Thursday, January 11, 2018

Makalah Good Corporate Governance (GCG)

Makalah Good Corporate Governance (GCG) - Jika dalam postingan ini, anda kurang mengerti atau susunanya tidak teratur, anda dapat mendownload versi .doc makalah berikut :


Makalah Good Corporate Governance (GCG)


I.                   DEFINISI
Sumber wikipedia : Tata kelola perusahaan (bahasa Inggris: corporate governance) adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Pihak-pihak utama dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi. Pemangku kepentingan lainnya termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank dan kreditor lain, regulator, lingkungan, serta masyarakat luas.
Tata kelola perusahaan adalah suatu subjek yang memiliki banyak aspek. Salah satu topik utama dalam tata kelola perusahaan adalah menyangkut masalah akuntabilitas dan tanggung jawab mandat, khususnya implementasi pedoman dan mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham. Fokus utama lain adalah efisiensi ekonomi yang menyatakan bahwa sistem tata kelola perusahaan harus ditujukan untuk mengoptimalisasi hasil ekonomi, dengan penekanan kuat pada kesejahteraan para pemegang saham. Ada pula sisi lain yang merupakan subjek dari tata kelola perusahaan, seperti sudut pandang pemangku kepentingan, yang menuntut perhatian dan akuntabilitas lebih terhadap pihak-pihak lain selain pemegang saham, misalnya karyawan atau lingkungan.



Perhatian terhadap praktik tata kelola perusahaan di perusahaan modern telah meningkat akhir-akhir ini, terutama sejak keruntuhan perusahaan-perusahaan besar AS seperti Enron Corporation dan Worldcom. Di Indonesia, perhatian pemerintah terhadap masalah ini diwujudkan dengan didirikannya Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada akhir tahun 2004.
Good Corporate Governance (GCG) tidak lain pengelolaan bisnis yang melibatkan kepentingan stakeholders serta penggunaan sumber daya berprinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Hal tersebut, dalam keberadaannya penting dikarenakan dua hal. Hal yang pertama, cepatnya perubahan lingkungan yang berdampak pada peta persaingan global. Sedangkan sebab kedua karena semakin banyak dan kompleksitas stakeholders termasuk struktur kepemilikan bisnis. Dua hal telah dikemukakan, menimbulkan: turbulensi, stres, risiko terhadap bisnis yang menuntut antisipasi peluang dan ancaman dalam strategi termasuk sistem pengendalian yang prima.
Good Corporate Governance tercipta apabila terjadi keseimbangan kepentingan antara semua pihak yang berkepentingan dengan bisnis kita. Identifikasi keseimbangan dalam keberadaannya memerlukan sebuah system pengukuran yang dapat menyerap setiap dimensi strategis dan operasional bisnis serta berbasis informasi. Sistem pengukuran tersebut, tidak lain konsep BSC. BSC mampu mengukur kinerja komprehensif dan mengakomodasikan kepentingan internal bersama kepentingan eksternal bisnis. Pengukuran kinerja konsep GCG berdasarkan kepada lima dasar,yaitu: perlindungan hak pemegang saham, persamaan perlakuan pemegang saham, peranan stakeholders terkait dengan bisnis, keterbukaan dan transparansi, akuntabilitas dewan komisaris. Pengukuran kinerja tersebut juga, berdimensi aktifitas operasional internal, intelektual kapital dan pembelajaran, kapasitas untuk inovasi dan respon terhadap pasar, produk dan penerimaan pasar, hubungan dengan pelanggan, hubungan dengan investor, hubungan dengan partner dan stakeholders lainnya seperti Deperindag, hubungan dengan publik sasaran, lingkungan, keuangan. Pendek kata, pengukuran kinerja yang berorientasi GCG dipandang sebagai pengembangan dari pengukuran kinerja BSC. Good Corporate Governance memebrikan kontribusi dapat dijadikan alternatif penting meningkatkan kualitas proses bisnis melalui informasi yang dihasilkan serta peranannya sebagai performance driver, performance measurement. Karena, walau bagaimana pun proses bisnis diperbaiki secara tepat dan akurat apabila diperoleh informasi yang akurat serta komprehensif tentang apa yang harus diperbaiki termasuk apa yang harus ditingkatkan.
II.                SEJARAH GOOD COORPORATE GOVERNANCE
Sumber  : Pidato pengukuhan guru besar (Prof. Drs. H. Arifin, MCom. (Hons.), Akt., Ph.D. ) : Istilah Corporate Governance (CG) pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai Cadbury Report (Tjager dkk., 2003). Terdapat banyak definisi tentang CG yang pendefinisiannya dipengaruhi oleh teori yang melandasinya. Perusahaan/korporasi dapat dipandang dari dua teori, yaitu (a) teori pemegang saham (shareholding theory), dan (b) teori stakeholder (stakeholding theory).
Shareholding theory mangatakan bahwa perusahaan didirikan dan dijalankan untuk tujuan memaksimumkan kesejahteraan pemilik/pemegang saham sebagai akibat dari investasi yang dilakukannya. Shareholding theory ini sering disebut sebagai teori korporasi klasik yang sudah diperkenalkan oleh Adam Smith pada tahun 1776. Definisi CG yang berdasar pada shareholding theory diberikan oleh Monks dan Minow (1995) yaitu hubungan berbagai partisipan (pemilik/investor dan manajemen) dalam menentukan arah dan kinerja korporasi. Definisi lain diajukan oleh Shleifer dan Vishny (1997) yang menyebutkan bahwa CG sebagai cara atau mekanisme untuk meyakinkan para pemilik modal dalam memperoleh hasil (return) yang sesuai dengan investasi yang ditanamkan.
Stakeholding theory, diperkenalkan oleh Freeman (1984), menyatakan bahwa perusahaan adalah organ yang berhubungan dengan pihak lain yang berkepentingan, baik yang ada di dalam maupun di luar perusahaan. Definisi stakeholder ini termasuk karyawan, pelanggan, kreditur, suplier, dan masyarakat sekitar dimana perusahaan tersebut beroperasi. Adapun definisi Good Corporate Governance dari Cadbury Committee yang berdasar pada teori stakeholder adalah sebagai berikut :
  “A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employees and internal and external stakeholders in respect to their rights and responsibilities”.
(Seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka).
Pengertian lain CG menurut Surat Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN No. 23/M PM/BUMN/2000 tentang Pengembangan Praktik GCG dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO), Good Corporate Governance adalah prinsip korporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan.
Berdasarkan definisi-definisi tersebut, nampak dengan jelas bahwa CG merupakan upaya yang dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan untuk menjalankan usahanya secara baik sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.
III.             PRINSIP DASAR GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Tujuan GCG pada intinya adalah menciptakaan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut adalah pihak internal yang meliputi dewan komisaris, direksi, karyawan, dan pihak eksternal yang meliputi investor, kreditur, pemerintah, masyarakat dan pihak–pihak lain yang berkepentingan (stakeholders). Dalam praktiknya CG berbeda di setiap negara dan perusahaan karena berkaitan dengan sistem ekonomi, hukum, struktur kepemilikan, sosial dan budaya. Perbedaan praktik ini menimbulkan beberapa versi yang menyangkut prinsip-prinsip CG, namun pada dasarnya mempunyai banyak kesamaan.
Menurut Cadbury Report (1992), prinsip utama GCG adalah: keterbukaan, integritas dan akuntabilitas. Sedangkan menurut Organization for Economic Corporation and Development atau OECD, prinsip dasar GCG adalah: kewajaran (fairness), akuntabilitas (accountability), transparansi (transparency), dan responsibilitas (responsibility). Prinsip-prinsip tersebut digunakan untuk mengukur seberapa jauh GCG telah diterapkan dalam perusahaan. Dalam pidato saya ini, selanjutnya akan digunakan prinsip dasar menurut OECD.

