Makalah Ekonomi

Makalah Ekonomi - Jika dalam postingan ini, anda kurang mengerti atau susunanya tidak teratur, anda dapat mendownload versi .doc makalah berikut :

Download

Makalah Ekonomi

 Bab I.

Pendahuluan

A.    Latar Belakang

Kondisi global menghadapi tekanan yang berat karena krisis keuangan Eropa setelah krisis keuangan Amerika Serikat pada tahun 2008. Krisis keuangan Eropa berawal dari defisit anggaran pemerintah yang semakin besar di negara-negara kawasan Eropa terutama negara-negara lapisan pertama yaitu Yunani, Irlandia, dan Portugal. Sementara itu melebarnya defisit anggaran pemerintah dibarengi dengan rasio hutang per PDB yang menyebabkan kemampuan memperoleh pembiayaan defisit terbatas. Tidak berfungsinya kebijakan moneter dalam kawasan Euro, terbatasnya ruang gerak fiskal, serta tidak terlihatnya upaya pemulihan, mendorong perlambatan bahkan penurunan perekonomian pada beberapa negara kawasan Eropa akan menyebabkan besar kemungkinan terjadinya perambatan krisis keuangan di kawasan Eropa bahkan global. Sistem perbankan yang saling terkait dan kompleks di dalam kawasan Eropa maupun dengan luar kawasan Eropa seperti Amerika dan Jepang dapat menjadi sumber lajunya proses perambatan krisis keuangan. Dengan demikian, pada saat satu Negara pada lapisan pertama (Yunani, Spanyol,Irlandia, Portugal) mengalami default, maka akan mempengaruhi perbankan negara lain terutama Italia, Jerman dan Perancis.

Di luar negara-negara Eropa, krisis global dan penurunan peringkat utang Amerika Serikat telah memicu gejolak finansial global antara lain dengan turunnya indeks bursa saham di banyak Negara dan akan memberi dampak yang besar pada sektor riil terutama perdagangan berdasarkan hubungan bilateral, ekspor dan impor. Negara Asia yang rutin mengekspor produk-produknya ke negara Eropa adalah Cina dan India. Terkait perlambatan perekonomian dunia terutama pada negara-negara maju, krisis global tidak berpengaruh besar terhadap jalur perdagangan langsung (direct trade) antara Indonesia dengan Eropa maupun dengan Amerika Serikat. Namun jalur perdagangan tidak langsung (indirect trade) Indonesia dengan Eropa dan Amerika akan terpengaruh melalui China dan India. China yang merupakan importer terbesar barang Indonesia diperkirakan akan mengurangi impornya disebabkan permintaan negara-negara maju menurun terhadap barang China. Sehingga kedalaman krisis ekonomi dan krisis keuangan Eropa yang menjadi krisis global dikhawatirkan akan memberi dampak negatif yang besar terhadap perekonomian Indonesia.

Dari deskripsi singkat krisis ekonomi  eropa di atas, penulis dalam pembuatan makalah mengangkat tentang bagaimanakah perekonomian Indonesia pasca krisis ekonomi eropa?

B.     Rumusan Masalah

Agar pembahasan mengenai permasalahan umum yang dikemukakan yaitu bagaimanakah perekonomian Indonesia pasca krisis ekonomi eropa, tidak terlalu luas dan menjadi focus maka penulis membatasi atau membagi permasalahan menjadi 3 sub masalah yaitu sebagai berikut:

1.      Seperti apakah Kebijakan pemerintah Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi dan krisis financial Eropa?

2.      Bagaimanakah kondisi perekonomian Indonesia di sector Perdagangan terutama perdagangan internasinal (ekspor dan impor)?

3.      Bagaimanakah kondisi perekonomian Indonesia di sector financial seperti, aliran modal dan perbankan ?

C.    Tujuan Makalah

Makalah ini bertujuan secara umum untuk mendeskripsikan perekonomian Indonesia pasca krisis ekonomi dari negara-negara Eropa dan secara khusus menggambarkan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mengatasi dampak krisis ekonomi eropa, baik dari sector perdagangan atau sector financial.

D.    Kerangka Teori

A. Sistem Ekonomi

1. Pengertian Sistem Ekonomi

Setiap negara mempunyai sistem perekonomian yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi selain oleh ideologi suatu bangsa juga dikarenakan perbedaan budaya dan pandangan politik di setiap negara. Sistem perekonomian yang dianut bangsa Indonesia berbeda dengan sistem perekonomian yang dianut negara Malaysia, Thailand, Australia, Inggris, Italia dan negara-negara di Afrika. Perbedaan-perbedaan sistem ekonomi tersebut, pada dasarnya mengarah pada tujuan-tujuan yang sama berikut ini.

