Saturday, January 13, 2018

Makalah Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah

Makalah Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah - Jika dalam postingan ini, anda kurang mengerti atau susunanya tidak teratur, anda dapat mendownload versi .doc makalah berikut :


Makalah Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah


BAB I
PENDAHULUAN

1.1.            Latar Belakang
Secara historis, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat dan pemerintahan di Indonesia. Jauh sebelum bangsa-negara modern terbentuk, kelompok sosial sejenis desa atau masyarakat adat dan lain sebagainya, telah menjadi bagian yang penting dalam suatu tatanan negara.[1] Oleh karenanya, sering terdengar bahwa desa merupakan wilayah yang paling otonom di Indonesia. Hal ini kemudian dikuatkan bahwa kelompok masyarakat di dalamnya, memiliki tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri yang telah mengakar kuat, serta relatif mandiri dari campur tangan entitas kekuasaan dari luar.[2]
Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo desa di Indonesia sebagai daerah hukum yang paling tua menjalankan otonomi sangat luas, lebih luas dari otonomi daerah-daerah hukum diatasnya yang menyusul dikemudian hari baik yang dibentuk oleh desa-desa bersama-sama dengan sukarela maupun yang dipaksakan oleh pihak-pihak yang lebih kuat. Daerah-daerah yang lebih tinggi tersebut kemudian memberikan pembatasan-pembatasan tertentu terhadap otonomi desa.[3] Selain itu, adanya unsur religius magis juga memperluas dimensi kepentingan pemenuhan hak dan kewajiban di desa, terutama desa adat yang diatur dalam hukum adat karena terdapat konsep kepentingan kerohanian.



Menurut Taliziduhu Ndraha, otonomi desa berbeda dengan otonomi daerah yang diatur di dalam UU No. 5 Tahun 1974. Perbedaannya antara lain: a) otonomi desa sudah ada sejak zaman dahulu; b)berdasarkan hukum adat (asli Indonesia); c) pada hakekatnya tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat; d) isinya seakan-akan tidak terbatas; e) isinya fleksibel, elastis, kenyal; f) diperoleh secara tradisional bersumber dari hukum adat; g) aspek ‘mengatur’ (hal-hal yang sifatnya mandiri diatur oleh desa) semakin merosot karena satu persatu diatur oleh pemerintah yang lebih tinggi; h) bobotnya di wilayah perkotaan (urban) semakin ringan; dan i) lebih bersifat nyata dan materiil.[4]
Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “Zelfbesturende landschappen” dan “Volksgemeenschappen”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah tersebut akan mengingati hak-hak asasi usul daerah tersebut.[5]
Apabila ditinjau dari segi historis, yakni dari sejarah pembentukan UUD 1945, Moh. Yamin-lah yang pertama kali membahas permasalahan Pemerintahan Daerah dalam Sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, termasuk di dalamnya Moh. Yamin menyinggung tentang Desa dan bagaimana hubungannya dengan wilayah lainnya:[6]
“Negeri, Desa, dan segala persekutuan hukum adat yang dibaharui dengan jaan rasionalisme dan pembaharuan zaman, dijadikan kaki susunan sebagai bagian bawah. Antara bagian atas dan bagian bawah dibentuk bagian tengah sebagai Pemerintahan Daerah untuk menjalankan Pemerintahan Urusan Dalam, Pangreh Raja,”

Pemikiran Moh. Yamin mengenai Pemerintahan Daerah dapat dijumpai lagi dalam pidatonya tanggal 11 Juli 1945 di hadapan BPUPKI yang antara lain mengatakan:[7]
“Pemerintahan dalam Republik ini pertama-tama akan tersusun dari badan-badan masyarakat seperti desa, yaitu susunan pemerintahan yang paling bawah, pemerintahan ini saya namakan pemerintahan bawahan.”

“antara pemerintahan atasan dan pemerintahan bawahan itu adalah pemerintahan yang baik saya sebut pemerintahan tengahan. Perkara desa barngkali tidak perlu saya bicarakan disini melainkan kita harapkan saja, supaya sifatnya diperbaharui atau disesuaikan dengan keperluan zaman baru,”

“Tetapi yang perlu ditegaskan disini, yaitu bahwa desa-desa negeri-negeri, warga-warga dan lainnya tetaplah menjadi kaki Pemerintahan Republik Indonesia. Dan di tengah-tengah pemerintahan atasan dan bawahan, kita pusatkan Pemerintah Daerah.”

