah;


15) Penanaman Modal;
16) Kebudayaan;
17) Pemuda dan Olah Raga;
18) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
19) Pemerintahan Umum;
20) Kepegawaian;
21) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
22) Statistik;
23) Arsip; dan
24) Komunikasi dan  Informatika.







b.  Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Pilihan


1)  Pertanian;
2)  Kehutanan;
3)  Energi dan Sumber Daya Mineral;
4)  Pariwisata;

5)  Kelautan dan Perikanan;
6)  Perdagangan;
7)  Perindustrian; dan
8)  Transmigrasi.



c.  Klasifikasi  Belanja  Menurut  Urusan  Pemerintahan,  Organisasi,  Fungsi, Program dan Kegiatan, serta Jenis Belanja Belanja daerah
1)  Belanja Tidak Langsung; dan
2)  Belanja Langsung.
Komponen belanja tidak langsung dan belanja langsung sebagai berikut:


1). Belanja Tidak Langsung, meliputi:
a)  Belanja Pegawai;
b)  Bunga;
c)  Subsidi;
d)  Hibah;
e)  Bantuan Sosial;
f)  Belanja Bagi Hasil;
g)  Bantuan Keuangan; dan
h)  Belanja Tak Terduga.



2)  Belanja Langsung, meliputi:
a)  Belanja Pegawai;
b)  Belanja Barang dan Jasa;
c)  Belanja Modal.










3.      Pembiayaan Daerah
      a. Penerimaan Pembiayaan
1)   Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2014 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2015 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2014.


2)   Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarannya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
3)   Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
4)   Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundangundangan di bidang pinjaman daerah. Bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah.
Untuk pinjaman jangka menengah sesuai Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan, sedangkan pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank sesuai Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka pelayanan publik yang:
a.     Menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana tersebut;
b.     Menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan terhadap belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau
c.     Memberikan manfaat ekonomi dan sosial.
b.     Pengeluaran Pembiayaan
1)     Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima.
2)     Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.
Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.
3)     Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio ( CAR ).
4)     Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal dan/atau penambahan modal kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5)     Dalam rangka mendukung pencapaian target Millenium Development Goal’s (MDG’s) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80 % (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60 % (enam puluh persen), pemerintah daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal pemerintah daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan bagian laba bersih PDAM. Penyertaan Modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai MDG’s dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
6)     Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah daerah harus menetapkan terlebih dahulu peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan, dengan mempedomani Pasal 122  dan Pasal 123 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun  2005 serta Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
7)     Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

c.     Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan
1)     Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2015 bersaldo nol.
2)     Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
3)     Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.
a.    Tunjangan PNSD yang bertugas pada unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan pengamanan persandian sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian;
b.   Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) berbasis NIK secara Nasional dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya; dan
c.    Fasilitasi pengaduan masyarakat dan pengembangan akses informasi secara transparan, cepat, tepat dan sederhana dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;






D.    Penyusunan Rancangan APBD
            Pemerintah Daerah perlu menyusun APBD untuk menjamin kecukupan dana dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya. Karena itu, perlu diperhatikan kesesuaian antara kewenangan pemerintahan dan sumber pendanaannya. Pengaturan kesesuaian kewenangan dengan pendanaannya adalah sebagai berikut:
a.       Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD.
b.      Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah didanai dari dan atas beban APBN.
c.       Penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi yang penugasannya dilimpahkan kepada kabupaten/kota dan/atau desa, didanai dari dan atas beban APBD provinsi.
d.      Penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten/kota yang penugasannya dilimpahkan kepada desa, didanai dari dan atas beban APBD kabupaten/kota.

Tahapan dan Jadwal Penyusunan APBD
NO
URAIAN
WAKTU
KETERANGAN
1
Penyusunan RKPD
Akhir bulan Mei

2
Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah
Minggu pertama Bulan
Juni
1 minggu
3
Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah Kepada DPRD
Pertengahan Bulan Juni
6 Minggu
4
Rancangan KUA dan Rancangan
PPAS disepakati antara Kepala
Daerah dan DPRD
Akhir Bulan Juli
5
Surat Edaran Kepala Daerah
Perihal Pedoman RKA-SKPD dan
RKA-PPKD 
Awal Bulan Agustus
1 Minggu
6
Penyusunan dan Pembahasan
RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta
Penyusunan Rancangan APBD
Awal Bulan Agustus sampai dengan Akhir September
7 Minggu
7
Penyampaian Rancangan APBD kepada DPRD 
Minggu Pertama Bulan Oktober
2 Bulan
8
Pengambilan Persetujuan
Bersama DPRD dan Kepala
Daerah
Paling lama (satu) bulan sebelum Tahun Anggaran yang dtentukan
9
Hasil evaluasi Rancangan APBD
15 Hari kerja (Bulan
Desember)
10
Penetapan Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi
Paling lambat akhir
Desember (31
Desember)

Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD. Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran.