1.      Mencapai tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

2.      Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

3.      Mencapai kestabilan ekonomi dengan kesempatan kerja yang luas.

4.      Mengurangi jumlah pengangguran.

5.      Pemerataan pendapatan di antara berbagai golongan dan lapisan masyarakat.

Sistem perkonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrim tersebut.

Selain faktor produksi, sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut mengatur produksi dan alokasi. Sebuah perekonomian terencana (planned economies) memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi hasil produksi. Sementara pada perekonomian pasar (market economic), pasar lah yang mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi barang dan jasa melalui penawaran dan permintaan.

2. Macam-Macam Sistem Ekonomi

Sistem ekonomi yang dianut berbagai negara merupakan hasil perkembangan sejarah serta tanggapan suatu bangsa atas pergolakan zaman. Secara umum sistem ekonomi dalam perekonomian suatu negara dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi campuran.

a. Sistem Ekonomi Liberal

Sistem ekonomi liberal disebut juga sistem ekonomi pasar bebas atau sistem ekonomi laissez faire. Sistem ekonomi liberal adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada masing-masing individu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Filsafat atau ideologi yang menjadi landasan kepada sistem ekonomi liberal adalah bahwa setiap unit pelaku kegiatan ekonomi diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang akan memberikan keuntungan kepada dirinya, maka pada waktu yang sama masyarakat akan memperoleh keuntungan juga.

b . Sistem Ekonomi Sosialis

Sistem ekonomi sosialis disebut juga sistem ekonomi terpusat. Mengapa disebut terpusat? Karena segala sesuatunya harus diatur oleh negara, dan dikomandokan dari pusat. Pemerintahlah yang menguasai seluruh kegiatan ekonomi. Sistem perekonomian sosialis merupakan sistem perekonomian yang menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata dan tidak adanya penindasan ekonomi. Untuk mewujudkan kemakmuran yang merata pemerintah harus ikut campur dalam perekonomian. Oleh karena itu hal tersebut mengakibatkan potensi dan daya kreasi masyarakat akan mati dan tidak adanya kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Dasar yang digunakan dalam sistem ekonomi sosialis adalah ajaran Karl Marx, di mana ia berpendapat bahwa apabila kepemilikan pribadi dihapuskan maka tidak akan memunculkan masyarakat yang berkelas-kelas sehingga akan menguntungkan semua pihak. Negara yang menganut sistem ini seperti Rusia, Kuba, Korea Utara, dan negara komunis lainnya.

c . Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi campuran merupakan campuran atau perpaduan antara sistem ekonomi liberal dengan sistem ekonomi sosialis. Masalah-masalah pokok ekonomi mengenai barang apa yang akan diproduksi, bagaimana barang itu dihasilkan, dan untuk siapa barang itu dihasilkan, akan diatasi bersama-sama oleh pemerintah dan swasta. Pada sistem ekonomi campuran pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian dalam perekonomian, namun pihak swasta (masyarakat) masih diberi kebebasan untuk menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ingin mereka jalankan. Adanya campur tangan dari pemerintah bertujuan untuk menghindari akibat-akibat yang kurang menguntungkan dari sistem liberal, antara lain terjadinya monopoli dari golongan-golongan masyarakat tertentu terhadap sumber daya ekonomi. Apabila kita cermati sebagian besar negara di dunia tidak ada lagi yang menggunakan salah satu sistem ekonomi. Mereka kebanyakan mengombinasikan dari sistem-sistem yang ada sesuai dengan situasi dan tradisi negara yang bersangkutan. Misalnya saja Amerika Serikat yang sangat terkenal dengan sistem ekonomi liberalnya.

Meskipun sistem ekonomi yang mereka tetapkan berpaham liberal, namun pada kenyataannya masih ada campur tangan pemerintah, misalnya dalam hal pembuatan undang-undang antimonopoli.

B. Sistem Ekonomi Indonesia

`Sistem ekonomi yang dianut oleh setiap bangsa berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan falsafah dan ideologi dari masing-masing negara. Seperti halnya Indonesia, sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia akan berbeda dengan sistem ekonomi yang dianut oleh Amerika Serikat ataupun negara-negara lainnya. Pada awalnya Indonesia menganut sistem ekonomi liberal, di mana seluruh kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat. Akan tetapi karena ada pengaruh komunisme yang disebarkan oleh Partai Komunis Indonesia, maka sistem ekonomi di Indonesia berubah dari sistem ekonomi liberal menjadi sistem ekonomi sosialis.

Pada masa Orde Baru, sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia diubah kembali menjadi sistem demokrasi ekonomi. Sistem ini bertahan hingga masa Reformasi. Setelah masa Reformasi, pemerintah melaksanakan sistem ekonomi yang berlandaskan ekonomi kerakyatan. Sistem inilah yang masih berlaku di Indonesia. Berikut ini bentuk sistem ekonomi di Indonesia dari masa Orde Baru hingga sekarang.

