Makalah Sentralisasi dan Desentralisasi - Jika dalam postingan ini, anda kurang mengerti atau susunanya tidak teratur, anda dapat mendownload versi .doc makalah berikut :
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sentralisasi merupakan salah
satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dan berfungsi untuk memusatkan
seluruh wewenang sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada
suatu struktur organisasi. Dan sentralisasi memiliki kelebihan seperti Lebih
mudah untuk menerapkan kebijakan umum dan praktek untuk bisnis secara
keseluruhan, mencegah bagian lain dari bisnis menjadi terlalu mandiri, Lebih
mudah untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan dari pusat, Lebih cepat
pengambilan keputusan lebih mudah untuk menunjukkan kepemimpinan yang kuat.
Sedangkan penyerahan urusan pemerintah dari pusat
kepada daerah. Pelimpahan wewenang kepada Pemerintahan Daerah semata- mata
untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Yang memiliki fungsi Harus
meningkatkan motivasi staf, Keputusan yang dibuat lebih dekat dengan pelanggan,
Konsisten dengan bertujuan untuk menyanjung hirarki, Cara yang baik untuk
melatih dan mengembangkan manajemen junior.
Dan untuk mengatasi kelemahan Sistem
informasi manajemen seperti dengan meningkatkan efisiensi operasional yaitu
menginvestasikan di dalam
teknologi sistem informasi yang dapat menolong operasi perusahaan menjadi lebih
efisien, memperkenalkan inovasi dalam bisnisyaitu Penggunaan ATM (automated
teller machine) dalam perbankan merupakan contoh yang baik dari inovasi
teknologi sistem informasi. dan membangun sumber-sumber informasi strategis
yaitu Teknologi sistem informasi memampukan perusahaan untuk membangun sumber
informasi strategis sehingga mendapat kesempatan dalam keuntungan strategis
Berdasarkan latar belakang masalah yang
ada, maka penulisan dapat merumuskan beberapa masalahnya, diantaranya sebagai
berikut :
1. Apa Pengertian Sentralisasi
2. Apa Kelebihan Sentralisasi
3. Apa Kelemahan Sentralisasi
4. Apa Dampak Positif dan Negatif
Sentralisasi
5. Apa Pengertian Desentralisasi
6. Apa Kelebihan Desentralisasi
7. Apa Kelemahan
Desentralisasi
8. Apa Dampak Positif dan Negatif
Desentralisasi
9. Apa saja Faktor yang Mempengaruhi Derajat Desentralisasi
10. Apa Pengertian Manajer dan Tanggung Jawab Sosial
Manajer
C. Tujuan
Penulisan
Berdasarkan
rumusan masalah diatas, penulis mencoba merumuskan beberapa tujuan, yang sebagai berikut :
1. Mengetahui Pengertian Sentralisasi
2. Mengetahui Kelebihan
Sentralisasi
3. Mengetahui Kelemahan Sentralisasi
4. Mengetahui Dampak Positif dan Negatif
Sentralisasi
5. Mengetahui Pengertian Desentralisasi
6. Mengetahui Kelebihan Desentralisasi
7. Mengetahui Kelemahan
Desentralisasi
8. Mengetahui Dampak Positif dan Negatif
Desentralisasi
9. Mengetahui Faktor yang Mempengaruhi Derajat Desentralisasi
10. Mengetahui Pengertian Manajer dan Tanggung Jawab
Sosial Manajer
BAB II
PEMBAHASAN
A.
Sentralisasi
1. Pengertian
Sentralisasi
Sentralisasi adalah memusatkan
seluruh wewenang sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada
suatu struktur organisasi. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama
di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah.
Dewasa ini, urusan- urusan yang
bersifat sentral adalah :
a. Luar Negeri
b. Peradilan
c. Hankam
d. Moneter dalam
arti mencetak uang, maupun menentukan nilai uang
e. Pemerintahan
Umum
Kelemahan
dari sistem sentralisasi adalah di mana seluruh keputusan dan kebijakan di
daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat, sehingga
waktu yang diperlukan untuk memutuskan sesuatu menjadi lama. Kelebihan sistem
ini adalah di mana pemerintah pusat tidak harus pusing-pusing pada permasalahan
yang timbul akibat perbedaan pengambilan keputusan, karena seluluh keputusan
dan kebijakan dikoordinir seluruhnya oleh pemerintah pusat.