III.1. Kewajaran (fairness)
Prinsip kewajaran menekankan pada adanya perlakuan dan jaminan hak-hak yang sama kepada pemegang saham minoritas maupun mayoritas, termasuk hak-hak pemegang saham asing serta investor lainnya. Praktik kewajaran juga mencakup adanya sistem hukum dan peraturan serta penegakannya yang jelas dan berlaku bagi semua pihak. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan pemegang saham dari praktik kecurangan (fraud) dan praktik-praktik insider trading yang dilakukan oleh agen/manajer. Prinsip kewajaran ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah yang timbul dari adanya hubungan kontrak antara pemilik dan manajer karena diantara kedua pihak tersebut memiliki kepentingan yang berbeda (conflict of interest).


III.2. Akuntabilitas (accountability)
 Prinsip akuntabilitas berhubungan dengan adanya sistem yang mengendalikan hubungan antara unit-unit pengawasan yang ada di perusahaan. Akuntabilitas dilaksanakan dengan adanya dewan komisaris dan direksi independen, dan komite audit. Akuntabilitas diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi Agency Problem yang timbul antara pemegang saham dan direksi serta pengendaliannya oleh komisaris. Praktik-praktik yang diharapkan muncul dalam menerapkan akuntabilitas diantaranya pemberdayaan dewan komisaris untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap manajemen guna memberikan jaminan perlindungan kepada pemegang saham dan pembatasan kekuasaan yang jelas di jajaran direksi.

III.3. Transparansi (transparency)
Prinsip dasar transparansi berhubungan dengan kualitas informasi yang disajikan oleh perusahaan. Kepercayaan investor akan sangat tergantung dengan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu dan dapat dibandingkan dengan indikator-indikator yang sarna. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi yang berbasiskan standar akuntansi dan best practices yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas, mengembangkan teknologi informasi dan sistem informasi akuntansi manajemen untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh dewan komisaris dan direksi; termasuk juga mengumumkan jabatan yang kosong secara terbuka (Tjager dkk, 2003 : 51). Dengan kata lain prinsip transparansi ini menghendaki adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam penyajian (disclosure) informasi yang dimiliki perusahaan.

III.4. Responsibilitas (responsibility)
 Responsibilitas diartikan sebagai tanggungjawab perusahaan sebagai anggota masyarakat untuk mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku serta pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial. Responsibilitas menekankan pada adanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Hal tersebut untuk merealisasikan tujuan yang hendak dicapai GCG yaitu mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi bisnis dan pihak-pihak lainnya.

IV.             MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE
Mekanisme corporate governance merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol/pengawasan terhadap keputusan tersebut. Mekanisme governance diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem governance dalam sebuah organisasi (Walsh dan Seward, 1990).

Walsh dan Seward (1990) menyatakan bahwa terdapat 2 mekanisme untuk membantu menyamakan perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer dalam rangka penerapan GCG, yaitu: (1) mekanisme pengendalian internal perusahaan, dan (2) mekanisme pengendalian eksternal berdasarkan pasar.