1.      Sistem Ekonomi Demokrasi

Indonesia mempunyai landasan idiil yaitu Pancasila dan landasan konstitusional yaitu UUD 1945. Oleh karena itu, segala bentuk kegiatan
masyarakat dan negara harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem perekonomian yang ada di Indonesia juga harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem perekonomian nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 disusun untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan dijadikan dasar pelaksanaan pembangunan ekonomi. Sistem perekonomian Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 disebut sistem ekonomi demokrasi. Dengan demikian sistem ekonomi demokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah.

Pada sistem demokrasi ekonomi, pemerintah dan seluruh rakyat baik golongan ekonomi lemah maupun pengusaha aktif dalam usaha mencapai kemakmuran bangsa. Selain itu, negara berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan kegiatan perekonomian. Dengan demikian terdapat kerja sama dan saling membantu antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

2.      Sistem Ekonomi Kerakyatan

Sistem ekonomi kerakyatan berlaku di Indonesia sejak terjadinya Reformasi di Indonesia pada tahun 1998. Pemerintah bertekad melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan. Pada sistem ekonomi kerakyatan, masyarakat memegang aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha.

3.      Pelaku Utama dalam Sistem Perekonomian Indonesia

Sistem ekonomi kerakyatan sendi utamanya adalah UUD 1945 pasal 33 ayat (1), (2), dan (3). Bentuk usaha yang sesuai dengan ayat (1) adalah koperasi, dan bentuk usaha yang sesuai dengan ayat (2) dan (3) adalah perusahaan negara. Adapun dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi “hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh di tangan seorang”. Hal itu berarti perusahaan swasta juga mempunyai andil di dalam sistem perekonomian Indonesia. Dengan demikian terdapat tiga pelaku utama yang menjadi kekuatan sistem perekonomian di Indonesia, yaitu perusahaan negara (pemerintah), perusahaan swasta, dan koperasi.

1. Pemerintah (BUMN)

a. Pemerintah sebagai Pelaku Kegiatan Ekonomi

1 ) Kegiatan produksi

Pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai pelaku ekonomi, mendirikan perusahaan negara atau sering dikenal dengan sebutan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2003, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

2 ) Kegiatan konsumsi

Pemerintah juga membutuhkan barang dan jasa untuk menjalankan tugasnya. Seperti halnya ketika menjalankan tugasnya dalam rangka melayani masyarakat, yaitu mengadakan pembangunan gedung-gedung sekolah, rumah sakit, atau jalan raya. Tentunya pemerintah akan membutuhkan bahan-bahan bangunan seperti semen, pasir, aspal, dan sebagainya. Semua barang-barang tersebut harus dikonsumsi pemerintah untuk menjalankan tugasnya. Contoh-contoh mengenai kegiatan konsumsi yang dilakukan pemerintah masih banyak, seperti membeli barang-barang untuk administrasi pemerintahan, menggaji pegawai-pegawai pemerintah, dan sebagainya.

3 ) Kegiatan distribusi

Selain kegiatan konsumsi dan produksi, pemerintah juga melakukan kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi yang dilakukan pemerintah dalam rangka menyalurkan barang-barang yang telah diproduksi oleh perusahaanperusahaan negara kepada masyarakat. Misalnya pemerintah menyalurkan sembilan bahan pokok kepada masyarakat-masyarakat miskin melalui BULOG. Penyaluran sembako kepada masyarakat dimaksudkan untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan distribusi yang dilakukan oleh pemerintah harus lancar. Apabila kegiatan distribusi tidak lancar akan memengaruhi banyak faktor seperti terjadinya kelangkaan barang, harga barang-barang tinggi, dan pemerataan pembangunan kurang berhasil. Oleh karena itu, peran kegiatan distribusi sangat penting.

b . Pemerintah sebagai Pengatur Kegiatan Ekonomi

Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di bidang ekonomi tidak hanya berperan sebagai salah satu pelaku ekonomi, akan tetapi pemerintah juga berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan terhadap jalannya roda perekonomian demi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Dalam rangka melaksanakan peranannya tersebut pemerintah menempuh kebijaksanaan-kebijaksanaan berikut ini.

1) Kebijaksanaan dalam dunia usaha Usaha untuk mendorong dan memajukan dunia usaha, pemerintah melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan

2 ) Kebijaksanaan di bidang perdagangan

Di bidang perdagangan, pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan berupa kebijaksanaan ekspor dan kebijaksanaan impor. Pemerintah menetapkan kebijakan ekspor dengan tujuan untuk memperluas pasar di luar negeri dan meningkatkan daya saing terhadap barang-barang luar negeri. Adapun kebijakan impor dimaksudkan untuk menyediakan barang-barang yang tidak bisa diproduksi dalam negeri, pengendalian impor, dan meningkatkan daya saing.