2. Kelebihan Sentralisasi :
a. Lebih
mudah untuk menerapkan kebijakan umum dan praktek untuk bisnis secara
keseluruhan.
b. Mencegah
bagian lain dari bisnis menjadi terlalu mandiri.
c. Lebih
mudah untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan dari pusat.
d. Lebih
cepat pengambilan keputusan lebih mudah untuk menunjukkan kepemimpinan yang
kuat.
3. Kelemahan Sentralisasi
a. Manajer
lokal cenderung jauh lebih dekat dengan kebutuhan pelanggan.
a. Kurangnya
otoritas turun hirarki mungkin mengurangi motivasi manajer.
b. Layanan
pelanggan tidak mendapat manfaat dari fleksibilitas dan kecepatan dalam
pengambilan keputusan local.
4. Dampak Positif dan Negatif Sentralisasi
a.
Segi Ekonomi
efek positif yang di berikan oleh sistem sentralisasi
ini adalah perekonomian lebih terarah dan teratur karena pada sistem ini hanya
pusat saja yang mengatur perekonomian.
Sedangkan dampak negatifnya adalah daerah seolah-olah
hanya di jadikan sapi perahan saja dan tidak dibiarkan mengatur kebijakan
perekonomiannya masing- masing sehingga terjadi pemusatan keuangan pada
Pemerintah Pusat.
b.
Segi Sosial Budaya
perbadaan
kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia dapat di persatukan. Sehingga setiap
daerah tidak saling menonjolkan kebudayaan masing-masing dan lebih menguatkan
semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang di miliki bangsa Indonesia.
Sedangkan dampak negatif yang di
timbulkan sistem ini adalah pemerintah pusat begitu dominan dalam menggerakkan
seluruh aktivitas negara. Dominasi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah
telah menghilangkan eksistensi daerah sebagai tatanan pemerintahan lokal yang
memiliki keunikan dinamika sosial budaya tersendiri, keadaan ini dalam jangka
waktu yang panjang mengakibatkan ketergantungan kepada pemerintah pusat yang
pada akhirnya mematikan kreasi dan inisiatif lokal untuk membangun
lokalitasnya.
c.
Segi Keamanan dan Politik
Dampak
positif yang dirasakan di bidang politik sebagai hasil penerapan sistem
sentralisasi adalah pemerintah daerah tidak harus pusing-pusing pada
permasalahan yang timbul akibat perbedaan pengambilan keputusan, karena seluluh
keputusan dan kebijakan dikoordinir seluruhnya oleh pemerintah pusat. Sehingga
keputusan yang dihasilkan dapat terlaksana secara maksimal karena pemerintah
daerah hanya menerima saja.
Sedangkan dampak negatifnya adalah
terjadinya kemandulan dalam diri daerah karena hanya terus bergantung pada
keputusan yang di berikan oleh pusat. Selain itu, waktu yang dihabiskan untuk
menghasilkan suatu keputusan atau kebijakan memakan waktu yang lama dan
menyebabkan realisasi dari keputusan tersebut terhambat.
B.
Desentralisasi
1.
Pengertian Desentralisasi
Desentralisasi secara sederhana di
definisikan sebagai penyerahan.kewenangan atau sebagai pengalihan tanggung
jawab, kewenangan, dan sumber-sumber daya (dana, manusia dll) dari pemerintah
pusat ke pemerintah daerah baik mengenai politik pelaksanaannya, perencanaan,
dan pelaksanaannya maupun mengenai segi pembiayaannya. Perangkat pelaksananya
adalah perangkat daerah itu sendiri.
Menurut UU Nomor 5 Tahun 1974 desentralisasi adalah penyerahan
urusan pemerintah dari pusat kepada daerah. Pelimpahan wewenang kepada
Pemerintahan Daerah semata- mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang
efisien.