Mekanisme pengendalian internal adalah pengendalian perusahaan yang dilakukan dengan membuat seperangkat aturan yang mengatur tentang mekanisme bagi hasil, baik yang berupa keuntungan, return maupun risiko-risiko yang disetujui oleh prinsipal dan agen. Salah satu pilihan mekanisme pengendalian internal untuk menyamakan kepentingan pemegang saham dan manajer adalah kontrak insentif jangka panjang (Walsh dan Seward, 1990; Jensen, 1993). Kontrak jangka panjang ini dilakukan dengan memberikan insentif pada menajer apabila nilai perusahaan atau kemakmuran pemegang saham meningkat, salah satunya dengan cara memberi kepemilikan saham kepada manajer (Jensen dan Meckling, 1976; Fama, 1980). Dengan demikian, manajer akan termotivasi untuk meningkatkan nilai peruahaan atau meningkatkan kemakmuran pemegang saham karena hal tersebut juga akan meningkatkan kekayaan manajer sendiri.
Mekanisme pengendalian eksternal adalah pengendalian perusahaan yang dilakukan oleh pasar. Menurut teori pasar untuk pengendalian perusahaan (market for corporate control), pada saat diketahui bahwa manajemen berperilaku menguntungkan diri sendiri, kinerja perusahaan akan menurun yang direfleksikan oleh nilai saham perusahaan. Pada kondisi tersebut, kelompok menajer lain akan menggantikan manajer yang sedang memegang jabatan. Dengan demikian bekerjanya market for corporate control bisa menghambat tindakan menguntungkan diri manajer sendiri (Jensen dan Meckling, 1976).

Mekanisme pengendalian lain yang secara luas digunakan dan diharapkan dapat menyelaraskan tujuan prinsipal dan agen adalah mekanisme melalui pelaporan keuangan. Melalui laporan keuangan yang merupakan tanggungjawab manajer, pemilik dapat mengukur, menilai, sekaligus dapat mengawasi kinerja manajer untuk mengetahui sejauh mana menajer telah bertindak untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik. Selain itu pemilik dapat memberikan kompensasi kepada manajer berdasarkan laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat dengan berdasarkan angka-angka akuntansi diharapkan berperan besar dalam meminimalkan konflik antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976; Watts dan Zimerman, 1986).

Dalam hubungannya dengan jenis informasi yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan, terdapat dua jenis sifat informasi yang diungkapkan. Penmann (1988) membagi sifat informasi yang diungkapkan menjadi mandatory disclosure dan voluntary disclosure. Informasi yang bersifat mandatory disclosure merupakan informasi yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan karena memang diwajibkan oleh peraturan atau undang-undang. Sedangkan voluntary disclosure merupakan jenis informasi yang secara sukarela diungkapkan di dalam laporan keuangan yang bertujuan untuk menambah kegunaan informasi mengenai kekayaan dan hasil operasi suatu perusahaan kepada para pemakai laporan keuangannya. Informasi yang bersifat voluntary disclosure ini berperan untuk melengkapi informasi yang bersifat mandatory disclosure yang diharapkan dapat meningkatkan kegunaan informasi dalam laporan keuangan.

Dari hasil penelitian terdahulu diperoleh hasil bahwa praktik disclosure ternyata sangat beragam antar negara. Chow dan Wong-Boren (1987) serta Meek dan Robert (1995) menyatakan bahwa di Meksiko informasi mengenai laba unit bisnis (profit by lines of business) adalah wajib diungkapkan (mandatory), tetapi di Swedia dan Perancis, informasi ini bersifat voluntary. Sebaliknya, di Swedia dan Perancis informasi tentang tanggungjawab sosial (social responsibility) perusahaan wajib diungkapkan, tetapi di Meksiko informasi tersebut masih bersifat sukarela. Perbedaan ini disebabkan peraturan tentang disclosure yang berbeda antara negara yang satu dengan negara lainnya. Selain hal tersebut, keragaman informasi yang disajikan juga disebabkan oleh perbedaan karakteristik pasar, khususnya pasar modal antara negara maju dan negara yang masih berkembang. Penelitian Saudagaran dan Diga (1997) tentang karakteristik dan isu-isu kebijakan pelaporan keuangan antar berbagai pasar modal di negara maju dan berkembang menemukan hasil bahwa perbedaan tersebut didasari atas tiga kriteria yaitu (1) availability of information (ketersediaan informasi), (2) reliability (keandalan), dan (3) comparability (daya banding).
Dalam hubungannya dengan faktor yang mempengaruhi disclosure dalam laporan keuangan, berbagai penelitian telah dilakukan, diantaranya oleh Firth (1989), Cooke (1992), dan Arifin (2001). Firth (1989) meneliti praktik voluntary disclosure perusahaan publik di Inggris. Dia menyatakan bahwa perusahaan yang tergolong perusahaan berskala kecil di Inggris memiliki kecenderungan untuk lebih meningkatkan voluntary disclosure dalam laporan keuangannya dengan tujuan agar dapat memperoleh sumber dana di pasar modal. Cooke (1992) meneliti laporan tahunan perusahaan publik di Jepang. Dia menemukan bahwa voluntary disclosure sangat dipengaruhi oleh besar (size) perusahaan. Perusahaan yang berskala besar secara signifikan mengungkapkan lebih banyak informasi daripada perusahaan yang berskala kecil. Di Indonesia, Arifin (2001) menemukan bahwa perusahaan yang berbasis asing (multinational firms) ternyata memiliki level of voluntary disclosure yang lebih tinggi daripada perusahaan domestik. Selain itu, Arifin (2001) juga menemukan bahwa dari 60 item informasi yang bersifat voluntary disclosure dari persepsi pemakai (users), 24 item memiliki derajat kepentingan yang tinggi, sedangkan dari persepsi penyaji atau manajemen (preparers) hanya sejumlah 12 item.