3) Kebijaksanaan dalam mendorong kegiatan masyarakat Kebijaksanaan pemerintah dalam mendorong kegiatan masyarakat.

2. Swasta (BUMS)

BUMS adalah salah satu kekuatan ekonomi di Indonesia. BUMS merupakan badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta. Tujuan BUMS adalah untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. BUMS didirikan dalam rangka ikut mengelola sumber daya alam Indonesia, namun dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah dan UUD 1945. BUMS dalam melakukan perannya mengandalkan kekuatan pemilikan modal. Perkembangan usaha BUMS terus didorong pemerintah dengan berbagai kebijaksanaan

3. Koperasi

Keberadaan koperasi di Indonesia berlandaskan pada pasal 33 UUD 1945 dan UU No. 25 Tahun 1992. Pada penjelasan UUD 1945 pasal 33 ayat (1), koperasi berkedudukan sebagai “soko guru perekonomian nasional” dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional. Adapun penjelasan dalam UU No. 25 Tahun 1992, menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Berdasarkan pada pengertian koperasi di atas, menunjukkan bahwa koperasi di Indonesia tidak semata-mata dipandang sebagai bentuk perusahaan yang mempunyai asas dan prinsip yang khas, namun koperasi juga dipandang sebagai alat untuk membangun sistem perekonomian Indonesia. Koperasi diharapkan dapat mengembangkan potensi ekonomi rakyat dan mewujudkan demokrasi ekonomi yang sesuai dengan yang diamanatkan dalam UUD 1945.

C.  Krisis Ekonomi

”Resesi ekonomi terjadi ketika seluruh permintaan melempem, dan output (pertumbuhan barang dan jasa) gagal meningkat. Secara teknis, kondisi resesi terjadi saat suatu perekonomian menunjukkan gejala ini selama lebih dari dua kuartal fiscal secara berturut-turut, dan diikuti dengan kemerosotan dalam ketenagakerjaan. Resesi adalah kemunduran ekonomi dan dalam situasi yang keras dan panjang, resesi dapat diperlunak dan dapat dengan mudah dikoreksi oleh campur tangan bankir-bankir sentral pemerintah dan perusahaan swasta.”  

Kecenderungan di suatu ekonomi akan berdampak pada mitra dangangnya di manapun, karena penurunan daya beli dan kemampuan memproduksi akan menjalar dari satu Negara ke Negara lain atau kawasan lain. Dalam menganalisis penyebab terjadinya krisis ekonomi yang terjadi di Uni Eropa, ada teori yang dapat digunakan sebagai kacamata analisis, yaitu:

1. Teori contagion

Teori ini menjelaskan dampak krisis ekonomi yang menimbulkan adanya contagion effect yaitu menularnya dengan amat cepat dari satu Negara ke negara lain. Hal ini jelas terlihat pada kasus krisis yang melanda Uni Eropa yang diawali terlebih dahulu oleh Yunani.

2. Teori business cycle (konjungtur)

Teori ini menjadi salah satu yang bisa digunakan untuk menganalisis krisis yang melanda di Uni Eropa karena proses ekonomi berdasarkan  mekanisme pasar (ekonomi kapitalis) selalu menunjukkan gelombang pasang surut dalam bentuk naik turunnya variabel-variabel makro

D.  Kebijakan Ekspor-Impor

Perekonomian barat memiliki pendekatan yang agresif baik untuk ekspor maupun impor berdasarkan prinsip pertumbuhan dapat difasilitasi dengan baik dengan adanya pertukaran daripada mengakumulasi karakteristik uang dari perekonomian merkantilis. Mengejar keseimbangan bukan surplus atau defisit adalah ideal bagi mereka. Adanya pilihan atau tidak adanya pilihan, atas perdagangan telah sangat mempengaruhi status dari setiap pemain di pasar global. Ternyata tidak ada ‘tangan ajaib’ Adam Smith yang dapat menentukan terbentuknya blok kebijakan perdagangan. Hal ini hanya oleh badan internasional. Strategi kebijakan perdagangan, dipilih oleh sebagian dan ditinggalkan seluruhnya, ditetapkan oleh pemerintah dengan bantuan formulasi pemimpin bisnis dan bahkan militer.

Tarif ekspor ditetapkan agar barang dan jasa yang penting tidak meninggalkan batas Negara. Tarif seperti itu juga ditetapkan dalam pasar tenaga kerja yang murah untuk menarik pajak atas produser asing yang mengekspor barang dan jasa bernilai tambah untuk meningkatkan keuntungan. Hal ini merupakan isu domestik walaupun pengaruhnya dapat berlaku massif secara global. Denganmemerintahkan atau mengancam untuk memerintahkan unruk memberlakukan tarif yang lebih besar atau total, maka sebuah Negara dapat memaksa pesaing ekonominya untuk menurunkan tarif mereka.