Kelemahan dari sistem desentralisasi pada otonomi khusus untuk daerah adalah
euforia yang berlebihan di mana wewenang tersebut hanya mementingkan
kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk mengeruk keuntungan
pribadi atau oknum. Hal tersebut terjadi karena sulit untuk dikontrol oleh
pemerintah di tingkat pusat.
2. Kelebihan Desentralisasi
a. Harus
meningkatkan motivasi staf.
b. Keputusan
yang dibuat lebih dekat dengan pelanggan.
c. Konsisten
dengan bertujuan untuk menyanjung hirarki.
d. Cara
yang baik untuk melatih dan mengembangkan manajemen junior.
3. Kelemahan Desentralisasi
a. Pengambilan
keputusan tidak selalu strategis.
b. Sulit
untuk mencapai kontrol keuangan yang ketat atau risiko biaya
4.
Dampak Positif dan Negatif Desentralisasi
a.
Segi Ekonomi
Dari segi ekonomi banyak sekali
keuntungan dari penerapan sistem desentralisasi ini dimana pemerintahan daerah
akan mudah untuk mengelola sumber daya alam yang dimilikinya, dengan demikian
apabila sumber daya alam yang dimiliki telah dikelola secara maksimal maka
pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat akan meningkat.
Tetapi penerapan sistem ini membukan
peluang yang sebesar-besarnya bagi pejabat daerah (pejabat yang tidak benar)
untuk melalukan praktek KKN. “Setelah Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam,
resmi menjadi tersangka korupsi pembelian genset senilai Rp 30 miliar, lalu
giliran Gubernur Sumatera Barat Zainal Bakar resmi sebagai tersangka kasus
korupsi anggaran dewan dalam APBD 2002 sebesar Rp 6,4 miliar, oleh Kejaksaan
Tinggi Sumatera Barat. Dua kasus korupsi menyangkut gubernur ini, masih
ditambah kasus korupsi yang menyangkut puluhan anggota DPRD di berbagai wilayah
indonesia
b. Segi Sosial
Budaya
Dampak perkuatnya
ikatan sosial budaya pada suatu daerah. Karena dengan diterapkannya sistem
desentralisasi ini pemerintahan daerah akan dengan mudah untuk mengembangkan
kebudayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Bahkan kebudayaan tersebut dapat
dikembangkan dan di perkenalkan kepada daerah lain. Yang nantinya merupakan
salah satu potensi daerah tersebut.
Sedangkan dampak negatif dari
desentralisasi pada segi sosial budaya adalah masing- masing daerah
berlomba-lomba untuk menonjolkan kebudayaannya masing-masing. Sehingga, secara
tidak langsung ikut melunturkan kesatuan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia
itu sendiri.
c.
Segi Keamanan dan Politik
Dampak
positif yang didapat melalui desentralisasi adalah sebagian besar keputusan dan
kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur
tangan dari pemerintahan di pusat. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah lebih
aktif dalam mengelola daerahnya.
Tetapi dampak negatif yang terlihat
dari sistem ini adalah euforia yang berlebihan di mana wewenang tersebut hanya
mementingkan kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk mengeruk
keuntungan pribadi atau oknum. Hal tersebut terjadi karena sulit untuk
dikontrol oleh pemerintah di tingkat pusat.
5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi
Derajat Desentralisasi
Desentralisasi
mempunyai nilai hanya bila dapat membantu organisasi mencapai tujuannya dengan efisien. Penentuan
derajat desentralisasi sangat dipengaruhi oleh factor-faktor sebagai berikut :
a. Filsafat managemen. Banyak manager puncak yang sangat otokratik
dan menginginkan pengawasan pusat yang kuat. Hal ini akan mempengaruhi
kesediaan managemen untuk mendelegasikan wewenangnya.
b. Ukuran dan tingkat pertumbuhan organisasi. Organisasi tidak
mungkin efisien bila semua wewenang pembuatan keputusan ada pada satu atau
beberapa manager puncak saja. Suatu organisasi yang tumbuh semakin besar dan
kompleks, ada kecenderungan untuk
meningkatkan desentralisasi. Begitu juga, tingkat pertumbuhan yang
semakin cepat akan memaksa manajemen meningkatkan delegasi wewenangnya.