Dalam kutipan gagasan serta pidato Moh. Yamin, dapat ditarik beberapa catatan. Pertama, pengakuan atas masyarakat hukum adat serta wilayahnya telah digagas sejak perumusan UUD 1945 dalam rapat BPUPKI 1945, pengakuan ini menunjukkan bahwa eksistensinya berperan sebagai penguat kaki bangsa Indonesia. Kedua, Moh. Yamin, pada saat itu berpendapat bahwa pemerintahan desa merupakan pemerintahan yang mendapatkan stratifikasi di bawah sehingga disebut sebagai pemerintahan paling bawah[8] dan pemerintahan atasan (pemerintah pusat). Moh. Yamin hanya menyebutkan pemerintahan bawah dan pemerintahan atasan, dan kemudian baru mengatakan “ditengah-tengah pemerintah atasan dan bawahan, kita pusatkan pemerintah daerah” yang seolah memiliki fungsi sebagai menghubung antara urusan di desa dan pusat. Ketiga, terdapat harapan bahwa desa sebaiknya tetap dipertahankan akan tetapi butuh pembaharuan dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Peraturan desa serta perangkat desa, kebanyakan menggunakan hukum-hukum asli desa dan hukum adat yang memiliki kesesuaian dan perbedaan dengan hukum nasional, oleh karenanya pada perkembangannya dipandang perlu untuk mengakomodir pembaharuan tersebut dalam satu instrumen peraturan perundang-undangan.
Pembahasan mengenai pemerintahan daerah yang dilontarkan beberapa kali oleh Moh. Yamin dan Soepomo yang menjadi tunas ketentuan Pasal 18 UUD 1945 yang memiliki esensi sebagai berikut: pertama, keberadaan daerah otonomi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah didasarkan pada asas desentralisasi. Kedua, satuan pemerintahan tingkat daerah menurut UUD 1945 dalam penyelenggaraannya dilakukan dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara”. Ketiga, pemerintahan tingkat daerah harus disusun dan diselenggarakan dengan “memandang dan mengingati hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.”[9]
Pada perkembanganya, terdapat penambahan Pasal 18 UUD 1945 yang memuat hubungan dan pengakuan atas satuan daerah-daerah yang dianggap istimewa. Namun munculnya Pasal 18 ayat (1) maupun dalam Pasal 18 B ayat (2) tidak muncul pengakuan secara tegas bahwa desa memiliki otonomi asli. Apabila kedua pasal tersebut dihubungkan, dapat dipahami bahwa keberadaan masyarakat hukum adat diakui secara konstitusional, namun eksistensi daerah-daerah yang mempunyai susunan asli yang dihuni masyarakat hukum ada tersebut tiddak mendapat jaminan. Tegasnya, subyeknya diakui namun daerah tempat tinggalnya tidak mendapat pengakuan. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 hanya membagi wilayah negara atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten/kota yang dikelola menurut asas otonomi.[10] Menurut Kushandajani, terdapat kecenderungan kuat memaknakan otonomi desa sebagai bagian dari otonomi daerah. Pemaknaan tersebut menciptakan cara pandang yang menyamakan desa sebagaimana pusat memandang daerah yakni sebagai “bagian dari wilayah negara” yang harus taat pada pemerintah atasnya.[11]
Pandangan yang demikian memberikan beberapa konsekuensi, seperti kekuasaan membuat kebijakan maupun implementasi tergantung pada bupati/walikota sehingga terkadang kurang mengakomodir kebutuhan desa, mengaburkan makna otonomi desa, serta mereduksi kreatifitas pengembangan desa.
Sebelum adanya UU No. 6 Tahun 2014, kita mengetahui bahwa hubungan antara pusat dan daerah, termasuk di dalamnya hubungannya dengan desa terdapat pada UU No. 5 Tahun 1974 yang sifatnya cenderung sentralistik-otokratis-korporatis, UU No. 22 Tahun 1999 yang bersifat devolutif-liberal, dan UU No. 32 Tahun 2004 yang cenderung gagal menjembatani perbedaan pandangan yang justru membuahan kemenangan bagi kekuatan nasionalis kolot dan pemerintah pusat terhadap daerah dan desa.[12] Hal ini dikarenakan UU No. 32 Tahun 2004 hanya mengakui keberadaan desa, tetapi tidak membagi kekuasaan dan kewenangan (desentralisasi) kepada desa.  Pemerintah desa dianggap sebagai subsistem atau bagian dari pemerintah kabupaten/kota, karenanya ia menjalankan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
Undang-Undang Nomorr 6 Tahun 2014 tentang Desa yang hadir kini menjadi sebuah bahan diskusi yang menarik, karena UU Desa ini memberikan hubungan yang lebih tegas dan jelas antara desa dengan pemerintah pusat dan desa dengan pemerintah daerah.

1.2.            Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin menarik dua (2) rumusan masalah yakni:
1.      Bagaimana hubungan desa dengan pemerintah pusat menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?
2.      Bagaimana hubungan antara desa dengan pemerintah daerah?
BAB II
PEMBAHASAN

