Sunday, January 7, 2018

Makalah Demokrasi Terpimpin

Makalah Demokrasi Terpimpin - Jika dalam postingan ini, anda kurang mengerti atau susunanya tidak teratur, anda dapat mendownload versi .doc makalah berikut :


Makalah Demokrasi Terpimpin


BAB I
PENDAHULUAN

1.1              Latar belakang
            Pada masa demokrasi liberal, keamanan nasional terancam oleh banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara. Pembangunan ekonomi yang tersendat karena sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal sehingga program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh. Hingga Konstituante yang gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950. Akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno membubarkan Konstituante dan mengajukan lagi undang-undang dasar zaman revolusi melalui sebuah dekrit, dan diikuti dengan serangkaian perubahan politik besar-besaran, yang disahkan sebagai bagian dari “Kembali ke Jalur Revolusi”. Dekrit yang dilontarkan oleh Presiden Soekarno mendapatkan sambutan baik dari masyarakat Republik Indonesia yang pada waktu itu sangat mendambakan adanya stabilitas politik yang telah goyah selama masa liberal. Namun dengan dikeluarkanya dekrit Presiden membawa dampak bagi partai politik diantaranya adalah kebebasan partai dibatasi dan pada saat itu Presiden cenderung berkuasa mutlak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Soekarno memperkuat tangan Angkatan Bersenjata dengan mengangkat para jendral militer ke posisi-posisi yang penting. Namun, pada periode demokrasi terpimpin ini banyak memperlihatkan pertentangan antara idealisme dan realita. Idealisme, yang menciptakan suatu pemerintahan yang adil yang akan melaksanakan demokrasi yang sebaik-baiknya dan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Realita dari pada pemerintahan, yang dalam perkembangannya kelihatan makin jauh dari demokrasi yang sebenarnya. Terlihat dari tindakan-tindakan pemerintah yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar

.


1.2              Rumusan Masalah
Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, kami pun merumuskan permasalahan yang akan dibahas pada makalah ini, adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:
1.         Apa pengertian, ciri-ciri, dan tujuan Demokrasi Terpimpin?
2.        Bagaimana kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin?
3.        Apa ideology demokrasi terpimpin?
4.        Bagaimana keberhasilan dan kegagalan demokrasi terpimpin?

1.3            Tujuan Penulisan
     Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:
1.         Mengetahui pengertian, ciri-ciri, dan tujuan demokrasi terpimpin
2.         Mengetahui kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin
3.         Mengetahui paham dan ideologi yang ada pada demokrasi terpimpin
4.         Mengetahui keberhasilan dan kegagalan demokrasi terpimpin

















BAB II
PEMBAHASAN

2.1              Pengertian, Ciri-ciri, dan Tujuan Demokrasi Terpimpin
2.1.1        Pengertian Demokrasi Terpimpin
Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi dimana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. konsep sistem demokrasi terpimpin pertama diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Masa demokrasi terpimpin ( 1957-1965 ) dimulai dengan tumbangnya demokrasi parlementer atau demokrasi Liberal yang ditandai pengunduran Ali Sastroamidjojo sebagai perdana mentri. Namun begitu, penegasan pemberlakuan demokrasi terpimpin dimulai setelah dibubarkannya badan konstituante dan dikeluarkannya dekrit Presiden 5 Juli 1959. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh sila keempat Pancasila.

2.1.2        Ciri-ciri Demokrasi Terpimpin
1.      Dominasi presiden, Presiden Soekarno berperan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2.      Terbatasnya peran partai politik.
3.      Meluasnya peran militer sebagai unsur politik
4.      Berkembangnya pengaruh Partai Komunis Indonesia.

2.1.3        Tujuan Demokrasi Terpimpin
1.      Mengembalikan keadaan politik negara yang tidak setabil sebagai warisan masa Demokrasi Parlementer atau Liberal menjadi lebih stabil.
2.      Demokrasi Terpimpin merupakan reaksi terhadap Demokrasi Parlementer atau Liberal. Hal ini disebabkan karena pada masa Demokrasi parlementer, kekuasaan presiden hanya terbatas sebagai kepala negara, sedangkan kekuasaan Pemerintah dilaksanakan oleh partai.


2.2  Kehidupan Politik Masa Demokrasi Terpimpin
            Masa Demokrasi terpimpin adalah suatu masa yang menunjukan bentuk tindak lanjut dari Dekrit Presiden. Yaitu penataan kehidupan politik yang disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Demokrasi Terpimpin. Dekrit Presiden yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 1959 merupakan dasar dalam pembentukan demokrasi terpimpin yang memiliki harapan akan dapat dilaksanakan pemerintahan yang sesuai dengan UUD 1945 atau pelaksanaannya dapat dilakukan secara murni dan konsekuen. Untuk itu, pada masa demokrasi terpimpin, tindakan perubahan yang dilakukan dalam menata politik dalam negeri maupun politik luar negeri, terlihat dari adanya beberapa tindakan-tindakan sebagai berikut:

