Makalah Opec

makalah Opec - Jika dalam postingan ini, anda kurang mengerti atau susunanya tidak teratur, anda dapat mendownload versi .doc makalah berikut :

Download

Makalah Opec

KATA PENGANTAR

            Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia – Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini.

Dalam makalah ini kami membahas mengenai “Organisasi Internasional” yang mana makalah ini kami buat sebagai tugas pembahasan materi pada mata kuliah Bisnis Internasional.

Dalam menyusun makalah ini, kami menyadari akan banyak bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka pada kesempatan yang baik ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung dalam penyelesaian makalah ini.

            Kami menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih jauh dari sempurna, maka guna penyempurnaan isi makalah ini kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Dan kami mengharapkan agar makalah ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, baik dalam hal pengetahuan maupu terapan.

                                                                                                Surabaya, 20 April 2013

                                                                                               

                                                                                                Penyusun

                       

BAB I

PENDAHULUAN

Organisasi internasional merupakan sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antar anggota-anggota (pemerintah dan non pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya. Lebih lanjut, upaya mendefinsikan suatu organisasi internasional harus melihat tujuan yang ingin dicapai, institusi-institusi yang ada, suatu proses perkiraan peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah terhadap hubungan antara suatu negara dengan aktor-aktor non negara.

Keberhasilan suatu organisasi internasional dapat dilihat dari kebijakan dan cara untuk mengimplementasikannya. Keberhasilan di bidang ini tergantung dari sikap otonomi organisasi dan kepercayaan anggota atas kepemimpinan politis organisasi tersebut, tetapi yang paling penting adalah persepsi dari pemerintah negara anggota tentang seberapa jauh bantuan maupun kebijakan yang dikembangkan oleh organisasi yang akan sesuai dengan kepentingan nasional mereka. Oleh sebab itu anggota dapat mendorong ataupun menghalangi perkembangan bantuan ataupun kebijakan yang dilakukan oleh organisasi sesuai dengan penilaian mereka dengan mempertimbangkan untung dan ruginya bagi kepentingan nasional negara tersebut.

Bila pengembangan bantuan dan kebijakan tertentu oleh organisasi dipandang berguna oleh pemerintah negara anggota atau bila organisasi telah memiliki semacam otonomi yang meningkat dan mengatur dengan kuat masalah kebijakan yang spesifik dan fungsional, maka perumusan kebijakan tersebut akan dapat berjalan tanpa campur tangan yang spesifik dari negara anggota, dan keberhasilan implementasinya akan bergantung dari seberapa baik bantuan maupun kebijakan tersebut dapat diterima oleh negara yang bersangkutan. Selanjutnya, tanggapan dari negara anggota atas isu yang menjadi tujuan dari bantuan maupun kebijakan organisasi adalah variabel yang signifikan bagi pengembangan keberhasilan hasil kinerja. Hal ini khususnya dalam kasus dimana implementasi kebijakan membutuhkan tindakan dari anggota organisasi. 

Dengan latar belakang masalah tersebut, kami memutuskan untuk lebih mendalami materi ini melalui makalah dengan judul :“Organisasi Internasional”.

BAB II

PEMBAHASAN MATERI

2.1 Pengertian Organisasi Internasional

Organization dalam kata international organization sering menjadi permasalahan dengan bentuk tunggalnya (singular) yaitu organization. Dalam hal ini dijelaskan bahwa Organization adalah suatu proses sedangkan international organization adalah aspek-aspek representatif dari suatu fase dalam proses tersebut yang telah dicapai dalam suatu waktu tertentu. Hubungan Internasional antara pemerintah, kelompok individu, tidaklah bersifat acak tetapi bersifat terorganisir. Suatu bentuk dari hubungan internasional tersebut adalah institusi yaitu bentuk kolektif atau struktur dasar dari suatu organisasi sosial yang dibentuk dasar hukum atau tradisi manusia yang dapat berupa pertukaran, perdagangan, diplomasi, konferensi, atau organisasi internasional.

Organisasi Internasional didefinisikan sebagai pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi jelas dan lengkap serta dihadapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan berlembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda.

A Leroy Bennet menyatakan organisasi internasional mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1.      Organisasi tetap untuk melaksanakan fungsi yang berkelanjutan.

2.      Keanggotaan yang bersifat sukarela dari peserta yang memenuhi syarat.

3.      Instrumen dasar yang menyatakan tujuan, struktur dan metode operasional.

4.      Badan pertemuan perwakilan konsultatif yang luas.

5.      Sekertariat tetap untuk melanjutkan fungsi administrasi, penelitian dan informasi secara berkelanjutan. 

2.2 Macam – Macam Organisasi Internasional

Banyak sekali macam – macam organisasi yang ada, antara lain:

1.      UN = United Nation = PBB (1945).

2.      UNICEF = United Nations International Childrens Emergency Fund (1946), namun namanya diganti setelah thn 1953 menjadi: United Nations Children’s Fund. Dalam Bahasa Indonesia yaitu Dana Darurat Internasional PBB.