1.1.            Hubungan Desa dengan Pemerintah Pusat
Perjalanan panjang sejarah ketatanegaraan membawa desa sebagai unit administratif terendah dari struktur pemerintahan di Indonesia. Permasalahan tata negara terkait desa sejak dahulu, yakni:
-          Hubungan antar tingkatan : Desa berada di dalam kabupaten atau berada di luar kabupaten?
-          Ketidakjelasan letak dan kedudukan desa, merancukan hubungan antar tingkatan, yaitu: Desa-Kabupaten dengan Kepala Desa dan Bupati, serta hubungan hukum yang kacau (Perda-Perdes).
Secara yuridis normatif, desa telah diberikan atau lebih tepatnya diakui kewenangan-kewenangan tradisionalnya menurut Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan:“negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang”. Jadi, menururt UUD 1945 pengakuan terhadap kesatuan maasyarakat hukum adat termasuk didalamnya dalah desa berserta hak-hak tradisionalnya harus didasarkan pada prinsip “tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”.[13] Beberapa pengertian Desa menurut UU terdahulu seperti dalam:
1.      Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten
2.      Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.      Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakatat hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sifat dasar manusia adalah hidup secara berkelompok dan berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Setiap kelompok terbentuk oleh adanya suatu faktor pengikat yang diakui dan ditaati bersama, melebihi faktor-faktor lain yang bersifat membeda-bedakan satu nggot kelompok dengan yang lainnya.[14] Faktor pengikat tersebut ada bermacam-macam, salah satu di antaranya adalah adat. Studi tentang keanekaragaman adat di Indonesia menghasilkan kesimpulan antara lain bahwa sistem hukum adat di Indonesia dapat dipandang sebagai terbagi atas 19 lingkaran atau sub sistem hukum adat.
Suatu masyarakat yang tingkah laku dan kehidupannya diatur lurus dan diurus menurut hukum adat tertentu disebut dengan masyarakat hukum adat. Dalam hal adat yang bersangkutan mengikat masyarakat menurut pertalian daerah atau kekerabatan, masyarakat itu disebut masyarakat genealogis. Jika menurut daerah tertentu maka disebut dengan masyarakat teritorial.
Dengan pendekatan tersebut pengertian desa diambil dari  istilah bahasa Jawa yang menunjukkan satu bentuk satuan masyarakat hukum adat Jawa. Kendatipun istilah desa adalah bahasa Jawa namun telah diterima dan lazim digunakan. Istilah desa dimaksudkan sebagai penganti istilah Inlandsche Gementee (IG) dalam perundang-undangan Hindia Belanda terdahulu yang tidak hanya meliputi desa-desa di Jawa melainkan juga mencakup satuan-satuan seperti itu di luar jawa yang nama aslinya disebut kampung, negeri, marga, dan lain-lain.[15]
Desa-desa asli  yang telah ada sejak jaman dahulu kala memiliki hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya. Hak dan wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri disebut dengan hak otonomi. Dalam hal ini berarti desa memiliki hak itu disebut dengan desa otonom.
Unsur-unsur otonomi desa yang penting antara lain adalah:
1.    Adat tertentu yang mengikat daan ditaati oleh masyarakat di desa yang bersangkutan
2.    Tanah, pusaka dan kekayaan desa
3.    Sumber-sumber pendapatan desa
4.    Urusan rumah tangga desa
5.    Pemerintah desa yang dipilih oleh dan dari kalangan masyarakat desa yang bersangkutan yang sebagai alat desa yang memegang fungsi “mengurus”
6.    Lembaga atau badan “perwakilan” atau musyawarah yang sepanjang penyelenggaraaan urusan rumah tangga desa memegang fungsi mengatur.[16]

A.        Hubungan tentang Dana Desa
Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[17]
Dari ketentuan regulasi a quo, secara tersirat telah ditandaskan bahwasanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberi pengakuan desa merupakan fragmen terkecil dari wilayah pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Beranjak dari kausa tersebut, bisa dikatakan kalau desa adalah mitra Pemerintah Pusat untuk memacu kesejahteraan masyarakat Indonesia di pedesaan.[18]
Adapun hubungan Pemerintahan Desa dengan Pemerintah Pusat (the relation village government with central government) telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu titah atau amanat dari undang-undang (wet) tersebut ialah ihwal kepastian dari anggaran pusat untuk desa (vide Pasal 72 ayat (1) huruf b juncto Pasal 113 huruf h). In casu a quo, adalah adanya dana alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diderivasikan langsung ke desa.[19]
Indonesia sendiri memiliki jumlah desa kurang lebihnya 74.000. Adapun hak per desa dari hal itu tetaplah sama, baik yang maju ataupun tertinggal. Dana tersebut sepenuhnya milik tanggung jawab daerah, sehingga hak penuh berada di tangan daerah setempat.[20]
Sehingga masing-masing desa diperkirakan akan memperoleh kalkulasi dana sekitar Rp 1,2 miliar sampai dengan Rp1,4 miliar per tahun, yang bila dibagi rata perbulannya akan mendapat sekitar 100 juta perbulan. Tentu saja dana yang cukup besar tersebut menuntut desa untuk melakukan perubahan, penguatan secara internal secara organisasi pemerintahan desa yang lebih efektif, profesional, transparan, dan akuntabel.
Pengaturan desa seperti tersebut dalam undang-undang, merupakan upaya (middel) untuk memajukan perekonomian dan pembangunan sektor-sektor penting nan urgen di pedesaan. Atas dasar premis tersebut, sesuai amanat Undang-Undang Desa, mak dengan dukungan dana yang cukup besar, desa dituntut lebih mampu mengorganisasi diri. Tumpuan pembangunan (development) yang bergulir ke pinggiran, yaitu desa-desa, maka daya dukung desa perlu ditingkatkan.[21]
Dana desa menjadi salah satu isu krusial dalam UU No. 6 Tahun 2014. Penghitungan anggarannya berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan julah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Selebihnya, kedua hal ini diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Desa serta PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Salah satu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana penyaluran dan pembinaannya?
Dana desa nantinya akan disalurkan melalui kabupaten. Hal ini menjawab perbedaan persepsi yang sebelumnya diperdebatkan tentang kewenangan terhadap desa dari nomenklatur kementerian di kabinet kerja. Kemendagri sebelumnya mendasarkan pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang melihat urusan pemerintahan mulai dari pusat hingga desa yang tidak boleh terputus. Sementara, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menggunakan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa masalah-masalah desa diurus oleh kementerian yang membidangi desa.
Dengan demikian, jika fungsi pemerintahan desa tetap dijalankan melalui insentif dana dan program seperti selama ini, bisa diletakkan pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.[22] Sementara urusan pemerintahan desa tetap berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan ada dirjen yang khusus menangani hal tersebut.

