Wednesday, January 17, 2018

Makalah Fungsi Perwakilan Diplomatik

Makalah Fungsi Perwakilan Diplomatik

KATA PENGANTAR
                Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia yang telah diberikan kami dapat menyusun Tugas makalah tentang Fungsi Perwakilan Diplomatik. Hubungan Internasioanal dan Organisasi Internasional merupakan materi pendidikan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan wawasan  peserta didik akan pentingnya hubungan kerja sama yang mutlak diperlukan karena tidak ada satu Negara pun di dunia yang tidak bergantung kepada Negara lain, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia.
                Makalah yang disusun berdasarkan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dan makalah ini digunakan untuk bahan diskusi di kelas agar menjadikan siswa-siswa yang aktif dan kreatif.
                Semoga makalah ini dapat memberikan konstribusi positif dan bermakna dalam proses belajar. Dari lubuk hati yang paling dalam kami  menyadari makalah ini belum jauh dari sempurna. Semoga bermafaat.



Fungsi Perwakilan Diplomatik
  1. Kata pengantar…………………………………………………………………………………………..
  2. Daftar Isi…………………………………………………………………………………………………….
  3. Pendahuluan……………………………………………………………………………………………..
  4. Perwakilan Negara RI di Luar Negeri…………………………………………………………
5.       Perwakilan Negara di Lain Dalam Arti Politis (Diplomatik)…………………………
6.       Perwakilan Negara di Negara Lain Dalam Arti  Non-Politis (Konsuler)………
7.       DaftarPustaka………………………………………………………………………………………….


A.       Pendahuluan        

                Negara Indonesia sebagai  negara yang merdeka dan berdaulat , setelah memperoleh pengakuan  baik de facto maupun de jure berhak untuk menentukan nasibnya sendiri termasuk dalam hal kebijakan-kebijakan luar negerinya. Sebagai sebuah Negara, bangsa Indonesia menyasari bahwa kita tidak mungkin sanggup untuk memenuhi untuk memenuhi semua kebutuhan tanpa bantuan dari bari bangsa atau negara lain. Oleh sebab itu, maka untuk memenuhi kebutuhan baik yang menyangkut bidang  politik, ekonomi, maupun social budaya diperlukan kerja sama dalam rangka pemenuhan kebutuhan warganya dan pencapaian kepentingan nasional.
                Hubungan antar/ bangsa atau negara harus dilandasi oleh prinsip persamaan derajat. Negara Indonesia dalam mengadakan hubungan internasional menerapkan politik politik luar negeri bebas dan aktif yang diabdikan bagi kepentingan nasional. Hal ini terutama ditujukan untuk kepentingan pembangunan di segala bidang serta ikut melaksanakan ketertiban nasional. Hal ini terutama ditujukan untuk kepentingan pembangunan di segala bidang serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasrkan kemerdekaan, perdamaian abadi , dan keadilan social.
                Dalam rangka peningkatan  kualitas kerja sama internasional, bangsa Indonesia harus mampu meningkatkan kualitas dan kinerja  aparatur luar negeri agar mampu melakukan diplomasi proaktif dalam segala bidang untuk membangun citra positif Indonesia di dunia internasional. Oleh sebab itu, peran para diplomat Indonesia dim luar negeri harus benar-benar mampu memberi  informasi yang seluas-luasnya untuk masyarakat dunia tentang Negara Indonesia yang sesungguhnya. Peran media massa tentang citra kurang baik Negara Indonesia di luar negeri, secara perlahan-lahan harusn di-counter dengan pemberitaan yang seimbang. Selain itu, para diplomat juga harus mampu memberikan perlindunagan dan pembelaan terhadap warga Negara  dan kepentingan Indonesia, serta memanfaatkan setiap peluang positif bagi kepentingan nasioanal.
                Untuk kepentingan hubungan dan kerja sama internasional yang lebih luas baik dari aspek politis maupun legal formal, Negara Indonesia telah menjadi anggota PBB yang ke-60 pada tanggal 28 september 1950. Seperti Negara –negara lain, Negara Indonesia telah menempatkan perwakilan dplomatik atau konsulernya di Negara lain.     

