Saturday, October 28, 2017

Makalah Reformasi Birokrasi Dan Birokrasi Di Era Reformasi

Makalah Reformasi Birokrasi Dan Birokrasi Di Era Reformasi - Jika dalam postingan ini, anda kurang mengerti atau susunanya tidak teratur, anda dapat mendownload versi .doc makalah berikut :

Makalah Reformasi Birokrasi Dan Birokrasi Di Era Reformasi





KATA PENGANTAR


Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini.Yang mana makalah ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas Mata Kuliah Birokrasi, serta dapat mengetahui bagaimana keadaan birokrasi di era reformasi dan apa sesungguhnya reformasi birokrasi itu.
Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan makalah ini masih banyak kekurangan-kekurangan, hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan, waktu, serta sumber yang penulis miliki. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan penyusunan makalah selanjutnya.
Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Dosen Pembimbing Mata Kuliah Birokrasi, semoga makalah ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi kami dan juga para pembaca lainnya.

Padang, 24 November 2013



BAB I PENDAHULUAN


A.     Latar Belakang
Gerakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa pada tahun 1998 menuntut perbaikan kondisi Indonesia setelah hancur lebur ketika akhir era orde baru. Pada masa orde baru birokrasi dijadikan premium mobile pemerintah untuk membangun kekuatan politik sehingga Birokrasi yang seharusnya netral maka berubah menjadi monoloyalitas. Maka gerakan reformasi 1998 menuntut reformasi birokrasi di Indonesia agar terwujud tujuan- tujuan bangsa Indonesia. Makalah reformasi birokrasi ini kami susun dengan tujuan mengetahui konsep tentang reformasi birokrasi dan bagaimana keadaan birokrasi di era reformasi saat ini.

B.      Rumusan Masalah

1.       Bagaimana konsep reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah ?
2.       Bagaimana kondisi birokrasi Indonesia di era reformasi ?
3.       Bagaimana kilas balik reformasi birokrasi di Indonesia ?


C.     Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah :
1.       Untuk mengetahui konsep-konsep reformasi birokrasi.
2.       Untuk mengetahui bagaimana keadaan birokrasi di era reformasi, dan
3.       Unutk pemenuhan tugas matakuliah birokrasi.


D.     Metode Penulisan

Makalah ini ditulis dengan metode penulisan eksposisi deskripsi yang menggunakan studi literature pada buku buku dan juga materi yang ada di Internet.


BAB II PEMBAHASAN


1.       Reformasi Birokrasi
A.     Pengertian Reformasi Birokrasi
Reformasi Birokrasi adalah suatu perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi seperti kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, aparatur, pengawasan dan pelayanan publik, yang dilakukan secara sadar untuk memposisikan diri (birokrasi) kembali, dalam rangka menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan yang dinamis. Perubahan tersebut dilakukan untuk melaksanakan peran dan fungsi birokrasi secara tepat, cepat dan konsisten, guna menghasilkan manfaat sesuai diamanatkan konstitusi. Perubahan kearah yang lebih baik, merupakan cerminan dari seluruh kebutuhan yang bertitik tolak dari fakta adanya peran birokrasi saat ini yang masih jauh dari harapan.
Reformasi birokrasi merupakah salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap system penyelangggaraan pemerintah uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformsi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut KEMENPAN, reformasi birokrasi merupakan langkah sreategis membangun sumber daya aparatur Negara yang professional, memliki daya guna dan hasil guna yang professional dalam rangka menunjang jalannya pemerintah dan pembangunan social.

B.      Penyebab Munculnya Reformasi Birokrasi

Menurut Miftah Thoha (2008:106-108), ia mengatakan bahwa ada beberapa factor yang bisa mendorong terjadinya reformasi birokrasi, yaitu :
a.        Adanya kebutuhan melakukan perubahan dan pembaharuan.
Adanya kebutuan melakukan perubahan dan pembaharuan aparatur Negara dan pemerintah itu sangat tergantung dari kebutuhan dari pimpinan nasioanal kita. Jika pimpinan politik nasional merasa butuh untuk dilakukan perubahan, pasti