B.                 Hubungan Fungsional dalam UU No. 23 Tahun 2014
Secara struktural Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan ditingkat nasional, sedangkan kepala daerah (provinsi atau kabupaten/kota) merupaka penyelenggara pemerintahan diwilayah darha masing-masing, sesuai dengan prinsip otonomi seluas-uasnya. Dapat diketahui secara struktural kepala daerah kabupaten/kota tidak memiliki garis struktural dengan pemerintahan provinsi dan pemerintahan pusat karena memiliki otonomi seluas-luasnya.
Pemerintah pusat dan daerah memiliki hubungan secara fungsional yang menyangkut atas pembagian tugas dan kewenangan yang harus dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik “Good Goverment”. Pembagian tugas, wewenang dan kewajiban pemerintahan daerah pada yang dasarnya dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hubungan fungsional antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah Provinsi, kabupaten/kota dan desa. Dalam hubungan pemerintah pusat antara provinsi dengan kabupaten dan kota serta hubungan desa dan pusat saat ini telah diatur dalam UU dengan memperhatikan kekhususan dengan keragaman daerah. Hubungan fungsional tersebut menyangkut tentang tugas dan kewenangan antara pemerintah pusat dan desa.
Pola hubungan pusat dan desa dari segi tugas dan kewenangan telah diatur dalam undang-undang. Dalam urusan pemerintahan hubungan pusat dan desa ternasuk dalam pola hubungan urusan pemerintahan yang bersifat konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota.


Hubungan pusat dengan Desa dalam hal urusan pemerintahan dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni:

Pasal 20 ayat (1)
Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah provinsi diselenggarakan:
a. sendiri oleh Daerah provinsi;
b. dengan cara menugasi Daerah kabupaten/kota
berdasarkan asas Tugas Pembantuan; atau
c. dengan cara menugasi Desa.

Pasal 285
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:
1. dana perimbangan;
2. dana otonomi khusus;
3. dana keistimewaan; dan
4. dana Desa.

Pasal 294 ayat (2)
Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 4 dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan kewenangan dan kebutuhan Desa sesuai dengan ketentuan undangundang mengenai Desa.

Pasal 372
(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Desa.
(2) Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Pusat dibebankan kepada APBN.
(3) Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Daerah Provinsi dibebankan kepada APBD provinsi.
(4) Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibebankan kepada APBD kabupaten/kota.

Dari beberapa uraian penjelasan pasal diatas dapat dilihat beberapa hubungan pusat dan desa yang diatur secara langsung dalam hal urusan pemerintahan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedudukan antara daerah dan desa memiliki kedudukan yang sama secara horizontal, utamanya adalah mengenai sifat otonom dari desa itu sendiri. Salah satu implikasinya adalah Peraturan Desa tidak dikategorikan sebagai peraturan daerah berdasar UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, walaupun undang-undang tersebut mengakui keberadaan “peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa atau pejabat yang setingkat (cek Pasal 8 ayat (1)). Tetapi secara vertikal urusan pemerintahan desa tersebut secara fungsional dalam hal ini melaksanakan tugas pelaksanaan yang diberikan oleh pemerintah pusat, provinsi dan daerah. Hal ini ditegaskan dalam pasal 5 yakni “Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota”. Pasal tersebut berimplikasi pada Peraturan Kepala Desa dapat dibatalkan oleh Bupati/Walikota (Pasal 87 PP No. 43 Tahun 2014).