Fungsi Perwakilan Diplomatik
Diplomatik (diplomacy) berarti sarana yang sah atau legal, terbuka dan terang-terangan yang digunakan oleh suatu negara dalam melaksanakan politik luar negerinya.
Menurut Kepres Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, perwakilan diplomatik adalah kedutaan besar Republik Indonesia dan perutusan tetap Republik Indonesia yang melakukan kegiatan diplomatik di seluruh wilayah negara penerima dan/atau pada organisasi internasional untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara dan pemerintah Republik Indonesia.
  1. Perwakilan Negara RI di Luar Negeri
a.                   Landasan Hukum
Pasal 13 UUD 1945 menyebutkan bahwa :
  1. Presiden mengangkat duta dan konsul.
  2. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
  3. Presiden menerima penempatan duta Negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Kekuasaan Presiden untuk mengangkat dan menerima duta dari Negara lain ada dalam kedudukannya sebagai Kepala Negara. Sedangkan prosedur maupun teknis pelaksanaannya, diatur oleh pembantu Presiden sendir, Yaitu Menteri Luar Negeri.
  1. Perwakilan diplomatik Republik Indonesia
No
Diplomatik
Uraian
1
Tugas pokok perwakilan Diploamatik
•Menyelenggarakan hubungan dengan Negara lain
 Atau hubungan kepala Negara dengan
 Pemerintah asing (membawa suara resmi negarax
•Mengadakan perundingan masalah-masalah yang
 Dihadapi kedua Negara itu dan berusaha untuk
 menyelesaikannya.      
•Mengurus kepentingan Negara serta warga
 Negaranya di Negara lain.
•Apabila dianggap perlu, dapat bertindak sebagai
 tempat pencatatan sipil, pemberian paspor, dan
 sebagainya.           
2
Fungsi perwakilan diplomatik berdasarkan kongres wina 1961
•Mewakili Negara pengirim di dalam Negara
 Penerima.
•Melindungi kepentingan Negara pengirim dan
 Warga negaranya di Negara penerima di dalam
 Batas-batas yang diizinkan oleh hukum
 Internasional.
•Mengadakan persetujuan dengan pemerintah
 Negara penerima.
•Memberikan keterangan tentang kondisi dan
 Dan perkembangan Negara penerima, sesuai
  dengan undang-undang dan melaporkan kepada
 pemerintah Negara pengirim.
•Memelihara hubungan persahabatan antara
 kedua Negara.       
3
Peranan Perwakilan
Diplomatik
Dalam membina hubungan internasional, diperlukan adanya taktik dan prosedur tertentu untuk mencapai tujuan nasional suatu Negara, sehingga kepentingannya dapat diperkenalkan kepada Negara lain dengan jalan diplomatic. Dalam arti luas, diplomasi meliputi seluruh kegiatan politik luar negeri yang berperan sbb:
•Menentukan tujuan dengan menggunakan semua
 Daya dan tenaga dalam mencapai tujuan tsb.
•Menyesuaikan kepentingan bangsa lain dengan
 Kepentingan nasional sesuai dengan tenaga dan
 daya yang ada.
•Menentukan apakah tujuan nasional sejalan atau
 Berbeda dengan dengan kepentingan Negara lain.
•Menggunakan sarana dan kesempatan yang ada
 dengan sebaik-baiknya. Pada umum dalam
 menjalankan tugas diplomasi antarbangsa, setiap
 Negara menggunakan sarana diplomasi ajakan,
 Konferensi, dan menunjukkan kekuatan militer
 dan ekonomi.  
4
Tujuan Diadakan Perwakilan
Diplomatik
•Memelihara kepentingan negaranya di Negara
 Penerima, sehingga jika terjadi suatu urusan,
 Perwakilan tersebut dapat mengambil langkah-
 Langkah untuk menyelesaikannya.
•Melindungi warga Negara sendiri yang bertempat
 Tinggal di Negara penerima.
•Menerima pengaduan-pengaduan untuk
 Diteruskan kepada pemerintah Negara penerima.   

2.                   Perwakilan Negara di Negara Lain dalam Arti Politis (Diplomatik)
a.                   Pembukaan/pengangkatan dan penerimaan perwakilan diplomatic
Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembukaan atau pertukaran perwakilan diplomatik (dalam arti politis) maupun konsuler (dalam arti non-politis) dengan Negara lain adalah sebagi berikut:
  1. Harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak (mutual conceat) yang akan mengadakan pembukaan atau pertukaran diploamtik maupun konsuler. Kesepakatan tersebut bersarkan pasal 2 konvesi wina 1961, dituangkan daalm bentuk : persetujuan besama (joint agreement) dan komunikasi bersama (jonint declaration).
  2. Prinsip-prinsip hukum intenasioanal yang berlaku, yaitu setiap Negara dapat melakukan hubungan atu pertukaran perwakilan diplomatic berdasarkan atas prinsip-prinsip hubungan yang berlaku dan prinsip timbal balik (receprosity).  
  1. Kronlogis pengangkatan perwakilan diplomatic
                I               II
Kedua belah pihak saling menukar informasi tentang akan dibukanya perwakilan (oleh Deparlu masing-masing Negara).

