Tuesday, October 31, 2017

Makalah UUD 1945 Dan Proses Amandemen

Makalah UUD 1945 Dan Proses Amandemen - Jika dalam postingan ini, anda kurang mengerti atau susunanya tidak teratur, anda dapat mendownload versi .doc makalah berikut :

Makalah UUD 1945 Dan Proses Amandemen


KATA PENGANTAR

            Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya.
            Adapun makalah ‘‘UUD 1945 dan Proses Amandemen‘‘ ini diselesaikan dengan tujuan penyelesaian salah satu tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Program Studi Fisika S1 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sumatera Utara.
            Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada                         Ibu Ria Manurung selaku dosen pengajar mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada rekan-rekan yang telah berpartisipasi dalam menyelesaikan makalah ini.
            Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan makalah ini.
            Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan makalah ini. Semoga makalah ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.         


Medan, April 2013


                                                                                                            Penulis







DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR...........................................................................................i

DAFTAR ISI..........................................................................................................ii

BAB I
PENDAHULUAN.................................................................................................1
1.1  Latar Belakang.................................................................................................1
1.2   Tujuan Penulisan............................................................................................2

BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Undang Undang Dasar 1945
2.11 Pengertian Undang Undang Dasar 1945.................................................3
2.12 Kedudukan Undang Undang Dasar 1945.............................................3
2.13 Sifat Undang Undang Dasar 1945.........................................................4
2.14 Proses Perumusan Dasar Negara dan Undang Undang Dasar 1945...4
2.15 Sistem Undang Undang Dasar 1945...................................................10
2.16 Undang Undang Dasar Negara dalam Pelaksanaannya.....................11
2.17 Prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Batang UUD 1945...........12
2.18 Pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekuen ...............................................................................................................13
2.2  Proses Amandemen Undang Undang Dasar 1945
2.21 Pengertian Amandemen.......................................................................23
2.22 Tujuan Amandemen.............................................................................24
2.23 Alasan Amandemen UUD 1945...........................................................25
2.24 Proses Amandemen UUD 1945............................................................25
2.25 Mekanisme Amandemen......................................................................27
2.26 Kelebihan Amandemen........................................................................27
2.27 Kelemahan Amandemen......................................................................31

BAB III
PENUTUP..........................................................................................................35
3.1 Kesimpulan.................................................................................................35
3.2 Saran...........................................................................................................40

UUD 1945 DAN PROSES AMANDEMEN


BAB I
PENDAHULUAN

1.1  Latar belakang
Menyadari bahwa di dalam memahami, mengerti, menghayati dan mengamalkan Undang Undang Dasar 1945 kita perlu mengetahui maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Bahwa Undang Undang Dasar 1945 mengikat penyelenggara negara, masyarakat, warga negara dan penduduk maka UUD 1945 dijadikan dasar untuk berulah negara dan berulah masyarakat.
            Untuk ini kami mencoba menguraikan secara popular dan sistematik dengan harapan dapat membantu  dalam mempelajari UUD 1945 ini. Bahwa Undang Undang Dasar  1945 merupakan hukum dasar, yang tertulis. Sebagai hukum mengikat Pemerintah, Lembaga Negara, Lembaga Masyarakat, Warga Negara dan Penduduk.
            Maka dari itu, apapun namanya atau kedudukannya harus mengetahui, memahami dan menghayati isi dan makna Undang Undang Dasar 1945. Tanpa terkecuali kita semua dituntut mengetahui maksud dan tujuan yang terkandung didalamnya dan melaksanakan tugas dan pekerjaan berdasarkan atas dan dijiwai oleh semangat Undang Undang Dasar  1945. Selain itu, kita juga harus mengetahui bagaimana proses yang terjadi pada Undang Undang Dasar 1945, apakah yang menyebabkan UUD 1945 tersebut diamandemen.
            Perubahan UUD 1945 yang dilakukan pada tahun 1999 merupakan sebuah dorongan dari gerakan reformasi. Tuntutan perubahan UUD 1945 yang digulirkan oleh berbagai kalangan masyarakat dan kekuatan sosial politik didasarkan pada pandangan bahwa dalam UUD 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. UUD 1945 sebelum perubahan merupakan sebuah UUD yang menimbulkan multitafsir dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup yang menimbulkan kemerosotan kehidupan nasional di berbagai bidang kehidupan
            Diharapkan kita mendapatkan sedikit bekal  dan bahan dasar untuk dapat mengetahui, mengerti, menghayati dan mengamalkan makna dari Undang Undang Dasar 1945 dalam kehidupan bermasyarakat.

1.2  Tujuan Penulisan
-          Makalah ini bertujuan untuk menguraikan secara popular dan sistematik isi dari UUD 1945.
-          Untuk mengetahui proses amandemen UUD 1945.





BAB II
PEMBAHASAN
 


2.1  Undang Undang Dasar 1945
2.19 Pengertian Undang Undang Dasar 1945
Undang Undang Dasar ialah piagam tertulis yang sengaja diadakan dan memuat segala apa yang dianggap oleh pembuatnya menjadi asas fundamental negara tersebut. Undang Undang Dasar 1945 ialah Undang Undang Dasar Negara Indonesia terdiri dari:
Sistematika UUD 1945
ü    Pembukaan UUd 1945           :   4 alinea
ü    Batang Tubuh UUD 1945      :   16 Bab
                                                                37 Pasal
                                                            :   4 Pasal Aturan Peralihan
                                                            :   2 Ayat Aturan Tambahan
ü    Penjelasan                               :   Penjelasan Umum
                                                                Penjelasan Khusus
Undang Undang Dasar 1945 untuk prtama kalinya disahkan oleh Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan dinyatakan berlaku sejak 18 Agustus 1945. Pengesahan daripada Undang Undang Dasar tersebut dimuat dan disiarkan Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7 tanggal 15 Februari 1946.

2.20riris (120801073)
roi sugara (120801001)
deny (120801060)
marta (120801034)
cyndi (120801023)
yoel (120801050)
fransisko (120801078)
youngky (120801075)
leonardo (120801039)
risuliniko (120801065)
ivan (120801077)
beteria (120801061)
carmelita (120801049)
novia fransiska (120801033)
dewi suryani (120801027)
indah juriani (120801005)
mutia rizki (120801069)
Kedudukan Undang Undang Dasar 1945
a.      Hukum Dasar yang Tertulis
UUD 1945 merupakan Hukum Dasar yang tertulis. Sebagai hukum maka ia mengikat: Pemerintah, Lembaga Negara, Lembaga Masyarakat, Warga Negara dan Penduduk. Dengan demikian maka ia mengikat pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, ia mengikat lembaga tertinggi dan lembaga-lembaga tinggi negara, lembaga masyarakat termasuk partai politik dan organisasi massa, semua warga negara dan bahkan setiap penduduk.
b.         Hukum Dasar dan Sumber Hukum
UUD 1945 merupakan bentuk peraturan yang tertinggi dan yang menjadi dasar dan sumber bagi peraturan yang lebih rendah. Dan setiap peraturan perundangan harus berdasar dan bersumber dengan tegas pada peraturan yang berlaku yang lebih tinggi tingkatannya.
c.       Hukum yang Menempati Lebih Tinggi
Undang Undang Dasar, menurut ketentuan dalam pasal UUD 1945 adalah ketentuan yang tertinggi tingkatannya. Oleh sebab itu ia adalah hukum yang menempati kedudukan tertinggi.
d.      Fungsi Pengawas
Karena ia menempati kedudukan tertinggi, maka ia adalah sebagai kontrol/pengecek yang berfungsi sebagai pangawas terhadap produk hukum yang lebih rendah tingkatannya, misalnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan lain-lain.

2.21 Sifat Undang Undang Dasar 1945
Dikatakan bahwa sifat UUD 1945 adalah singkat dan luwes. Ia hanya memuat berupa aturan-aturan pokok, dan garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintahan/penyelenggara Negara di dalam Negara yang terdiri dari 37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan, 2 ayat Tambahan. Selain singkat maka sifat yang melekat padanya adalah luwes. Karena luwes maka ia kenyal dalam arti tidak kaku dan tidak akan mudah ketinggalan zaman (dinamis).
Walaupun sifatnya singkat dan luwes bahwa yang penting semangat penyelenggara. Bahwa penyelenggara Negara tidak hanya sekedar mengetahui teks UUD 1945 tetapi jauh dari itu juga harus menghayati dan sekaligus mengamalkannya.
Semangat dan tekad para pemimpin, penyelenggara negara/pemerintah serta seluruh rakyat Indonesia sebagai keseluruhan dalam menerapkan Undang Undang Dasar 1945.