            1. Rencana Kerja Pemerintahan Daerah.
Penyusunan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Karena itu kegiatan pertama dalam penyusunan APBD adalah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Pusat.
RKPD tersebut memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Secara khusus, kewajiban daerah mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan. RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

2. Kebijakan Umum APBD
Setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan, Pemerintah daerah perlu menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.
Kepala daerah menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri tersebut memuat antara lain:
a.       Pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah;
b.      Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
c.       Teknis penyusunan APBD; dan
d.      Hal-hal khusus lainnya.
Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Program-program diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sedangkan asumsi yang mendasari adalah pertimbangan atas perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Dalam menyusun rancangan KUA, kepala daerah dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh sekretaris daerah. Rancangan KUA yang telah disusun, disampaikan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah kepada kepala daerah, paling lambat pada awal bulan Juni.
Rancangan KUA disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD. Rancangan KUA yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan.



3. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Selanjutnya berdasarkan KUA yang telah disepakati, pemerintah daerah menyusun rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rancangan PPAS tersebut disusun dengan tahapan sebagai berikut :
a.       Menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan;
b.      Menentukan urutan program untuk masing-masing urusan; dan
c.       Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.
Kepala daerah menyampaikan rancangan PPAS yang telah disusun kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan. Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD. Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.
KUA serta PPAS yang telah disepakati, masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD. Dalam hal kepala daerah berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kepakatan KUA dan PPAS. Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, penandatanganan nota kepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

4. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
Berdasarkan nota kesepakatan yang berisi KUA dan PPAS, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. Rancangan surat edaran kepala daerah tentang     pedoman penyusunan RKA-SKPD mencakup:
a.       PPAS  yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan;
b.      Sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
c.       Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
d.      Hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, tranparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja; dan
e.       Dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKASKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga.
Surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA¬SKPD diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan. Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD, kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.
RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju. Prakiraan maju tersebut berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
Pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.                  RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. RKA-SKPD juga memuat informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan.RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.

5. Penyiapan Raperda APBD
Selanjutnya, berdasarkan RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD dilakukan pembahasan penyusunan Raperda oleh TAPD. Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPA, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD. Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan. RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rancangan peraturan daerah tentang APBD dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:
a.       Ringkasan APBD;
b.       Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
c.       Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja  dan pembiayaan;
d.      Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
e.       Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
f.       Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
g.      Daftar piutang daerah;
h.      Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
i.        Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
j.        Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
k.      Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
l.        Daftar dana cadangan daerah; dan
m.    Daftar pinjaman daerah.
Bersamaan dengan penyusunan rancangan Perda APBD, disusun rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rancangan peraturan kepala daerah tersebut dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:
a.       Ringkasan penjabaran APBD;
b.      Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD wajib memuat penjelasan sebagai berikut:
a.       Untuk pendapatan mencakup dasar hukum, target/volume yang direncanakan, tarif pungutan/harga;
b.      Untuk belanja mencakup dasar hukum, satuan volume/tolok ukur, harga satuan, lokasi  kegiatan dan sumber pendanaan kegiatan;
c.       Untuk pembiayaan mencakup dasar hukum, sasaran, sumber penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan.
Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada kepala daerah. Selanjutnya rancangan peraturan daerah tentang APBD sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat. Sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang APBD tersebut bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan. Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilaksanakan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

6. Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
Penyampaian rancangan peraturan daerah tersebut disertai dengan nota keuangan. Penetapan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD untuk mendapatkan persetujuan bersama, disesuaikan dengan tata tertib DPRD masing-masing daerah. Pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut berpedoman pada KUA, serta PPA yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Dalam hal DPRD memerlukan tambahan penjelasan terkait dengan pembahasan program dan kegiatan tertentu, dapat meminta RKA-SKPD berkenaan kepada kepala daerah.
Apabila DPRD sampai batas waktu 1 bulan sebelum tahun anggaran berkenaan, tidak menetapkan persetujuan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, maka kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan. Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan tersebut, diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib. Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
Sedangkan Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
Rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari gubernur bagi kabupaten/kota. Sedangkan pengesahan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD ditetapkan dengan keputusan gubernur bagi kabupaten/kota.