3.      UNESCO = United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (16 November 1945).

4.      UNCHR = United Nations Commission on Human Rights (2006).

5.      UNHCR = United Nations High Commissioner for Refugees (14 Desember 1950).

6.      UNDPR = United Nations Division for Palestinian Rights (2 Desember 1977).

7.      UNSCOP = United Nations Special Committee on Palestine (May 1947, oleh 11 negara).

8.      WHO = World Health Organization (7 April 1948), dalam Bahasa Indonesia berarti Organisasi Kesehatan Dunia.

9.      IMF = International Monetary Fund (Juli 1944, 180 negara), dalam Bahasa Indonesia yaitu Dana Moneter Internasional.

10.  NATO = North Atlantic Treaty Organisation (4 April 1949).

11.  NGO = Non-Governmental Organizations. Dalam bahasa Indonesia Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang didirikan oleh perorangan atau group dan tidak terikat oleh pemerintah.

12.  GREENPEACE (40 negara, dari Europe, State of America, Asia, Africa dan Pacific, semenjak1971)

13.  AMNESTY International (1961, memiliki sekitar 2,2 juta anggota, dari 150 negara, organisasi yang membantu menghentikan penyelewengan / pelecehan hak asasi manusia)

14.  WWF = The World Wildlife Fund (1985, Memiliki hampir 5 juta pendukung, distribusi dari lima benua, memiliki perkantoran / perwakilan di 90 negara).

15.  G8 = Group of Eight, kelompok negara termaju di dunia. Sebelumnya G6 pd thn 1975,kemudian dimasuki oleh Kanada 1976 (Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya,Amerika Serikat, Kanada dan Rusia (tidak ikut dalam seluruh acara), serta Uni Eropa.

16.  EU = The European Union (27 negara anggota, 1 november 1993).

17.  DANIDA = Danish International Development Assistance (Organisasi yg memberikan bantuankepada negara2 miskin, pengungsi, bencana alam)

18.  ICRC = International Committee of the Red Cross (1863) = Palang Merah, gerakan bantuankemanusiaan saat bencana alam atau peperangan.

19.  OPEC = Organization of The Petroleum Exporting Countries (1960, anggota 13 negara, termasuk Indonesia)

20.  ASEAN = Association of Southeast Asian Nations = Perhimpunan Bangsa-bangsa AsiaTenggara (PERBARA) ( Dibentuk 8 Agustus 1967, memiliki 10 negara anggota, Timor Leste dan Papua new Guinea hanya sebagai pemantau, dan masih mempertimbangkan akan menjadi anggota).

21.  APEC = Asia Pacific Economic Cooperation, (1989 di Canberra, Australia, yaitu wadah kerja sama bangsa-bangsa di kawasan Asia Pasific di bidang ekonomi).

22.  FAO = Food and Agricultural Organization (Organisasi Bahan Makanan dan Pertanian).

23.  UNINDO = United Nations Industrial Development Organization (Organisasi Pembangunan Industri PBB).

24.  ILO = International Labor Organization (Organisasi Buruh Internasional).

25.  ICAO = International Civil Aviation Organization (Organisasi Penerbangan Sipil Internasional).

26.  ITU = Internasional Telecomunications Union (Serikat Telekomunikasi Internasional).

27.  UPU = Universal Postal Union (Serikat Pos Dunia).

28.  WMO = World Meteorological Organization (Organisasi Meteorologi Dunia).

29.  IAEA = International Atomic Energy Agency (Badan Energi Atom International).

30.  IFAD = International Fund for Agricultural Development (Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian).

31.  IDA = International Development Association (Asosiasi Pembangunan Internasional).

32.  IBRD = International Bank for Reconstruction and Development (Bank International untuk Rekonstruksi dan Pembangunan).

33.  IFC = International Finance Corporation (Korporasi Keuangan Internasional).

2.3 Bentuk - Bentuk Organisasi Internasional

Terdapat dua kantegori utama organisasi internasional, yaitu:

·         Organisasi antar pemerintah (Inter-Governmental Organizations / IGO) .

  Anggotanya terdiri dari delegasi resmi pemerintah negara-negara. Misalnya  PerserikatanBangsa Bangsa (PBB), Association of South East Asia Nation (ASEAN), dan World Trade Organization (WTO).