2.22 Proses Perumusan Dasar Negara dan Undang Undang Dasar 1945
                Perumusan Undang Undang Dasar 1945 seperti diuraikan di atas setelah terbentuknya BPUPKI, oleh karenanya perlu dikemukakan tentang sebab-sebab mengapa pada masa itu bangsa Indonesia berhasil memperoleh kesempatan menyusun Rencana Undang Undang Dasar Negara.
            Sesuai dengan janji Jepang, akibat kekalahan dalam Perang Pasifik, maka kesempatan tersebut sangat menguntungkan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Tentu saja janji itu disambut dengan gembira oleh bangsa Indonesia. Walaupun demikian, dalam perjuangannya bangsa Indonesia tidak pernah menggantungkan diri semata-mata kepada janji tersebut. Lahirnya bangsa Indonesia hasil kerja samadengan pihak Jepang melalui pengangkatan anggota BPUPKI, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap menyusun negara dan kekuatan sendiri yang mempunyai kepercayaan pada diri sendiri. Kepercayaan pada diri sendiri membara dan menggelora di dalam sanubari bangsa Indonesia yang sama tua dengan penjajahan itu sendiri.
            Semangat itu kemudian ditempa akibat penderitaan lahir dan batin dari penjajahan. Sebagai realisasi dari janji Jepang, maka pada tanggal 28 Mei 1945 oleh Pemerintah Jepang dilantik sebuah badan yang disebut Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang beranggotakan 62 orang bangsa Indonesia dan sebagai Ketua adalah DR.KRT.Radjiman Widijodiningrat. Pelantikan dilakukan di Gedung Pejambon (Deparlu) Jakarta yang mana sidang pertama dimulai tanggal 20 Mei 1945.
            Adapun maksud dan tujuan pembentukan badan ini adalah semata-mata untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan sesuai dengan janji politik bagi kemerdekaan Indonesia di kelak kemudian hari. Bangsa Indonesia tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Apa yang dikerjakan oleh para pemuka yang duduk dalam badan tersebut, ternyata tidak hanya sampai pada usaha penyelidikan saja, melainkan lebih jauh lagi. Mereka dapat menghasilkan sebuah hasil yang sangat gemilang yaitu Rancangan Undang Undang Dasar. Bahkan dalam sidang terakhir 1 Juni 1945 diusulkan pula Pancasila sebagai Dasar Negara.
            Sidang pertama BPUPKI yang berlangsung dari tanggal 19 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 membicarakan tentang Dasar Negara, sedang Undang Undang Dasar Negara yang sesungguhnya adalah pada masa persidangan berikutnya. Dan di dalam pembicaraan ini dibentuk Panitia-panitia yang dimaksudkan untuk membahas dan menghasilkan Pembukaan Hukum Dasar dan Rancangan Hukum Dasar dari Negara yang akan dibentuk kemudian.
            Panitia-Panitia dalam BPUPKI ini adalah:
1.      Panitia Perumusan Hukum Dasar.
2.      Panitia Perancang Hukum Dasar.
3.      Panitia Penghalus Bahasa
ad.1.  Panitia Perumusan Hukum Dasar (Panitia Sembilan)
            Bertugas merumuskan Pembukaan Rancangan Hukum Dasar. Panitia ini karena anggotanya Sembilan orang maka disebut Panitia Sembilan. Panitia ini menghasilkan naskah politik yang terkenal dengan sebutan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) pada tanggal 22 Juni 1945.
            Piagam Jakarta telah diadakan perubahan yang tidak prinsip yang kemudian menjadi Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 (PPKI 18 Agustus 1945). Panitia Sembilan ini diketuai oleh Ir.Soekarno.
ad.2.  Panitia Perancang Hukum Dasar
            Sehubungan dengan Panitia Hukum Dasar, maka dalm siding BPUPKI pada tanggal 11 Juni 1945 yang dipimpin oleh Dr.KTR.RAdjiman Widijodiningrat setelah mendengarkan pandangan dari 20 orang anggota, maka dibentuklah Panitia Hukum Dasar dan sebagai Ketua Panitia adalah Ir.Soekarno. Panitia Hukum Dasar ini terdiri dari tiga Panitia Kecil sebagai berikut:
1.      Panitia (Kecil) Perancang Hukum Dasar.
Bertugas merumuskan Rancangan Hukum dasar. Setelah diadakan persidangan dari tanggal 10 Juli 1945 dengan mendengarkan pendapat berupa usul dan saran dari semua anggota, berhasil merumuskan Rancangan Hukum Dasar. Panitia ini beranggota 7 orang.
2.      Panitia (Kecil) Perancang Ekonomi dan Keuangan.
Panitia ini bertugas merumuskan Ekonomi dan Keuangan yang kemudian hasil positif dari Panitia ini menjelma dalam pasal 33 dan 34 UUD 1945. Dalam Panitia ini peranan Drs.Moh. Hatta sebagai Ketua sangat menonjol.



3.      Panitia (Kecil) Perancang Bagian Pembelaan Tanah Air.
Ditugaskan untuk menyusun pembelaan tanah air.Yang kelak akan menjadi dasar pasal 30 UUD 1945 mengenai pembelaan negara. Panitia ini oleh Abikusno Tjokrosujoso.
ad.3.  Panitia Pengalus Bahasa
            Bertugas untuk memperluas bahasa yang dituangkan dalam Pembukaan Hukum dasar. Dan rancangan hukum dasar negara.Panitia ini beranggota Prof.Mr.Soepomo dan Prof.Dr.PAA.Hoesien Djojodiningrat. Pada tanggal 16 Juli 1945 hasil panitia perancang yang bekerja sama dengan panitia ekonomi keuangan, panitia pembelaan tanah air dan penghalus bahasa dan hasil panitia kecil diterima oleh  Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan  Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dengan baik. Oleh karena tugas – tugas BPUPKI telah dianggap selesai maka untuk persiapan selanjutnya dibentuklah oleh Pemerintah jepang sebuah panitia yaitu panitia persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
            Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia ini bertugas untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk kemerdekaan,yang terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua masing-masing Ir.Soekarno sebagai ketua dan Drs.Moh.Hatta sebagai wakil ketua. Tugas pokok dari PPKI adalah secepatnya memerdekaan Indonesia.
            Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dilantik tanggal 9 agustus 1945 dan akan selekas mungkin menyelesaikan soal-soal yang perlu untuk kemerdekaan terutama didasarkan pada rancangan Hukum Dasar yang telah dihasilkan  BPUPKI tersebut di atas. Rancangan hukum dasar seyogianya akan diserahkan oleh panitia yang selanjutnya untuk disetujui.
            Menurut rencana kemerdekaan Indonesia akan diproklamasikan pada tanggal 24 Agustus 1945. Pada tanggal 6 Agustus 1945 dan 9 Agustus 1945 bom atom dijatuhkan masing-masing di Hiroshima dan Nagasaki, akibat pemboman dikedua kota ini Jepang betekuk lutut dan menyerah tanpa syarat pada pihak Sekutu. Oleh karena itu janji memberikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia tidak mungkin dilaksanakan lagi dan Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan.
            Tentu saja dalam situasi seperti ini bangsa Indonesia, terutama para pemimpin dan golongan pemuda tidak tinggal diam. Kesempatan tebuka luas untuk mengambil  nasib bangsa di tangan sendiri. Sehingga atas dorongan pemuda, sebelum kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda kembali lagi atau penyerah Pemerintah Jepang kepada pihak sekutu sebagai pihak yang memenagkan perang terlaksana maka pada tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikan kemerdekaan Indonesia oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama rakyat dan bangsa Indonesia.
            Dari kenyataan ini jelaslah bahwa kemerdekaan Indonesia sekali kali bukanlah merupakan hadiah sebagai hasil realisasi janji pemerintah Jepang, tetapi hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri selama berabad-abad dengan segala pengorbanannya. Dengan proklamasi  kemerdekaan, maka bangsa Indonesia lepas dari ikatan-ikatan penjajah dan bangsa Indonesia menyatakan sebagai suatu bangsa sejajar dan sederajat dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia. Dan dengan demikian Indonesia adalah negara pertama yang merdeka setelah perang kedua.
Penetapan dan pengesahan undang undang dasar 1945
            Seperti telah dikemukakan bahwa untuk menyempurnakan negara yag baru saja  merdeka itu,maka pada tanggal 18 agustus 1945 PPKI bersidang. Anggota PPKI ini telah disempurnakan,panitia ini walaupun dilantik oleh pemerintah jepang  untuk pertma kalinya tetapi bukan alat Jepang. Sidang kedua dan sidang pertama BPUPKI diadakan setelah kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus atas tanggung jawab bangsa Indonesia sendiri, sebagai bangsa yang merdeka.
            Hal ini terbukti  bahwa jumlah anggota PPKI yang semula terdiri dari 21 orang termasuk ketua dan wakil ketua serta ditambah 6 orang lagi atas usul ketua dan atas tanggung jawab sendiri. Dalam sidang inilah ditetapkan dan disahkan Rancangan Pembukaan Hukum Dasar dan rancangan Hukum Dasar hasil BPUPKI menjadi Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terkenal dengan nama Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) terdiri dari Pembukaan Undang –Undang Dasar 1945 dan Batang Tubuh Undaang-Undang Dasar 1945 setelah diadakan perubahan dan penyempurnan disana- sini yang tidak prinsip dan jika kita bandingkan dengan pembukaan Hukum Dasar (Piagam Jakarta) maka pada pokoknya adalah hampir sama, hanya terdapat perbedaan disana-sini.

Piagam Jakarta (Pembukaan Hukum Dasar)
Pembukaan Undang Undang Dasar 1945
1.Kata *Mukadimah*
2....dalam suatu Hukum dasar Negara Indonesia..
3...dengan berdasar kepada
Ketuhanan degan kewajiban  menjalankan syarat –syarat   Islam bagi pemeluk-pemeluknya..
4...menurut dasar kemanusiaan   yang adil dan beradab
1.*Pembukaan*
2.. dalam suatau undang undang Dasar Negara Indonesia..
3...dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa...



4.Kemanusiaan yang adil dan beradab

Sebaliknya bila kita bandingkan Batang Tubuh dengan Rancangan Hukum Dasar (Hasil Panitia Perancang) mengalami perubahan – perubahan sebagai berikut:
Rancangan Hukum dasar

Batang Tubuh UUD 1945
1.Istilah Hukum dasar
2.Dalam rancangan  dua orang wakil presiden
3.Presiden harus seorang Indonesia asli dan beragama Islam
4.Disebutkan: selama perang pimpinan perang dipegang oleh Jepang dengan persetujuan pemerintahan Indonesia
Diganti
Diganti


Diganti



Diganti
1.Undang –Undang Dasar
2.Seorang Wakil presiden
3.Presiden harus orang Indonesia asli




4.Dihapuskan
Semua pembicaraan, naskah-naskah dan putusan-putusan mengenai Rancangan Undang Undang Dasar 1945 baik dalam sidang BPUPKI maupun dalam sidang PPKI, merupakan bahan  yang sangat berharga untuk dipahami, dihayati dn diamalkan serta bagaimana penafsirannya. Bahkan dalam sidang– sidang BPUPKI telah dapat dihasilkan suatu piagam yang amat penting yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945.
Dari uraian di atas jelas bahwa perencanaan Undang Undang Dasar 1945 terjadi sebelum kemerdekaan tiba,penempatan dan pengesahannya terjadi setelah proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Hal ini bagi pembangunan bangsa Indonesia benar-benar merupakan rahmat dan karunia yang sebesar-besarnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita dapat  membayangkan andaikata pada waktu itu bangsa Indonesia belum mempunyai suatu Rancangan Undang Undang Dasar, sudah pasti sulit untuk memperoleh suatu Undang Undang Dasar, sudah pasti sulit untuk memperoleh  suatu Undang Undang Dasar setelah proklamasi.
Undang Undang Dasar ternyata mampu untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia, mampu menampung segala aspirasi, perkembangan dan keutuhan bangsa Indonesia. Sesuai dengan naskah Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia beserta dengan penjelasannya dimuat dalam Berita Republik Indonesia tahun 1946 (tahun II) Nomor 7, tanggal 15 Februari 1946.