c. Stategi dan lingkungan organisasi. Strategi organisasi akan
mempengaruhi tipe pasar, lingkungan teknologi, dan persaingan yang harus
dihadapinya. Faktor-faktor ini selanjutnya akan mempengaruhi derajat
desentralisasi.
d. Penyebaran geografis organisasi. Pada umumnya, semakin menyebar
satuan-satuan organisasi secara geografis, organisasi akan cenderung melakukan
desentralisasi , karena pembuatan keputusan akan lebih sesuai dengan kondisi local
masing-masing.
e. Tersedianya peralatan pengawasan yang efektif. Organisasi yang
kekurangan peralatan-peralatan efektif untuk melakukan pengawasan satuan-satuan
tingkat bawah akan cenderung melakukan setralisasi bila manajemen tidak dapat
dengan mudah memonitor pelaksanaan kerja bawahannya.
f. Kualitas Manager. Desentralisasi memerlukan lebih banyak
manager-manager yang berkualitas, karena mereka harus membuat keputusan
sendiri.
g. Keaneka-ragaman produk dan jasa. Makin beraneka-ragam produk atau
jasa yang ditawarkan, organisasi cenderung melakukan desentralisasi, dan
sebaliknya semakin tidak beraneka-ragam, lebih cenderung sentralisasi.
h. Karakteristik-karakteristik organisasi lainnya, seperti biaya dan
risiko yang berhubungan dengan pembuatan keputusan, sejarah pertumbuhan organisasi,
kemampuan managemen bawah, dan sebaginya.
C. Hakekat Sentralisasi dan
Desentralisasi
Dikeluarkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No 6/2005 tentang
pemilihan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah membawa
Indonesia pada titik di mana masalah peran pusat dan daerah masuk kembali pada
wacana public.
Sentralisasi dan
desentralisasi sebagai bentuk penyelenggaraan negara adalah persoalan pembagian
sumber daya dan wewenang. Pembahasan masalah ini sebelum tahun 1980-an terbatas
pada titik perimbangan sumber daya dan wewenang yang ada pada pemerintah pusat
dan pemerintahan di bawahnya. Dan tujuan "baik" dari perimbangan ini
adalah pelayanan negara terhadap masyarakat.
Seperti telah diketahui,
pemahaman dan tujuan "baik" semacam itu sudah dipandang ketinggalan
zaman. Saat ini desentralisasi dikaitkan pertanyaan apakah prosesnya cukup
akuntabel untuk menjamin kesejahteraan masyarakat lokal. Semata birokrasi untuk
pelayanan tidak cukup untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, bahkan sering
merupakan medium untuk melencengkan sumber daya publik. Kontrol internal
lembaga negara sering tak mampu mencegah berbagai macam pelanggaran yang
dilakukan pejabat negara.
Di Indonesia sejak tahun 1998
hingga baru-baru ini, pandangan politik yang dianggap tepat dalam wacana publik
adalah bahwa desentralisasi merupakan jalan yang meyakinkan, yang akan
menguntungkan daerah. Pandangan ini diciptakan oleh pengalaman sejarah selama
masa Orde Baru di mana sentralisme membawa banyak akibat merugikan bagi daerah.
Sayang, situasi ini mengecilkan kesempatan dikembangkannya suatu diskusi yang
sehat bagaimana sebaiknya desentralisasi dikembangkan di Indonesia. Jiwa
desentralisasi di Indonesia adalah "melepaskan diri sebesarnya dari
pusat" bukan "membagi tanggung jawab kesejahteraan daerah".