·         Organisasi non pemerintah ( Non- Governmental Organizations / NGO)

Anggotanya terdiri dari kelompok - kelompok swasta di bidang-bidang keilmuan, kebudayaan, kegamaan, bantuan teknik, atau ekonomi, dan sebagainya. Misalnya Palang Merah Nasional (PMI), UNHCR, Greenpeace, Oxfam International.

2.4 Penggolongan Organisasi Internasional

Penggolongan organisasi internasional ada bermacam-macam, diantaranya:

a.       Kegiatan Administrasi

Ø  Organisasi Internasional Antar Pemerintah (Inter-Govermental Organization). Anggota - anggota organisasi ini berasal dari perwakilan pemerintah negara. Contoh : PBB, ASEAN, SAARC, OAU, NAM, dan lain – lain.

Ø  Organisasi Internasional Non - Pemerintah (Non-Govermental Organization). Organisasi yang bukan pemerintahan. Contoh : IBF, ICC, Dewan Masjid Sedunia, Dewan Gereja Sedunia, Perhimpunan Donor Darah Sedunia.

b.      Ruang lingkup (wilayah)

Ø  Organisasi Internasional Global. Wilayah kegiatan adalah global (seluruh dunia), dan keanggotaan terbuka dalam ruang lingkup di berbagai penjuru dunia. Contoh : PBB/UNO, OKI/OIC, GNB/NAM

Ø  Organisasi Internasional Regional. Wilayah kegiatan adalah regional, dan keanggotaan hanya diberikan bagi negara-negara pada kawasan tertentu saja. Contoh : ASEAN, OAU, GCC, EC, SAARC.

c.       Bidang Kegiatan (Operasional) Organisasi

Ø  Bidang Ekonomi

Organisasi yang bergerak di bidang ekonomi. Contoh : KADIN Internasional

Ø  Bidang Lingkungan Hidup

Organisasi yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Contoh : UNEP

Ø  Bidang Kesehatan

Organisasi yang bergerak di bidang kesehatan. Contoh : WHO, IDF

Ø  Bidang Pertambangan

Organisasi yang bergerak di bidang pertambangan. Contoh : ITO

Ø  Bidang Komoditi (pertanian dan industri)

Organisasi yang bergerak di bidang komoditi. Contoh : IWTO, ICO

Ø  Bidang Bea Cukai dan Perdagangan Internasional

Organisasi yang bergerak di bidang perdagangan. Contoh : GATT

 2.5 Tujuan dan Luas Bidang Kegiatan Organisasi

·         Organisasi Internasional Umum (menyangkut hal-hal umum). Tujuan organisasi serta bidang kegiatannya bersifat luas dan umum, bukan hanya menyangkut bidang tertentu. Contoh : PBB/UNO.

·         Organisasi Internasional Khusus (menyangkut hal-hal khusus). Tujuan organisasi dan kegiatannya adalah khusus pada bidang tertentu atau menyangkut hal khusus saja. Contoh : OPEC, dan termasuk organisasi - organisasi khusus di bawah naungan PBB, seperti : UNESCO, UNICEF, ITU, UPU, dan lain – lain.

2.6 Ruang Lingkup Bidang Kegiatan

·         Organisasi Internasional : Global-Umum. Contoh : PBB/UNO, dls.

·         Organisasi Internasional : Global-Khusus. Contoh : OPEC, ICAO, IMCO, ITU, UPU, UNESCO, WHO, FAO dan ICRC.

·         Organisasi Internasional : Regional-Umum. Contoh : ASEAN, EC, OAS, OAU, SAARC, GCC, Liga Arab, dls.

·         Organisasi Internasional : Regional-Khusus. Contoh : AIPO, OAPEC, PATA, dls.

2.7 Bentuk dan Pola Kerjasama

·          Kerjasama Pertahanan-Keamanan (collective security), yang adalah disebut “institutionalized alliance” Contoh : NATO.

·         Kerjasama Fungsional (functional cooperation)Contoh : PBB, ASEAN, OKI, OPEC, SAARC, OAU, GCC, dan lain – lain.

2.8 Fungsi Organisasi

·         Organisasi Politikal, yaitu organisasi yang dalam kegiatannya menyangkut masalah masalah politik dan hubungan internasional. Seperti halnya ASEAN yang mencanangkan konsep ZOPFAN.Contoh : PBB, ASEAN, NATO, ANZUS, SAARC, OAU, Liga Arab, dan lain – lain.

·         Organisasi Administratif (administrative organization), yaitu organisasi yang sepenuhnya hanya melaksanakan kegiatan teknis secara administratif. Contoh : UPU, ITU, OPEC, ICAO, ICRC, dan lain – lain.