2.2.1        Pembaharuan bagi politik dalam negeri Indonesia
Pembaharuan yang terjadi dalam kehidupan politik dalam negeri Indonesia nampak dari tindakan seperti dari tindakan sebagai berikut :
1.      Kedudukan Presiden
Berdasarkan UUD 1945, kedudukan presiden di bawah MPRS akan tetapi dalam kenyataannya MPRS tidak memiliki kekuasaan dalam mengeluarkan dan memutuskan berbagai kebijakan. Kedudukan presiden sebagai kepala negara merangkap menjadi kepala pemerintahan sehingga memiliki kekuasaan yang bersifat absolut atau mutlak.
2.      Presiden Diangkat Seumur Hidup
Berdasarkan UUD 1945, seorang presiden dapat ditunjuk sebanyak dua kali periode. Tetapi pada masa demokrasi terpimpin, Dari diangkat seumur hidup tanpa adanya pergantian pemegang kekuasaan.
3.      Presiden membentuk MPRS
Tindakan presiden membentuk MPRS bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945. Sebab berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945, pembentukan MPRS dilakukan melalui pemilihan umum.



4.      Manifesto politik republik Indonesia
Pidato presiden yang berjudul “penemuan kembali revolusi kita” dijadikan sebagai GBHN (Garis Besar Haluan Negara). Hal itu bertentangan dengan ketentuan UUD 1945.
5.      Pembubaran DPR hasil pemilu dan pembentukan DPR-GR
      Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945, seorang presiden tidak diperkenankan membubarkan DPR. Hal tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1945 karena menolak RAPBN yang diajukan presiden.
6.      Pemasyarakatan ajaran nasakom (nasionalis, agama dan komunis)
Tujuan presiden memasyarakatkan ajaran nasakom adalah untuk menghindari kubu-kubu dalam masyarakat Indonesia. Akan tetapi, ajaran nasakom ini dimanfaatkan oleh PKI untuk memperluas pengaruhnya dalam masyarakat Indonesia dan berusaha menggeser ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis.
7.      Perjuangan pembebasan Irian Barat
      Kebijakan politik luar negeri lainnya adalah melakukan perebutan terhadap Irian Barat ke pangkuan Indonesia. Hal ini dilakukan sesuai keputusan KMB di Den Haag yang menyatakan bahwa Belanda akan mengembalikan Irian Barat ke Indonesia setelah keadaan Indonesia stabil. Untuk melaksanakan kebijakan politik ini, Indonesia menggunakan jalam damai dalam perjuangan membebaskan Irian Barat. Kebijakan ini sesuai dengan program kabinet kerja dan kabinet lainnya yakni pembebasan Irian Barat. Setelah satu tahun Irian Barat masih tetap dikuasai oleh Belanda, pemerintah Indonesia menempuh usaha-usaha secara bilateral, namun mengalami kegagalan.
            Pada situasi yang demikian itu, Presiden Soekarno selaku presiden/panglima tertinggi APRI/Pemimpin Besar Revolusi/Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat mengeluarkan tri komando rakyat (trikora) di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1961 yang berisi tentang berikut ini:
1.      Gagalkan pembentukan negara Boneka Papua bikinan belanda kolonial
2.      Kibarkan sang merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia.
3.      Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.
            Kesungguhan pihak RI membuahkan hasil. Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969, rakyat Irian Barat memilih tetap bersatu dengan RI. Hasil pepera itu kemudian diterima oleh Majelis Umum PBB dalam persidangan tahun 1969. Setelah Irian Barat kembali bersatu dengan RI, namanya diganti menjadi Irian Jaya.
2.2.2             Pembaharuan Bagi Politik Luar Negeri Indonesia
Pada msa demokrasi terpimpin, telah terjadi penyimpangan terhadap politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas aktif. Hal itu nampak dari tindakan-tindakan yang dilakukan presiden dalam melaksanakan politik luar negeri yaitu :
1.        Indonesia lebih condong ke NEFO (New Emerging Forces)
NEFO merupakan kelompok Negara-Negara baru yang sedang muncul, yang bersifat revolusioner yaitu Negara-Negara yang berhaluan komunis. Latar belakang Indonesia lebih condong pada kelompok NEFO disebabkan Indonesia menentang terhadap segala bentuk imperialisme dan kolonialisme barat.
2.      Munculnya politik mercusuar
Politik mercusuar adalah politik yang menganggap bahwa negaranya yang  paling baik dan hebat dibandingkan dengan negara-negara lainnya.
3.      Munculnya politik poros antara Jakarta-peking
Hal ini menyebabkan ruang gerak diplomasi Indonesia di forum internasional menjadi sempit sebab Indonesia berkiblat pada negara-negara komunis.
4.      Indonesia keluar dari PBB