Pemerintah secara teratur menetapkan tarif impor atas produk asing yang juga diproduksi di dalam negeri. Disamping menghasilkan pendapatan pajak, tarif bertujuan untuk mempertahankan pasar ekslusif bagi bisnis domestik atau menawarkan proteksi kompetitif bagi manufaktur asing yang efisien atau jasa yang diberikan.

E.  Konsep Industri Berdaya Saing

Salah satu indikator ekonomi yang semakin mendapat perhatian dalam kancah perekonomian global adalah faktor daya saing. Daya saing ekonomi semakin menjadi barometer bagi setiap negara, baik untuk menjalin kerjasama antarnegara maupun antarkawasan ekonomi. Oleh karena itu, upaya peningkatan daya saing harus menjadi salah satu fokus pemerintah dalam mengelola perekonomian. Di Indonesia daya saing industri sebagian besar berkaitan dengan iklim usaha. Dari sisi teori, daya saing pada umumnya didefinisikan sebagai seberapa besar pangsa pasar produk suatu negara dalam pasar dunia. Tetapi definisi yang lebih tepat mengenai daya saing itu adalah produktivitas (Pambudhi, 2007). Produktivitas akan mendorong mata uang suatu negara menjadi lebih kuat sekaligus meningkatkan standar hidup masyarakat. Produktivitas tergantung dari nilai barang-barang dan jasa yang dapat diproduksi secara efisien. Daya saing berdasarkan definisi ini meliputi kondisi makro ekonomi, politik, dan lingkungan hukum yang mendukung perekonomian yang maju.

Kondisi makro ekonomi yang baik membantu menciptakan kemakmuran, tetapi perlu dukungan dari kondisi mikro ekonomi suatu negara. Kemakmuran pada dasarnya dibentuk oleh pondasi mikro ekonomi, kegiatan, dan strategi perusahaan. Menurut Pambudhi (2007), Strategi perusahaan ini dipengaruhi oleh kualitas input, kondisi infrastruktur, institusi, peraturan-peraturan pemerintah, dan kebijakan lainnya yang mengatur lingkungan bisnis di mana perusahaan tersebut bersaing (OUTLOOK INDUSTRI 2012 hal-22).

Ada 2 catatan yang dapat dikedepankan dari survei daya saing versi WEF tersebut. Pertama, dari ketiga kelompok variabel yang disusun, peringkat paling buruk adalah kelompok persyaratan dasar (basic requirement). Isi dari kelompok persyaratan dasar adalah: institusi (kelembagaan), infrastruktur, stabilitas ekonomi makro, serta kesehatan dan pendidikan dasar. Padahal, persyaratan dasar ini merupakan fundamen terpenting bagi penguatan daya saing ekonomi suatu negara. Kedua, setidaknya dalam beberapa tahun terakhir Indonesia gagal menjaga momentum perbaikan daya saing ini, sehingga peringkat kompetisi global mengalami kemunduran. Dua alasan ini rasanyacukup untuk menjadi dasar bagi pentingnya membangun industri yang berdayasaing, (OUTLOOK INDUSTRI 2012 hal-22).

Bab II. Isi

Pembahasan

Sebagai salah satu kawasan yang selama ini menjadi tujuan ekspor Indonesia, Uni Eropa menjadi perhatian khusus bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspornya ke sana, meskipun sebenarnya Indonesia bukanlah  salah satu mitra dagang yang utama bagi Uni Eropa, seperti Amerika, China, Swiss, Rusia atau Jepang, karena tercatat pada tahun 2004 pangsa impor UE dari Indonesia hanya sebesar 1,0%. Tapi pada tahun itu Indonesia perlu sedikit bangga, karena indonesia mendapat urutan 3 besar yang memperoleh fasilitas pengurangan bea masuk melalui skema Generalized System of Preference (GSP) UE yang diberikan kepada 178 negara berkembang.

Dengan adanya efek domino dari krisis finansial yang merambat ke Negara-negara lain di Uni Eropa memberikan dampak yang cukup luas terhadap perekonomian dunia. Namun demikian, pasar Uni Eropa cukup mampu bertahan dibandingkan dengan pasar-pasar di Asia lainnya.