·         Organisasi Peradilan (judicial organization), yaitu organisasi yang menyangkut penyelesaian sengketa pada berbagai bidang atau aspek (politik, ekonomi, hukum,sosbud). Menurut prosedur hukum dan melalui proses peradilan (sesuai ketentuan internasional dan perjanjian-perjanjian internasional) Contoh : Mahkamah Internasional.

BAB III

PEMBAHASAN KASUS

•  Tentang APEC (Asia Pasific Economic Cooperation)

APEC adalah sarana kerjasama ekonomi negara-negara Asia Pasifik yang dibentuk pada bulan November 1989 di Canberra, Australia atas usul Perdana Menteri Australia Bob Hawke. Prinsip dasar pembentukan APEC adalah sebagai forum konsultasi dalam memecahkan masalah ekonomi, perdagangan, dan investasi anggotanya.

Keanggotaan APEC terdiri dari 18 negara yaitu : Amerika Serikat, Australia, Kanada, Meksiko, Cina, Jepang, Brunei Darussalam, Hong Kong, Korea Selatan, Malaysia, Papua Nugini, Thailand, Singapura, Indonesia, Selandia Baru, Filipina, Chili, dan Taiwan.

Tujuan APEC adalah untuk meningkatkan kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik, terutama di bidang perdagangan dan investasi.

Badan-badan yang mengatur APEC adalah :

1.      KTM : Konferensi Tingkat Menteri

2.      SOM : Senator Official Meeting

3.      CTI : Komite Perdagangan dan Investasi

4.      BAC : Komite Anggaran dan Administrasi

5.      ETI : Kelompok Ad Hoc mengenai Kelompok Kerja

Alasan-alasan negara menjadi organisasi internasional:

- negara tidak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri

- Tempat untuk mempromosikan kepentingan negara.

Pertemuan Pertama Senior Officers Meeting (SOM) II APEC 2013 dimulai secara resmi pada Minggu (7/4) di Surabaya, membahas berbagai isu terkait masalah ekonomi hingga upaya penanggulangan terorisme untuk melindungi perekonomian negara-negara anggota APEC.

Pertemuan yang dihadiri sekitar 2000 delegasi asal 21 negara se-Asia Pasifik itu menginginkan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan serta kemampuan yang sama dalam hal pencegahan terorisme.

Pembukaan pertemuan  membahas mengenai Counter-Terrorism Task Force (CTTF) atau Satuan Tugas Kontra-Terorisme yang memiliki pengaruh dalam perkembangan ekonomi negara-negara anggota Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC). Pertemuan APEC ini akan difokuskan pada pembahasan penanganan terorisme beserta strategi ekonomi jangka panjang.

“Hari ini kita akan bahas kerja dari Task Force Counter-Terrorism sini, mulai dari evaluasi dari sumber daya independen, bagaimana cara kerja kita selama ini, apa yang masih potensial untuk ditingkatkan, apa pekerjaan lain yang harus dilakukan, itu yang pertama. Yang kedua kita menggagas perencanaan strategis untuk 2013 sampai 2017. Kita merencanakan apa yang kita lakukan dalam jangka lima tahun ini, dalam kerangka CTTF ini,” ujar Harry.

Harry mengungkapkan, seluruh anggota APEC sepakat untuk saling meningkatkan kemampuan menjaga kawasan Asia Pasifik dari ancaman terorisme.

“Semua kawasan itu rawan terhadap terorisme, bahkan kita semua negara di kawasan ini juga sudah menyadari bahwa tidak ada satu negara yang luput dari ancaman. Makanya kita harus bekerja sama, kita harus saling meningkatkan kemampuan, kalau kita kemampuannya tidak sama itu kan yang bisa diganggu di yang kemampuannya rendah. Kalau diganggu satu saja kan mengganggu kawasan,” ujar Harry, yang juga Deputi Kerja Sama Internasional, Badan Nasional Penaggulangan Teroris.

Pertemuan Asia Pasific Economic Coorperation (APEC) 2013 yang diselenggarakan di Kota Surabaya dimulai hari ini, Minggu, 7 April 2013. Berbagai agenda penting dibahas dalam event internasional yang diikuti delegasi dari 21 negara tersebut.

Direktur Kerja Sama Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Aryo Suryodiputro, menjelaskan, salah satu agenda pembahasan adalah peran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Sebab, UMKM terbukti mampu bertahan dari badai krisis ekonomi global. "Ini menjadi agenda penting agar kita membuka akses bagi UMKM ke dunia global,” katanya ketika ditemui di Hotel JW Marriot Surabaya, Minggu, 7 April 2013.