Penyebab Indonesia keluar dari PBB adalah adanya konflik dengan Malaysia. Pembentukan PAN Melayu yang merupakan bentukan dari imperialisme dan kolonialisme inggris menyebabkan Indonesia menentang segala bentuk imperialisme dan kolonialisme barat. Sementara itu, Malaysia dicalonkan sebagai Anggota Dewan Keamanan Tidak Tetap di PBB, sehingga Indonesia mengajukan pilihan yaitu jika Malaysia tetap dicalonkan menjadi anggota dewan keamanan PBB maka Indonesia memilih untuk keluar dari keanggotaan PBB.
2.2.3        Peran Media Massa pada Demokrasi Terpimpin
Perkembangan politik Indonesia sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 terjadi perubahan dalam kehidupan berpolitik dengan sistem Demokrasi Terpimpin. Situasi ini membuat politik menjadi panglima, Soekarno membentuk aliansi politik yang bertujuan untuk menggalang persatuan yaitu dengan menggalang kekuatan dari Nasionalis, Agama, dan Komunis yeng kemudian dikenal dengan Nasakom. Kemunculan Manifesto Politik (Manipol) yang kemudian dikenal dengan Manipol USDEK yang diperkenalkan oleh Soekarno sebagai dasar adanya Demokrasi Terpimpin dan kemudian ditetapkan sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara membuat semakin rumitnya persoalan bagi media massa. Dalam Manipol disebutkan adanya retooling lembaga-lembaga dan organisasi bangsa demi jalannya revolusi. Tugas retooling yang dibebankan kepada Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran) yang dipimpin oleh Nasution ini juga mengontrol bidang kebudayaan dan bidang pers.
Pada tahun 1960 merupakan awal mulai penerapan Manipolisasi media massa sebagai usaha untuk menyeragamkan pemberitaan yang mendukung kebijaksanaan pemerintah. Tindakan yang dilakukan pertama kali oleh pemerintah adalah mengeluarkan peringatan yang dilakukan oleh Menteri Muda Penerangan R. Maladi yang menyatakan bahwa “langkah-langkah tegas akan dilakukan terhadap surat-surat kabar, majalah-majalah, dan kantor berita yang tidak mentaati peraturan-peraturan yang diperlukan dalam usaha penerbiatan pers nasional. Apabila surat-surat kabar tidak ingin kehilangan subsidi dan izin pembelian kertas, mereka harus memberikan sumbangan pada usaha-usaha pelaksanaan Manifesto Politik dari Presiden serta prinsip-prinsip kepada Undang-Undang Dasar 1945”.
Menurut Edward C Smith bahwa dari sisi eksistensi media adanya perlakuan tersebut sebagai bentuk tindakan yang anti pers. Adanya kompleksitas masalah sistem kenegaraan antara Demokrasi Terpimpin dengan ideologi Manipol USDEK, jargon-jargon politik sebagai sumber berita yang wajib disajikan dalam halaman depan oleh tiap media massa tentunya mengancam kebebasan pers. Ditambah dengan adanya keberpihakan banyak media massa terhadap ideologi tertentu, membuat kualitas pemberitaan menjadi turun. Adanya ancaman pencabutan subsidi kertas koran, pencabutan Surat Ijin Terbit mengakibatkan sebuah media massa tidak dapat melaksanakan fungsi jurnalismenya sebagai kontrol sosial dengan baik dan konsisten.
Penekanan terhadap kebebasan pers tersebut berdasarkan peraturan Peperti No 10/1960. Peraturan Peperti No 10/1960 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Oktober 1960 mewajibkan bagi para penerbit media massa untuk mendaftarkan kembali medianya kepada pemerintah melalui Peperti. Pada dasarnya peraturan tersebut membuat seluruh media massa harus memberitakan tentang semangat revolusi pada masa Demokrasi Terpimpin yang didasarkan pada Manipol USDEK. Apabila pers melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah harus selalu sejalan dengan Manipol. Situasi Masa Demokrasi Terpimpin merupakan masa sulit bagi media di Indonesia, hal ini dikarenakan adanya penerapan kebijakan yang ketat. Akibatnya perkembangan media menjadi terhambat dan rendahnya kualitas jurnalistik di Indonesia. Pers kemudian menjadi terkotak-kotak dan terpolarisasi pada partai politik, sehingga terjadi penekanan pada pembenaran ideologi. Tentu saja hal tersebut membuat media massa yang beraliran independen dan kritis berada dalam posisi sulit. Seperti nasib yang dialami Koran Indonesia Raya yang dilarang terbit dan pmpinan redaksinya Mochtar Lubis ditahan.
Sikap represif pemerintah tidak hanya menimpa penerbit pers, perusahaan percetakan juga mengalami nasib yang sama. Pada tanggal 1 Maret 1961 dikeluarkannya peraturan yang menetapkan semua percetakan yang dimiliki perseorangan atau swasta harus dibawah pengawasan pemerintah dengan membentuk Badan Pengawas dan Pembinaan yang bertujuan untuk mengelola serta mengawasi semua percetakan. Unsur-unsur dari badan pengawas tersebut terdiri dari Angkatan Darat, Kepolisian, Penerangan dan Kejaksaan.