Karena takut dianggap tidak
politically correct, banyak orang enggan membahas peran pusat dan daerah secara
kritis. Kini sudah saatnya proses pembahasan dibuka kembali dengan
mempertimbangkan fakta-fakta secara lebih jujur
Sentralisasi dan
desentralisasi tidak boleh ditetapkan sebagai suatu proses satu arah dengan
tujuan pasti. Pertama- tama, kedua "sasi" itu adalah masalah
perimbangan. Artinya, peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan selalu
merupakan dua hal yang dibutuhkan. Tak ada rumusan ideal perimbangan. Selain
proses politik yang sukar ditentukan, seharusnya ukuran yang paling sah adalah
argumen mana yang terbaik bagi masyarakat.
Kedua, batas antara pusat dan
daerah tidak selalu jelas. Kepentingan di daerah bisa terbelah antara para
elite penyelenggara negara dan masyarakat lokal. Adalah mungkin pemerintah
pusat memainkan peran menguatkan masyarakat lokal dalam menghadapi kesewenangan
kekuasaan. Ketiga, dalam suatu masyarakat yang berubah, tanggung jawab pusat
maupun daerah akan terus berubah pula.
Dalam penyelenggaraan negara
selalu ada aspek dan definisi baru tentang peran pusat dan daerah. Misalnya,
globalisasi akan meningkatkan kembali campur tangan pusat di daerah di
sisi-sisi tertentu. Karena itu, desentralisasi dan sentralisasi dapat terjadi
bersamaan pada aspek-aspek berbeda.
Pusat mempunyai kecenderungan
untuk mendorong sentralisasi karena berbagai alasan. Untuk alasan
"negatif" dapat disebut alasan seperti kontrol sumber daya dan menjadikan
daerah sebagai sapi perah. Namun, ada alasan-alasan yang dapat bersifat
"positif", seperti kestabilan politik dan ekonomi, menjaga batas
kesenjangan agar tidak terlalu buruk, dan mendorong program secara cepat.
Harus diingat, dalam banyak
negara, termasuk Indonesia, pusat mempunyai sumber daya manajerial, kecakapan
lebih banyak dalam berinteraksi secara global, dan ada pada domain di mana
pengaruh etik pembangunan yang diterima secara internasional. Pemerintah pusat
juga berada pada hot spot proses politik. Adalah lebih mungkin terjadi situasi
di mana pemerintah di bawah tekanan jika kekuatan masyarakat sipil bersatu.
Bagaimana hal-hal itu dapat
menghasilkan sesuatu yang positif atau negatif tergantung pada situasinya.
Pertama yang penting adalah legitimasi politik pemerintah pusat. Secara
sederhana, harus dibedakan antara legitimasi terhadap para pemimpin di tingkat
nasional dan legitimasi terhadap birokrasi. Pemerintah pusat sering harus
mengandalkan birokrasi untuk programnya terhadap daerah. Kepopuleran individu
selalu tidak bertahan lama dan dapat segera dirusak oleh ketidakmampuan
memperbaiki mutu birokrasi.
Di Indonesia, birokrasi yang
sebenarnya memiliki kompetensi dan orientasi lumayan pada awal reformasi kini
mulai dibelokkan kekuatan politik partai dan kelompok. Penyelenggara negara di
tingkat pusat terdiri dari beberapa partai politik. Kombinasi antara partai
politik yang hampir seluruhnya punya masalah akuntabilitas dan sistem politik
representasi (oleh partai politik yang dapat dikatakan sama di DPRD) yang tidak
akuntabel di tingkat lokal membuat masyarakat lokal tidak mudah memercayai
"pusat". Jika ingin memperbaikinya, pemerintah pusat harus mampu
membuat standar akuntabilitas sendiri agar mendapat dukungan masyarakat lokal.
Indonesia kini mulai mengalami
apatisme terhadap desentralisasi. Situasi ini bisa dimanfaatkan pemerintah
pusat untuk melakukan perubahan di tingkat daerah. Kasus Argentina dan Brasil
yang bersifat federalis menunjukkan jatuhnya legitimasi para elite politik
lokal memberikan kesempatan kepada elite nasional untuk melakukan
resentralisasi di bidang ekonomi untuk bidang- bidang tertentu. Kedua
pemerintahan banyak menggunakan struktur internal (birokrasi) untuk mengubah
arah, tanpa terlalu banyak berurusan dengan struktur politik yang ada.