Menurut Aryo, sebagai tuan rumah penyelenggaraan APEC, Indonesia merasa perlu mendesak negara-negara yang menjadi mitra dagang, yang selama ini cenderung bersikap proteksionis, agar lebih membuka diri. Sebab, Indonesia telah membuka lebar-lebar pintu investasi dan perdagangan bagi negara lain, termasuk kemudahan perizinan.

Pertemuan APEC di Surabaya bahkan membahas isu-isu yang berkaitan dengan penanganan terorisme, terutama pola penanggulangan bahaya terorisme di pelabuhan udara. Sebab, penanggulangan terorisme tidak boleh menghalangi dan menghambat arus barang.

Delegasi dari negara-negara peserta APEC akan saling berbagi pengalaman terkait dengan penanggulangan terorisme dalam sesi pertemuan dengan topik "Counter Terrorism Task Force". Deputi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Indonesia Harry Purwanto akan menjadi salah satu pembicara.

Pertemuan Second Senior Official's Meeting (SOM II) APEC 2013, Selasa (9/4/2013) memasuki agenda pembahasan kebijakan kerjasama di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi. Fokus ini dianggap penting karena merupakan penunjang pembangunan, baik di bidang ekonomi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat ekonomi Asia Pasifik.

Pada forum itu, Menristek RI Gusti Muhammad Hatta hadir. Menurut dia, dimasukkannya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembahasan APEC diharapkan dapat menunjang peningkatan perekonomian, serta menyamakan kemampuan setiap negara APEC.

“Iptek juga mendukung pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Ada tujuh fokus bidang teknologi yang dibahas di forum ini. Diantaranya pertanian dan ketahanan pangan, energi, kesehatan dan obat, ICT, transportasi, pertahanan dan teknologi,” jelas Gusti saat membuka diskusi APEC terkait Policy Partnership on Science Technology and Innovation (PPSTI).

Dengan tujuh fokus itu, tentu Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan perairan, sangat diuntungkan. Indonesia juga bisa mendapat transfer teknologi. Apalagi negara berkembang banyak mengadopsi teknologi dari negara maju. Salah satunya dengan mengembangkan energi panas bumi sebagai pengganti BBM yang mulai krisis.

Untuk itu, pemanfaatan panas bumi di Indonesia harus digenjot. Padahal saat ini, potensi panas bumi di Indonesia masih besar, yakni 40 persen dari ketersediaan di dunia. Panas bumi yang dikembangkan di negara ini dari Sulawesi Utara dan Jawa Barat.

Sementara Ketua Kebijakan Kemitraan bidang Ekonomi, Teknologi dan Inovasi (PPSTI) APEC, Amin Subandrio menegaskan, Indonesia menghendaki agar kerjasama yang melibatkan alih teknologi diharapkan mampu menyetarakan kemampuan antara negara maju dengan negara berkembang. Kesetaraan dalam bidang ekonomi menjadi penekanan dalam hal ini.

- Forum "Asia-Pacific Economic Cooperation" (APEC) atau pertemuan ekonomi se-Asia Pasifik yang digelar di Kota Surabaya pada Minggu fokus membahas antisipasi terorisme di antaranya mengenai deteksi arus dana terorisme antarnegara.

Direktur Kerjasama Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI Arto Suryodipuro mengatakan Forum APEC yang mengagendakan pembahasan "Terrorism Task Force" akan membicarakan persoalan pendanaan terorisme di Asia Pasifik "Mendeteksi arus uang untuk keperluan terorisme lintas negara," katanya.

Selain itu, lanjut dia, keamanan barang-barang di pesawat juga tidak luput dari perhatian Forum APEC. "Di satu sisi barang itu aman, di satu sisi ada fasilitasi. Jangan sampai upaya keamanan mengganggu arus barang. Jadi dicari keseimbangan," katanya.

Dalam hal pendanaan terorisme, Arto mengatakan setiap negara saling berbagi pengalaman. "Itu juga akan dibahas dalam kerja sama bilateral maupun lebih luas di PBB," katanya.

Arto juga menjelaskan bahwa dalam konsep "Capacity Building" atau pengembangan kapasitas dalam Forum APEC kali ini membahas pemanfaatkan anjing pelacak. "Jadi adanya sarana bertukar pandangan dan informasi mengenai pelatihan dan aplikasi dari anjing pelacak," katanya.

Sementara itu, tujuan umum dari Forum APEC kali ini, menurut dia, adalah agar Forum APEC bisa menghubungkan relasi antarnegara dalam kaitannya dengan investasi infrastruktur. "Di Asia Pasifik ada kesepakatan itu. Makanya dalam pertemuan ini diharapkan bisa mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia," katanya.