Pada tanggal 7 Januari 1961 akibat dari pembubaran PSI dan Masyumi maka dilakukan pembredelan terhadap Harian Pedoman yang pemimpinnya adalah Rosihan Anwar yang pro kepada PSI. Sementara Harian Abadi yang merupakan alat perjuangan Masyumi juga mengundurkan diri. Harian Abadi secara sukarela mengundurkan diri sebelum dibredel oleh pemerintah.Mundurnya harian Abadi selain dikarenakan dibubarkannya Masyumi sebagai partai induknya juga karena masalah penandatanganan 19 butir kesepakatan media massa yang dikeluarkan oleh Penguasa Perang Tertinggi (Peperti).
Saat Presiden Soekarno melancarkan kampanye Manipol, pers sendiri tidak berdaya karena tidak dilengkapi dengan undang-undang pers yang melindungi fungsi, tugas, kewajiban dan hak pers. Pers pada tahun tersebut hanya diatur dengan Ketetapan Presiden nomor 6/1963 dimana peraturan tersebut hanya mengatur prinsip-prinsip yang berhubungan dengan bentuk, tujuan dan pelaksanaan pembinaan pers agar sejalan dengan Manipol dalam usahanya mewujudkan Demokrasi Terpimpin. Dapat disimpulkan bahwa ketetapan Presiden nomor 6/1963 selain berguna untuk mengekang kebebasan pers juga diharapkan agar pers pada masa itu membantu menciptakan suasana yang tetap kondusif dalam pelaksanaan Demokrasi Terpimpin.
Pengekangan terhadap pers yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya dengan tidak dikeluarkannnya UU pers, tetapi juga berusaha menghidupkan kembali Undang-undang pers pada masa kolonial Belanda. Pada masa itu juga banyak dimunculkan peraturan-peraturan, pemberitahuan, ketentuan-ketentuan, dan berbagai macam bentuk pernyataan-pernyatan dari pemerintah yang berfungsi untuk mengingatkan pers. Dengan banyaknya peraturan-peraturan yang menyudutkan posisi pers sehingga menyebabkan pemerintah dapat dengan sangat mudah melakukan pembredelan pers. Seluruh media masa yang sifatnya oposisi akan sangat mudah dijinakkan dan diberangus.
Kebijakan politik yang ditempuh oleh Demokrasi Terpimpin pada masa itu membuat perkembangan dunia pers nasional tidak stabil. Dampak nyata dari hal tersebut terbukti pada tahun 1961, lebih dari 800 orang wartawan ataupun mereka yang menggeluti dunia pers harus merelakan pekerjaan mereka hilang karena ditutupnnya perusahaan tempat mereka bekerja. Tahun 1962 terdapat 70 penerbit pers di Indonesia, padahal pada tahun 1960 tercatat penerbit pers sebanyak 97 buah penerbit. Tahun 1960-1962 menjadi tahun buruk dalam perkembangan pers Nasional. Perkembangan pers pada tahun 1963 berbanding terbalik dengan tahun sebelumnya. Dilaporkan pada tahun tersebut tercatat sebanyak 105 penerbit surat kabar terdapat di Indonesia dengan oplah sebesar 1.304.000.
Pasang surutnya perkembangan surat kabar di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pemerintah yang otoriter. Kebebasan pers Indonesia semakin terkekang pada tahun 1963 dengan dibentuknya suatu badan pengawas pers yang berada di bawah wewenang Departemen Penerangan. Pembentukan badan pengawasan ini bertujuan untuk mempermudah pengawasan dan pengontrolan fungsi pers agar tetap berada dalam jalur politik nasional. Pers juga diharapkan dapat menjadi juru bicara resmi pemerintah, dan secara tidak langsung pemerintah berupaya untuk melenyapkan cita-cita terbentuknya pers yang independen dan kritis.
Kebijakan-kebijakan otoriter Demokrasi Terpimpin terhadap bidang pers benar-benar mematikan kreativitas para wartawan dan pimpinan surat kabar yang kritis dan idealis. Tidak sedikit dari mereka yang pada akhirnya harus berurusan dengan penegak hukum karena keberanian tulisan mereka dalam mengkritik pemerintah. Kebanyakan kasus penangkapan-penangkapan terhadap wartawan pada tahun 1963 tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku. Wartawan dan pemimpin surat kabar yang ditangkap pada masa itu dikenakan tuduhan sebagai penghasut, melakukan permusuhan dan penghinaan kepada penguasa. Landasan dari tuduhan tersebut adalah pasal Hatzaai Artikelen, yang merupakan hukum warisan Belanda semasa menjajah Indonesia. Pada jaman Kolononial pasal ini digunakan untuk menangkap para pejuang kemerdekaan.