            7. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala   Daerah tentang Penjabaran APBD
Rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Gubernur untuk dievaluasi. Penyampaian rancangan disertai dengan:
a.       Persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD;
b.      KUA dan PPA yang disepakati antara kepala daerah dan pimpinan DPRD;
c.       Risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD; dan nota keuangan dan pidato kepala daerah perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRD.
Evaluasi bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD Kabupaten/Kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota bersangkutan. Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi, Gubernur dapat mengundang pejabat pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang terkait.
Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan Gubernur dan disampaikan kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima betas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota.
Keputusan pimpinan DPRD bersifat final dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya. Sidang paripurna berikutnya yakni setelah sidang paripurna pengambilan keputusan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.

            8. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tersebut dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas kepala daerah yang menetapkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Kepala daerah menyampaikan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD kepada gubernur bagi kabupaten/kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

9. Perubahan APBD
Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:
a.       Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
b.      Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
c.       Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran Iebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
d.      Keadaan darurat; dan
e.       Keadaan luar biasa.




E.     Penetapan APBD
            Penetapan anggaran merupakan tahapan yang dimulai ketika pihak eksekutif menyerahkan usulan anggaran kepada pihak legislatif, selanjutnya DPRD akan melakukan pembahasan untuk beberapa waktu. Selama masa pembahasan akan terjadi diskusi antara pihak Panitia Anggaran Legislatif dengan Tim Anggaran Eksekutif dimana pada kesempatan ini pihak legislatif berkesempatan untuk menanyakan dasar-dasar kebijakan eksekutif dalam membahas usulan anggaran tersebut.
Penetapan APBD dilaksanakan dengan melalui tiga tahap sebagai berikut:
1.      Penyampaian dan Pembahasan Raperda tentang APBD.
Menurut ketentuan dari Pasal 104 Permendagri No. 13 Tahun 2006, Raperda beserta lampiran-lampirannya yang telah disusun dan disosialisasikan kepada masyarakat untuk selanjutnya disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pengambilan keputusan bersama ini harus sudah terlaksana paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dimulai. Atas dasar persetujuan bersama tersebut, kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD yang harus disertai dengan nota keuangan. Raperda APBD tersebut antara lain memuat rencana pengeluaran yang telah disepakati bersama. Raperda APBD ini baru dapat dilaksanakan oleh pemerintahan kabupaten/kota setelah mendapat pengesahan dari Gubernur terkait.

2.      Evaluasi Raperda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
Raperda APBD pemerintahan kabupaten/kota yang telah disetujui dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati.Walikota harus disampaikan kepada Gubernur untuk di-evaluasi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja. Evaluasi ini bertujuan demi tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana APBD kabupaten/kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya. Hasil evaluasi ini sudah harus dituangkan dalam keputusan gubernur dan disampaikan kepada bupati/walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanaya Raperda APBD tersebut.

3.      Penetapan Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
Tahapan terakhir inidilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Setelah itu Perda dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD ini disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur terkait paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal ditetapkan.

F.     Peraturan Yang Mengatur Tentang Penetapan APBD
Prosedur tentang penetapan APBD diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003) dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 58/2005) sebagai berikut:
1.      APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah (Pasal 16 (1) UU 17/2003).
2.       Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. (Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 58/2005)
3.       Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember (Pasal 19 PP 58/2005).
4.      Kepala daerah menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan. Rancangan kebijakan umum APBD yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (Pasal 34 ayat (2) dan (3) PP 58/2005).
5.      Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran sebelumnya (Pasal 35 ayat (1) dan (2) PP 58/2005).
6.       Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya (Pasal 20 (1) UU 17/2003 dan Pasal 43 PP 58/2005).
7.       Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan (Pasal 20 (4) UU 17/2003 dan Pasal 45 PP 58/2005).
8.      Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya (Pasal 20 (6) UU 17/2003 dan Pasal 46 PP 58/2005).