Selain itu, lanjut dia, peran dari aktor ekonomi seperti usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang selama ini belum mendapatkan penekanan, maka dalam APEC ini akan dibahas.

Forum APEC di Surabaya dibagi menjadi dua rangkaian yakni pada 7-19 April agenda akan diisi "Senior Officers Meeting" (SOM) ke-2 yang dihadiri pejabat peserta APEC setingkat direktorat jenderal (dirjen). Puncaknya, pada 19-21 April, diadakan "Ministers Responsible for Trade" (MRT) yang dihadiri pejabat setingkat menteri.

Total delegasi diperkirakan mencapai 2.000 orang dari 21 negara plus 3 pengamat. Selama penyelenggaraan forum itu mereka akan terlibat dalam sedikitnya 38 rapat

Forum "Counter Terrorism Task Force" (CTTF) SOM II "Asia-Pacific Economic Cooperation" (APEC) yang digelar di JW Marriott Surabaya mulai 7-8 April 2013 menghasilkan 14 keputusan.

Kepala Deputi CTTF Harry Purwanto, di Surabaya, Senin, mengatakan, ada 14 acara yang berhasil dibahas dalam forum CTTF, salah satunya peningkatan status CCTF dari gugus tugas ke kelompok kerja.

"Selain itu, bagaimana memperkecil gap atau kesenjangan atas kemampuan negara satu dengan lainnya terkait penanganan terorisme," kata Harry yang juga Deputi Kerja Sama Internasional Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Menurut dia, forum ini merupakan upaya meningkatkan kemampuan antarnegara dalam penanganan terorisme agar tidak mengganggu perekonomian suatu negara. Setiap delegasi memaparkan penaggulangan terorisme di negaranya masing-masing.

"Dalam hal ini tidak membahas masalah operasi, melainkan meningkatkan kemampuan sendiri dalam menanggulangi bahaya terorisme," ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, mengatasi atau mencegah ancaman teror pada kegiatan atau even besar seperti pertemuan pimpinan negara salah satunya dengan mengoptimalkan anjing pelacak.

"CTTF juga akan mengagendakan workshop soal itu," katanya.

Begitu juga meningkatkan kesadaran dan pengetahuan di kalangan profesional di luar sistem keuangan dan perbankan dalam pendanaan atau transfer uang untuk kegiatan terorisme dari satu Negara ke Negara lainnya.

"Ancaman terhadap infrastruktur juga diperhatikan dengan memperkuat obyek vital dan deteksi dini. Itu nanti akan dibahas pada pertemuan SOM III di Medan pada Juni mendatang

Sumber :

http://khusnitohir.blogspot.com/

https://www.google.com/#q=makalah+tentang+organisasi+apec&hl=en&psj=1&ei=zipkUeS0LcmNrQePsIGICg&start=10&sa=N&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&bvm=bv.44990110,d.bmk&fp=539330396fe647e7&biw=1280&bih=681

http://www.voaindonesia.com/content/pertemuan-apec-2013-bahas-terorisme-dan-keamanan/1636724.html

http://vinz-hyoga.blogspot.com/2013/01/organisasi-internasional.html

Organisasi - Organisasi Internasional

1.    Latar Belakang

Organisasi merupakan sub dari suatu lembaga. Organisasi itu sendiri adalah kelompok orang yang secara bersama – sama ingin mencapai tujuan yang sama, pada hakikatnya organisasi adalah adanya orang – orang yang usahanya harus dikoordinasikan tersusun dari sejumlah sub system yang saling berhubungan dan saling berkerja sama atas dasar pembagian kerja, peran dan serta mempunyai tujuan tertentu. 

Seperti telah diuraikan di atas bahwa organisasi memiliki tiga unsur dasar, dan secara lebih rinci organisasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

a. Adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal dan saling mengenal,
b. Adanya kegiatan yang berbeda-beda, tetapi satu sama lain saling berkaitan (interdependent part) yang merupakan kesatuan kegiatan.
c. Tiap-tiap orang memberikan sumbangan atau kontribusinya berupa; pemikiran, tenaga, dan lain-lain.
d. Adanya kewenangan, koordinasi dan pengawasan,
e. Adanya tujuan yang ingin dicapai.

Di dunia mempunyai berbagai macam organisasi, kali ini saya akan membahas tentang Organisasi Internasional yang ada di dunia,beberapa contoh organisasi internasional tersebut antara lain adalah: PBB,ASEAN,NATO,WHO.

Organisasi Internasional merupakan gabungan negara-negara atau unit-unit kerja yang memiliki kesepahaman untuk mencapai tujuan bersama. Semua tujuan awal pendirian organisasi internasional tersebut diwujudkan dalam sebuah bentuk perjanjian.

Setiap organisasi tersebut memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan tertentu.