Mendapat persetujuan ( demende aggregation) dari Negara yang menerima.


Diplomatnyang akan ditempatkan, menerima surat kepercayaaan (letter de credence) yang ditandatangani oleh kepala Negara pengerim.
                IV                                                                            III
Surat kepercayaan diserahkan kepada kepala Negara penerima (letter de rapple) dalam suatu upacara dimana seorang diplomat tersebut berpidato.
               



  1. Tugas dan fungsi perwakilan diplomatik
a. Tugas umum seorang perwakilan diplomatik adalah mencakup hal-hal berikut :
1) Representasi, perwakilan diplomatik mewakili kebijakan politik pemerintah negaranya dapat melakukan protes, mengadakan penyelidikan pertanyaan denganpemerintah negara penerima.
2) Negoisasi, untuk mengadakan perundingan atau pembicaraan baik dengan negara dimana ia diakreditasi maupun dengan negara lain.
3) Observasi, yaitu untuk menelaah dengan teliti setiap kejadian atau peristiwa di negara penerimayang mungkin dapat mempengaruhi kepentingan negaranya.
4) Proteksi, melindungi pribadi, harta benda, dan kepentingan-kepentingan warga negaranya yang berada di luar negeri
5) Relasi, untuk meningkatkan hubungan persahabatan antar negara pengirim dengan negara penerima, baik di bidang ekonomi, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.



                b. Fungsi Perwakilan diplomatik menurut Kepres Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi   Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri :
1. Peningkatan dan pengembangan kerja sama politik dan keamanan, ekonomi, sosial dan budaya dengan Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional;
2. Peningkatan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan antara sesama Warga Negara Indonesia di luar negeri;
3. Pengayoman, pelayanan, perlindungan dan pemberian bantuan hukum dan fisik kepada Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, dalam hal terjadi ancaman dan/atau masalah hukum di Negara Penerima, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional;
4. Pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai situasi dan kondisi Negara Penerima;
5. Konsuler dan protokol;
6. Perbuatan hukum untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara Penerima;
7. Kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal Perwakilan, komunikasi dan persandian;
8. Fungsi-fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional.


C. Fungsi Perwakilan Diplomatik menurut Kongres Wina 1961 mencakup hal-hal   berikut :
 1. Mewakili negara
 2. Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara  penerima di dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional
 3. Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima
 4. Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima sesuai dengan undang-undang dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim
 5. Memelihara hubungan persahabatan antara dua negara.

D. Perangkat Perwakilan Diplomatik.
    1. Duta besar berkuasa penuh ( Ambassador ).
Duta besar merupakan duta yang berada di tingkatan tertinggi dan mepunyai kekuasaan penuh dan luar biasa dan biasanya ditempatkan di negara negara yang banyak menjalin hubungan timbal balik.
    
2. Duta ( Gerzant ).
    Wakil diplomatik yang pangkatnya lebih rendah dari duta besar, dalam menyelesaikan segala persoalan kedua negara dia diharuskan berkonsultasi dengan pemerintahnya.
3. Menteri residen.
   Menteri residen dianggap bukan sebagai wakil pribadi kepala negara, dia hanya engurus urusan negara. Mereka ini pada dasarnya tidak berhak mengadakan pertemuan dengan kepala negara dimana mereka bertugas.
4. Kuasa usaha ( Charge de Affair ).
  Kuasa usaha yang tidak diperbantukan kepada kepala negara dapat dibedakan atas :
a. Kuasa usaha tetap menjabat kepala dari suatu perwakilan.
b. Kuasa usaha sementara yang melaksanakan pekerjaan dari kepala perwakilan ketika pejabat ini belum atau tidak ada di tempat.