Penggunaan Hatzai Artikeelen oleh Soekarno, bertujuan untuk menjaga status quo pemerintah dari serangan-serangan pihak oposisi yang dimungkinkan menggunakan media massa sebagai sarananya. Langkah Soekarno dalam penerapan pasal-pasal tersebut yaitu dengan jalan menangkap para pengritiknya yang menuangkan aspirasi mereka dalam bentuk tulisan ternyata sangat efektif. Dalam perkembangannya untuk semakin memperkuat tekanannya kepada pers, pemerintah mengeluarkan Undang-undang nomor 11/PNPS/1963 yang intinya tentang pemberantasan kegiatan subversi. Pasal-pasal dalam Undang-undang tersebut, merupakan sebuah tameng pemerintah dari segala ancaman dan serangan apapun yang dikhawatirkan dapat meruntuhkan kewibawaan pemerintah di mata rakyatnya.
Hatzai Artikeelen dan UU nomor 11/PNPS/1963 tidak dilepaskan dari kepentingan politik. Kedua produk hukum tersebut tidak ditetapkan melalui proses legislatif, melainkan murni kehendak penguasa dengan alasan ketertiban umum dan stabilitas politik. Penguasa yang begitu represif, menyebabkan para pengelola surat kabar tidak dapat mengekspresikan tulisannnya. Kenyataan yang terjadi adalah perasan takut dan khawatir dialami oleh para wartawan dan pihak percetakan karena dianggap sebagai “teroris politik”.
Kondisi pers yang diterapkan Soekarno sangat jauh dari konsep pers idealis yaitu sebagai mediator negara dengan rakyatnya sekaligus menjadi intuisi yang mengontrol antara hubungan rakyat dengan Negara, didasarkan pada sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin yang segalanya berada di bawah kekuasaan seorang Presiden. Wina Armada menuliskan bahwa kebebasan pers adalah kebebasan berekspresi untuk mengungkapkan pendapat yang mempunyai posisi dan fungsi yang penting serta dihargai sepenuhnya. Kenyataanya, kondisi pers pada masa Demokrasi Terpimpin berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Berbagai macam tekanan yang dilakukan pihak pemerintah kepada insan pers semakin mempersempit ruang gerak mereka dalam mewujudkan kebebasan pers. Wartawan dan pimpinan redaksi pers pada masa itu harus bersifat pro dengan pemerintah kalau ingin tetap mempunyai pekerjaan. Kebebasan pers pada waktu Demokrasi Terpimpin adalah sesuatu yang tidak mungkin, dikarenakan sama sekali tidak didukung oleh kondisi politik yang kondusif melainkan harus menghadapi politik tangan besi Soekarno yang menjadikan dirinya sebagai penguasa otoriter.
Perbedaan pandangan antara pers dan penguasa dalam melihat sesuatu dapat menjadi masalah karena keduanya mempunyai paradigma sendiri-sendiri. Pemerintah memandang kegiatan pers dianggap bisa mengganggu stabilitas politik dan penerapan kebijakan pemerintah. Hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran etika politik dan dengan alasan pelanggaran etika politik itulah Soekarno melakukan pemberedelan pers yang oleh Soekarno seniri kebijakan tersebut diambil karena sebuah keterpaksaan. Jika dicermati lebih lanjut, kebijakan Soekarno dalam mekakukan pemberedelan pers hanya untuk kepentingan politik otoriter semata tanpa pernah mempertimbangkan nilai moral dan etika.
PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) sebenarnya pernah mengusulkan kepada Soekarno untuk terlebih dahulu membicarakan keputusannya bila akan melakukan pemberedelan pers. Usulan PWI tersebut pada akhirnya hanya menjadi sebuah usulan saja, karena ketidakmampuan mereka melawan penguasa yang sudah sedemikian kuat. PWI sendiri sebenarnya sudah tidak mampu untuk bersikap mandiri, terbukti dengan pendaftaran organisasi ini menjadi bagian dari Front Nasional, padahal PWI bukanlah organisasi massa. Menariknya, PWI tetap diterima menjadi anggota Front Nasional dngan pertimbangan PWI mempunyai pengaruh yang besar dalam hal menggerakan massa. Sebagai konsekuensinya, PWI harus menyesuaikan diri dengan politik Nasakom yang sudah menjadi ideologi negara. Masuknya PWI kedalam Front Nasional menjadi bukti kongkrit bahwa adanya Nasakomisasi dalam tubuh pers. Pers yang bisa menerima Nasakomisasi Soekarno dibiarkan tetap hidup dan sekaligus dijadikan alat untuk menyuarakan kepentingan politik suatu partai tertentu. Akibatnya, pers secara terang-terangan membela kepentingan kelompoknya sehingga agresifitas pers tergantung dari sikap partai politik yang berada dibelakangnya.
Situasi pers yang demikian dapat dimanfaatkan dengan optimal oleh PKI melalui surat kabar yang mendukungnya Harian Rakjat. Harian tersebut menjadi alat propaganda utama PKI dalam melancarkan agitasi politiknya. Sebagai contoh, PKI dengan gencar menyebarluaskan istilah “Tujuh Setan Desa” melalui harian ini. Populernya istilah Tujuh Setan Desa tersebut secara otomatis menjadikan terhasutnya rakyat dipedesaan untuk melakukan Ofensif Revolusioner di daerah pedesaan. Akibatnya, situasi dan suhu politik semakin memanas karena dilain pihak PNI yang notabene adalah saingan PKI juga didukung oleh harian Merdeka.