2.    Identifikasi Masalah

Perlunya organisasi internasional di dunia adalah untuk mengatur dan menyelaraskan perdamaian dan untuk menyelesaikan berbagai macam masalah yang ada di setiap Negara, tanpa adanya organisasi internasional atau berkurang nya suatu organisasi internasional, maka keseimbangan di suatu Negara akan menjadi kacau. Sebagai contoh PBB di hapuskan atau di hilangkan maka tidak akan tercipta lagi keteraturan dan keseimbangan hubungan antara satu negara dengan negara lain nya,karena dalam hal ini PBB merupakan pemersatu bangsa dari berbagai negara.

3.    Landasan Teori

Organisasi internasional adalah suatu bentuk organisasi dari gabungan beberapa negara atau bentuk unit fungsi yang memiliki tujuan bersama mencapai persetujuan yang juga merupakan isi dari perjanjian atau charter. Kebijakan umum Pemri pada organisasi-organisasi internasional didasarkan pada Peraturan Presiden No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004-2009, Bab 8 tentang Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional. Melalui penetapan RJPM, Pemerintah berusaha meningkatkan peranan Indonesia dalam hubungan internasional dan dalam menciptakan perdamaian dunia serta mendorong terciptanya tatanan dan kerjasama ekonomi regional dan internasional yang lebih baik dalam mendukung pembangunan nasional.

Sesuai dengan Keppres No. 64 tahun 1999, keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional diamanatkan untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi kepentingan nasional, didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran dan kemampuan keuangan negara.

4.    Pembahasan

Organisasi Internasional atau yang disebut “multilateralisme” adalah suatu istilah hubunagn Internasional yang menunjukkan kerja sama antarbeberapa negara. Pedukung utama multilateralisme secara tradisional adalah negara-negara berkekuatan menengah.
Negara-negara besar sering bertindak secara unilateral (sepihak), sedangkan negara kecil hanya memiliki sedikit kekuatan langsung terhadap urusan internasional. Dalam filosofi politis, lawan dari multilateralisme adalah unilateralisme.

Indonesia termasuk kedalam beberapa organisasi internasional yang ada di dunia salah satunya ASEAN dan PBB.

Keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu antara lain :

• Secara Politik : dapat mendukung proses demokratisasi, memperkokoh persatuan dan kesatuan, mendukung terciptanya kohesi sosial, meningkatkan pemahaman dan toleransi terhadap perbedaan, mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik, mendorong pernghormatan, perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia;
• Secara Ekonomi dan Keuangan : mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan,  meningkatkan daya saing, meningkatkan kemampuan iptek, meningkatkan kapasitas nasional dalam upaya pencapaian pembangunan nasional, mendorong peningkatan produktivitas nasional, mendatangkan bantuan teknis, grant dan bantuan lain yang tidak mengikat;
• Secara Sosial Budaya : menciptakan saling pengertian antar bangsa, meningkatkan derajat kesehatan, pendidikan, mendorong pelestarian budaya lokal dan nasional, mendorong upaya perlindungan dan hak-hak pekerja migran; menciptakan stabilitas nasional, regional dan internasional;
• Secara Segi Kemanusiaan : mengembangkan early warning system di wilayah rawan bencana, meningkatkan capacity building di bidang penanganan bencana, membantu proses rekonstruksi dan rehabilitasi daerah bencana; mewujudkan citra positif Indonesia di masyarakat internasional, dan mendorong pelestarian lingkungan hidup dan mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup.

       Mengenai pengusulan Indonesia untuk menjadi anggota dari suatu Organisasi Internasional diatur dalam Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor SK. 1042/PO/VIII/99/28/01 tentang Tata Cara Pengajuan Kembali Keanggotaan Indonesia serta Pembayaran Kontribusi Pemerintah Indonesia pada Organisasi-Organisasi Internasional.

Menurut SK Menlu tersebut, dalam  hal suatu instansi bermaksud mengusulkan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional, usulan tersebut disampaikan secara tertulis kepada menteri Luar Negeri disertai dengan penjelasan mengenai dasar usulan serta hak dan kewajiban yang timbul dari keanggotaan itu. Pengusulan tersebut kemudian akan dibahas oleh Kelompok Kerja Pengkaji Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Indonesia pada Organisasi-Organisasi Internasional. Pembahasan mengenai usulan tersebut memperhatikan:

1. Manfaat yang dapat diperoleh dari keanggotaan pada organisasi internasional yang bersangkutan;
2. Kontribusi yang dibayar sebagaimana yang disepakati bersama dan diatur dalam ketentuan organisasi yang bersangkutan serta formula penghitungannya;
3. Keanggotaan Indonesia pada suatu organisasi internasional yang emmpunyai lingkup dan kegiatan sejenis;
4. Kemampuan keuangan negara dan kemampuan keuangan lembaga non pemerintah.