5. Atase.
   Atase adalah pejabat pembantu dari duta besar berkuasa penuh. Atase ini terbagi menjadi dua yaitu :
   a. Atase pertahanan.
Atase ini dijabat oleh seorang perwira militer yang diperbantukan depertemen luar negeri dan diperbantukan di kedutaan besar serta diberikan kedudukan sebagai seorang diplomat yang bertugas memberikan nasihat di bidang militer dan pertahanan keamanan kepada duta besar berkuasa penuh.
   b. Atase teknis.
Atase ini dijabat oleh seorang pegawai negeri yang tidak berasal dari depertemen luar negeri dan ditempatkan di salah satu kedutaan besar, atase ini berkuasa penuh dalam menjalankan tugas tugas teknis sesuai dengan tugas pokok dari departemennya sendiri.


E. Kekebalan dan Keistimewaan Perwakilan Diplomatik
   Para diplomat, stafnya, bahkan gedung misi mempunyai kekebalan dan keistimewaan yang dipraktekkan sesuai dengan Konvensi Wina 1961. Pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik itu berpedoman kepada asas "Par in parem imperium non habet" (suatu negara berdaulat tidak boleh menerapkan yurisdiksinya atas negara berdaulat lain).
Pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik merupakan aspek yang sangat penting untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dan pelaksaan fungsi para pejabat diplomatik secara efisien dari negara yang diwakilinya.
  1. Kekebalan Perwakilan Diplomatik
Kekebalan diplomatik (immunity) bersifat involability (tidak dapat diganggu gugat) antara alin mencakup :
    a. Pribadi Pejabat Diplomatik, yaitu mencakup kekebalan terhadap alat kekuasaan negara penerima, hak mendapat perlindungan terhadap gangguan dari serangan atas kebebasan dan kehormatannya, dan kekebalan dari kewajiban menjadi saksi.
   b. Kantor perwakilan (rumah kediaman), yaitu mencakup kekebalan gedung kedutaan, halaman, rumah kediaman yang ditandai dengan lambang bendera atau daerah ekstrateritorial. Bila ada penjahat atau pencari suaka politik masuk ke dalam kedutaan, maka ia dapat diserahkan atas permintaan pemerintah karena para diplomat tidak memiliki hak asylum, hak untuk memberi kesempatan kepada suatu negara untuk memberi kesempatan kepada warga negara asing untuk melarikan diri.
   c. Korespodensi diplomatik, kekebalan yang mencakup dokumen, arsip, surat menyurat, termasuk kantor diplomatik dan sebagainya kebal dari pemeriksaan.

atau

• Hak Immunitas.
  Hak immunitas adalah hak yang menyangkut diri pribadi seorang diplomat serta gedung perwakilannya.dengan hak ini para diplomat mendapat hak istimewa atas keselamatan pribadi serta harta bendanya, mereka juga tidak tunduk kepada yuridiksi di dalam negara tempat mereka bertugas baik dalam perkara perdata maupun pidana.

• Hak Ekstrateritorial.
   Hak ekstrateritorial adalah hak kebebasan diplomat terhdap daerah perwakilannya termasuk halaman bangunan serta perlengkapannya seperti bendera,lambang negara,surat surat dan dokumen bebas sensor,dalam hal ini polisi dan aparat keamanan tidak boleh masuk tanpa ada ijin pihak perwakilan yang bersangkutan

2. Keistimewaan Perwakilan Diplomatik
    Keistimewaan Perwakilan Diplomatik sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1961 dan 1963 mencakup :
a. Pembebasan dari kewajiban membayar pajak, yaitu antara lain pajak     penghasilan, kekayaan, kendaraan bermotor, radio, televisi, bumi dan bangunan,    rumah tangga, dan sebagainya.
b. Pembebasan dari kewajiban pabean, yaitu antara lain bea masuk, bea keluar, bea cukai terhadap barang-barang keperluan dinas, misi perwakilan, barang keperluan sendiri, keperluan rumah tangga, dan sebagainya.