2.3         Ideologi Demokrasi Terpimpin
Demokrasi Terpimpin sebenarnya, terlepas dari pelaksanaannya yang dianggap otoriter, dapat dianggap sebagai suatu alat untuk mengatasi perpecahan yang muncul di dataran politik Indonesia dalam pertengahan tahun 1950-an. Untuk menggantikan pertentangan antara partai-partai di parlemen, suatu sistem yang lebih otoriter diciptakan dimana peran utama dimainkan oleh Presiden Soekarno. Ia memberlakukan kembali konstitusi presidensial tahun 1945 pada tahun 1959 dengan dukungan kuat dari angkatan darat. Akan tetapi Soekarno menyadari bahwa keterikatannya dengan tentara dapat membahayakan kedudukannya, sehingga ia mendorong kegiatan-kegiatan dari kelompok-kelompok sipil sebagai penyeimbang terhadap militer. Dari kelompok sipil ini yang paling utama adalah Partai Komunis Indonesia (PKI) dan juga walau tidak begitu signifikan peranan dari golongan agama, yaitu khususnya yang diwakili oleh NU yang tergabung dalam poros nasakom soekarno semasa pemberlakuan demokrasi terpimpin. Meskipun pemimpin PKI maupun Angkatan Darat mengaku setia kepada Presiden Soekarno, mereka sendiri masing-masing terkurung dalam pertentangan yang tak terdamaikan.
     Soekarno berusaha mengumpulkan seluruh kekuatan politik yang saling bersaing dari Demokrasi Terpimpin dengan jalan turut membantu mengembangkan kesadaran akan tujuan-tujuan nasional. Ia menciptakan suatu ideologi nasional yang mengharapkan seluruh warga negara memberi dukungan kesetiaan kepadanya. Pancasila ditekankan olehnya dan dilengkapi dengan serangkaian doktrin seperti Manipol-Usdek dan Nasakom. Dalam usahanya mendapatkan dukungan yang luas untuk kampanye melawan Belanda di Irian Barat dan Inggris di Malaysia, ia menyatakan bahwa Indonesia berperan sebagai salah satu pimpinan “kekuatan-kekuatan yang sedang tumbuh” di dunia, yang bertujuan untuk menghilangkan pengaruh Nekolim (neokolonialis, kolonialis dan imperialis). Sebagai lambang dari bangsa, Soekarno bermaksud menciptakan suatu kesadaran akan tujuan nasional yang akan mengatasi persaingan politik yang mengancam kelangsungan hidup sistem Demokrasi Terpimpin.
Sampai dengan diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 pada bulan Juli 1959, Presiden Soekarno adalah pemegang inisiatif politik, terutama dengan tindakan dan janji-janjinya yang langsung ditujukan kepada pembentukan kembali struktur konstitusional. Akan tetapi, tekananannya kemudian mulai bergeser kepada tindakan simbolis dan ritual, serta khususnya kepada perumusan ideologi seraya melemparkan gagasan-gagasannya berulang kali. Presiden Soekarno dalam hal ini menciptakan doktrin negara yang baru. Demokrasi terpimpin dan gagasan presiden yang sehubungan dengan itu sudah menguasai komunikasi massa sejak pertengahan tahun 1958. Sejak itu tidak mungkin bagi surat kabar atau majalah berani terang-terangan mengecam Demokrasi Terpimpin, lambang dan semboyan-semboyan baru. Pada paruh kedua 1959, Presiden Soekarno semakin mementingkan lambang-lambang. Dalam hubungan ini yang terpenting ialah pidato kenegaraan presiden pada ulang tahun kemerdekaan RI tahun 1959 dan selanjutnya hasil kerja Dewan Pertimbangan Agung dalam penyusunan secara sistematis dalil-dalil yang terkandung dalam pidato tersebut. Pidato kenegaraan yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita”, sebagian besar memuat alasan-alasan yang membenarkan mengapa harus kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Sesungguhnya hanya sedikit tema-tema baru dalam pidato presiden, tetapi pidato itu penting karena berkaitan dengan diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar revolusioner tersebut. Tiga bulan setelah pidato kenegaraannya itu, Presiden Soekarno menyatakan naskah pidato itu menjadi “manifesto politik Republik Indonesia”. Bersamaan dengan itu presiden mengesahkan rincian sistematikanya yang disusun oleh Dewan Pertimbangan Agung. Dalam pidato-pidatonya di awal tahun 1959, presiden selalu mengungkapkan bahwa revolusi Indonesia memiliki lima gagasan penting. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945; kedua, sosialisme ala Indonesia; Ketiga, Demokrasi Terpimpin; keempat, Ekonomi Terpimpin; dan yang terakhir kelima, kepribadian Indonesia. Dengan mengambil huruf pertama masing-masing gagasan itu maka muncullah singkatan USDEK. “Manifesto politik Republik Indonesia” disingkat “Manipol”, dan ajaran baru itu dikenal dengan nama “Manipol-USDEK”.
Manipol-USDEK benar-benar memiliki daya pikat bagi banyak masyarakat politik. Masyarakat politik ini, yang didominasi pegawai negeri, sudah lama mendukung apa yang selalu ditekankan presiden mengenai kegotong-royongan, menempatkan kepentingan nasional diatas kepentringan golongan dan kemungkinan mencapai mufakat melalui musyawarah yang dilakukan dengan penuh kesabaran. Ada dua sebab mengenai hal ini pertama, keselarasan dan kesetiakawanan merupakan nilai yang dijunjung masyarakat-masyarakat Indonesia. Dan kedua, bangsa Indonesia benar-benar menyadari betapa berat kehidupan yang mereka rasakan akibat keterpecahbelahan mereka dalam tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, banyak yang tertarik kepada gagasan bahwa apa yang diperlukan Indonesia dewasa ini adalah orang-orang yang berpikiran benar, berjiwa benar dan patriot sejati. Bagi anggota beberapa komunitas Indonesia, terutama bagi orang-orang Jawa, mereka menemukan makna yang sesungguhnya dalam berbagai skema rumit yang disampaikan presiden itu ketika mengupas cara pandang secara panjang lebar Manipol-USDEK, yang menjelaskan arti dan tugas-tugas khusus tahapan sejarah sekarang ini.
Barangkali daya tarik terpenting Manipo-USDEK terletak pada kenyataan bahwa ideologi ini menyajikan sebuah arah baru. Mereka tidak begitu banyak tertarik pada makna dasar dari arah tersebut. Yang pokok ialah bahwa presiden menawarkan sesuatu pada saat terjadi ketidakjelasan arah yang dituju. Nilai-nilai dan pola-pola kognitif berubah terus dan saling berbenturan, sehingga timbul keinginan yang kuat untuk mencari perumusan yang dogmatis dan skematis mengenai apa yang baik dalam politik. Satu tanggapan umum terhadap Manipol-USDEK ialah bahwa Manipol-USDEK bukanlah merupakan ideologi yang sangat baik atau lengkap tetapi pada akhir tahun 1950an dibutuhkan sebuah ideologi dalam kerangka pembangunan Indonesia.
Sebenarnya hanya di sebagian masyarakat politik saja Manipol-USDEK diterima sepenuh hati, sedangkan di sebagian yang lain menaruh kecurigaan dan kekhawatiran. Manipol-USDEK itu sendiri tidaklah begitu jelas. Selain itu, bukan pula suatu upaya unutk menyelaraskan semua pola penting dari orientasi politik yang ada di Indonesia. Ideologi negara apapun belum mampu menjembatani perbedaan perbedaan besar orientasi politik kutub aristokratis Jawa dan kutub kewiraswastaan Islam. Pada pelaksanaannya, Manipol-USDEK tidak mampu mengatasi permasalahan tersebut. Jadi, banyak kalangan Islam yang kuat keyakinannya, khususnya dari suku bukan Jawa, melihat rumusan baru itu sebagai pemikiran yang asing. Karena itulah maka pelaksanaan manipol Usdek dapat disimpulkan dilakukan dengan paksaan.