2.23 Sistem Undang Undang Dasar 1945
            Undang Undang Dasar 1945 disusun dengan singkat dan luwes dan mampu menghadapi setiap perkembangan dan perubahan zaman yang dapat menyesuaikan diri dengan keadaan ,waktu dan tempat.
            Karena sifatnya yang singkat maka ia pun luwes.Didalam penjelasan dikatakan bahwa telah cukup jikalau Undang Undang Dasar hanya memuat aturan-aturan pokok saja, memuat garis-garis besar sebagai perintah kepada pemerintah dan penyelenggara negara.
            Terutama bagi negara baru dan negara muda lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedang aturan-aturanyang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada Undang Undang yang lebih mudah cara membuat, mengubah dan mencabut (undang-undang organik). Kita harus senantiasa ingta kepada dinamika  kehidupan mayarakat dan negara Indonesia yang terus tumbuh dan berkembang berubah lahir batin. Berhubung dengan hal itu, janganlah tergesa-gesa memberi keristalisasi, memberi bentuk pada pikiran-pikiran yang masih mudah berubah (labil). Dan dari sistem inidengan mudah kita dapat mengerti, bahwa sesungguhnnya UUD 1945 ini tetap memberikan arah yang tepat bagi bangsa Indonesia yang merupakan negara muda yang masih akan berkembang dengan cepat menuju suatu perubahan yang semakin maju denagn arah yang telah ditetapkan oleh UUD1945 baik dalm pembukaan, maupun batanng tubuh dan penjelasannya.

2.24 Undang Undang Dasar Negara dalam Pelaksanaannya
            Sejak tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949 NRI menggunakan UUD 1945. Tetapi pelaksanaannya masih jauh dari sempurna, bahkan terjadi penyimpangan yang prinsipil sejak tanggal 14 November 1945 yaitu kabinet Presidentil menurut UUD 1945 berubah menjadi kabinet perlementer dangan perdana menteri Sutan Syahrir. Selain daripada itu, pemilihan umum untuk membentuk MPR dan DPR belum sempat diadakan karena revolusi fisik yang sedang berkobar dengan hebatnya. Lembaga-lembaga Tinggi Negara lainnya seperti DPA, MA dan BPK belum dapat dibentuk dengan Undang Undang  karena keadaan belum mengizinkan, sehingga hanya bersifat sementara dan belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Hal yang ditimbulkan sebagai akibat tidak dilaksanakannya UUD 1945 itu dengan konsekuen ialah lahirnya berpuluh partai politik, tidak stabilnya pemerintahan yang sering jatuh silih berganti.
            Berbagai kesulitan yang ditimbulkan oleh karena adanya penyimpangan terhadap UUD 1945 pada waktu itu. Sejak tanggal 27 Desember 1949 sampai tanggal 4 Juli 1959 kita meninggalkan UUD 1945 secara total. Kita menggunakan dua macam Undang Undang Dasar yang sangat jauh berbeda dengan UUD 1945, baik falsafahnya, jiwanya, semangatnya, maupun bentuk dan sistemnya. Yang pertama adalah konstitusi RIS yang berlaku mulai tanggal 27 Desember 1945 dan berakhir tanggal 17 Agustus 1950 karena rakyat tidak dapat menerimanya. Sejak tanggal 17 Agustus 1950, dipakai UUD 1945 yang baru yaitu UUDS 1950.
            Presiden mengeluarkan dekrit untuk kembali ke UUD 1945 pada tanggal 5 Juli 1959. Dengan keluarnya dekrit presiden itu maka mulai tanggal 5 Juli 1959, tidak berlaku lagi UUDS 1950 dan mulai berlaku kembali UUD 1945 dan segera akan dibentuk MPRS dan DPAS.

2.25 Prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Batang UUD 1945
Adapun prisip-prinsip yang terkandung dalam Batang Tubuh UUD 1945 diuraikan sebagai berikut :
a.       Negara Kesatuan Republik Indonesia
Sesuai dengan pasal 1 UUD 1945, negara kita ialah negara kesatuan yang  berbentuk Republik bagi negara kita tiada lain bentuk negara yang paling tepat ialah negara kesatuan yang bernafaskan Demokrasi Pancasila.
b.      Pengakuan Hak Asasi Manusia dalam negara Pancasila
Negara Pancasila menjunjung tinggi HAM. Hak asasi manusia adalah hak dasar dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lain. Disamping hak ssasi, terdapat kewajiban asasi.kalau dalam masyarakat yang individualistis, tuntutan pelaksanaan HAM sedikit berlebih-lebihan sehingga merugikan masyarakat, maka dalam masyarakat pancasila dilaksanakan secara seimbang sebagai manusia sarwa tunggal (monopluralistis) atau adengan kata lain dapat disebut bersifat kekeluargaan. Contoh-contoh perwujudan HAM lebih tegas dalam pasal 27 s/d 34 UUD 1945. Sebaiknya contoh kewajiban-kewajiban asasi adalah kewajiban belajar, kewajiban memberikan suara, kewajiban membayar pajak,kewajiban menjaga keamanan, kewajiban membela negara, tunduk dan taat menjalankan aturan negara.
c.       Sistem Kebudayaan Nasional
Dalam pasal 32 UUD 1945 disebutkan bahwa Pemerintah memajukan kebudayaan nasional. Ini berarti bahwa bangsa Indonesia mengutamakan pembinaan dan pembangunan kebudayaan Indonesia. Penerimaan unsur-unsur kebudayaan asing kedalam kebudayaan nasional adalah  dengan syarat lebih mengembangkan kebudayaan nasional dan tidak bertentangan dengan ilai pancasila. Disamping itu karena negara kita terdiri dari banyak pulau dan suku bangsa,mempunyai adat istiadat dan kebudayaan daerah yang beranekaragam, hal ini tidak perlu dipertentangan perbedaan bentuk dan wujud (gatra) yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat kita, malah sebaliknya dengan keanekaragaman terdebut akan saling melengkapi  dan saling memperkaya yang merupakan suatu kesatuan sebagai kekashan kebudayaan kita. Dengan demikian perikehidupan masyarakat akan serasi menuju tingkat kemajuan dan pengembangan (apresiasi) yang merata dan seimbang.
d.      Pembelaan Negara
Seperti telah disinggung dalam uraian terdahulu pasal 30 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta di dalam pembelaan negara. Letak kepulauan nusantara yang strategis dan berbeda di posisi silang sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan, berarti bahwa ancaman salah satu bagian daerah Indonesia ataupun salah satu segi kehidupan pada hakekatnya adalah merupakan ancaman terhadap keutuhan bangsa indonesia secara keseluruhan. Dan oleh karenanya bangsa Indonesia sebagai warga negara mempunyai kewajiban untuk membela keutuhan negara dan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu prinsip wawasan nusantara dan ketahanan nasional perlu dikembangkan.

2.26 Pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekuen
            Orde baru dapat diartikan, susunan, aturan suatu negara atau mesyarakat yang teratur, berjalan dengan baik semuanya tertib, merupakan suatu kesatuan yang organis dan fungsional dapatlah disebut Orde. Negara yang tertib hukum, organisasi teratur, masyarakat yang sejahtera disebut dalam keadaan in-orde, sebaliknya Negara yang tidak mempunyai kepastian Hukum, kacau kalau disebut dalam keadaan wan-orde. Tumbuhnya orde Baru adalah sebagai produk reaksi yang logis di negara kita dari keadaan sebelumnya yang disebut Orde lama. Orde baru lahir dipelopori oleh para pemuda yaitu Mahasiswa, Pelajar dan pemuda umumnya yang tergabung dalam kesatuan aksi angkatan 66 bersama ABRI, para PARPOL dan ORMAS dengan gigih menyumbangkan rezim Orde lama.
            Istilah Orde Baru timbul untuk petama kali pada seminar II TNI AD di SESKOAD Bandung, Agustus 1966 dan kemudian dijadikan pembatasan garis demokrasi dan sikap mental sebelumnya.
1.      Pengertian Orde Baru
Orde baru ialah suatu tata kehidupan baru dan sikap mental baru yang  berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Adapun ciri-ciri Orde baru antara lain:
(1)   Dasar/ landasan Pancasila dan UUD 1945.
Landasan Idiil ialah Pancasila.
Landasan Konstitusional ialah Undang Undang dasar 1945
Landasan Operasional ialah ketetapan- ketetapan MPR.
(2)   Tujuan, untuk menegakkan kebenaran dan keadilan demi Ampera, demi Tritura dan demi Hanura.
(3)   Cara dan pelaksanaan secara konstitusional yaitu melalui saluran hukum, berdasarkan konstitusi yang ada.
Karena itu perlu adanya aturan permainan, dan aturan itu bersumber pada hukum yang ada dan berlaku. Adapun pelaksanaannya adalagh dengan jalan melaksanaan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.
2.        Pengertian Orde Lama
Orde Lama ialah suatu orde atau tata kehidupan lama dalam kenegaraan di indonesia pada masa pra G 30 S/PKI. Masa orde lama ialah suatu periode antara tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 11 maret 1966. Jadi dengan demikian masa sebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tidak disebut  Orde Baru. Adapun ciri-ciri Orde lama antara lain:
(1)   Dasar atau landasan : Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Landasan Idiil dan Pancasila.
(2)   Tujuan ialah Struktural ialah Tri Kerangka Tujuan Revolusi Indonesia.
Negara Kesatuan, Sosialisme dan Dunia Baru.
(3)   Cara pelaksanaan, penuh penyelewengan.
Penyelewengan di segala bidang kehidupan kenegaraan dari dasar, landasan dan tujuan negara itu sendiri (bidang ideologi, bidang konstitusi/hukum, bidang sosial dan politik, bidang moral dan agama).