Dari uraian di atas, baik mekanisme internal maupun eksternal keduanya mempunyai tujuan untuk menyelaraskan hubungan antara prinsial dan agen dengan meminimalkan konflik yang terjadi yang disebabkan oleh Asymmetry Information.

V.                PERAN AKUNTAN DALAM MENEGAKKAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Accounting is a language of business. Akuntansi adalah bahasa bisnis. Sebagai suatu bahasa, akuntansi harus mengandung suatu informasi (yang dalam hal ini adalah informasi bisnis) yang mampu memberikan sesuatu yang bermanfaat dari penyampai (manajemen) kepada penerima (stakeholders). Informasi ini disampaikan melalui komunikasi verbal dalam bentuk laporan. Pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan merupakan cara dari pihak perusahaan (sebagai sender) untuk memberikan informasi atas hasil operasinya selama satu periode tertentu kepada pihak-pihak yang berkepentingan (sebagai receiver) untuk pengambilan keputusan ekonomi. Sebagai suatu bahasa bisnis, informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan harus dapat berguna dan tidak membingungkan para pemakainya. Dalam konteks Agency Theory, laporan keuangan disajikan oleh manajer/agen sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban pengelolaan kekayaan pemilik/prinsipal yang diamanahkan kepadanya. Dengan demikian, penyaji laporan keuangan adalah agen dan pemakai laporan keuangan adalah prinsipal.

Akuntan adalah salah satu profesi yang terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan. Keterlibatan akuntan mencakup dua pihak, yaitu internal dan eksternal. Keterlibatan internal terjadi bila akuntan menjadi salah satu bagian dari manajemen untuk melaksanakan fungsi sebagai penyedia informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan. Selaku akuntan manajemen, akuntan adalah bagian dari manajemen perusahaan sehingga dia terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas perusahaan. Menurut perspektif teori keagenan, dalam hal ini akuntan adalah bagian dari agen sehingga perilaku akuntan boleh dikatakan sama dengan perilaku agen.

Keterlibatan eksternal akuntan adalah bila akuntan menjalankan profesinya sebagai auditor yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan atas kewajaran laporan keuangan. Profesi auditor dari para akuntan memainkan peran yang penting (crucial) karena mereka memverifikasi kewajaran informasi yang mendasari dilakukannya berbagai macam transaksi bisnis pemakai laporan keuangan. Tanpa kepercayaan terhadap kebenaran kondisi keuangan suatu perusahaan, para investor akan ragu untuk membeli saham suatu perusahaan terbuka dan pasar akan sulit tercipta (Tjager dkk, 2003).

Dalam hubungannya dengan prinsip GCG, peran akuntan secara signifikan terlibat dalam berbagai aktivitas penerapan masing-masing prinsip GCG sebagai berikut :

V.1. Prinsip Kewajaran (fairness)
Laporan keuangan dikatakan wajar bila laporan keuangan tersebut memperoleh opini atau pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) dari akuntan publik. Laporan keuangan yang wajar berarti laporan keuangan tersebut tidak mengandung salah saji material, disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia (dalam hal ini adalah Standar Akuntansi Keuangan). Peran akuntan independen (akuntan publik) adalah memberikan keyakinan atas kualitas informasi keuangan dengan memberikan pendapat yang independen atas kewajaran penyajian informasi dalam laporan keuangan. Adanya kewajaran laporan keuangan dapat mempengaruhi investor untuk membeli atau menarik sahamya pada sebuah perusahaan. Jelaslah bahwa kegunaan informasi akuntansi dalam laporan keuangan akan dipengaruhi oleh adanya kewajaran penyajian. Kewajaran penyajian dapat dipenuhi jika data yang ada didukung oleh adanya bukti-bukti yang syah dan benar serta penyajiannya tidak ditujukan hanya untuk sekelompok orang-orang tertentu.

Bagi akuntan manajemen, meskipun dia bekerja untuk pihak manajemen, mereka tetap harus memegang profesionalisme mereka karena akuntan sebagai profesi dalam melaksanakan tugasnya dibatasi oleh kode etik dan mereka harus tetap menjaga public trust dari masyarakat. Memang sering terjadi konflik dalam diri akuntan yang bekerja pada perusahaan karena di satu pihak mereka harus tetap memegang kode etik profesi namun di lain pihak kadangkala mereka harus menuruti keinginan manajemen perusahaan tempat mereka bekerja untuk melakukan suatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan kode etik. Bila terjadi hal yang demikian, keputusan uantuk berdiri pada pihak yang mana ada pada diri akuntan. Bila akuntan tersebut memiliki integritas dalam melaksanakan tugasnya, tentu dia tetap memegang etika profesi untuk mengungkapakan informasi akuntansi dalam laporan keuangan perusahaan secara fair sesuai dengan prinsip dan standar yang berlaku. Dengan ditegakkannya prinsip fairness ini, paling tidak akuntan berperan membantu pihak stakeholders dalam menilai perkembangan suatu perusahaan dan membantu mereka untuk membandingkan kondisi perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Untuk itu, laporan keuangan yg disajikan harus memiliki daya banding (comparability). Daya banding dapat diperoleh jika informasi akuntansi disajikan secara konsisten, baik konsisten dalam pemakaian metode akuntansi maupun konsisten dalam pengukurannya. Jika penggunaan metode dan prinsip penyajian setiap tahunnya berbeda, akan sulit kiranya para pemakai untuk melakukan perbandingan atau melakukan penilaian terhadap perkembangan usaha perusahaan.