2.4    Keberhasilan dan Kegagalan Demokrasi Terpimpin
Keberhasilan pada masa demokrasi terpimpin yang gampang diingat adalah pemberlakuan kembali Undang-undang Dasar 1945. Sistem demokrasi terpimpin digunakan untuk melanjutkan kebijakan dari pemerintah tanpa ada campur tangan rakyat meskipun dilaksanakan pemilihan umum yang telah diambil pemerintah. Para pemilih dalam pemilu masih bisa menentukan suaranya dengan bebas dan hak-haknya dipenuhi, tetapi dibatasi agar tidak menimbulkan pengaruh besar kepada kebijakan Negara. Keberhasilan itu terlihat dalam pembebasan Irian Barat dan memasukannya dalam kesatuan Indonesia pada 1962. Operasi Trikora kala itu sukses memukul mundur tentara asing yang mencoba menghalangi upaya pemerintah dalam menyatukan Irian Barat.
Disisi lain pelaksanaan demokrasi terpimpin juga mengakibatkan kegagalan yang mengakibatkan demokrasi terpimpin hancur.
Adapun Penyebab Kegagalan massa Demokrasi Terpimpin,
1.        Adanya pemusatan kekuasaan di tangan presiden, menyebabkan penyimpangan dan penyelewengan terhadap penyelewengan terhadap undang-undang dasar 1945dan pancasila dan pada akhirnya terjadi perebutan kekuasaan oleh PKI pada tanggal 30 September 1965 (G30S/PKI) yang merupakan bencana bagi bangsa Indonesia
2.      Kedudukan presiden yang bertentangan dengan UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945, kedudukan presiden berada dibawah MPR. Akan tetapi, kenyataan bertentangan dengan UUD 1945, sebab MPRS tunduk kepada presiden. Presiden menentukan apa yang harus di putuskan oleh MPRS. Hal ini tampak dengan adanya tindakan presiden  untuk mengangkat ketua MPRS dirangkan oleh wakil perdana menteri III serta pengangkatan wakil ketua MPRS yang dipilih dan dipimpin oleh partai-partai besar serta wakil ARBI yang masing-masing berkedudukan sebagai menteri yang tidak memimpin departemen.
3.      Pembentukan MPRS yang bertentangan dengan UUD 1945. Presiden juga membentuk MPRS berdasarkan penetapan presiden No.2 tahun 1959. Tindakan ini bertentangan dengan UUD 1945 karena berdasarkan UUD 1945 pengangkatan anggota MPRS sebagai lembaga tertinggi negara harus melalui pemilu sehingga partai yang terpilih oleh rakyat memiliki anggota-anggota yang duduk di MPR.
4.      Kegagalan kontituante dalam menetapkan undang-undang dasar sehingga membawa Indonesia ke jurang kehancuran sebab Indonesia tidak mempuyai pijakan hukum yang mantap.
5.      Situasi politik yang semakin buruk.
6.      Konflik antar partai yang mengganggu stabilitas nasional.
7.      Banyaknya partai dalam parlemen yang saling bebeda pendapat sementara sulit untuk mempertemukannya.
8.      Masing-masing politik berusaha untuk menghalalkan segala cara agar tujuan partainya tercapai. Banyak tindakan menyimpang pada masa ini, termasuk ketika dikeluarkan Tap MPRS No. III/1963 yang mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup.  Pada masa ini juga didirikan badan-badan ekstra konstitusional seperti Front Nasional yang diketahui sebagai media kelompok komunis berkegiatan.
                        Tanggung jawab Negara di pegang sendiri oleh Soekarno, karena lebih mengarah kepada praktek pemerintahan yang otoriter, misal Presiden mengambil alih pemimpin tertinggi Angkatan Bersenjata dengan di bentuk Komandan Operasi Tertinggi (KOTI). TNI dan POLRI disatukan menjadi ABRI. ABRI menjadi golongan fungsional dan kekuatan sosial politik.
            Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, menandai mulainya demokrasi terpimpin yang secara otomatis pemerintahan mengarah kepada sistem pemerintahan yang otoriter.  Pemberontakan yang gagal di Sumatera, Sulawesi, Jawa Barat dan pulau-pulau lainnya yang dimulai sejak 1958, ditambah kegagalan MPR untuk mengembangkan konstitusi baru, melemahkan sistem parlemen Indonesia. Akibatnya pada 1959 ketika Presiden Soekarno secara unilateral membangkitkan kembali konstitusi 1945 yang bersifat sementara, yang memberikan kekuatan presidensil yang besar, dia tidak menemui banyak hambatan. Soekarno mengambil kebijaksanaan berkaitan dengan GANEFO sebagai tandingan olimpiade dan tidak mengikutsertakan Israel dan Taiwan pada Asian Games sebagai bentuk simpati pada Negara Arab dan RRC. Adanya bentukan organisasi baru yaitu GANEFO dan OLDEFO.  Isu yang berkembang adalah adanya usaha untuk mempertahankan kehormatan bangsa Indonesia setelah Malaysia ditetapkan sebagai dewan Keamanan PBB.  GANEFO dan OLDEFO adalah organisasi yang terdiri dari Negara-negara yang baru saja merdeka dan berusaha agar dunia dapat mengakui kedaulatan Negara-negara tersebut.
            Kedekatan Soekarno dengan PKI sangat erat.  Hubungan tersebut adalah hubungan timbal balik antara Soekarno dengan PKI.  Dengan Soekarno membentuk Nasakom, maka hal tersebut membentuk citra Soekarno sebagai komunis.  Padahal pemimpin harus memilki citra sebagai manusia yang beriman, karena dengan iman mampu meredam keinginan duniawi dan menjauhkan dari penyimpangan-penyimpangan. Tapi pada kenyataannya banyak penyimpangan yang dilakukan Soekarno. Indonesia keluar dari kenggotaan PBB dan Soekarno mulai berinteraksi dan menjalin hubungan dengan Negara-negara lain.  Dalam hal ini Soekarno memilki kemampuan berkomunikasi yang baik yang ditandai dengan bergabungnya Negara-negara tersebut bersama Indonesia.  Selain itu di dalam negeri, pengaruh Soekarnoisme mulai tersebar luas. Komitmen meningkatkan kualitas SDM dapat dilihat dari segi pendidikan yaitu dari adanya penambahan universitas baru di setiap ibukota provinsi. Berbagai usaha dilakukan pemerintah antara lain seperti rencana pengajaran Sapta Usaha Tama (sistem pendidikan Indonesia).