G.    Permasalahan dalam Penyusunan APBD
Masalah – masalah pokok yang sering timbul dalam penyusunan APBD yaitu:
1.      Anggaran belanja cenderung ditetapkan lebih tinggi. Alasannya adalah karena usulan belanja kegiatan cenderung di mark – up, dibesarkan atau ditinggikan diatas perkiraan yang sewajarnya (sebenarnya). Bila usulan belanja selalu wajar dan sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya, maka urgensi dan relevansi analisis standar belanja menjadi rendah.
2.      Anggaran pendapatan cenderung ditetapkan lebih rendah. Bila usulan belanja cenderung dimark – up, sebaliknya usulan pendapatan/penerimaan cenderung dimark – down; ditetapkan lebih rendah dari target sebenarnya.
3.      Kurangnya keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dengan penganggaran. Tanpa perencanaan SKPD cenderung tidak fokus serta cenderung bersifat reaktif yang pada akhirnya bermuara pada inefisiensi dan inefektifitas.
4.      Kurangnya keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi perencanaan antar SKPD. Keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi tidak hanya antara aspek perencanaan dengan penganggaran, tetapi juga antar SKPD. Hal ini perlu diperhatikan karena target capaian program dan atau target hasil (outcome) sebuah kegiatan dan atau visi daerah dapat dicapai melalui sinergi program dan kegiatan antar SKPD.
5.      Relevansi Program / Kegiatan : kurang responsif dengan permasalahan dan / atau kurang relevan dengan peluang yang dihadapi. Peningkatan relevansi dan responsifitas program adalah agenda utama perencanaan. Relevansi dan responsifitas akan sangat menentukan kemampuan daerah dalam mewujudkan kewajibannya. Rendahnya relevansi ini terutama karena rendahnya kemampuan perencanaan program dan kegiatan serta ketersediaan data dan informasi.
6.      Pertanggungjawaban kinerja kegiatan masih tetap cenderung fokus pada pelaporan penggunaan dana. Tanpa pertanggungjawaban tersebut, perbaikan kinerja SKPD tidak dapat berlanjut secara berkesinambungan. Pada titik ekstrimnya, tanpa pertanggungjawaban kinerja, pola penganggaran pada dasarnya masih belum berubah kecuali istilah dan nomenklatur semata.
7.      Spesifikasi indikator kinerja dan target kinerja masih relatif lemah. Penetapan besaran belanja tidak didasarkan pada target kinerja keluaran (output) atau hasil (outcome). Volume output diubah, tetapi total belanja tidak berubah. Selain itu, indikator kinerja untuk Belanja Administrasi Umum ( dahulu disebut sebagai Belanja Rutin ) masih tetap belum jelas.
8.      Rendahnya inovasi pendanaan kesejahteraan rakyat. Hingga saat ini, inovasi pendanaan kesejahteraan rakyat masih relatif rendah.

H.    Solusi Mengatasi Masalah dalam Penyusunan APBD
1.      Perlu dilakukan inovasi – inovasi dalam proses perencanaan partisipatif sedemikian rupa sehingga aspirasi – aspirasi politik diyakini benar – benar terserap dalam dokumen perencanaan. Dengan demikian, pembahasan rancangan APBD dapat lebih terfokus pada besaran dana yang seharusnya dialokasikan dan tidak lagi terbebani dengan transaksi – transaksi politik.
2.      Perlu dikembangkan strategi berupa dialog ataupun sosialisasi mengenai perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Tujuan utama dilakukan langkah ini adalah untuk mengubah paradigma tradisional yang berfokus pada penganggaran uang menjadi paradigma yang berbasis kinerja yang menitikberatkan pada perencanaan kegiatan yang menjawab akar permasalahan dimasyarakat.
3.      Perlu penguatan kapasitas dan komitmen, baik bagi kalangan Pemda maupun DPRD. Pada umumnya Pemda yang mengalami keterlambatan APBD adalah daerah tertinggal, sehingga perlu fasilitasi dan pengawasan lebih intensif dari Pemprov maupun Pemerintah Pusat. Namun sebenarnya yang utama adalah komitmen dan inilah yang paling sulit. Proses politik berbiaya tinggi barangkali menjadi akar masalah kenapa seringkali anggota dewan ( begitu pula Kepala Daeraah ) bernafsu besar ingin menguasai anggaran.