Kembali kepada persoalan awal,
masalah sentralisasi dan desentralisasi bukan lagi dipandang sebagai persoalan
penyelenggara negara saja. Pada akhirnya kekuatan suatu bangsa harus diletakkan
pada masyarakatnya. Saat ini di banyak wilayah, politik lokal dikuasai selain
oleh orang-orang partai politik juga kelompok-kelompok yang menjalankan prinsip
bertentangan dengan pencapaian tujuan kesejahteraan umum. Kekuatan kelompok pro
pembaruan lemah di banyak daerah dan langsung harus berhadapan dengan
kekuatan-kekuatan politik local dengan kepentingan sempit.
Pemerintah pusat seharusnya
memperkuat elemen masyarakat untuk berhadapan dengan kekuatan tadi. Sebagai
contoh, KPU daerah diberi wewenang untuk merekomendasikan penghentian pilkada,
bukan melalui gubernur dan DPRD. Namun, sebagai institusi KPU daerah harus
diperkuat secara institusional dan organisatoris. Meskipun pemerintah pusat
mungkin tidak diharapkan untuk ikut mendorong perubahan sistem politik yang ada
sekarang, perbaikan penegakan hukum di daerah-daerah sangat membantu kekuatan
masyarakat pro perubahan.
Birokrasi sekali lagi adalah
alat pemerintah pusat untuk melakukan perbaikan daerah. Birokrasi, jika
dirancang secara sungguh-sungguh, bisa berperan sebagai alat merasionalisasikan
masyarakat. Pemerintah pusat, misalnya, membantu pemerintah daerah dalam
mendesain pelayanan publik yang akuntabel. Pemerintah daerah sering pada
situasi terlalu terpengaruh dengan kepentingan perpolitikan lokal.
Terakhir yang tidak kalah
pentingnya adalah representasi persoalan daerah di tingkat pusat. Sekarang ini
sistem perwakilan daerah yang ada baik di DPR maupun asosiasi bersifat elitis.
Tetap yang berlaku antara hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Persoalan daerah harus ditangani oleh sesuatu badan yang lebih independen dari
kepentingan yang ada di pusat dan daerah. Badan ini seharusnya mampu membahas
apa peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang paling diperlukan untuk
kesejahteraan daerah. Perlu dipikirkan suatu badan yang otoritatif untuk
membuat advokasi, rekomendasi kebijakan, dan pemonitoran yang mewakili
orang-orang kompeten baik unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun
masyarakat.
D.
Pengertian Manajer dan Tanggung Jawab Sosial Manajer
Manajer adalah seseorang yang mengarahkan
orang lain dan bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Pemimpin adalah
mereka yang menggunakan wewenag formal untuk mengorganisasi, mengarahkan dan
mengontrol para bawahan yang bertanggungjawab, supaya semua bagian pekerjaan
dikoordinasi untuk mencapai tujuan perusahaan (Robert Tanembaum).
Tugas-tugas Manajer :
- 1. Siklus pengambilan keputusan, POSDC, penilaian dan pelaporan.
- 2. Manajer harus dapat menciptakan kondisi yang akan membantu bawahannya mendapatkan kepuasan dalam pekerjaannya.
- 3. Harus berusaha agar para bawahannya bersedia memikul tanggung jawab.
- 4. Harus membina bawahannya agar dapat bekerja secara efektif dan efisien.
- 5. Manajer harus membenahi fungsi-fungsi fundamental manajemen dengan baik.
- 6. Manajer harus mewakili dan membina hubungan yang harmonis dengan pihak luar.
a. Tanggung Jawab Sosial Manajer
Tanggung jawab Sosial Manajer /
Perusahaan atau Corporate Social Responsibility adalah suatu konsep bahwa
organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan adalah memiliki suatu
tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan
lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan.