Bentuk dan jenis penyelewengan Orde lama antara lain:
(1)   Bidang Ideologi
Pancasila sebagai dasar dan filsafah negara diperas dan diputarbalikkan tata urutannya. Pemerasan dan pemutarbalikkan tata urutan sila-sila Pancasila akan menghilangkan arti dan fungsi Pancasila itu sendiri sebagai Dasar Negara.
(2)   Bidang Konstitusi/ Hukum
Timbul peraturan perundangan yang disebut penetapan presiden, dalam Hukum positif/tertib hukum Indonesia berdasar UUD 1945 tidak dikenal.
            Presiden membubarkan DPR hasi pemilihan Umum, dalam UUD 1945, Presiden tidak berhak membubarkab DPR(sistem pemerintahan berdasarkan UUD1945) Presiden dan DPR pada dasarnya harus bekerja sama (Co-partnership di bidang legislatif).
            Dengan penyelewengan pasal 17 UUD 1945 Ketua Lembaga Tertinggi dan Ketua-ketua Lembaga Tinggi diangkat sebagai Menteri, dengan demikian mereka sebagai Menteri Pembantu Presiden (mereka berada di bawah kekuasaan Presiden). Presiden menjadi pusat segala kekuasaan, sehingga mengabulkan fungsi wewenang Badan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif, sehingga bertentangan dengan UUD 1945 bahwa Presiden adalah mandataris MPR, bahwa Presiden harus bertanggung jawab pada Majelis dan kekuasaan Presiden tidak tak terbatas.
-          Kepolisian Negara dijadikan angkatan kepolisian sebagai angkatan IV untuk mengarah dan mencapai tujuan awal ORLA dalam pembentukan angkatan V. Ankatan V ini terdiri dari sukarelawan yang unsur-unsurnya terdiri dari Pemuda Rakyat dan CGMI sebagai intinya.Angkatan Perang Repubilk Indonesia ada tiga angkatan : Angkatan darat, laut dan udara. ABS yes men dan lain-lain bertentangan dengan tata krama Indonesia.
-          Presiden seumur hidup bertentangan dengan UUD 1945 bahwa masa jabatan selama 5 tahun.
-          Adanya Hukum Revolusi  UUD 1945 hanya sebagai alat Revolusi bukan sebagai landasan Negara .
-          Lembaga Pemimpin Dasar Revolusi, bahwa segala-galanya yang berada di atas Hukum Revolusi, dan mengarah pada otoriter dan menjurus pada diktator. Ini tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945.
(3)   Bidang Sosial dan Politik
Masyarakat Indonesia dibagi- bagi dan dimasukkan ke dalam kotak- kotak dengan poros NASAKOM (golongan nasionalis, agama dan komunis). Setiap gilongan disuruh berkompetisi (kompetisi yang tidak sehat secara fisik). Timbullah istilah golongan kanan dan golongan kiri. Golongan Revolusioner dan Jurang Revolusioner. Kedua golongan tersebut selalu dipertentangkan . keadaan ini tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945 dimana segala sesuatu harus diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat.
(4)   Bidang Ekonomi
Berbagai penyelewengan di segala bidang seperti Korupsi, Jabatan, Penyelewengan dan manipulasi. Persamaan terhadap beban hidup rakyat yang sudah sangat menderita dengan dalih dana revolusi guna keperluan proyek prestisi. Keadaan ekonomi merosot sehingga inflasi dengan kenaikan harga yang tinggi dan tidak terkendali.
(5)   Bidang Moral/Agama
Berjangkitnya krisis dan dekadensi moral, kemerosotan akhlak masyarakat, terutama di kalangan pimpinan dan atasan. Martabat dan harkat wanita Indonesia tidak dihargai (merosot). Tentu semua ingin sangat bertentangan dengan nilai-nilai hukum yang terkandung dalam Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Banyak sekali penyelewengan yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu yang terjadi di dalam pelaksanaan masa Orde Lama. Sekalipun gambaran umum dapat kita saksikan penyelewengan Orde Lama itu :Pancasila diperas menjadi NASAKOM, Negara hukum yang demokrasi menjadi otoriter dan diktator, masyarakat yang adil dan makmur hanya berlaku pada segelintir atasan yang berkuasa yang berkesempatan melakukan korupsi, persahabatan dan perdamaian dengan semua bangsa di dunia menjadi berkonfrontasi dengan negara serumpun(DWIKORA), Politik Luar Negeri yang bebas aktif menjadi kontradiksi antara kekuatan baru melawan kekuatan lama yang mengarah pada blok sosialis/ komunis.
3.      Kedudukan dan Masa Berlaku UUD 1945
a.       Kedudukan UUD 1945
Atas dasar Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menyatakan kembali UUD 1945 dimana tidak berlaku lagi UUDS 1950. Ketentuan tambahan UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan karena MPR belum terbentuk. Ketentuen dimaksud menyatakan bahwa dalam enam bulan sesudah MPR dibentuk, Majelis bersidang untuk menentukan Undang – Undang Dasar. MPRS dibentuk sehubungan dengan Dekrit Presiden 5 Jli 1959 dan dengan TAP MPRS Nomor  XX /MPRS/1996 telah dinyatakan dalam Dekrit Presiden sebagai sumber tertib hukum bagi berlakunya kembali UUD 1945. Tanggal 1 Oktober 1975 MPR hasil pemilihan Umum tahun 1971 dilantik. Dalam sidang Umu MPR 22 Maret 1973, MPR telah memutuskan TAP MPR Nomor V/MPR/1973 tentang hasil- hasil yang berupa TAP- TAP MPRS Republik Indonesia.Pasal 3 TAP MPR Nomor V/MPR/1973 yo Tap MPR Nomor IX/MPR/1978 menyatakan TAP MPR Nomor XX/MPRS/1966 tetap berlaku.
Dengan demikian MPR hasil Pemilihan Umum Tahun 1971 dengan TAP MPR Nomor V/MPR/1973 yo TAP MPR Nomor IX/MPR/1978 telah menetapkan UUD 1945 menjadi Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia melalui TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966 dan Dekrit Presiden Tanggal 5 Juli 1959.Tindakan penetapan MPR tersebut berdasarkan kewenangan hukumnya dalam Pasal 3 UUD 1945 dan sesuai pula dengan konstitusinya dalam ayat 2 Aturan Tambahan UUD 1945. Dengan demikian terhitung mulai tanggal 22 Maret 1973 UUD 1945 telah kehilangan sifat sementaranya.
b.      Masa Berlaku UUD 1945
-          Masa berlaku dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949
-          Masa berlaku dari tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, untuk menjaga bagian   Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta.
-          Masa tidak berlaku dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang Undang Dasar Sementara 1950  (UUDS 1950).
-          Masa berlaku 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang dan mulai tanggal 22 Maret 1973 mempunyai sifat tetap.
4.      Kedudukan dan Masa Berlaku UUD 1945
Lembaga negara adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 yang terdiri Lembaga Negara Tertinggi dan Lembaga-lembaga Tinggi.
Kedudukan lembaga Negara adalah keadaan yang menempatkan lembaga tersebut dengan lembaga lainnya, apakah lebih rendah, sejajar atau lebih tinggi. Sedangkan fungsi lembaga Negara ialah suatu lingkungan kerja dalam hubungan dengan keseluruhannya, yang bekerjasama satu sama lain untuk mencapai tujuan.
Fungsi menentukan kedudukan suatu badan, fungsi tersebut dapat luas, sempit, dapat lebih tinggi atau lebih rendah. Suatu fungsi dapat dipegang oleh suatu badan atau sebaliknya beberapa fungsi dapat dipegang oleh satu badan.
Untuk melaksanakan fungsinya maka badan tersebut harus dilengkapi dengan wewenang yang diberikan oleh badan yang lebih tinggi dan ditetapkan berdasarkan ketentuan atau peraturan yang telah dimuat dalam Undang Undang Dasar. Adapun lembaga yang dimaksud menurut UUD 1945 adalah:
- Majelis Permusyawaratan Rakyat (pasal 2 dan 3)
- Presiden (pasal 4 sampai dengan 15)
- Dewan Pertimbangan Agung (pasal 16)
- Dewan Perwakilan Rakyat (pasal 19 sampai dengan 22)
- Badan Pengawas Keuangan (pasal 23)
- Mahkamah Agung (pasal 24 dan 25)
- Menteri-menteri Negara (pasal 17)
- Pemerintah Daerah (pasal 18)
            Untuk terselenggaranya hubungan tata kerja yang sebaik-baiknya dalam rangka pelaksanaan tugas lembaga negara Tertinggi (MPR) dengan dan/atau antar lembaga-lembaga Tinggi Negara (Presiden, DPR, DPA, BPK dan MA) maka ditetapkan TAP MPR Nomor VI/MPR/1973 yo TAP MPR Nomor III/MPR/1978. Dalam hubungan tersebut diatur tentang kedudukan tata kerja antara MPR dan atau Presiden, DPA, DPR, BPK dan MA.
5.      UUD 1945 dalam Gerak Pelaksanaannnya
Dari Berita Republik Indonesia Tahun II Nomor 7, bahwa yang dimaksud dengan Undang Undang Dasar 1945 adalah Pembukaan Batang Tubuh dan Penjelasannya. Dari pengertian ini dapat dijabarkan bahwa sebagai peraturan perundangan yang tertinggi maka UUD 1945 bersifat mengikat: mengikat pemerintah/penyelenggara negara, lembaga negara, lembaga masyarakat di daerah maupun di pusat, mengikat senua warga negara dimanapun ia berada dan atas penduduk yang berada di wilayah negara Indonesia.
Sebagai peraturan perundangan yang tertinggi Undang Undang Dasar 1945  berisi norma-norma, peraturan-peraturan dan/atau ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan dan ditaati (bersifat imperatif). Undang Undang Dasar bukan hukum biasa, melainkan hukum dasar, maka Undang Undang Dasar merupakan sumber hukum. Setiap jenis hukum, seperti TAP MPR, undang-undang, PEPERPU, PP.KEPRES, peraturan dan/atau instruksi pelaksanaan yang lebih rendah harus berlandaskan, bersumber pada peraturan, yang lebih tinggi dan tidak boleh menyimpang atau bertentangan, dan yang ada pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan pada ketentuan-ketentuan Undang Undang Dasar 1945.
Semenjak ditetapkan dan disahkan UUD 1945 oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, mulai saat itu berlakulah Undang Undang Dasar 1945 sebagai Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Semenjak itu penyelenggaraan Negara didasarkan kepada ketentuan-ketentuan menurut Undang Undang Dasar. Karena pada saat itu negara Indonesia baru saja berdiri, maka dapat dimengerti bahwa untuk melaksakan penyelenggaraan berdasarkan UUD 1945, tentu saja tidak akan dapat sekaligus dilaksanakan sepenuhnya dalam waktu yang singkat. Menyadari hal ini maka Undang Undang Dasar telah terbentuk pula ketentuan peralihan yang terdiri dari 4 pasal aturan peralihan ditambah ketentuan tambahan yang terdiri dari 2 ayat aturan tambahan.
Dalam pendahuluan telah disinggung bahwa UUD 1945 berlaku dalam dua kurun waktu, yang pertama antara tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949 dan kurun waktu kedua adalah antara tanggal 5 Juli 1949 sampai dengan sekarang. Dalam kedua kurun waktu itu telah banyak kita catat dan/atau alami tentang gerak pelaksanaan tentang pelaksanaan UUD 1945, termasuk pula penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.
Dalam kurun waktu 1945-1959, jelas UUD 1945 belum/tidak dilaksankan sebagaimana mestinya, karena sebagai negara yang masih baru tentu saja banyak sekali mendapat tantangan, hambatan dan ancaman baik datang dari luar maupun dari dalam sendiri. Oleh karena itu kelembagaan negara yang seharusnya telah dibentuk ternyata belum dapat dilaksankan pembentukannya. Begitu juga terjadi penyimpangan dalam sistem pemerintahan, terjadinya perubahan dalam sistem pemerintahan Presidentil menjadi sistem pemerintahan Parlementer pada tanggal 3 November 194. Isi Maklumat Pemerintah pada tanggal 3 November 1945 ini juga merupakan turning point dari keinginan semula yaitu mengintrodusir monolithicparty system menjadi multy party system. Yang akhirnya berakibat timbulnya partai-partai gurem (partai yang masanya sangat minimum) yang pada saatnya nanti mambuat keadaan politik dan pemerintahan yang tidak stabil.
Mulai tanggal 4 November 1945 kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri sebagai pimpinan Kabinet dan Menteri-menteri sebagai anggota Kabinet. Mereka secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertanggungjawab kepada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Timbul pertanyaan mengapa bertanggungjawab kepada KNIP? Sebab sebelum Maklumat Pemerintah ini keluar telah ada lebih dahulu Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945 yang antara lain isinya memberikan kekuasaan legislatif kepada KNIP yang sebelumnya berdasarkan Aturan Peralihan hanya sebagai Pembantu Presiden saja. Tetapi dengan Maklumat Wakil Presiden ini berakibat KNIP tidak lagi ikut campur dalam pemerintahan sehari-hari. Keadaan yang demikian ini sangat berpengaruh dalam kehidupan negara terutama stabilitas dan pemerintahan.
Maklumat Nomor X yang dikeluarkan oleh Wakil Presiden pada tanggal 16 Oktober 1945 tersebut, tentunya adalah mengubah kedudukan dan fungsi KNIP dan badan yang membantu Presiden menjadi:
a.       Badan Legislatif, yang sebenarnya wewenang DPR
b.      Badan yang ikut menentukan dan menetapkan GBHN yang sebenarnya wewenang MPR dan
c.       Suatu badan yang bekerja sehari-harinya dijalankan oleh suatu Badan Pekerja yang bertanggungjawab kepadanya.
Akhirnya negara Republik Indonesia kesatuan hanyalah merupakan bagian dari Negara Republik Indonesia Serikat. Untunglah RIS hanya berlangsung sementara. Berkat kesadaran pemimpin kita, maka pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi dengan Undang Undang Dasar Negara lain.
Menurut Undang Undang Dasar Sementara 1950 sistem pemerintahan adalah Parlementer. Pelaksanaan UUDS 1950 dan akibat-akibatnya telah dirasakan bersama berupa kekecewaan berbagai bidang, ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya serta hankam.
Konstituante yang menurut UUDS 1950 bertugas membentuk Undang Undang Dasar yang tetap telah gagal total (Konstituante Bandung 1955). Kegagalan ini sangat membahayakan kehidupan Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 diberlakukan kembali Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945).
Apabila kita mengadakan pengkajian dan perbandingan pelaksanaan UUD 1945 dalam kurun waktu antara 1959-1965 (Orde Lama) dan kurun waktu 1966 sampai dengan sekarang (Orde Baru) maka jelas tampak dan terasa kemajuan yang telah dicapai dalam mengusahakan pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama. Selanjutnya banyak usaha dalam Orde Baru yang dilakukan dalam rangka melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Orde Baru berhasil menyalurkan aspirasi rakyat dalam mengadakan koreksi terhadap penyimpangan kekuasaan dipelbagai bidang melalui cara-cara konstitusional. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah melaksanakan tugasnya, antara lain mengadakan Sidang Umum dan Sidang Istimewa. Demikian juga lembaga dan badan lainnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Dari uraian di atas, dapat kita simpulkan sebagai berikut:
(1)   Periode antar 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1959.
Pada masa ini belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, adanya tantangan, hambatan dan ancaman dari berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar. Lembaga-lembaga belum terbentuk sebagaimana mestinya. Masih dipergunakan Aturan Peralihan pasal IV, dimana kekuasaan negara dipegang oleh Presiden dibantu KNIP. Terjadinya penyimpangan yang sangat prinsipil yaitu sistem Pemerintahan dan sistem Presidentil menjadi sistem Parlementer.
(2)   Periode antara 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950
Undang Undang Dasar tetap berlaku pada negara RIS yang berdasarkan Konstitusi UUD 1945 di negara Bagian Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta.
(3)   Periode antara 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959
Kembali kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi menggunakan Undang Undang Dasar lain yaitu Undang Undang Dasar Sementara 1950. Undang Undang Dasar 1945 pada periode ini tampaknya latent.
(4)   Periode antara 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966
Lembaga negara telah terbentuk, tetapi tidak berdasarkan UUD 1945, tetapi dengan PENPRES. Adanya penetapan Presiden ini bertentangan dengan peraturan perundangan negara yang berdasarkan UUD 1945. MPR mengangkat Presiden seumur hidup sangat bertentangan dengan jiwa UUD 1945. Presiden membubarkan DPR hasil Pemilihan Umum karena RAPBN yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR ditolak. Terjadinya kekacauan di seluruh wilayah tanah air, stabilitas dan keamanan terganggu dan mencapai puncaknya pada peristiwa pemberontakan G 30 S/PKI pada tanggal 30 September 1965. Timbul situasi konflik antara rakyat dan Presiden yang kemudian timbullah Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) yang berkesimpulan: bubarkan PKI, bersihkan Kabinet dari unsur-unsur PKI dan turunkan harga.
(5)   Periode mulai 11 Maret 1966 sampai dengan sekarang
Gerakan memperjuangkan TRITURA, makin hari semakin meningkat, sehingga Pemerintah pada waktu itu boleh dikatakan tidak dapat menguasai keadaan lagi. Dalam situasi yang demikian itulah Presiden pada waktu tanggal 11 Maret 1966 menyerahkan Surat Perintah kepada Letnan Jenderal TNI Soeharto, Menteri/panglima Angkatan Darat yang isinya memberikan wewenang kepadanya untuk mengambil langkah-langkah pengamanan untuk menyelamatkan keadaan, lahirnya Supersemar ini dianggap oleh rakyat sebagai Lahirnya Orde Baru.
            Dengan berlandaskan kepada Supersemar telah membubarkan PKI dan ormas-ormasnya yang disambut dengan penuh kelegaan oleh seluruh rakyat. Dan dengan semangat Supersemar itu pula Orde Baru mengambil langkah-langkah, koreksi dengan cara-cara yang konstitusional terutama dalam menegakkan, mengamankan dan mengamalkan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen.
            Usaha-usaha apakah yang telah dilakukan Orde Baru dalam pelaksanaan UUD 1945 di bidang kelembagaan Negara? Orde baru telah berhasil menyalurkan aspirasi rakyat dalam mengadakan koreksi-koreksi terhadap pemimpin, penyimpangan, kekacauan-kekacauan dan keadaan-keadaan buruk di berbagai bidang selama Orde Lama, melalui cara-cara yang konstitusional, artinya melalui sidang-sidang MPR, yaitu sidang umum MPR(S) IV tahun 1966 dan sidang istimewa tahun 1967. Pada sidang MPR(S) tahun 1968, MPR(S) telah mengangkat Jenderal TNI Soeharto pengemban TAP MPR Nomor IX/MPRS/1966 sebagai Presiden (tetap) sampai terpilihnya Presiden oleh MPR hasil Pemilihan Umum. Sejak itulah pelaksanaan UUD 1945 diusahakan untuk dapat berlangsung sebaik-baiknya secara murni dan konsekuen. Dalam rangka ini diusahakan pembentukan kelembagaan Negara MPR, DPR, DPA dan MA sesuai dengan ketentuan UUD 1945. UUD 1945 menyatakan bahwa pembentukan lembaga-lembaga tersebut dilakukan dengan undang-undang.