4.      Pemberian sanksi sesuai aturan harus tetap dijalankan namun dengan sanksi yang lebih spesifik. Pemda wajib menyampaikan Perda kepada Menteri Keuangan maksimal tanggal 20 Maret. Bagi yang terlambat penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) ditunda 25% perbulan. Atau sanksi penghentian pemberian DAU dirubah dengan sanksi penundaan pembayaran tunjangan pejabat pemerintah dan anggota DPRD.
5.      Proses politik dalam penyusunan APBD jangan hanya menjadi arena interaksi antara DPRD dan pemerintah, tapi juga sebagai arena publik dimana ada transparansi dan akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, berpartisipasi, dan mengkritisi proses tersebut.
6.      Para pembuat keputusan yang terlibat dalam proses legislasi APBD ( DPRD dan Pemda) harus mempunyai sistem evaluasi untuk membandingkan dan memprioritaskan proposal anggaran.
7.      Selain memahami proses pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dan DPRD perlu memahami berbagai standar yang digunakan dalam akuntansi, misalnya standar biaya agar dapat memperhitungkan besaran anggaran yang diperlukan untuk suatu kegiatan. Melalui penerapan standar ini, praktik – praktik manipulasi atau mark – up anggaran dapat diminimalkan.
8.      Perlu dilakukan penguatan pada masyarakat sipil misalnya dengan cara mengadvokasikan berbagai instrumen hukum dan kelembagaan yang memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi, mengakses informasi, dan mengontrol akuntabilitas pemerintahan. Selain itu juga perlu ditingkatkan kualitas pendidikan, pengorganisasian, dan pendampingan masyarakat agar masyarakat dapat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan mereka.










BAB III
PENUTUP


A.    Kesimpulan
            APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara). Struktur APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan. Penyusunan APBD harus sistematis sesuai dengan jadwal dan penyusunan yang telah terlampir dalam Undang – Undang.
            Pemerintah dan DPRD  merupakan pemegang tanggung jawab dalam proses penyusunan RAPBD hingga penetapannya menjadi Perda APBD.  Keterlambatan naskah APBD diserahkan kepada DPRD oleh pemerintah, dimana idealnya  hal ini berimplikasi pada pembahasan yang tidak efektif dan terkesan terburu-buru.

B.     Saran
            Tujuan tentang proses penyusunan penting dilaksanakan untuk kelancaran dan kemudahan dalam penetapan dan pelaksanaan APBD dalam suatu daerah.       
            Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan Gubernur dan disampaikan kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima betas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota. Keputusan pimpinan DPRD bersifat final dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya. Sidang paripurna berikutnya yakni setelah sidang paripurna pengambilan keputusan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD serta sampai pada tahap penetapan APBD.

            Sebagai faktor utama pembangunan para aktor dalam APBD harus benar – benar bertindak jujur , adil, dan kreatif agar dapat mengimplementasikan manfaat dari APBD dengan baik. Tuntutan dan kebutuhan era globalisasi seperti sekarang ini, perlu adanya good governance dalam upaya pemulihan ekonomi nasional dan daerah, serta pemulihan kepercayaan baik secara lokal, nasional maupun oleh dunia internasional terhadap Pemerintah Indonesia, mengharuskan Pemerintah untuk mengambil langkah – langka strategis dalam pengelolaan dan penyusunan APBD terutama pada sektor kekayaan sumber daya alam.
            Pentingnya perumusan APBD bagi suatu negara menyebabkan munculnya gagasan untuk mempelajari bagaimana tata cara perumusan dan pengelolaan keuangan negara tersebut. Dengan adanya makalah mengenai  APBD ini diharapkan pembaca dapat mengetahui proses dan tata cara perumusan APBD mulai dari tahap perumusan dan pengajuan sampai tahap pengesahannya. Demikianlah makalah ini dibuat, semoga dapat menambah pemahaman pembaca dan penulis dalam perumusan sampai pada tahap pelaksanaan  APBD.













DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku
Adisasmita, Rahardjo. 2011. Pengelolaan Pendapatan dan  Anggaran  Daerah,  Graha Ilmu: Yogyakarta
Widjaja, Haw. 2005. Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta. PT Grafindo Persada
Widjaja, Haw. 2002. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta. PT Grafindo Persada

Referensi Internet
kampus4u.blogspot.ca (2015, 29 November). Permasalahan Umum dan Klasik dalam Penyusunan APBD. Diperoleh 24 Juli 2016.

Peraturan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014.  Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
Peraturan Presiden  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Rencana Kerja  Pemerintah  Tahun  2015
                 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan  Daerah






Demikianlah materi tentang Makalah APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang sempat kami berikan. semoga materi yang kami berikan dan jangan lupa juga untuk menyimak Makalah Valuta Asing yang telah kami posting sebelumnya. semoga materi yang kami berikan dapat membantu menambah wawasan anda semikian dan terimah kasih. Semoga dapat membantu menambah wawasan anda semikian dan terimah kasih.

Anda dapat mendownload Makalah diatas dalam Bentuk Document Word (.doc) melalui link berikut.


EmoticonEmoticon