2.2.      Hubungan Desa dengan Pemerintah Daerah
Terdapat perbedaan pandangan ahli mengenai sejak kapan bangunan desa itu ada. Tetapi bagaimanapun juga menurut penelitian beberapa ahli ternyata desa dari abad ke abad telah berkembang menjadi kesatuan hukum di mana kepentingan bersama dari penduduknya menurut hukum adat dilindungi dan dikembangkan.[23] Hukum tersebut memberi dua hal penting, yaitu hak untuk mengurus kepentingan daerah sendiri (hak otonomi) serta untuk memilih kepala desanya sendiri.[24]
Rosjidi Ranggawjidjaja melanjutkan pendapatnya bahwa “Pemerintahan Desa yang ada sekarang adalah kelanjutan dari Pemerintahan Desa jaman dahulu, hanya saja Pemerintahan Desa sekarang sudah kehilangan “rohnya” sebagai Desa yang mandiri. Desa yang ada sekarang bukan lagi sebagai ”inlandsche gemeenten”, sebagai pemerintahan asli bangsa Indonesia, namun Pemerintahan Desa sekarang lebih tepat disebut pemerintahan semu atau bayang-bayang (quasi government organization)” (Ranggawidjaja: 2013).[25]
Secara konstitusional, bentuk negara Indonesia adalah kesatuan. Konsep negara kesatuan ini tidak hanya berdampak pada desentralisasi kewenangan kepada daerah, melainkan lebih dari itu yakni pengakuan dan perlindungan terhadap otonomi desa.
                                                                           NKRI
 

Otonomi Desa
 

Otonomi Daerah

Diagram di atas menunjukkan bahwa otonomi desa harus menjadi inti dari konsep NKRI, dengan catatan bahwa otonomi desa bukan merupakan cabang dari otonomi daerah karena yang memberi inspirasi adanya otonomi daerah yang khas bagi NKRI adalah otonomi desa.[26] Otonomi desa harus menjadi pijakan dalam pembagian struktur ketatanegaraan Indonesia mulai dari pusat sampai ke daerah yang kemudian bermuara pada regulasi otonomi desa yang tetap berpedoman pada keaslian desa sebagai keastuan masyarakat hukum.
Antara hukum pemerintahan desa dengan hukum otonomi desa senyatanya tidak dapat dipisahkan. Hal ini diperkuat dengan pendapat Bagir Manan bahwa semestinya pemerinatahan desa menjadi bagian yang integral dari pemerintahan daerah, pemisahan yang dipengaruhi oleh pikiran “memperbaiki keaslian desa” adalah suatu pendekatan yang keliru. Oleh karena iu juga pengaturan mengenai pemerintahan desa sebelumnya diatur menjadi satu dalam UU Pemerinatahan Daerah yakni UU 22 Tahun 1999 serta UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerinatahan Daerah sebelum hingga saat ini, pemerinatahan Desa memiliki payung hukum sendiri yakni UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang secara yuridis terpisah dari UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Selain itu, kepala desa sejak dahulu, walaupun memimpin satuan pemerintahan yang bersifat otonom (desa) tidak bertindak untuk dan atas nama negara sebagaimana karakter yang melekat pada “pejabat negara”.Namun tetap sebagai pejabat pemerintahan karena merupakan salah satu penyelenggara pemerintahan desa.
Sebelum disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengaturan tentang desa dari berbagai rezim dapat dilihat sebagai berikut:
a.       Rezim UU Nomor 5 tahun 1979
Tahun 1979 ditetapkan UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerinatahan Desa sebagai pengganti  Inlandsche Gementee Ordonantie (IGO) dan Inlandse Gementee Ordonantie voor Buitengewesten (IGOB) yang secara substansial UU itu sepenuhny mencerminkan stelsel pendekatan IGO dan IGOB yang memisahkan pmerintahan desa dari pemerintahan daerah. Masalah prinsipil lain yang terdapat dalam UU ini adalah penyeragaman (uniformitas) nama, susunan, bentuk, dan kedudukan pemerintahan desa Kebijakan mengenai desa dalam UU ini diarahkan pada penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa dengan corak nasional
b.      Rezim UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
Salah satu politik hukum dalam UU ini kaitannya dengan pemerinatahan desa adalah kembali memasukkan pengaturan tentang pemerintahan desa sebagai satu kesatuan integral dalam UU Pemerintahan Daerah. Desa dalam rezim UU ini juga diperkenankan mengggunakan nama-nama lains esuai dengan adat yang berkembang di desa tersebut seperti nagari, marga, gampong, negorij, dusun, dsb.
c.       Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Desa berada di bawah kecamatan (di mana kecamatan di bawah kabupaten secara langsung). Pemerintah desa dapat secara langsung berhubungan dengan pemerintahan kabupaten dan kecenderungan seperti itu telah muncul di berbagai provinsi, tentunya hal ini akan menguras energi desa bila banyak persoalan mesti diselesaikan di kabupaten, padahal persoalan tersebut dapat diselesaikan di tingkat kecamatan. UU No. 22 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Camat berperan sebagai Pembina Pemerintahan Desa. Bupati di beberapa daerah di Indonesia berperan menguatkan hubungan dengan camat, untuk menguatkan posisi para camatnya. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa kemampuan pemerintahan desa masih perlu dibina, sehingga Bupati memposisikan Camat sebagai Pembina Pemerintahan Desa. Selanjutnya, menurut UU 32 Tahun 2004: Camat juga berperan sebagai Pembina Pemerintahan Desa. Pasal 126 menegaskan kewenangan camat selain sebagai koordinator pemerintahan juga merupakan Pembina Desa.
Mengenai hubungan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah berdasarkan UU sebelumnya (UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah),[27] maka UU sebelumnya memberikan kedudukan desa sebagai bagian dari aspek ketatanegaraan karena desa merupakan satuan pemerintahan otonom. Desa bukan satuan pemerintahan administrasi belaka yang sewaktu-waktu bisa dibubarkan atau dibentuk kembali bila diperlukan. Seperti biasanya, pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dibentuk di dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota (Pasal 200 UU Nomor 32 Tahun 2004).
Dalam hubungannya dengan hukum pemerintahan daerah, pemerintahan desa memang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan secara geografis karena wilayah pemerintahan desa juga merupakan wilayah pemerintahan daerah. Mengutip pendapat dari Bagir Manan bahwa :
“Semestinya pemerinatahan desa menjadi bagian integral pemerinatahan daerah. Pemisahan ini dipengaruhi oleh pikiran mengenai “mempertahankan keaslian desa”. Suatu pendekatan yang keliru. Maksud pembentuk UUD mempertahankan pemerinatahan desa bukanlah dalam semangat agar desa asli menjalankan fungsi pemerintahan tradisional sebagai masyarakat hukum adat. Mempertahankan pemerinatahan desa dimakasudkan untuk menjamin kehadiran satuan pemerintahan yang dekat dengan rakyat”.[28]