Berdasarkan teori contagion, krisis yang terjadi di Eropa pasti akan berpengaruh ke negara-negara lain di dunia. Tidak terlepas Indonesia pasti terkena dampak krisis ekonomi eropa. Namun krisis yang terjadi di Eropa tidak berdampak secara langsung tetapi melalui negara yang lain seperti cina yang merupakan negara terbesar yang mengekspor produknya ke negara-negara eropa dan negara pengimpor barang-barang dari Indonesia. Hubungan perdagangan terutama ekspor dan impor merupakan jalur penyebaran krisis ekonomi. dampak yang dapat dirasakan Indonesia terjadi pada bidang ekspor. Krisis di Eropa akan membuat permintaan barang dari Negara negara tersebut pada Indonesia menurun. Mereka tidak memiliki cukup dana untuk membeli barang-barang Indonesia. Akibatnya, produsen dalam negeri akan menurunkan harga barang ekspor. Walau begitu, porsi perdagangan Indonesia di Eropa hanya 10,4% dan di AS juga hanya 8.2%. Dampak krisis Eropa tidak akan terlalu besar pada perdagangan di Indonesia karena pasar ekspor utama Indonesia adalah kawasan Asia.

Tidak hanya dari sisi perdagangan, dampak juga  terjadi pada fokus aliran dana. Karena dana besar sulit diraih, maka modal-modal yang masuk akan berukuran kecil. Modal-modal kecil ini lebih dapat diserap oleh pasar-pasar baru dan sektor riil. Ekonomi mikro menjadi terangkat namun tidak memberikan banyak sumbangan pada negara.

Kondisi perdagangan saat ini terutama ekspor Indonesia tertekan karena neraca surplus perdagangan mengalami penurunan yang diakibatkan oleh defisitnya neraca perdagangan negara mitra dagang seperti Singapura, Korea Selatan dan Jepang. Wakil menteri perdagangan Bayu Krisnamukti dalam Harian Kompas (4/7), mengatakan bahwa penurunan surplus perdagangan juga dipicu oleh lonjakan impor. Indonesia kebanjiran produk impor terutama barang-barang impor yang berasal dari China baik berupa barang jadi atau barang setengah jadi. Kebutuhan akan beberapa barang impor masih sangat dibutuhkan oleh industri dalam negeri sehingga tidak memungkinkan untuk membatasi impor barang secara menyeluruh. Guna menjaga pasar domestik, kementrian perindustrian mendorong atau menggalakkan kebijakan seperti penerapan wajib standar nasional, bea masuk antidumping, dan tindakan pengamanan perdagangan (safeguard).

Awal tahun 2012 ekonomi Amerika Serikat mulai menunjukkan perbaikan terutama dengan semakin membaiknya keyakinan konsumen dan turunnya tingkat penggangguran menjadi 8,5 persen pada Desember 2011. Harapan juga muncul dari Uni Eropa seiring dengan semangat untuk melakukan konsolidasi fiskal disertai injeksi likuiditas dalam bentuk pinjaman dari Bank Sentral Eropa (ECB) kepada perbankan di Uni Eropa dengan bunga hanya 1 persen dan tenor 3 tahun.

ECB dikabarkan masih akan menambah jumlah pinjaman tersebut hingga mencapai 1 triliun euro. Saat ini Uni Eropa bersama ECB telah memberikan bantuan berupa dana talangan ke Spanyol  sebesar  4 miliar euro. Tambahan likuiditas dalam jumlah yang cukup masif ini juga memberi peluang mengalirnya dana Uni Eropa tersebut ke emerging market Asia, termasuk ke Indonesia. Apalagi disaat yang sama, kondisi ekonomi Indonesia mempunyai kekuatan pasar domestik yang disertai dengan peningkatan daya beli masyarakat.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kondisi perekonomian Indonesia hingga kuartal ketiga 2011 memang menggembirakan. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi mencapai 6,5%. Sebagian besar pertumbuhan ini ditopang oleh ekspor barang dan jasa sebesar 8,3%. Sumbangan terbesar lainnya dari konsumsi rumah tangga sebesar 2,7% dan investasi sebesar 1,7%.

Di penghujung tahun 2012 dikhawatirkan tren penurunan ekspor akan terus terjadi. Bahkan pertumbuhan ekonomi yang menurun belum dapat berubah secara signifikan sebagai dampak dari krisis ekonomi Eropa.  Untuk menghadapi itu, Sofian yang juga merupakan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan bahwa satu-satunya jalan adalah menjaga pasar domestic. Pasar dalam negeri bisa menjadi tempat bertahan bagi industri karena pertumbuhan ekonomi sampai saat ini sebesar 6,5 persen  dalam negeri. Diversifikasi pasar ekspor hanya dapat diraih untuk jangka panjang sehingga butuh upaya keras untuk menjaga pasar domestic. Salah satu factor agar pasar domestic pertumbuhannya meningkat adalah dengan menyelesaikan segala masalah yang berkenaan dengan pembangunan infrastruktur.