2.2  Proses Amandemen Undang Undang Dasar 1945
2.28Pengertian Amandemen
            Amandemen (bahasa Inggris: amendment) artinya perubahan. Mengamandemen artinya mengubah atau mengadakan perubahan. Istilah amandemen sebenarnya merupakan hak, yaitu hak parlemen untuk mengubah atau mengusulkan perubahan rancangan undang-undang. Perkembangan selanjutnya muncul istilah amandemen UUD yang artinya perubahan UUD. Isti1ah perubahan konstitusi itu sendiri mencakup dua pengertian (Taufiqurohman Syahuri, 2004), yaitu:

1.      Amandemen kontitusi (constitutional amendment)
2.      Pembaruan konstitusi (constitutional reform)
Dalam hal amandemen konstitusi, perubahan yang dilakukan merupakan addendum atau sisipan dari konstitusi yang asli. Jadi, konstitusi yang asli tetap berlaku. Adapun bagian yang diamandemen merupakan atau menjadi bagian dari konstitusinya. Jadi, antara bagian perubahan dengan konstitusi aslinya masih terkait. Nilai-nilai lama dalam konstitusi asli yang belum berubah masih tetap eksis. Sistem perubahan ini dianut oleh Amerika Serikat dengan istilah populemya amandemen. Dalam hal pembaruan konstitusi, perubahan yang dilakukan adalah ‘baru” secara keseluruhan. Jadi, yang berlaku adalah konstitusi yang barn, yang tidak lagi ada kaitannya dengan konstitusi lama atau asli. Sistem ini dianut oleh negara seperti Belanda, Jerman, dan Prancis.

2.29Tujuan Amandemen
Tujuan Amandemen UUD 1945:
1.      Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara agar dapat lebih mantap dalam mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan tidak bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 itu yang berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.      Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi.
3.      Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak asasi manusia agar sesuai dengan perkembangan paham hak asasi manusia dan peradaban umat manusia yang sekaligus merupakan syarat bagi suatu negara hukum yang dicita-citakan oleh UUD 1945.
4.      Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem checks and balances yang lebih ketat dan transparan, pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman.
5.      Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban negara mewujudkan kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakkan etika, moral dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam perjuangan mewujudkan negara kesejahteraan.
6.      Melengkapi aturan dasar dalam penyelenggaraan negara dan perjuangan negara untuk mewujudkan demokrasi, seperti pengaturan wilayah negara dan pemilihan umum.
7.      Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa sesuai dengan perkembangan aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan bangsa dan negara Indonesia dewasi ini sekaligus mengakomodasi kecenderungannya untuk kurun waktu yang akan datang.