Inna Junaenah dalam hukum online menyebut bahwa untuk memosisikan kedudukan desa dan kepala desa perlu diartikan berbeda dengan persepsi mengenai urusan dan kelembagaan ketatanegaraan. Desa dalam ketatanegaraan dilihat dan dipahami sebagai penyelenggaraan urusan dalam rangka pemerintahan arti luas untuk melayani masyarakat.[29] Urusan dan kelembagaan ketatanegaraan berbeda dengan urusan dan kelembagaan pemerintahan, di mana hal ini sejalan dan dikuatkan dengan pendapat Bagir Manan bahwa karena konstitusi/Undang-Undang Dasar merupakan kaidah dasar bagi semua bidang hukum, belum tentu kaidah yang diatur merupakan kaidah ketatanegaraan. Begitu pula lembaga-lembaga yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar belum tentu merupakan lembaga yang bersifat ketatanegaraan (Manan: 2009).[30] Berikut beberapa poin penting yang dapat dirangkum terkait kedudukan desa berdasarkan kajian normatif Inna Junaenah dalam hukum online:
1.)  Di dalam konstitusi terdapat distribusi kekuasaan secara vertikal dan horizontal. Kerangka ketatanegaraan dibatasi sebatas pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah, di mana UUD 1945 secara eksplisit mengatur satuan pemerintahan yang mempunyai pemerintahan daerah hanya Provinsi, Kabupaten, dan Kota (vide Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 Perubahan Kedua).
2.)  Mengenai kedudukan Desa (atau nama lainnya), Rosjidi Ranggawidjaja menautkannya dari pengakuan dan penghormatan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 kesatuan­-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur UU (Ranggawidjaja: 2013). Hal ini memisahkan urusan yang dikelola oleh satuan pemerintahan daerah yang menunjukkan pemencaran kekuasaan, sementara, sepanjang masih ada, urusan yang dikelola oleh Desa merupakan pengakuan. Diiringi dengan dimungkinkan adanya tugas pembantuan yang diberikan oleh Kabupaten, Provinsi, maupun Pemerintah Pusat. [31]
Dalam Pasal 18 dan Pasal 19 UU Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa kewenangan desa meliputi :
a.)  Kewenangan berdasarkan hak asal usul
b.) Kewenangan lokal berskala desa
c.)  Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemreintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
d.) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Dengan suatu catatan bahwa penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi:
1.    Penyelenggaraan pemerintahan desa
2.    Pelaksanaan pembangunan desa                                 disertai dengan biaya 
3.    Pembinaan kemasyarakatan desa                               
4.    Pemberdayaan masyarakat desa
Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tugas dan wewenang yang diberikan kepada desa dari daerah baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota harus dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur (jika pemberian wewenang dari pemerintah provinsi) dan berdasarkan Peraturan Bupati/Walikota (jika pemberian tugas/wewenang dari pemerintah kabupaten/kota).[32] Namun pemberian tugas tersebut bukan merupakan penerapan asas tugas pembantuan[33] sehingga tugas yang diserahkan kepada desa tidak menjadi kewenangan yang dikelola sendiri oleh pemerintah desa. Dalam hal ini, desa melakukan pertanggungjawaban kepada Gubernur (jika tugas/wewenang berasal dari pemerintah Provinsi) serta melakukan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota melalui camat (jika tugas dan wewenang berasal dari pemerintah kabupaten/kota) terhadap tugas yang diserahkan kepadanya.
Cita utama dilahirkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah ingin menggabungkan fungsi self-governing community dengan local self government dengan harapan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama merupakan bagian dari wilayah Desa hendak ditata sedemikian rupa menjadi desa dan desa adat. Desa dan desa adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul terutama menyangkut pelestarian sosial desa adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.[34] Desa adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, pembangunan desa, serta mendapat fasilitas dan pembinaan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam posisi seperti ini, desa dan desa adat mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah daerah.
Di bidang anggaran, setiap desa di seluruh Indonesia akan mendapatkan dana dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa yang diajukan melalui Badan Permusyawaratn Desa. Di sinilah terdapat peran pemerintah daerah, di mana pada penyusunan proposal pengajuan anggaran ini, tidak berjalan sendiri. Pemerintah kota dan pemerintah kabupaten bertugas melakukan pendampingan, termasuk penyusunan budgeting[35]