V.2. Prinsip Akuntabilitas (accountability)
Akuntabilitas adalah merupakan tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif yaitu dengan dibentuknya komite audit. BAPEPAM mensyaratkan bahwa anggota komite audit minimum sebanyak 3 orang dan salah satu anggotanya harus akuntan. Komite audit mempunyai tugas utama untuk melindungi kepentingan pemegang saham ataupun pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan melakukan tinjauan atas reliabilitas dan integritas informasi dalam laporan keuangan dan laporan operasional lain beserta kriteria untuk mengukur, melakukan klasifikasi dan penyajian dari laporan tersebut. Untuk alasan itulah profesi akuntan sangat diperlukan dan mempunyai peranan yang penting untuk menegakkan prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi agency problem yang timbul antara pemegang saham (prinsipal) dan manajemen (agen). Dengan adanya independensi dari komite audit tersebut akan mempengaruhi investor dalam melakukan pilihannya untuk membeli atau melepas suatu saham yang bisa dilihat dari adanya abnormal return (Steven J. Carlson, et at, 1998).

V.3. Prinsip Transparansi (transparency)
Prinsip transparansi berhubungan dengan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Kepercayaan investor akan sangat tergantung dengan kualitas penyajian informasi yang disampaikan perusahaan. Oleh karena itu akuntan manajemen (yang bekerja pada perusahaan) dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu dan dapat dibandingkan dengan indikator-indikator yang sarna. Untuk itu informasi yang ada dalam perusahaan harus diukur, dicatat, dan dilaporkan oleh akuntan sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku. Prinsip transparansi ini menghendaki adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam penyajian yang lengkap (disclosure) atas semua informasi yang dimiliki perusahaan. Peran akuntan manajemen, internal auditor, dan komite audit menjadi penting terutama dalam hal penyajian informasi akuntansi dalam laporan keuangan perusahaan secara transparan kepada pemakainya. Ini sesuai dengan salah satu aturan BAPEPAM yang menyatakan bahwa laporan keuangan perusahaan publik harus mengandung unsur keterbukaan (tranparansi) dengan mengungkapan kejadian ekonomis yang bermanfaat kepada pemakainya. Praktik yang dikembangkan dalam rangka transparansi diantaranya perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan transaksi-transaksi penting yang berkait dengan perusahaan, risiko yang dihadapi dan rencana/kebijakan perusahaan (corporate action) yang akan dijalankan. Selain itu, perusahaan juga perlu untuk menyampaikan kepada semua pihak tentang struktur kepemilikan perusahaan serta perubahan-perubahan yang terjadi.

V.4. Prinsip Responsibilitas (responsibility)
Prinsip ini berhubungan dengan tanggungjawab perusahaan sebagai anggota masyarakat yaitu dengan cara mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi bisnis dan sebagainya. Prinsip ini berkaitan juga dengan kewajiban perusahaan untuk mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku. Seiring dengan perubahan sosial masyarakat yang menuntut adanya tanggungjawab sosial perusahaan, profesi akuntan juga mengalami perubahan peran. Pandangan pemegang saham dan stakeholder lainnya saat ini tidak hanya memfokuskan pada perolehan laba perusahaan tetapi juga memperhatikan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan. Selain itu kelangsungan hidup perusahaan tidak hanya ditentukan oleh pemegang saham tetapi juga oleh stakeholder yang lain (misalnya masyarakat dan penmerintah). Kasus PT. Inti Indorayon di Sumatera Utara yang ditutup karena dianggap bermasalah dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya adalah contoh suatu perusahaan yang melalaikan tanggungjawab sosialnya dengan tidak mencantumkan aktivitas pengelolaan lingkungan sosial dalam laporan tahunannya. Pelaporan informasi non-keuangan ini secara umum telah terakomodasi dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuiangan (PSAK) nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Dalam PSAK nomor 1 ini dinyatakan bahwa perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan, khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting. Untuk itulah sudah saatnya akuntan manajemen mengungkapkan informasi tentang aktivitas perusahaan yang menyangkut aspek SEE (Social, Ethical, dan Environment). Peran akuntan untuk menegakkan prinsip ini semakin berkembang dengan adanya Indonesia Sustainability Reporting Award (ISRA) yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, Bapepam, BEJ, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, dan Forum for Corporate Governance in Indonesia pada bulan Juni 2005. Tujuan ISRA ini adalah memberikan award kepada perusahaan yang telah menerapkan dan membuat Sustainability Reporting (SR) dengan baik guna mendorong perusahaan untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. SR adalah pengungkapan (disclosure) tentang kegiatan perusahaan yang menyangkut aspek keuangan, aspek sosial, dan aspek lingkungan yang merupakan tanggungjawab sosial perusahaan (Satyo, 2005). Dalam proses penyiapan ISRA ini, peran akuntan menajemen sangat besar. Akuntan yang menjadi top management, dapat membuat kebijakan-kebijakan yang mendorong penyajian Sustainability Reporting, sedangkan akuntan yang berada pada middle management dapat berperan dalam penilaian dan pengukuran aktivitas SEE perusahaan serta dampak yang dipengaruhinya.