Akhir Juni 2012, anggaran pemerintah defisit Rp. 60 triliun yang disebabkan oleh realisaasi penyerapan belanja negara yang berjumlah Rp. 629,4 triliun, sementara realisasi penerimaan sebesar Rp. 593 triliun. Artinya pengeluaran lebih besar dibandingkan pemasukan. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011 yang merupakan instrumen fiskal pemerintah mampu memperbaiki kondisi ekonomi makro, namum kebijakan tersebut belum maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang disebabkan oleh buruknya kualitas alokasi dan penyerapan anggaran.

Masa depan perekonomian Indonesia diramalkan tetap cerah kendati melamban ditengah krisis utang Eropa dan lemahnya perekonomian Amerika Serikat. Setidaknya ini prediksi dari berbagai ekonom dan lembaga keuangan dunia. Bank Pembangunan Asia (ADB) memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2012, pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai melamban menjadi 6,5% akibat meningkatnya risiko krisis utang Eropa dan lesunya perekonomian Amerika Serikat.

Sejumlah ekonom juga optimis prospek ekonomi Indonesia masih cukup cerah pada 2012. Ekonom Faisal Basri memperkirakan, pertumbuhan ekonomi tahun depan bisa mencapai lebih dari 6% kendati kondisi perekonomian global terutama di Eropa dan Amerika Serikat masih suram. Kepala Riset Danareksa Research Institute Purbaya Yudhi Sadewa juga hakul yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bisa melampaui 6% pada 2012 nanti. Namun, Purbaya memperkirakan, pertumbuhan Indonesia 2012 akan melamban. Dia meramalkan pertumbuhan ekonomi 2012 mencapai 6,3%. Purbaya optimis pertumbuhan ekonomi bisa lebih tinggi bila pemerintah mampu mengubah dana aliran dana asing menjadi foreign direct investment (FDI). Dia berharap pemerintah bisa memperbaiki iklim investasi seperti birokrasi, korupsi dan penyediaan infrastruktur seperti pelabuhan dan ketersediaan listrik.

Masalah angka pertumbuhan perekonomian tahun 2012, Pemerintah dan DPR dalam rapat yang membahas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2012 (RUU APBN), sepakat mematok pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 sebesar 6,8-7,2 % yang pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 6,5 %, karena ada keyakinan pada sumber-sumber pertumbuhan ekonomi seperti investasi, pasar domestic dan ekspor. Bank sentral meramalkan pertumbuhan investasi tahun depan bisa mencapai sekitar 9,7% hingga 10,1%, lebih tinggi dari 2011 yang diprediksi tumbuh sekitar 7,7% dari tahun 2010.

Untuk itu pemerintah harus konsisten dalam hal pembangunan infrastruktur dan efisiensi anggaran. Dalam bidang finansial , Bank Indonesia memfokuskan menjaga nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika. Beberapa ahli ekonomi Indonesia juga mengatakan bahwa untuk mencapai target, pemerintah bersama Bank Indonesia dalam prosesnya harus mengeluarkan kebijakan fiscal dan kebijakan moneter yang sinergitas atau kebijakan yang mendukung agar konektivitas lebih baik dan dapat menekan biaya logistic sehingga proses pertumbuhan perekonomian lebih lancar. Jika tidak Indonesia akan terkena dampak yang besar dari perlambatan pertumbuhan ekonomi negara-negara Eropa, China dan India dan Amerika Serikat.

Secara makro dan di mata internasional, Indonesia mencatat prestasi pembangunan meyakinkan. Indonesia menjadi negara demokrasi dan memberikan  otonomi daerah lebih luas, memiliki kekayaan alam yang berlimpah, ekonomi tumbuh di atas 6 % ditengah melemahnya perekonomian global, dan menjadi anggota kelompok 20 negara dengan produk domestic bruto terbesar (G-20). Dari sisi pengelolaan fiscal, Indonesia sangat hati-hati menerapkan deficit anggaran dengan tidak melebihi 3% produk domestic bruto (PDB). Ekspor sebagai salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi masih didominasi komoditas mineral, batubara, dan migas. Ditambah hasil pertanian terutama minyak sawit mentah, ekspor komoditas mencapai lebih 63% dari total nilai ekspor.

Merevitalisasi industri merupakan pilihan untuk menciptakan pertumbuhan dan lapangan kerja formal. Revitalisasi itu sejumlah syarat yaitu pemerintah harus memperjelas strategi industri yang mengaitkan hulu dan hilir, industri besar dan kecil, industri substitusi impor, serra insentif ekspor dengan instrumen lebih canggih. Strategi industrialisasi harus mengaitkan dengan pendidikan dan pasar tenaga kerja yang sebagian besar berpendidikan SMP. Kepemilikan industri juga menjadi isu dan untuk mendukung industrialisasi, bank sentral tidak cukup hanya menjaga stabilitas moneter. Independensi bank sentral perlu didefinisi ulang agar dapat berperan sebagai agen pembangunan.