BAB III
PENUTUP

3.1.            Kesimpulan
1.      Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang bagi desa dan perangkat desa untuk berkreasi dan memiliki landasan hukum dalam hal meningkatkan kesejahteraan desa, sebagaimana yang kita ketahui bahwa desa adalah unit terendah dari ketatanegaraan di Indonesia. Melalui UU ini pula, kini desa mendapatkan insentif Dana Desa yang jumlahnya cukup besar hingga mencapai angka milyaran. Hal tersebut diharapkan mampu menjadi modal untuk meningkatkan kesejahteraan desa dan mendukung program pemerintah pusat. Dalam urusan pemerintahan hubungan pusat dan desa ternasuk dalam pola hubungan urusan pemerintahan yang bersifat konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota.
2.      Dalam hubungannya dengan hukum pemerintahan daerah, pemerintahan desa memang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan secara geografis karena wilayah pemerintahan desa juga merupakan wilayah pemerintahan daerah. Hal ini utamanya berhubungan dengan pembinaan serta kegiatan dan urusan yang diserahkan dari daerah ke desa untuk dikerjakan secara bersama. Namun uniknya, disatu sisi, desa juga tetap memiliki otonomi nya, yakni dalam hal mengatur rumah tangga desa serta membuat peraturan desa.
3.2.            Saran
1.      Sosialisasi mengenai landasan hukum desa yang baru ini harus lebih masif dilakukan, mengingat jumlah desa di Indonesia mencapai puluhan ribu dan agar meminimalisir ketidakpahaman dan kerancuan dalam pengelolaan desa.
2.      Rekomendasi kami adalah partisipasi warga dalam kaitannya untuk ikut mengawasi agar dapat dihindari penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang bisa saja dilakukan oknum pemerintahan desa. Alokasi anggaran yang diberikan pemerintahan pusat ke desa bukanlah angka yang kecil dan tidak berarti. Namun sebaliknya, sangat fantastis dan begitu signifikan. Terlebih pemerintahan desa menjadi tumpuan yang secara langsung bersinggungan dengan berbagai aspek masyarakat. Dalam hal ini, kesadaran masyarakat harus lebih diintensifkan, selain untuk tindakan antisipatif, tapi juga sebagai kontrol pelayanan publik yang dilakukan.
DAFTAR PUSTAKA


BUKU
Ateng Syafrudin, Republik Desa Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa, PT. Alumni, Bandung, 2010.
I Nyoman Baratha, Desa: Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
Kushandajani, Elit Desa-Ditinjau dari Sumberdaya Kekuasaan, Tesis Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta, 1991
Ni’matul Huda, Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm.1
Ni’matul Huda, Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan), FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
Talizidhuhu Ndraha, Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1981.


INTERNET
Aan Eko Widianto, Kedudukan Desa (online), http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/ KEDUDUKAN-DESA.pdf, 2011, diakses 11 Maret 2014.
Inna Junaenah, Kedudukan Desa dan Kepala Desa dalam Ketatanegaraan Indonesia (online), http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52f6ce3253a76/kedudukan-desa-dan-kepala-desa-dalam-ketatanegaraan-indonesia, 2014, diakses 18 Maret 2015.
Kompasiana, http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2015/01/11/akuntabilitas-pemerintah-daerah-terhadap-uu-desa-no-6-2014-716018.html, diakses 10 Maret 2015, pukul 19.45 Wib.
Kompasiana, http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2015/02/27/dana-desa-dari-hulu-sampai-hilir-726683.html, diakses 10 Maret 2015, pukul 18.30 Wib.
Viva News, UU Desa Disahkan, Tiap Desa dapat Rp 1 Miliar Per Tahun (Online), http://nasional.news.viva.co.id/news/read/467314-uu-desa-disahkan--tiap-desa-dapat-rp1-4-miliar-per-tahun, 2013, diakses 18 Maret 2015.