Contoh organisasi-organisasi internasional adalah :

1.    PBB

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB (United Nations atau UN) adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial. Perserikatan Bangsa-bangsa didirikan di San Fransisco pada tanggal 24 Oktober 1945 setelah Konferensi Dumbarton Oaks di Washington DC, namun sidang umum yang pertama dihadiri wakil dari 51 negara dan baru berlangsung pada 10 Januari 1946 (di Church House, London). Dari 1919 hingga 1946, terdapat sebuah organisasi yang mirip, bernama Liga Bangsa-bangsa, yang bisa dianggap sebagai pendahulu PBB. Sejak didirikan di San Fransisco pada 24 Oktober 1945, sedikitnya 192 negara menjadi anggota PBB. Semua negara yang tergabung dalam wadah PBB menyatakan independensinya masing-masing, selain Vatikan dan Takhta Suci serta Republik Cina (Taiwan) yang tergabung dalam wilayah Cina pada 1971. Hingga tahun 2007 sudah ada 192 negara anggota PBB. Sekretaris Jendral PBB saat ini adalah Ban Ki-Moon asal Korea Selatan yang menjabat sejak 1 Januari 2007.

2. NATO

Pakta Pertahanan Atlantik Utara (North Atlantic Treaty Organisation/NATO) adalah sebuah organisasi internasional untuk keamanan bersama yang didirikan pada tahun 1949, sebagai bentuk dukungan terhadap Persetujuan Atlantik Utara yang ditanda tangani di Washington, DC pada 4 April 1949. Nama resminya yang lain adalah dalam bahasa perancis : l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN).

Pasal utama persetujuan tersebut adalah Pasal V, yang berisi:

Para anggota setuju bahwa sebuah serangan bersenjata terhadap salah satu atau lebih dari mereka di Eropa maupun di Amerika Utara akan dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Selanjutnya mereka setuju bahwa, jika serangan bersenjata seperti itu terjadi, setiap anggota, dalam menggunakan hak untuk mepertahankan diri secara pribadi maupun bersama-sama seperti yang tertuang dalam Pasal ke-51 dari Piagam PBB, akan membantu anggota yang diserang jika penggunaan kekuatan semacam itu, baik sendiri maupun bersama-sama, dirasakan perlu, termasuk penggunaan pasukan bersenjata, untuk mengembalikan dan menjaga keamanan wilayah Atlantik Utara.

Pasal ini diberlakukan agar jika sebuah anggota Pakta Warsawa melancarkan serangan terhadap para sekutu Eropa dari PBB, hal tersebut akan dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota (termasuk Amerika Serikat sendiri), yang mempunyai kekuatan militer terbesar dalam persekutuan tersebut dan dengan itu dapat memberikan aksi pembalasan yang paling besar. Tetapi kekhawatiran terhadap kemungkinan serangan dari Eropa Barat ternyata tidak menjadi kenyataan. Pasal tersebut baru mulai digunakan untuk pertama kalinya dalam sejarah pada 12 September 2001, sebagai tindak balas terhadap serangan teroris 11 September 2001 terhadap AS yang terjadi sehari sebelumnya.

3. ASEAN

Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (PERBARA) atau lebih populer dengan sebutan Association of Southeast Asia Nations (ASEAN) merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yang didirikan di Bangkok, 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, serta memajukan perdamaian di tingkat regionalnya. Negara-negara anggota ASEAN mengadakan rapat umum pada setiap bulan November. Prinsip Utama ASEAN

Prinsip-prinsip utama ASEAN adalah sebagai berikut:

• Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara
• Hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas daripada campur tangan, subversif atau koersi pihak luar
• Tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota
• Penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai
• Menolak penggunaan kekuatan yang mematikan
• Kerjasama efektif antara anggota

Anggota ASEAN :

Kini ASEAN beranggotakan semua negara di Asia tenggara (kecuali Timor Leste dan Papua Nugini).

Berikut adalah anggota ASEAN: Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja.

Demikianlah materi tentang makalah Opec yang sempat kami berikan. semoga materi yang kami berikan dan jangan lupa juga untuk menyimak materi seputar Makalah Osteoporosis yang telah kami posting sebelumnya. semoga materi yang kami berikan dapat membantu menambah wawasan anda semikian dan terimah kasih. Semoga dapat membantu menambah wawasan anda semikian dan terimah kasih.

Anda dapat mendownload Makalah diatas dalam Bentuk Document Word (.doc) melalui link berikut.

Download