Bab. III. Penutup

Kesimpulan

Krisis Eropa dan AS dapat memberikan dampak negatif pada perekonomian Indonesia lewat perdagangan, aliran modal, dan remittance. Dengan sumber daya alam yang melimpah, pasar konsumen yang besar, dan daya beli masyarakat yang tinggi, disertai langkah-langkah strategis yang dilakukan Kementrian Keuangan dan Bank Indonesia, diharapkan krisis Eropa dan AS tidak akan berdampak besar pada perekonomian Indonesia.

Di tengah kesulitan yang kian mengimpit, pemerintah seharusnya pandai mengambil hikmah dengan mencermati biang penyebab krisis. Runtuhnya berbagai konglomerasi ekonomi, misalnya, merupakan hikmah besar yang tak cukup dimaknai sekadar sebagai akibat lemahnya fundamental perekonomian Indonesia saat itu. Hikmah yang lebih penting: memberikan perhatian berlebihan pada kegiatan ekonomi skala besar dan mengabaikan yang kecil, menengah serta sektor informal, ternyata merupakan kesalahan kebijakan yang harus dibayar sangat mahal. Nyatanya, selama krisis, usaha ekonomi skala kecil, menengah, dan sektor informal justru mampu bertahan bahkan menjadi penopang tetap berlangsungnya kegiatan ekonomi rakyat.

Krisis ekonomi seharusnya juga mampu membuka mata kita bahwa kebijakan pembangunan ekonomi nasional yang bertumpu pada sumber daya luar – dan bukan sumber daya lokal – adalah kebijakan keliru. Strategi kebijakan “footloose industry” yang mengandalkan pada sumber daya luar justru merupakan penyumbang utama ambruknya perekonomian. Dari fakta ini saja, sudah cukup alasan bagi pemerintah untuk segera melakukan reorientasi kebijakan. Utamanya, mengubah strategi kebijakan pembangunan ekonomi menjadi berbasis pada sumber daya lokal atau domestik (resource-based economy). Saatnya pemerintah juga agresif di sisi fiskal, memastikan serapan anggaran yang maksimal sehingga peran pemerintah mendorong pertumbuhan yang bisa mengkompensasi kemungkinan perlambatan dorongan ekonomi dari penerimaan ekspor. Intinya adalah bagaimana membuat pasar domestik menjadi kekuatan ekonomi Indonesia ditengah berbagai risiko global saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Anhar Wahyu. Kondisi Perekonomian Indonesia. http://www.lintasberita.web.id/kondisi-perekonomian-indonesia/#ixzz1zv6bEP45. di akses 7 Juli 2012

Eeng Ahman. (2008). Membina Kompetensi EkonomiUntuk Kelas X SMA/ MA. Jilid 1. Bandung: Garfindo Media Utama.

Kampekique, 2011,  Kerjasama Antara Indonesia dan Uni Eropa, diakses dari http://kampekique.wordpress.com/2011/01/18/kerjasama-antara-indonesia-dan-uni-eropa/

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kebijaksanaan Umum dan Politik Luar Negeri RI – Uni Eropa (UE), diakses dari http://www.deplu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=RegionalCooperation&IDP=15&P=Regional&l=id

Kementrian Perindustrian. Outlook Industri 2012. http//: kementrianperindustrian.com

Kominfo.. http://kominfonewscenter.com di akses 7 Juli 2012

Redaksi Harian Kompas. (2012). Harian Kompas, Edisi (4, 6,7,9,10) Juli 2012. Jakarta: Kompas Press.

Roni. Dampak Krisis Ekonomi Eropa.  http://fleepzfloopz.blog.com/2011/05/10/dampak-krisis-ekonomi-uni-eropa-terhadap-ekspor-indonesia/

Ryantono Puji Santoso. Perekonomian Indonesia 2012. http://www.gema-nurani.com/2012/01/perekonomian-indonesia-2012/ di akses 7 Juli 2012

Sadono Sukirno dkk. (2004). Pengantar Bisnis. Edisi Pertama. Jakarta: Prenada Media

Demikianlah materi tentang Makalah Ekonomi yang sempat kami berikan dapat bermanfaat. semoga materi yang kami berikan dan jangan lupa juga untuk menyimak Makalah Kesimpulan, Saran Dan Daftar Pustaka yang telah kami posting sebelumnya. semoga materi yang kami berikan dapat membantu menambah wawasan anda semikian dan terimah kasih. Semoga dapat membantu menambah wawasan anda semikian dan terimah kasih.

Anda dapat mendownload Makalah diatas dalam Bentuk Document Word (.doc) melalui link berikut.

Download