Seorang manajer mempunyai tanggung
jawab social atas keputusan-keputusan yang diambil, mengapa dikatakan demikian
karena mempengaruhi dalam pencapaian tujuan organisasi baik dalam jangka
pendek maupun dalam jangka panjang,
disamping itu juga menyangkut hajat hidup orang banyak yang kesemuanya
menggantungkan dirinya kepada organisasi tersebut (ini kalau dilihat dari segi
dimana seseorang bekerja). Atas dasar ini maka seorang manajer dituntut untuk
dapat mengimplementasikan etika berusaha (the ethics of manager). Ada lima
faktor yang mempengaruhi keputusan manajer dalam etika berusaha ini, yaitu
hukum; peraturan-peraturan pemerintah termasuk di dalamnya undang-undang yang
dikeluarkan oleh pemerintah; kode etik industri dan perusahaan tekanan-tekanan
sosial; tegangan antar standar perorangan dan kebutuhan organisasi.
Dengan menunjukkan tanggung
jawab social, membantu perusahaan untuk memiliki reputasi yang baik. Dengan
reputasi yang baik dapat meningkatkan bisnis dan meningkatkan kemapuan untuk
memperoleh sumber daya dari stakeholder, meningkatkan keuntungan dan kemakmuran
pemegang saham.
Jika semua perusahaan
melakukan tanggung jawab sosial seperti menyediakan pengobatan, dana pension,
dan sebagainya, maka kualitas kehidupan akan meningkat, mengurangi kejahatan,
kemiskinan, dan tingkat penganguran akan relatif rendah.
BAB III
PENUTUP
1. Kesimpulan
Berdasaran uraian di atas,
pengertian sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang atas segala urusan
yang menyangkut pemerintahan kepada tingkat pusat dan pengertian desentralisasi
adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada satuan organisasi
pemerintahan di wilayah untuk meyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari
sekelompok penduduk yang mendiami wilayah tersebut.
Dampak-dampak yang di timbulkan oleh
sentralisasi dan desentralisasi terbagi dua yaitu dampak positif dan dampak
negatif. Dampak-dampak tersebut dapat di rasakan oleh masyarakat dalam bidang
ekonomi, sosial budaya, dan keamanan dan politik yang kesemuanya itu
berpengaruh dalam kehidupan bangsa Indonesia.
2. Kritik
Dan Saran
Demikian
makalah yang kami buat, semoga dapat bermanfaat bagi pembaca. Apabila ada saran
dan kritik yang ingin di sampaikan, silahkan sampaikan kepada kami.
Apabila ada terdapat kesalahan
mohon dapat mema'afkan dan memakluminya, karena kami adalah hamba Allah yang
tak luput dari salah khilaf, Alfa dan lupa.
DAFTAR PUSTAKA
Manajemen Edisi 2.
Dr.T.Hani Handoko, M.B.A. BPFE - Yogyakarta
Kansil,
C.S.T . 2005. Sistem Pemerintahan Indonesia. PT Bumi Aksara : Jakarta.
Dimock,
E. Marshall. Administrasi Negara. Erlangga : Jakarta.
Rodee,
Clyner Carlton. Pengantar Ilmu Politik. 2000. PT Rajagrafindo Persada : Jakarta
Tjokroamidjojo,
Bintoro. 1990. Pengantar Administrasi Pembangunan. LP3ES : Jakarta
Ndraha,
Talizidu. 1988. Metodologi Pemerintahan Indonesia. Bina Aksara : Jakarta
Kansil,
C.S.T dan Christine S.T Kansil. 2002. Pemerintahan Daerah Indonesia. Sinar
Grafika : Jakarta
MaCandrews,
Colin dan Ichlasul Amal. 1993. Hubungan Pusat Daerah dalam pembangunan. PT
Rajagrafindo Persada : Jakarta
https://www.academia.edu/9323342/sentralisasi_dan_desentralisasi_manajemen
Demikianlah materi tentang Makalah Sentralisasi dan Desentralisasi yang sempat kami berikan. semoga materi yang kami berikan dan jangan lupa juga untuk menyimak materi seputar Makalah Puisi yang telah kami posting sebelumnya. Semoga dapat membantu menambah wawasan anda semikian dan terimah kasih.
Anda dapat mendownload Makalah diatas dalam Bentuk Document Word (.doc) melalui link berikut.
EmoticonEmoticon