2.30Alasan Amandemen UUD 1945
Alasan dilakukan amandemen terhadap UUD 1945:
1.      Lemahnya checks and balances pada institusiinstitusi ketatanegaraan.
2.      Executive heavy, kekuasaan terlalu dominan berada di tangan Presiden (hak prerogatif dan kekuasaan legislatif)
3.      Pengaturan terlalu fleksibel (vide:pasal 7 UUD 1945 sebelum amandemen)
4.      Terbatasnya pengaturan jaminan akan HAM

2.31 Proses Amandemen UUD 1945
            Rangkaian proses amandemen oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah empat kali menyelesaikan Amandemen UUD 1945 sejak tahun 1999. Proses amandemen itu jumlah pasal memang tetap 37 tetapi 10 pasal memiliki cabang ( 6A, 7A, 7B, 7C, 18 A, 18 B, 20 A, 22 A, 22B, 22 C, 22 D, 22E, 23 A, 23 B, 23C, 23D, 24A, 24B, 24C, 25A, 28A, 28B, 28C, 28D, 28F, 28G, 28H, 28I, 28J, 36S, 36B, 36C) sebagaimana juga babnya tetap terdiri 16 Bab tetapi juga mempunyai cabang (VIIA, VIIB, VIIIA, IXA, XA) dan penambahan sejumlah ayat baru. UUD 1945 sebelumnya terdiri 37 Pasal, 16 Bab, 65 Ayat, 4 Aturan Peralihan, dan 2 Aturan Tambahan. Maka bandingkan dengan amandemen UUD 1945 satu hingga empat yang terdiri dari 37 Pasal (72 Pasal jika berikut cabang), 16 Bab (21 Bab jika berikut cabang), 191 Ayat, 3 Aturan Peralihan, dan 2 Aturan tambahan. Maka total amandemen 1- 4 UUD 1945 menghasilkan 196 Ayat, yang terdiri 166 butir perubahan dan 30 butir tidak berubah. Dalam perubahan ini Ramlan Surbakti mengatakan perubahan yang dilakukan terhadap UUD 1945 dalam prakteknya bukan amandemen biasa, karena mencakup pasal yang begitu banyak tetapi juga bukan pembuatan UUD baru karena baik pembukaan maupun banyak pasal yang tetap. (Disampaikan pada Seminar Nasional FH.Usakti 15 Agustus 2002).
Amandemen pertama yang dimulai pada Sidang Umum MPR tahun 1999 telah melakukan perubahan terhadap 9 Pasal yang meliputi Pasal 5 Ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 Ayat (2 dan 3), Pasal 20, dan Pasal 21. sedangkan Amandemen kedua telah melakukan perubah sebanyak 7 Bab dan 25 Pasal yang yang meliputi Pasal 18, Pasal 18 A, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 Ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, BAB IXA, Pasal 25E, BaB X, Pasal 26 Ayat (2 dan 3), Pasal 27 Ayat (3), BAB XA, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, BAB XII, Pasal 30, BAB XV, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C. Kemudian dilanjutkan dengan Amandemen ketiga yang meliputi Pasal 1 Ayat (1,2,3, dan 5), Pasal 7A, Pasal 7B Ayat (1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7), Pasal 7C, Pasal 8 Ayat (1, 2), Pasal 11 Ayat (2, 3), Pasal 17 Ayat (4), BAB VIIA, Pasal 22C Ayat (1, 2, 3, dan 4), Pasal 22D Ayat (1, 2, 3, dan 4), BAB VIIB, Pasal 22E Ayat (1, 2, 3, 4, 5, dan 6), Pasal 23 Ayat (1, 2, dan 3), Pasal 23A, Pasal 23C, BAB VIIIA, Pasal 23E Ayat (1, 2, dan 3), Pasal 23F Ayat (1 dan 2), Pasal 23G Ayat (1 dan 2), Pasal 24 Ayat (1 dan 2), Pasal 24A Ayat (1, 2, 3, 4, dan 5), Pasal 24B Ayat (1, 2, 3, dan 4), dan Pasal 24C Ayat (1, 2, 3, 4, 5, dan 6).
Sedang proses Amandemen ke–4 ini mengubah dan menetapkan antara lain, perubahan penomoran Pasal 3 Ayat (3) dan Ayat (4) perubahan ketiga UUD 1945 menjadi Pasal 3 Ayat (2) dan Ayat (3). Pasal 25E perubahan kedua UUD 1945 menjadi Pasal 25A. Kemudian menghapus judul BAB IV tentang Dewan Pertimbangan Agung dan mengubah substansi Pasal 16 serta menempatkannya ke dalam BAB III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara. Dan selanjutnya merubah dan/ atau menambah Pasal 2 Ayat (1), Pasal 6A Ayat (4), Pasal 8 Ayat (3), Pasal 11 Ayat (1), Pasal 16, Pasal 23B, Pasal 23 D, Pasal 24 Ayat (3), Pasal 29 Ayat (1) dan (2), BAB XIII, Pasal 31 Ayat (1, 2, 3, 4, dan 5), Pasal 32 Ayat (1 dan 2), BAB XIV, Pasal 33 Ayat (4 dan 5), Pasal 34 Ayat (1, 2, 3, dan 4), Pasal 37 Ayat (1, 2, 3, 4, dan 5), Aturan Peralihan Pasal I, II, dan III, Aturan Tambahan Pasal I dan II Undang-Undang Dasar 1945.
2.32 Mekanisme Amandemen
            Sebagai kontrak sosial sebuah UUD harus jelas mekanisme perubahannya, dan diberikan waktu yang cukup untuk merubah dan merevisi UUD. Harus difikirkan untuk membentuk sebuah badan yang seperti Komisi Konstitusi dan mempunyai waktu dan wewenang yang cukup untuk merubah UUD secara menyeluruh ataupun mensinkronisasi UUD sehingga baik secara proses maupun substansi. Jika pembentukan Komisi Konstitusi kembali diserahkan kepada BP MPR atau minimal melalui kewenangan Badan Pekerja MPR ditakutkan kelemahan- kelemahan yang terjadi pada amandemen atu hingga empat akan kembali menyesatkan. Sebagaimana yang dikemukakan professor politik dari Colombia University, Jon Elster : “Menugaskan (reformasi konstitusi) terhadap sebuah lembaga yang juga berperan sebagai badan legislatif, sama saja seperti menugaskannya untuk berperan sebagai hakim dalam kasus yang menimpa dirinya sendiri”. Apa yang akan terjadi di Indonesia, kasus di Bulgaria bisa menjadi cermin dalam hal ini. Proses penyusunan konstitusi baru yang yang dilakukan oleh Parlemen- yang dimulai tidak lama setelah rezim komunis jatuh tahun 1989 dan selesai tahun 1991- ternyata menghasilkan konstitusi yang memberikan kewenangan yang berlebihan pada dirinya sendiri. Akhirnya konstitusi baru Bulgaria yang diharapkan menjadi faktor terjadinya proses demokratisasi, malah sering menjadi faktor ketidak menentuan politik di negara itu.
2.33 Kelebihan Amandemen
Kelebihan dari proses amandemen UUD 1945 adalah:
a.       Momentum desakralisasi UUD 1945
Dengan adanya UUD 1945 adalah langkah dan strategi yang tepat guna menunjukkan kepada masyarakat umum bahwa UUD 1945 tidaklah keramat dan dapat diubah jika sedah tidak relevan lagi ( Thaib, 2010:147).
b.      Mempertegas prinsip negara berdasarkan atas hukum
Melalui Pasal 1 ayat (3) bangsa kita dapat menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, sehingga penghormatan kepada hak asasi manusia serta kekuasaan yang dijalankan atas prinsip due process of law dapat diwujudkan secara murni dan konsekuen.
c.       Mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian para pejabat negara
Dengan diaturnya mekanisme dan aturan mengenai pengangkatan dan juga pemilihan pejabat negara maka transparansi dan juga akuntabilitas dari pemerintahan dan tata kelolanya dapat dipertanggungjawabkan.
d.      Setiap lembaga negara sejajar kedudukannya di bawah UUD 1945.
UUD memberikan pembagian kekuasaan (separation of power) kepada 6 Lembaga Negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK) (Pan Mohamad Faiz ,2007).
e.        Pembangkit dinamika ketatanegaraan
Perubahan UUD 1945 telah banyak memberikan dinamika ketatanegaraan Republik ini. Masyarakat Indonesia setidak-tidaknya bisa bersuara dari berbagai lembaga negara dan sistem bernegara yang diperkenalkan oleh Perubahan tersebut.
f.       Pembatasan hak dan kekuasaan presiden
Dengan adanya amanden UUD 1945 kita dapat melihat bahwa kekuasaan pemerintahan presiden yang sebelumnya tidak terbatas dengan adanya amandemen dapat dibatasi hanya 2 kali masa jabatan dimana sebelumnya presiden dapat menjabat lebih dari 2 kali masa jabatan( Thaib, 2010:148).
g.      Hak prerogative presiden diperjelas dan diatur
Dalam beberapa hal hak prerogative presiden diatur dan harus dikonsultasikan dengan lebaga negara seperti mengangkat atau menerima duta serta memberikan amnesti, abolosi grasi dan rehabilitasi( Thaib, 2010:148).
h.      Penegasan susunan negara kesatuan RI dari pusat hingga daerah
Susunan pemerintahan dari daerah hingga pusat dapat kita lihat setelah dilakukannya amandemen beserta dengan otonominya sesuai dengan kekhususan, keistimewaan, dan keragaman daerahnya( Thaib, 2010:148).
i.        Ketentuan pengaturan wilayah negara
Dengan amandemen wilayah dan daerah Ri semakin diatur secara jelas sehingga dapat dipertahankan dan dijaga dengan baik oleh negara dan rakyat Indonesia( Thaib, 2010:149).
j.        Pengaturan dan pengakuan Hak Azasi Manusia
Hak Azasi Manusia diatur dan diakui secara jelas setelah amandemen melalui pasal 28 A hingga 28 J dan beberapa pasal lainnya yang menghargai dan menjamin hak azasi warga negara Indonesia.
k.      Penegasan fungsi lembaga negara
Melalui amandemen UUD 1945 kita dapat mengetahui tentang penegasan fungsi badan legislatif, eksekutif dan yudikatif, serta diperkenalkan sistem checks and balances yang lebih baik daripada UUD 1945 awal sehingga pelaksanaan dan penyelenggaraan negara akan dapat dilaksanakan dan diawasi dengan lebih baik lagi.
l.        Pengenalan lembaga negara dan mekanisme kerja yang baru.
Pada Perubahan UUD ini juga diperkenalkan lembaga-lembaga negara baru dan mekanisme baru, yaitu: Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Dewan Perwakilan Daerah.
m.    Diperlihatkannya pemisahan kekuasaan
Lembaga-lembaga yang baru dalam UUD 1945 telah memperlihatkan struktur pemisahan kekuasaan yang lebih baik daripada UUD 1945 sebelum perubahan. Pemisahan kekuasaan diperlihatkan dari 7 organ utama pelaksana kedaulatan rakyat yaitu :
· Presiden sebagai pelaksana eksekutif
· DPR sebagai pelaksana kekuasaan legislative
· MPR sebagai pelaksanan kekuasaan legislative
· DPD sebagai pelaksana kekuasaan legislative
· Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan yudikatif
· Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan yudikatif
· BPK sebagai pelaksana kekuasaan legislatif (salah satu fungsi legislatif adalah mengawasi kekuasaan eksekutif).
n.      Ditetapkannya mekanisme pemilu
Mekanisme pemilihan umum yang baru yang diperkenalkan dalam UUD 1945 adalah: 1. Pemilihan Umum secara langsung untuk Pemilihan Presiden, 2. Pemilihan Umum untuk memilih wakil rakyat baik DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan memilih tanda gambar partai politik dan nama wakil rakyat. 3. Mekanisme pemilihan secara langsung anggota DPD.
o.      Penetapan struktur dan komposisi MPR
Tahapan dari amandemen UUD 1945 menuntaskan beberapa materi penting antara lain tentang struktur dan komposisi MPR, Pemilihan Presiden langsung, peranan negara dan agama pada Pasal 29, otoritas moneter, Pasal 31 tentang pendidikan dan kebudayaan. Dan aturan peralihan yang salah satunya akan mengatur soal pemberlakuan hasil amandemen itu sendiri.
p.      Akselerasi perkembangan ketatanegaraan bagi masyarakat umum
Perkembangan yang dihasilkan UUD 1945 selanjutnya adalah kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas lembaga negara menjadi dinamis dan dilingkupi oleh suasana konstitusi yang sangat kental. Akselerasi Perkembangan ketatanegaraan semakin meningkat dengan adanya berbagai permohonan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi yang berakibat semakin dekatnya masyarakat terutama kaum elit negara ini terhadap pentingnya pengaturan norma-norma dasar dalam konstitusi. Hal ini, sejalan dengan cita-cita dan keinginan pembuat UUD agar UUD 1945 dianggap sebagai aturan tertinggi diantara peraturan-peraturan yang lain
q.      Penetapan atas berbagai identitas negara
Dengan ditetapkannya identitas negara maka diharpakn rasa nasionalisme seluruh bangsa Indonesia dapat ditingkatkan sehingga tujuan negara dapat tercapai ( Thaib, 2010:149).