perubahan itu akan terwujud. Kebutuhan itu didukung oleh kebjakan politik yang strategis dan dijadikan suatu program nasional dengan dukungan seluruh komponen rakyat.
b.        Memahami perubahan yang terjadi di lingkungan strategis nasional.
Perubahan lingkungan strategis nasional Indonesia adalah, terjadi krisis ekonomi/moneter dan perubahan system politik nasional. Dua kejadian ini yang perlu dijadikan dorongan dan rencana adanya perubahan dan pembaruan aparatur.
c.        Memahami perubahan yang terjadi di lingkungan strategis global.
Perubahan lingkungan strategis global tidak berdiri sendiri, ia memperhatikan factor perubahan global. Perubahan global antara lain system desentralisasi dan demokrasi yang sedang banyak dipakai oleh Negara Negara yang menginginkan juga terjadinya kepemerintahan yang baik.Selain itu, perkembangan teknologi informasi yang mulai diterapkan dalam pemerintahan yang elektronik.
d.        Memahami perubahan yang terjadi dalam paradigma manajemen pemerintahan. Perubahan global sangat erat kaitannya dengan paradigm tata kelola pemerintah yang baik. Desentralisasi, otonomi, demokrasi, akuntabilitas public, transparansi, dan ditegakkannya hukum merupakan dorongan-dorongan yang kuat terhadap lahirnya perubahan dalam lahirnya manajemen pemerintah.

C.     Visi dan Misi Reformasi Birokrasi

Adapun visi reformasi birokrasi yang tercantum dalam lembaran Grand design Reformasi Birokrasi Indonesia adalah “terwujudnya pemerintahan kelas dunia”. Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang professional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke 21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025.
Sedangkan Misi reformasi birokrasi Indonesia adalah :
a.        Membentuk/ menyempurnakan peraturan perundang-undnagan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.


b.        Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan public, mindset, dan cultural set.
c.        Mengembangkan mekanisme control yang efektif
d.        Mengelola sengketa administrated secara efektif dan efisien.


D.     Tujuan Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profersional dengan karakteristik adapif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani public, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dank ode etik aparatur Negara. Adapun area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan, seperti yang dikemukanan pada table dibawah ini :


Area
Hasil yang diharapkan
Organisasi
Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran
Tatalaksana
Sistem , proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif,
efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip prinsip good governance
Peraturan perundang-
undangan
Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan
kondusif
Sumber daya manusia
aparatur
SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten,
capable, profersioanl, berkinerja tinggi, dan sejahtera
Pengawasan
Meningkatnya kapasistas dan akuntabilitas kinerja
birokrasi
Akuntabilitas
Meningkatnya    kapasitas    dan    akuntabilitas    kinerja
birokrasi
Pelayanan Publik
Pelayanan prima sesuai dengan kebutuhan dan harapan
masyarakat
Pola pikir dan Budaya
Aparatur
Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
Tabel 1 : Area tujuan reformasi birokrasi


E.      Kunci keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi

Beberapa kunci keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi terletak pada beberapa hal berikut :


a.        Komitmen Nasioanal untuk mewujudkan birokrasi yang lebih biak
b.        Penggerak Reformasi Birokrasi
c.        Muatan Reformasi birokrasi yang bermutu, terarah dan rasional
d.        Proses reformasi Birokrasi yang berjalan lancar


F.      Kilas Balik Reformasi Birokrasi Indonesia

Pertama kali Reformasi birokrasi pemerintah dahulu pernah dilakukan di zaman pemerintahan Bung Karno denga slogan yang sangat terkenal yang disebut dengan retooling aparatur. Retooling walaupun mempunyai konotasi untuk melakukan penyingkiran aparatur yang kontra revolusi, tetapi kementrian itu pada niatnya ingin melakukan pembaruan pegawai. Hasil dari perutusan beberapa ahli yang didatangkan Soekarno ke Indonesia yaitu dilakukannya reformasi administrasi pemerintahan. Susunan organisasi kementrian mulai ditata, didirikan lembaga administrasi Negara yang menjadi pusat pelatihan dan pengembangan tenaga-tenaga administrasi Negara, didirikannya fakultas dan universitas yang mengajarkan ilmu  administrasi Negara, dan dibangunnya badan perencanaan nasional (BAPPENAS).
Reformasi Birokrasi yang kedua, dilakukan yaitu pada masa pemerintahan Soeharto. Dorongan untuk melakukan reformasi inipun diawali oleh keinginan untuk membangun bangsa dan Negara yang dimulai untuk menyelenggarakan stabilitas diberbagai sector. Pembagunan ini membutuhkan pertumbuhan ekonomi dan untuk menumbuhkannya diperlukan stabilitas politik, pertahanan, keamanan, social dan sector lainnya. Dari keinginan presiden Soeharto ini, maka visi pemerintahan dilakukan secara sentralistis. Untuk menata kelembagaan dan system birokrasi pemerintah maka presiden soeharto mengeluarkan PP No. 44 dan 45 tahun 1974 sebagai tonggak reformasi birokrasi saat itu. Dan pada tahun 2010, presiden SBY mulai menggagas kembali reformasi birokrasi di Indonesia. Gagasan Presiden SBY pada tahun 2010 ini tertuang dalam Grand Design reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025 yang saat ini masih berjalan.