KORAN
Herry Firdaus, Membangun Desa Mandiri, Koran Sindo, 24 Desember 2014.
Ivanovich Agusta, Berebut Pemerintahan Desa, Kompas, 10 Januari 2015,
hlm. 6
Tajuk Rencana, Kedaulatan Rakyat, 1 Maret 2015, hlm. 12





[1] Ni’matul Huda, Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan), FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm.361
[2] Saparin, Tata Pemerinahan dan Administrasi Pemerintahan Desa, 1977, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 119, dalam Ni’matul Huda, Ibid.
[3] Soetardjo Kartohadikoesoemo, Desa, Balai Pustaka, jakarta, 1984, hlm. 282 dalam Ni’matul Huda, Ibid, hlm. 367
[4] Taliziduhu Ndraha, Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa, Cetakan Ketika, Bumi Aksara, Jakarta 1991, hlm. 6-7 dalam Ni’matul Huda, Ibid, hlm. 367
[5] Penjelasan Umum atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
[6] Moh. Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid I, Penerbit Siguntang, Jakarta 1971, hlm. 100 dalam Ni’matul Huda, Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm.1
[7] Moh. Yamin, Naskah Persiapan...., Ibid, hlm. 230-231, dalam Ni’matul Huda, Ibid, hlm. 2
[8] Hal ini mengingat pada perkembanganya, terdapat sekitar 73.000 Desa (Penjelasan Umum UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa)
[9] Ni’matul Huda, Ibid, hlm. 3-4
[10] Ni’matul Huda, Perkembangan Hukum Tata Negara..., Op.Cit, hlm. 369
[11] Kushandajani, Elit Desa-Ditinjau dari Sumberdaya Kekuasaan, Tesis Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta, 1991, hlm. 126 – 127. Konsep ini sejalan dengan pemikiran Moh. Yamin sebagaimana dikutip diatas.
[12] Sutoro Eko, Masa Lalu, Masa Kini, dan masa Depan Otonomi Desa, dalam Soetandyo Wignosubrto dkk (tim penulis), Pasang Surut Otonomi Daerah, Skettsa Perjalanan 100 Tahun , Institute for Local Development dan Yayasan Tifa, Jakarta, 2005, hlm. 513, dalam Ni’matul Huda, Perkembangan Hukum Tata Negara..., Op.Cit, hlm. 370
[13] Ateng Syafrudin, Republik Desa Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa, PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm. 43
[14] Talizidhuhu Ndraha, Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1981, hlm. 14
[15] Ibid, hlm. 16
[16] Ibid, hlm. 18
[17]  Pasal 1 angka ke (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
[18]http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2015/02/27/dana-desa-dari-hulu-sampai-hilir-726683.html, diakses 10 Maret 2015, pukul 18.30 Wib.
[19]http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2015/01/11/akuntabilitas-pemerintah-daerah-terhadap-uu-desa-no-6-2014-716018.html, diakses 10 Maret 2015, pukul 19.45 Wib.
[20] Tajuk Rencana, Kedaulatan Rakyat, 1 Maret 2015, hlm. 12
[21] Herry Firdaus, 2014, Membangun Desa Mandiri, Koran Sindo, 24 Desember 2014, hlm. 7
[22] Ivanovich Agusta, Berebut Pemerintahan Desa, Kompas, 10 Januari 2015, hlm. 6
[23] I Nyoman Baratha, Desa: Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 15.
[24] Ibid, hlm 15.
[25] Inna Junaenah, loc.cit.
[26] Ibid, hlm. 11
[27] Aan Eko Widianto, Kedudukan Desa (online), http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/ KEDUDUKAN-DESA.pdf, 2011, diakses 11 Maret 2014.
[28] Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah MenurutUUD 1945,Jakarta,Sinar Harapan, 1994, hlm.158-159 dalam Ateng Syafrudin,Op.cit, hlm. 41-42
[29] Inna Junaenah, Kedudukan Desa dan Kepala Desa dalam Ketatanegaraan Indonesia (online), http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52f6ce3253a76/kedudukan-desa-dan-kepala-desa-dalam-ketatanegaraan-indonesia, 2014, diakses 18 Maret 2015.
[30] Ibid.
[31] Ibid.
[32] Pasal 20 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
[33] Penjelasan Pasal 372 UU Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
[34] Penjelasan UU Nomor 6 Tahun 2014
[35] Viva News, UU Desa Disahkan, Tiap Desa dapat Rp 1 Miliar Per Tahun (Online), http://nasional.news.viva.co.id/news/read/467314-uu-desa-disahkan--tiap-desa-dapat-rp1-4-miliar-per-tahun, 2013, diakses 18 Maret 2015.


Demikianlah materi tentang Makalah Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah yang sempat kami berikan dapat bermanfaat. semoga materi yang kami berikan dan jangan lupa juga untuk menyimak Makalah Gagal Jantung yang telah kami posting sebelumnya. semoga materi yang kami berikan dapat membantu menambah wawasan anda semikian dan terimah kasih. Semoga dapat membantu menambah wawasan anda semikian dan terimah kasih.

Anda dapat mendownload Makalah diatas dalam Bentuk Document Word (.doc) melalui link berikut.


EmoticonEmoticon