VI.             PENTINGNYA PENERAPAN GCG
Sumber : (Indrawati Yuhertiana.2006): Pentingnya Implementasi Good Corporate Governance. Penelitian yang dilakukan oleh McKinsey menunjukkan bahwa pada dasarnya para investor dalam mengevaluasi potensi sebuah perusahaan sebagai investasi. faktor governance perusahaan tidak kalah pentingnya dengan masalah keuangan / kinerja perusahaan. Lebih daripada itu investor bersedia membayar premium pada perusahaanperusahaan yang telah menerapkan good corporate governance dibandingkan kepada perusahaan dengan kinerja setara tetapi dengan praktik corporate governance yang buruk. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa bagi perusahaan Indonesia yang berkarakteristik good corporate governance, investor bersedia membayar premium rata-rata sebesar 27,1% . Sebagai perbandingan ratarata premium terendah yang bersedia dibayarkan oleh investor adalah untuk perusahaan di USA dan UK yang mengimplementasikan praktik good corporate governance masing-masing rata-rata sebesar 18,3% dan 17,9%. Tingginya premium yang bersedia dibayar oleh investor bagi perusahaan di Indonesia tersebut merefleksikan tuntutan investor yang sangat mendasar berkaitan dengan keakuratan dan ketepatan waktu pengungkapan informasi-informasi yang material dan penegakan atas hak-hak pemegang saham perusahaan di Indonesia.

 Fakta lain menunjukkan bahwa hingga saat ini tidak ada perusahaan di Indonesia yang mendapatkan pinjaman dari IDB secara stand-alone tanpa jaminan dari Pemerintah, padahal di Malaysia, misalnya, IDB telah menyalurkan pinjaman semacam itu ke banyak perusahaan. Hal ini terjadi karena akuntabilitas dan keakuratan pelaporan keuangan perusahaan di Indonesia masih diragukan oleh IDB. Jelaslah bahwa ketidakpercayaan tersebut menyebabkan perusahaan-perusahaan Indonesia kehilangan banyak kesempatan untuk mendapatkan dana pinjaman berbunga rendah yang sangat dibutuhkan justru di saat penyaluran kredit dari perbankan national terkendala.

VII.          PEDOMAN UMUM GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI INDONESIA
Sumber : Tim Studi kementerian keuangan republik indonesia Badan pengawas pasar modal Dan lembaga keuangan Tahun 2010,  kajian tentang  Pedoman good corporate governance di negara-negara anggota ACMF.
Pedoman Umum Good Corporate Governance di Indonesiakan disusun oleh Komite nasional Kebijakan Governance. Pedoman yang diterbitkan pada tahun 2006 ini merupakan revisi atas Pedoman Good Corporate Governance yang diterbitkan pada tahun 2001. Meskipun Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia 2006 ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, namun dapat menjadi rujukan bagi dunia usaha dalam menerapkan Good Corporate Governance.

VII.1. Metode penerapan Pedoman Good Corporate Governance
Pelaksanaan Pedoman Umum Good Corporate Governance oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia baik perusahaan terbuka (Emiten/Perusahaan Publik) maupun perusahaan tertutup pada dasarnya bersifat comply and explain. Di mana perusahaan diharapkan menerapkan seluruh aspek Pedoman Good Corporate Governance ini. Apabila belum seluruh aspek pedoman ini dilaksanakan maka perusahaan harus mengungkapkan aspek yang belum dilaksanakan tersebut beserta alasannya dalam laporan tahunan. Namun demikian mengingat Pedoman ini hanya merupakan acuan sedangkan pelaksanaannya diharapkan diatur lebih lanjut oleh otoritas masing-masingindustri maka penerapan ini bersifat voluntary dan tidak terdapat sanksi hukum apabila perusahaan tidak menerapkan pedoman ini.

Saat ini, Bapepam-LK sebagai otoritas pasar modal tidak mewajibkan Emiten dan Perusahaan Publik untuk menerapkan Pedoman ini, namun beberapa substansi yang terdapat dalam pedoman ini diadopsi oleh Bapepam-LK ke dalam peraturan-peraturan Bapepam-LK yang sifatnya mandatory seperti kewajiban pembentukan komite audit dan keberadaan komisaris independen dalam perusahaan. Dengan cara demikian, Bapepam-LK dapat memberikan sanksi atas ketidakpatuhan terhadap peraturan tersebut. Lebih lanjut, Bapepam-LK juga mewajibkan Emiten dan Perusahaan Publik untuk mengungkapkan pelaksanaan tata kelola perusahaan dalam laporan tahunan seperti frekuensi rapat dewan komisaris dan direksi, frekuensi kehadiran anggota dewan komisaris dan direksi dalam rapat tersebut, frekuensi rapat dan kehadiran komite audit, pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban dewan komisaris dan direksi serta remunerasi dewan komisaris dan direksi.

VII.2. Sanksi atas ketidakpatuhan terhadap Pedoman Good Corporate Governance
Mengingat Pedoman Umum Good Corporate Governance ini bersifat voluntary maka tidak terdapat sanksi dalam hal perusahaan tidak menerapkan pedoman tersebut.

VII.3. Ruang lingkup Pedoman Good Corporate Governance
Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia memuat prinsip dasar dan pedoman pokok pelaksanaan Good Corporate Governance yang merupakan standar minimal yang mencakup:
a.       Peran negara, dunia usaha dan masyarakat dalam menciptakan situasi kondusif untuk melaksanakan Good Corporate Governance
b.      Asas-asas Good Corporate Governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran dan kesetaraan
c.       Etika Bisnis dan Pedoman Perilaku
d.      Rapat Umum Pemegang Saham
e.       Komposisi, persyaratan, pengangkatan/pemberhentian, tugas dan fungsi, komite penunjang dan pertanggungjawaban Dewan Komisaris
f.       Komposisi, persyaratan, pengangkatan/pemberhentian, tugas dan fungsi, dan pertanggungjawaban Direksi
g.      Hak dan tanggungjawab Pemegang saham
h.      Pemangku kepentingan yang meliputi karyawan, mitra bisnis dan masyarakat serta pengguna produk atau jasa perusahaan
i.        Pernyataan tentang penerapan Pedoman Good Corporate Governance
j.        Pedoman Praktis Penerapan Good Corporate Governance

VII.4. Komposisi dan persyaratan Komisaris Independen
Berdasarkan Pedoman Good Corporate Governance, komposisi atau jumlah Komisaris Independen tidak ditentukan dalam jumlah tertentu namun demikian jumlah atau komposisi komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun kriteria yang ditetapkan yaitu salah satu dari Komisaris Independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan.