BAB III
PENUTUP

KESIMPULAN

Demokrasi terpimpin adalah sebuah demokrasi yang sempat ada di Indonesia, yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpinnya saja. Pada bulan 5 Juli1959 parlemen dibubarkan dan Presiden Sukarno menetapkan konstitusi di bawah dekrit presiden. Stabilitas keseimbangan kekuatan di masa Demokrasi Terpimpin bergantung pada kelanjutan kerja sama antara Presiden Soekarno dan pimpinan Angkatan Darat. Namun, stabilitas tersebut tidak berlangsung lama karena Soekarno terlalu melindungi partai politik yang berideologi komunis. Selain itu, Soekarno terlalu mendominasi kehidupan politik Indonesia sehingga menjadikan ia sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sehingga pada pelaksanaan demokrasi terpimpin khususnya Presiden Soekarno banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap UUD 1945.

SARAN

Penulis menyadari dalam penulisan makalah ini masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi penulisan maupun materi, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritikan dari rekan-rekan mahasiswa yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan makalah yang selanjutnya.




Demikianlah materi tentang Makalah Demokrasi Terpimpin yang sempat kami berikan. semoga materi yang kami berikan dan jangan lupa juga untuk menyimak Makalah Cara Mendirikan Usaha yang telah kami posting sebelumnya. semoga materi yang kami berikan dapat membantu menambah wawasan anda semikian dan terimah kasih. Semoga dapat membantu menambah wawasan anda semikian dan terimah kasih.


Anda dapat mendownload Makalah diatas dalam Bentuk Document Word (.doc) melalui link berikut.


EmoticonEmoticon