2.       Birokrasi di Era Reformasi



Gerakan reformasi yang digulirkan oleh berbagai kekuatan dalam masyarakat, yang di pelopori mahasiswa pada tahun 1998, bertujuan untuk memperbaiki kondisi bangsa yang terpuruk akibat krisis ekonomi yang berlarut-larut. Gerakan reformasi diharapkan dapat memberikan pengaruh bagi penyelesaian berbagai penyelesaian bangsa selama masa pemerintahan Orde Baru berkuasa, seperti kasus-kasus korupsi,nepotisme dan kolusi. Berbagai kasus yang mengenai penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan yang dilakukan oleh elite-elite oleh polotik dan birokrasi Orde Baru diyakini merupakan salah satu factor yang memperparah krisis ekonomi di Indonesia.
Public mengharapkan bahwa terjadinya reformasi,akan diikuti pula dengan perubahan mendasar pada desain kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik yang menyangkut dimensi kehidupan berpolitik,social,ekonomi, maupun kultur. Perubahan struktur,kultur dan paradigm birokrasi dalam berhadapan dengan masyarakat menjadi suatu yang mendesak untuk dilakukan mengingat birokrasi mempunyai kontribusi terhadap terjadinya krisis multidimensional yang tengah terjadi sampai saat ini.
Persoalan birokrasi di Negara berkembang, seperti merajalelanya korupsi, pengaruh kepentingan politik partisan, sistem Patron-client yang menjadi norma birokrasi sehingga pola perekrutan lebih banyak berdasarkan hubungan personal daripada faktor kapabilitas, serta birokrasi pemerintah yang digunakan oleh masyarakat sebagai tempat favorit untuk mencari lapangan pekerjaan merupakan sebagian fenomena birokrasi yang terdapat di banyak Negara yang berkembang termasuk Indonesia.

Beberapa kecendrungan birokrasi yang terjadi di era reformasi, adalah sebagai berikut :


a.  Kecenderungan birokrasi untuk bermain politik pada masa reformasi. Keadaan ini tampaknya belum sepenuhnya dapat dihilangkan dari kultur birokrasi di Indonesia. Perkembangan birokrasi kontemporer memperlihatkan bahwa arogansi birokrasi sering kali masih terjadi. Birokrasi yang seharusnya bersifat apolitis, dalam kenyataannya masih saja dijadikan alat politik yang efektif bagi kepentingan- kepentingan golongan atau partai politik tertentu.


b.  Masih terdapat kecenderungan dari aparat yang kebetulan memperoleh kedudukan atau jabatan strategis dalam birokrasi, terdorong untuk bermain dalam kekuasaan dengan melakukan tindak KKN. Mentalitas dan budaya kekuasaan ternyata masih melingkupi sebagian besar aparat birokrasi pada masa reformasi.

c.  Kultur kekuasaan yang telah terbentuk semenjak masa birokrasi kerajaan dan kolonial ternyata masih sulit untuk dilepaskan dari perilaku aparat atau pejabat birokrasi. Masih kuatnya kultur birokrasi yang menempatkan pejabat birokrasi sebagai penguasa dan masyarakat sebagai pengguna jasa sebagai pihak yang dikuasai, bukannya sebagai pengguna jasa yang seharusnya dilayani dengan baik, telah menyebabkan perilaku pejabat birokrasi menjadi bersikap acuh dan arogan terhadap masyarakat. Dalam kondisi pelayanan yang sarat dengan nuansa kultur kekuasaan, publik menjadi pihak yang paling dirugikan. Kultur kekuasaan dalam birokrasi yang dominan membawa dampak pada terabaikannya fungsi dan kultur pelayanan birokrasi sebagai abdi masyarakat. Pada tataran tersebut sebenarnya berbagai praktik penyelewengan yang dilakukan oleh birokrasi terjadi tanpa dapat dicegah secara efektif.