3. Perwakilan Nonpolitis (Konsuler)
Dalam arti nonpolitis hubungan diplomatik suatu negara diwakili oleh korps konsuler yang terbagi dalam kepangkatan sebagai berikut :
1. Konsul jenderal.
   Konsul jenderal adalah wakil resmi sebuah negara yang ditugaskan di luar wilayah metropolitan atau ibu kota sebuah negara di luar negeri. Kantor tempat konsul bertugas disebut konsulat atau konsulat jenderal.
2. Konsul dan Wakil konsul.
   Konsul mengepalai satu kekonsulan yang kadang-kadang diperbantukan kepada konsul jenderal. Wakil konsul diperbantukan kepada konsul atau konsul jenderal yang kadang diserahi pimpinan kantor konsuler.
3. Agen konsul.
  Agen konsul diangkat oleh konsul jenderal dengan tugas untuk mengurus hal hal yang bersifat terbatas dan berhubungan dengan kekonsulan. Agen konsul ini ditugaskan di kota kota yang termasuk kekonsulan.

a. Tugas-tugas Konsul
   Tugas-tugas yang berhubungan dengan kekonsulan antara lain mencakup bidang bidang sebagai berikut :
Bidang ekonomi.v
Menciptakan tata ekonomi dunia baru dengan menggalakkan ekspor komoditas nonmigas, promosi perdagangan, mengawasi pelayanan, pelaksanaan perjanjian perdagangan, dll.
Bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan.v
Melakukan pertukaran kebudyaan dan pelajar.
Bidang-bidang lain seperti :v
   a. Memberikan paspor dan dokumen perjalanan kepada warga pengirim dan visa  atau dokumen kepada orang yang ingin mengunjungi negara pengirim.
   b. Bertindak sebagai notaris dan pencatat sipil serta menyelenggarakan fungsi adiministratifnya.


  c. Bertindak sebagai subjek hukum dalam praktek dan prosedur pengadilan atau badan lain di negara penerima.


b. Fungsi Perwakilan Konsul
    Menurut Kepres Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, perwakilan konsul menyelenggarakan fungsi :
Perlindungan terhadap kepentingan Warga Negara Indonesiaü dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja dalam wilayah Negara Penerima;
Pemberian bimbingan dan pengayoman terhadap Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di wilayah Negara Penerima;ü
Konsuler dan protokol;ü
Peningkatan hubungan perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan;ü
Pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai kondisi dan perkembangan di wilayah kerja dalam wilayah Negara Penerima;ü
Kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal Perwakilan, komunikasi dan persandian;ü
Fungsi-fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional.ü


C. Perbedaan Korps Diplomatik dengan Korps Konsuler
Korps Diplomatik
• Memelihara kepentingan negaranya melalui hubungan tingkat pejabat pusat
• Berhak membuat hubungan plitik
• Mempunyai hak ektrateritorial
• Satu negara hanya mempunyai satu perwakilan diplomatik
Korps Konsuler
• Memelihara kepentingan negaranya melalui hubungan tingkat daerah
• Membuat hubungan Non politik
• Tidak mempunyai hak ektrateritorial
• Satu negara dapat memiliki lebih dari satu
.




G. Mulai dan Berakhirnya Fungsi Misi Perwakilan Diplomatik-Konsuler


Hal Diplomatik Konsuler
Mulai berlakunya fungsi Saat menyerahkan surat kepercayaan (Lettre de Creance / Menurut pasal 13 Konvensi Wina 1961) Memberitahukan kepada negara penerima dengan layak (Pasal dan Konvensi Wina 1963)
Berakhirnya fungsi 1) Sudah habis masa jabatan
2) Ia ditarik kembali oleh pemerintah negaranya
3) Karena tidak disenangi (dipersona non grata)
4) Kalau negara penerima perang negara pengirim (pasal 43 Konvensi Wina 1961) (Pasal 23, 24, dan 25 Konvesi Wina 1963)
1) Fungsi seorang pejabat konsuler telah berakhir
2) Penarikan dari negara pengirim
3) Pemberitahuan bahwa ia bukan lagi sebagai anggota staf Konsuler


Mulai dan Berakhirnya Fungsi Misi Perwakilan Diplomatik-Konsuler juga diatur dalam Kepres RI bab V No.108 Thn.2003 Tentang Kepegawaian, Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pendidikan yang terdiri dari pasal 12 – 17.




Demikianlah materi tentang Makalah Fungsi Perwakilan Diplomatik yang sempat kami berikan dapat bermanfaat. semoga materi yang kami berikan dan jangan lupa juga untuk menyimak Makalah Empat Pilar Kebangsaan yang telah kami posting sebelumnya. semoga materi yang kami berikan dapat membantu menambah wawasan anda semikian dan terimah kasih. Semoga dapat membantu menambah wawasan anda semikian dan terimah kasih


Anda dapat mendownload Makalah diatas dalam Bentuk Document Word (.doc) melalui link berikut



EmoticonEmoticon