Meskipun Pedoman Good Corporate Governance tidak menentukan jumlah Komisaris Independen, dalam Peraturan Bapepam-LK, Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen sedangkan Bursa Efek Indonesia mewajibkan sekurang-kurangnya 30% dari Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
Kriteria Komisaris Independen secara rinci diatur dalam peraturan Bapepam-LK yaitu :
a.       Berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik
b.      Tidak mempunyai saham Emiten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung
c.       Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Komisaris, Direksi dan Pemegang saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik
d.      Tidak mempunyai hubungan usaha dengan Emiten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung
VII.5. Komposisi/jumlah Direksi
Dalam Pedoman Good Corporate Governance tidak dinyatakan secara kuantitatif jumlah atau komposisi dari direksi, namun demikian jumlah anggota direksi harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan.

VII.6. Komite yang dibentuk Komisaris
Dalam melaksanakan tugas pengawasannya, dewan komisaris dapat membentuk komite yang akan membantu tugas-tugas dewan komisaris. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, sekurang-kurangnya harus membentuk Komite Audit, sedangkan komite lain dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Berikut ini dijelaskan secara rinci mengenai tugas dari komite-komite penunjang Komisaris.

VII.6.1. Komite Audit
Komite Audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa: (i) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (ii) struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, (iii) pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan (iv) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. Disamping itu, Komite Audit juga bertugas memproses calon auditor eksternal termasuk imbalan jasanya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Pedoman Good Corporate Governance tidak mengatur banyaknya anggota Komite Audit dalam suatu perusahaan namun harus disesuaikan dengan kompleksitas Perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen dan anggotanya dapat terdiri dari Komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Salah seorang anggota memiliki latar belakang dan kemampuan akuntasi dan atau keuangan.

Pengaturan mengenai jumlah Komite Audit bagi Emiten dan Perusahaan Publik diatur dalam peraturan Bapepam-LK No.IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Dalam peraturan tersebut Emiten dan Perusahaan Publik diwajibkan membentuk Komite Audit yang berjumlah sekurang-kurangnya tiga orang dimana salah satunya merupakan Komisaris Independen Perusahaan dan bertindak sebagai ketua Komite Audit.
Adapun persyaratan anggota Komite Audit sebagai berikut :
1.      Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai latar belakang pendidikannya
2.      Mempunyai kemampuan komunikasi yang baik
3.      Memiliki kemampuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan
4.      Memiliki pengetahuan yang memadai mengenai peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal
5.      Salah satu anggota memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan
6.      Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Konsultan Hukum mapupun Pihak lain yang memberikan jasa audit, non audit maupun jasa  konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik dalam waktu enam bulan terakhir sebelum diangkat
7.      Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua dengan Direksi, Komisaris dan Penegang saham Utama Emiten maupun Perusahaan Publik
8.      Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung mapun tidak langsung dengan kegiatan usaha Emiten maupun Perusahaan Publik
9.      Tidak memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung
10.  Bukan merupakan orang yang berwenang dan bertanggungjawab merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan Emiten maupun Perusahaan Publik dalam waktu enam bulan terakhir sebelum diangkat

VII.6.2. Komite Nominasi dan Remunerasi
Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas membantu Dewan Komisaris dalam menetapkan kriteria pemilihan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta sistem remunerasinya; membantu Dewan Komisaris mempersiapkan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan mengusulkan besaran remunerasinya. Dewan Komisaris dapat mengajukan calon tersebut dan remunerasinya untuk memperoleh keputusan RUPS dengan cara yang sesuai ketentuan Anggaran Dasar. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, Komite Nominasi dan Remunerasi diketuai oleh Komisaris Independen dan anggotanya dapat terdiri dari Komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Selanjutnya, keberadaan Komite Nominasi dan Remunerasi serta tata kerjanya dilaporkan dalam RUPS.

VII.6.3. Komite Kebijakan Risiko
Komite Kebijakan Risiko bertugas membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh perusahaan. Anggota Komite Kebijakan Risiko terdiri dari anggota Dewan Komisaris, namun bilamana perlu dapat juga menunjuk pelaku profesi dari luar perusahaan.

VII.6.4. Komite Kebijakan Corporate Governance
Komite Kebijakan Corporate Governance bertugas membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji kebijakan GCG secara menyeluruh yang disusun oleh Direksi serta menilai konsistensi penerapannya, termasuk yang bertalian dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility). Anggota Komite Kebijakan Corporate Governance terdiri dari anggota Dewan Komisaris, namun bilamana perlu dapat juga menunjuk pelaku profesi dari luar perusahaan. Bila dipandang perlu, Komite Kebijakan Corporate Governance dapat digabung dengan Komite Nominasi dan Remunerasi.