d.  Penyelewengan yang dilakukan birokrasi terhadap masyarakat pengguna jasa menjadikan masyarakat sebagai objek pelayanan yang dapat dieksploitasi untuk kepentingan pribadi pejabat ataupun aparat birokrasi.

e.  Inefisiensi kinerja birokrasi dalam penyelengaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik masih tetap terjadi pada masa reformasi. Birokrasi sipil termasuk salah satu sumber terjadinya inefisiensi pemerintahan. Inefisiensi kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik terlihat dari masih sering terjadinya kelambanan dan kebocoran anggaran pemerintah. Jumlah aparat birokrasi sipil yang terlampau besar merupakan salah satu faktor yang memberikan kontribusi terhadap inefisiensi pelayanan birokrasi. Lambannya kinerja pelayanan birokrasi dimanifestasikan pada lamanya penyelesaian urusan dari masyarakat yang membutuhkan prosedur perizinan birokrasi seperti pengurusan sertifikasi tanah, IMB, HO dan sebagainya.



f.   Sebagian besar aparat birokrasi masih memiliki anggapan bahwa eksistensinya tidak ditentukan oleh masyarakat dalam kapasitasnya sebagai pengguna jasa. Persepsi yang masih dipegang kuat aparat birokrasi adalah prinsip bahwa gaji yang diterima selama ini bukan dari masyarakat tetapi dari pemerintah sehingga konstruksi nilai yang tertanam dalam birokrasi yang sangat independen terhadap publik tersebut menjadikan birokrasi memiliki anggapan bahwa masayarakat-lah yang membutuhkan birokrasi, bukan sebaliknya.

g.  Kontraproduktif dalam birokrasi tersebut sangat berpotensi untuk terjadinya penularan ke seluruh jaringan birokrasi pemerintah baik Pusat maupun Daerah, baik di kalangan pejabat tinggi maupun di kalangan aparat bawah. Masih belum efektifnya penegakkan hukum dan kontrol publik terhadap birokrasi, menyebabkan berbagai tindakan penyimpangan yang dilakukan aparat birokrasi masih tetap berlangsung.



BAB III PENUTUP


A.     Kesimpulan
Reformasi Birokrasi adalah suatu perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi seperti kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, aparatur, pengawasan dan pelayanan publik, yang dilakukan secara sadar untuk memposisikan diri (birokrasi) kembali, dalam rangka menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan yang dinamis. Menurut Grand design reformasi birokrasi Indonesia 2025 maka tujuan dari pelaksanaan reformasi birokrasi adalah untuk mewujudkan birokrasi yang akuntabel, efisien, efektif yang didukung oleh SDM berkualitas.

Kondisi birokrasi di era reformasi pun belum bisa dikatakan baik, karena masih banyak ditemukan birokrat yang arogan dan menganggap rakyatlah yang membutuhkannya, praktik KKN yang masih banyak terjadi, dan mentalitas birokrat yang masih jauh dari harapan. Untuk melaksanakan fungsi birokrasi secara tepat, cepat, dan konsisten guna mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan baik, maka pemerintah telah merumuskan sebuah peraturan untuk menjadi landasan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia, yaitu peraturan nomor 80 tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025.



DAFTAR PUSTAKA



Thoha, Miftah. 2008. Reformasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi. Jakarta: Prenada Media Group
Buku 5: Kriteria Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi Indonesia. 2011. KEMENPAN RB Peraturan Presiden RI nomor 80 tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
Indonesia 2010-2025.
Buku Saku Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan oleh BPN Republik Indonesia


Demikianlah materi tentang Makalah Kurban Dan Akikah yang sempat kami berikan. semoga materi yang kami berikan dan jangan lupa juga untuk menyimak materi seputar Makalah Kurban Dan Akikah yang telah kami posting sebelumnya. semoga materi yang kami berikan dapat membantu menambah wawasan anda semikian dan terimah kasih. Semoga dapat membantu menambah wawasan anda semikian dan terimah kasih.

Anda dapat mendownload Makalah diatas dalam Bentuk Document Word (.doc) melalui link berikut.


EmoticonEmoticon