2.34Kelemahan Amandemen
1.      Kelemahan Amandemen dari segi proses:
a.       Tidak membuat kerangka dasar perubahan dan content draft
MPR dalam membahas dan memutuskan perubahan UUD 1945 tidak membuat dan memiliki content draft konstitusi secara utuh sebagai langkah awal yang menjadi dasar perubahan (preliminary) yang dapat ditawarkan kepada publik untuk dibahas dan diperdebatkan. Content draft yang didasari paradigma yang jelas yang menjadi kerangka (overview) tentang eksposisi ide-ide kenegaraan yang luas dan mendalam mengenai hubungan negara dengan warga negara, negara dan agama, negara dengan negara hukum, negara dalam pluralitasnya, serta negara dengan sejarahnya . Juga eksposisi yang mendalam tentang esensi demokrasi, apa syaratnya dan prinsip-prinsipnya serta check and balancesnya bagaimana dilakukan secara mendalam. Nilai/ values merupakan kerangka dasar yang harus dinyatakan dalam setiap kosntitusi sebuah negara, sehingga negara yang berdiri atas nilai-nilai ideal yang diperjuangkan akan terlihat Sebuah pernyataan dari Brian Thompson akan sangat baik jika harus melihat sebuah nilai dalam kerangka dasar konstitusi ”A constitution can express the values which its framers have for their country. These values may be seen in the type of governmental institutions which are created, and in the declaration of rights of the citizens. Values will be found particularly in preamble”.

b.      Amandemen yang parsial dan tambal sulam
MPR lebih menekankan perubahan itu dilakukan secara adendum, dengan memakai kerangka yang sudah ada dalam UUD 1945. Cara semacam ini membuat perubahan itu menjadi parsial, sepotong-sepotong dan tambal sulam saja sifatnya. MPR tidak berani keluar dari kerangka dan sistem nilai UUD 1945 yang relevansinya sudah tidak layak lagi dipertahankan. Proses Amandemen secara parsial seperti diatas tidak dapat memberikan kejelasan terhadap konstruksi nilai dan bangunan kenegaraan yang hendak dibentuk. Sehingga terlihat adanya paradoks dan inkonsistensi terhadap hasil-hasilnya yang telah diputuskan. Hal ini bisa dilihat dari pasal-pasal yang secara redaksional maupun sistematikanya yang tidak konsisten satu sama lain. Seperti misalnya, penetapan prinsip sistem Presidensial namun dalam elaborasi pasal-pasalnya menunjukkan sistem Parlementer yang memperkuat posisi dan kewenangan MPR/DPR.

c.       Adanya bias kepentingan politik
MPR yang dikarenakan keanggotaannya terdiri dari fraksi-fraksi politik menyebabkan dalam setiap pembahasan dan keputusan amat kental diwarnai oleh kepentingan politik masing-masing. Fraksi-fraksi politik yang ada lebih mengedepankan kepentingan dan selera politiknya dibandingkan kepentingan bangsa yang lebih luas. Hal ini dapat dilihat dari pengambilan keputusan final mengenai Amandemen UUD 1945 dilakukan oleh sekelompok kecil elit fraksi dalam rapat Tim Lobby dan Tim Perumus tanpa adanya risalah rapat.
d.      Partisipasi Semu
Sekalipun dalam mempersiapkan materi perubahan yang akan diputuskan MPR melalui Badan Pekerjanya, melibatkan partisipasi publik baik kalangan Profesi, ornop, Perguruan Tinggi, termasuk para pakar/ahli. Namun partisipasi tersebut menjadi semu sifatnya dan hanya melegitimasi kerja MPR saja. Dalam kerja BP MPR ini rakyat tidak mempunyai hak untuk mempertanyakan dan turut menentukan apa yang diinginkan untuk diatur dalam konstitusinya, MPR jugalah menentukan materi apa yang boleh dan tidak boleh.
            MPR hanya membatasi pada materi-materi yang belum diputuskan dan dalam penyerapannya yang tidak mencakup seluruh wilayah. Pembatasan itu jelas akan memperpanjang inkonsistensi nilai dan sistematika yang ada. Jelas hal ini merupakan bagian dari pemenjaraan secara politis untuk menyelamatkan kepentingan-kepentingan fraksi yang ada di MPR. Sedangkan dalam penyerapan dan sosialisasi (uji sahih), BP MPR tidak memberikan ruang dan waktu yang cukup bagi publik untuk dapat berpartisipasi dalam memahami dan mengusulkan apa yang menjadi kepentingannya. Termasuk dalam proses amandemen yang keempat, MPR tidak melakukannya secara intensif dan luas kepada seluruh lapisan masyarakat diseluruh wilayah Indonesia.
            Alasan keterbatasan dana yang dikemukakan oleh MPR RI sebagai alasan untuk membatasi uji sahih, kami anggap sebagai upaya untuk menghindari tanggung jawab. Apalagi tampak bahwa pihak MPR tidak pernah mengeluh kekurangan dana apabila akan melakukan sosialisasi atau studi banding ke keluar negeri yang telah memakan biaya besar pada tahun-tahun sebelumnya. Substansi yang disosialisasikan pada proses uji sahih ini juga dibatasi pada materi yang belum diputuskan dan beberapa materi yang tidak dapat dirubah. Publik tidak akan dapat memberikan penilaian terhadap substansi Amandemen pertama sampai keempat yang telah dilakukan oleh MPR selama ini. Menurut hemat kami ini merupakan indikasi pengingkaran MPR terhadap prinsip kedaulatan rakyat. MPR telah bertindak diatas konstitusi yang semestinya adalah milik semua rakyat untuk dapat mengusulkan dan menentukan.
e.       Tidak intensif dan maksimal
Dalam proses itu ada keterbatasan waktuyang dimiliki oleh anggota MPR , terutama anggota Badan Pekerja yang diserahi tugas mempersiapkan materi Amandemen UUD 1945 karena merangkap jabatan sebagai anggota DPR RI dengan beban pekerjaan yang cukup banyak. Terlebih lagi, sebagai parpol di DPR, anggota–anggota ini diharuskan untuk ikut berbagai rapat/pertemuan yang diadakan oleh DPR atau partainya sehingga makin mengurangi waktu dan tenaga yang tersedia untuk dapat mengolah materi Amandemen UUD 1945 sekaligus melakukan konsultasi publik secara lebih efektif. Akibatnya kualitas materi yang dihasilkan tidak memuaskan. Padahal, konstitusi adalah suatu Kontrak Sosialanatra rakyat dan negara sehingga proses perubahannya seharusnya melibatkan sebanyak mungkin partisipasi publik.

2.      Kelemahan dari segi substansi:
            Perubahan yang tercermin dalam Perubahan UUD 1945 berlangsung cepat dan dalam skala yang sangat luas dan mendasar. Perubahan UUD 1945 dari naskahnya yang asli sebagai warisan zaman proklamasi tahun 1945 yang hanya berisi 71 butir kaedah dasar, sekarang dalam waktu empat kali perubahan, telah berisi 199 butir kaedah hukum dasar. Perubahan-perubahan substantif itu menyangkut konsepsi yang sangat mendasar dan sangat luas jangkauannya, serta dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, yaitu secara bertahap selama empat kali dan empat tahun.
            Dalam waktu yang sangat singkat, Perubahan UUD 1945 dilakukan sehingga sampai saat ini ada berbagai kelemahan yang menghinggapi UUD 1945. Kelemahan-kelemahan tersebut diantaranya adalah:
  1. Tidak adanya paradigma yang jelas.
Model rancangan perubahan UUD 1945 yang ada sekarang, dimana semua alternatif perubahan dimasukkan dalam satu rancangan, membuka peluang lebar bagi tidak adanya paradigma, kurang detailnya konstruksi nilai dan bangunan ketatanegaraan yang hendak dibentuk dan dianut dengan perubahan tersebut. Persoalan nilai yang hendak dibangun secara prinsip telah ada dalam Pembukaan UUD 1945, hal itu juga merupakan sebab untuk tidak dirubahnya Pembukaan UUD 1945. Nilai-nilai yang secara prinsip tersebut tidak diatur dengan jelas pada batang tubuh UUD 1945. Persoalan seperti nilai/value pembangunan ekonomi yang hendak dibangun pada UUD 1945 setelah perubahan. Apakah yang dimaksud dengan azas kekeluargaan tidak pernah jelas dikemukakan oleh negara. Bagaimanakah cara dan proses menjalankan azas kekeluargaan dalam sistem perekonomian juga menjadi pekerjaan rumah yang tak pernah diselesaikan oleh negara. Hal-hal tersebut
  1. Inkonsistensi rumusan.
MPR dalam melakukan amandemen UUD 1945, banyak menghasilkan rumusan-rumusan yang paradoks dan inkonsistensi. Keberadaan MPR dalam posisinya sebagai lembaga tertinggi negara membuat rancu sistem pemerintahan yang demokratis, karena perannya juga seperti lembaga legislatif. MPR yang dimaknai sebagai representasi kekuasaan tertinggi rakyat dan dapat melakukan kontrol terhadap kekuasaan lainnya menjadi superbody yang tidak dapat dikontrol.
  1. Tidak Sistematis
MPR dalam melakukan perubahan terhadap UUD 1945 sebagaimana yang telah dibahas pada prosesnya, tidak mau atau tidak berani keluar dari kerangka dengan mendekonstruksikan prinsip dan nilai UUD 1945 yang relevansinya saat ini sudah layak dipertanyakan. MPR tidak mendasarinya dengan ide-ide konstitusionalisme, yang esensinya merupakan spirit/jiwa bagi adanya pengakuan Hak Azasi Manusia dan lembaga-lembaga negara yang dibentuk untuk melindungi HAM dibatasi oleh hukum.        



BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan
Untuk dapat memahami,mengerti dan mengamalkan UUD 1945 secara benar perlu diketahui maksud dan tujuan yang terkandung didalamnya. Bertitik tolak dari pernyataan di atas maka kita mencoba menguraikan secara populer dan sistematik.Oleh sebab itu diperlukan beberapa pengertian sehingga tidak  akan menimbulkan keraguan dalam memahai,mengerti ,mengamalkan Undang Undang  Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.
            Undang Undang Dasar 1945 tidak hanya skedar dipahami, dimengerti ,diamalkan dan sekaligus diamankan agar dia tetap lestari.
            Pengamanan Undang Undang Dasar 1945 berarti mempertahankan Undang Undang Dasar 1945 yang telah ditetapkan dan disahkan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Bahwa Undang Undang Dasar 1945 melekat pada negara Indonesia dan menjadi dasar untuk bernegara dan bermasyarakat. Jadi sepanjang kita masih mengakui negara proklamasi,kita harus melaksanakan Undang Undang Dasar 1945 sebagaimana adanya (tidak diubah).
            Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 sebagai pokok kaidah yang fundamental dengan jalan hukum tidak dapat diubah,sekali pun oleh DPR dan MPR hasil pemilihan umum sesuai dengan sifat konstitutifnya pasal 3 dan 37. Mengubah pembukaan berarti menghilangkan negara proklamasi.Kedua nya merupakan dua sisi mata uang,dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan.
            Dekrit presiden 5 juli 1959 membelakukan kembali undang undang dasar 945 secara murni dan konsekuen.Walaupun pasal 37 menyebutkan tentang wewenang perubahan,tetapi perubahan tersebut berupa penjelasan perubahan setiap pasal secara terpisah(lampiran).Dengan kata lain teks Undang Undang Dasar 1945 harus dipertahankan sebagimana adanya tidak ditambah atau dikurangi serta tidak diubah susunan letak pasal pasal maupunsusnan kalimatnya.
            Jadi tetap,sesuai dengan sistematika sebagaimana dapat dilihat pada berita Republik Indonesia Tahun II No.7 tanggal 15 Februari 1946.
            Melestarikan Undang –Undang Dasar 1945 berarti bahwa UUD 1945 mampu menampung dinamika masyarakat dalam setiap situasi dan kondisi.Dengan kata lain melestarikan adalah melaksanakan UUD 1945 yang dinyatakan dalam kata-kata,pasal-pasal,penjelasan-penjelasan baik dalam pembukaan maupun batang tubuh itu akan terwujud dalam hidup dan kehidupan bangsa dan negara indonesia.
            Apabila kita melihat sistematika UUD 1945 ini secara utuh dan menyeluruh :
1. Pembukaan yang merupakan  perwujudan politik dari negara yang didirikan yaitu:
            a. Pernyataan hak asasi dan kewajiban asasi.
            b. Pernyataan pengakuan pada pahlawan pergerakan/kemerdekaan.
c. Pernyataan pengakuan pada rahmat yang dilimpahkan Allah pada bangsa Indonesia.
            d. Pernyataaan bangsa Indonesia mengenai:
                        1. Dasar atau alasan mengapa bangsa indonesia harus merdeka.
                        2. Tujuan kemerdekaan,keamanan,kesejahteraan,dan persahabatan
                        3. Dasar dari negara Indonesia , Pancasila.
2. Batang Tubuh, isinya merupakan Hukum dasar(tertulis) dan memuat ketentuan–ketentuan yang mengatur serta menjadi sumber hukum tertinggi yang meliputi:
a. Sistem pemerintahan negara dan hubungan antara lembaga-lembaga  negara termasuk kedudukan ,fungsi dan wewenang lembaga negara. 
            b. Hubungan negara dengan warga negara penduduk
c. Konsepsi negara di pelbagai bidang seperti bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum  dan lain-lain dalam negara.
3. Penjelasan–penjelasan khusus pasal demi pasal penjelasan umum dari pembukaan yang merupakan kejelasan dalam memahami dan mengamalkan isi UUD 1945 secara utuh dan meyeluruh.
            Ketiga hal tersebut di atas merupakan suatu kesatuan yang utuh, satu kesatuan historis yang tidak dapat dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lain. Dengan demikian maka isi Undang Undang  Dasar tersebut seperti diuraikan di atas menunjukkan  hal-hal yang sangat fundamental bagi kehidupan suatu negara dan bangsa, bahkan fundamental bagi setiap manusia yang beradab yang disebut hak asasi manusia dan juga menunjukkan suatu keunikan bangsa yang merupakan identitasnya (kepribadian).
Amandemen UUD 1945 :
Perubahan terhadap UUD 1945, dilakukan melalui mekanisme sidang MPR yaitu:
a. Sidang Umun MPR 1999 tanggal 14-21 Oktober 1999
b. Sidang Tahunan MPR 2000 tanggal 7-18 Agustus 2000
c. Sidang Tahunan MPR 2001 tanggal 1-9 November 2001
d. Sidang Tahunan MPR 2002 tanggal 1-11 Agustus 2002
A. Amandemen Pertama
Ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999. Perubahan ini meliputi 9 pasal, 16 ayat, yaitu :
· 5 ayat 1 : Hak Presiden untuk mengajukan RUU kepada DPR
· Pasal 7 : Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden
· Pasal 9 ayat 1 dan 2 : Sumpah Presiden dan Wakil Presiden
· Pasal 13 ayat 2 dan 3 : Pengangkatan dan Penempatan Duta
· Pasal 14 ayat 1 : Pemberian Grasi dan Rehabilitasi
· Pasal 14 ayat 2 : Pemberian amnesty dan abolisi
· Pasal 15 : Pemberian gelar, tanda jasa, dan kehormatan lain
· Pasal 17 ayat 2 dan 3 : Pengangkatan Menteri
· Pasal 20 ayat 1-4 : DPR
· Pasal 21 : Hak DPR untuk mengajukan RUU
B. Amandemen Kedua
Ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000, yang tersebar dalam 7 Bab, yaitu :
· Bab VI : Pemerintahan Daerah
· Bab VII : Dewan Perwakilan Daerah
· Bab IX A : Wilayah Negara
· Bab X : Warga Negara dan Penduduk
· Bab XA : Hak Asasi Manusia
· Bab XII : Pertahanan dan Keamanan
· Bab XV : Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan
C. Amandemen Ketiga
Ditetapkan pada tanggal 9 November 2001, yang tersebar dalam 7 Bab, yaitu :
· Bab I : Bentuk dan Kedaulatan
· Bab II : MPR
· Bab III : Kekuasaan Pemerintahan Negara
· Bab V : Kementrian Negara
· Bab VII A : DPR
· Bab VII B : Pemilihan Umum
· Bab VIII A : BPK
D. Amandemen Keempat
Ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002, meliputi 19 pasal yang terdiri atas 31 butir ketentuan serta 1 butir yang dihapuskan. Dalam perubahaan keempat ini ditetapkan bahwa :
a. UUD 1945 sebagaimana telah diubah adalah UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
b. Perubahan tersebut diputuskan dalam rapat Paripurna MPR RI ke-9 tanggal 18 Agustus 2000 Sidang Tahunan MPR RI dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
c. Bab IV tentang “Dewan Pertimbangan Agung” dihapuskan dan pengubahan substansi pasal 16 serta penempatannya ke dalam Bab III tentang “Kekuasaan Pemerintahan Negara”.




3.2 Saran
Bagaimanapun juga, Amandemen dilakukan atas dasar kebutuhan kita akan landasan konstitusi yang benar dan jelas. Sehingga dalam kehidupan bernegara, kita tidak salah melangkah dalam melaksanakan isi UUD 1945. Sehingga, amandemen dianggap sebagai salah satu langkah yang tepat untuk mengatur kebutuhan kita akan landasan konstitusi yang benar dan jelas. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa ternyata UUD 1945 hasil amandemen lebih unggul dari segi isi. Karena lebih jelas dan berkurangnya pasal-pasal yang multitafsir, memperkuat sistem presidensial, terwujudnya sistem Check and Balances, dan jaminan HAM kepada seluruh warga Indonesia. 



DAFTAR PUSTAKA

http://litigasi.blogspot.com/2008/03/urgensi-amandemen-uud-1945-jurnal.html
http://www.siputro.com/2012/09/sejarah-amandemen-uud-1945/
Kansil. 1994. PANCASILA DAN UUD 1945. Cetakan Kesepuluh. Jakarta: Pradnya Paramita
Widjaja. 2002. PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN PANCASILA PADA PERGURUAN TINGGI. Edisi Revisi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada


Demikianlah materi tentang Makalah UUD 1945 Dan Proses Amandemen yang sempat kami berikan. semoga materi yang kami berikan dan jangan lupa juga untuk menyimak Makalah Kewarganegaraan yang telah kami posting sebelumnya. semoga materi yang kami berikan dapat membantu menambah wawasan anda semikian dan terimah kasih. Semoga dapat membantu menambah wawasan anda semikian dan terimah kasih.

Anda dapat mendownload Makalah diatas dalam Bentuk Document Word (.doc) melalui link berikut.


EmoticonEmoticon