VII.7. Fungsi Internal Audit
Sebagaimana dijelaskan di atas, Pedoman Good Corporate Governance mensyaratkan perlunya pengendalian internal dalam rangka menjaga kekayaan dan kinerja perusahaan serta memenuhi peraturan perundang-undangan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, harus memiliki satuan kerja pengawasan internal. Satuan kerja atau fungsi pengawasan internal bertugas membantu Direksi dalam memastikan pencapaian tujuan dan kelangsungan usaha dengan:
1.      melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program perusahaan
2.      memberikan saran dalam upaya memperbaiki efektifitas proses pengendalian risiko
3.      melakukan evaluasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perusahaan, pelaksanaan GCG dan perundangundangan
4.      memfasilitasi kelancaran pelaksanaan audit oleh auditor eksternal
Satuan kerja atau pemegang fungsi pengawasan internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama atau Direktur yang membawahi tugas pengawasan internal. Satuan kerja pengawasan internal mempunyai hubungan fungsional dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.  Sejalan dengan Pedoman tersebut, Bapepam-LK mengatur secara khusus mengenai keberadaan unit internal audit bagi Emiten dan Perusahaan Publik. Dalam peraturan No.IX.I.7 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal dinyatakan bahwa Emiten dan Perusahaan Publik wajib membentuk Unit Audit Internal yang menjalankan fungsi Audit Internal, yaitu memberikan keyakinan (assurance) dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.  Jumlah auditor dalam unit tersebut disesuaikan dengan besaran dan kompleksitas kegitan usaha perusahaan dimana sekurang-kurangnya berjumlah satu orang.

VII.8. Etika Bisnis dan Pedoman Perilaku
Untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang, pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance perlu dilandasi oleh integritas yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pedoman perilaku yang dapat menjadi acuan bagi organ perusahaan dan semua karyawan dalam menerapkan nilai-nilai (values) dan etika bisnis sehingga menjadi bagian dari budaya perusahaan. Prinsip-prinsip dasar yang harus dimiliki oleh perusahaan adalah:
1.      memiliki nilai-nilai perusahaan yang menggambarkan sikap moral perusahaan dalam pelaksanaan usahanya.
2.      Untuk dapat merealisasikan sikap moral dalam pelaksanaan usahanya, perusahaan harus memiliki rumusan etika bisnis yang disepakati oleh organ perusahaan dan semua karyawan. Pelaksanaan etika bisnis yang berkesinambungan akan membentuk budaya perusahaan yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai perusahaan.
3.      Nilai-nilai dan rumusan etika bisnis perusahaan perlu dituangkan dan dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman perilaku agar dapat dipahami dan diterapkan.

VII.9. Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Pedoman Umum Good Corporate Governance tidak mengatur keterbukaan informasi mengenai remunerasi bagi dewan komisaris dan direksi. Namun bagi Emiten dan Perusahaan Publik, Bapepam-LK mewajibkan pengungkapan dalam laporan tahunan mengenai prosedur penetapan dan besarnya remunerasi anggota dewan komisaris dan direksi. Kewajiban ini diatur dalam peraturan Bapepam-LK No.X.K.6 tahun 2006 tentang Kewajiban Penyampaian laporan tahunan bagi Emiten dan Perusahaan Publik.




























Kesimpulan

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) merupakan komponen yang penting dari visi dan misi Perusahaan.Manajemen berkeyakinan bahwa mekanisme akuntabilitas yang kuat kepada semua stakeholder akan menguntungkan kinerja Perusahaan secara keseluruhan. Keberhasilan penyelesaian penawaran Penukaran Obligasi (Bond Exchange Offer) adalah salah satu contoh dari rasa saling percaya antara manajemen dan Stakeholder kami,yang didukung oleh pendekatan GCG yang transparan dan jelas. Dalam melaksanakan prinsip-prinsip GCG, manajemen Perusahaan telah mengambil langkah-langkah berkelanjutan untuk mempromosikan dan memelihara GCG sebagai bagian penting dari budaya dan nilai-nilai yang akan diadopsi oleh seluruh karyawan di semua tingkat organisasi.




















Latar belakang
Dalam rangka memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan, serta mencapai visi suatu perusahaan untuk  menjadi perusahaaan terbaik dalam kelasnya yang dapat dibanggakan oleh seluruh pemangku kepentinganperusahaaan harus terus memperkuat tata kelola perusahaan, termasuk struktur pengendalian internal dan manajemen risiko, serta penerapan standar baku operasi yang lebih seragam dan transparan. Guna mencapai tingkat penerapan GCG secara maksimal,perusahaan berpedoman pada prinsip-prinsip GCG dalam setiap  kegiatan operasional perusahaaan.
 Prinsip-prinsip GCG yang  secara umum dikenal di jabarkan antara lain: Transparency
Keterbukaan dalam mengemukakan  informasi yang material dan relevan dalam proses  pengambilan
keputusan, Accountability Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban perusahaan  sehingga pengelolaan  berjalan efektif, Responsibility Kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat, Independent Pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Fairness Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





Demikianlah materi tentang Makalah Good Corporate Governance (GCG) yang sempat kami berikan dapat bermanfaat. semoga materi yang kami berikan dan jangan lupa juga untuk menyimak Makalah Biologi Sistem Penggolongan Darah Pada Manusia yang telah kami posting sebelumnya. semoga materi yang kami berikan dapat membantu menambah wawasan anda semikian dan terimah kasih. Semoga dapat membantu menambah wawasan anda semikian dan terimah kasih.


Anda dapat mendownload Makalah diatas dalam Bentuk Document Word (.doc) melalui link berikut.



EmoticonEmoticon