Makalah Jaminan Kesehatan Nasional

Makalah Jaminan Kesehatan Nasional - Jika dalam postingan ini, anda kurang mengerti atau susunanya tidak teratur, anda dapat mendownload versi .doc makalah berikut :

Download

Makalah Jaminan Kesehatan Nasional

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbesar ketiga di dunia setelah USA dan China. Pada tahun 2000 jumlah penduduk Indonesia telah mencapai  lebih dari 203 juta orang (BPS, Sensus Penduduk Tahun 2000). Sekitar satu dasa warsa lalu, jumlah penduduk Indonesia adalah 179,248 juta orang. Dengan demikian laju pertumbuhan penduduk selama 10 tahun terakhir, 1990-2000 adalah 1,35persen. Laju pertumbuhan memang semakin menurun mengingat angka pada periode 1980-1990 adalah 1,97 persen, namun secara absolut jumlah penduduk tetap semakin meningkat dari tahun ketahun.

Kesehatan merupakan hak seluruh warga negara Indonesia. Kesehatan juga menjadi indikator kesejahteraan suatu negara. Upaya-upaya peningkatan kesehatan dapat dilalui pada tiga tingkatan, yaitu primer, sekunder dan tersier. Ranah ahli kesehatan masyarakat yaitu pada tingkat primer. Pada tingkat ini, upaya yang dilakukan ahli kesehatan masyarakat adalah promotif dan preventif terhadap kesehatan masyarakat. Melalui tingkat ini, diharapkan derajat kesehatan masyarakat dapat terjaga pada status sehat.

Upaya peningkatan kesehatan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai cara. Selain bertindak dalam upaya pencegahan dan promosi, kesehatan masyarakat juga berperan dalam pengawasan program kesehatan di Indonesia. Program Jaminan Kesehatan Nasional yang akan “diketok palu” pada tanggal 1 Januari 2014, merupakan sebuah program besar di Indonesia yang menjamin rakyatnya untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang baik.

B.     Rumusan Masalah

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas serta lebih nyata dari masalah- masalah yang akan diteliti, masalah tersebut harus dirumuskan lebih jelas.Adapun perumusan masalah adalah :

1.         Apa Jaminan Kesehatan Nasional ?

2.         Apa dasar hukum Jaminan Kesehatan Nasional ?

3.         Apa perbedaan askes sosial dengan askes komersial ?

4.         Bagaimana  Sistem Pembelanjaan kepada Fasilitas Kesehatan ?

5.         Bagaimana Mutu dan Kondisi biaya Jaminan Kesehatan Nasional ?

C.    Tujuan

Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah agar kita khususnya para mahasiswa dapat  memahami dan mengerti tentang :

1.         Untuk  mengetahui dasar hukum Jaminan Kesehatan Nasional.

2.         Untuk  mengetahui perbedaan askes sosial dengan askes komersial.

3.         Untuk  mengetahui Pembelanjaan kepada Fasilitas Kesehatan.

4.         Untuk mengetahui Mutu dan Kondisi biaya Jaminan Kesehatan Nasional.

D.    Manfaat

Agar mahasiswa dapat mengetahui apa itu yang dimaksud dengan Jaminan Kesehatan Nasional dan umumnya untuk masyarakat dapat mengetahuinya.

BAB II

PEMBAHASAN

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

A.    Latar Belakang Jaminan Kesehatan Nasional

Program Jaminan Kesehatan Sosial Nasional adalah merupakan salah satu jaminan yang diselenggarakan BPJS.Jaminan kesehatan yang diberikan bukan hanya pada saat memiliki penyakit kronis seperti jantung atau kanker namun juga termasuk di dalamnya usaha-usaha pencegahan, seperti imunisasi.

Selain itu pelayanan jaminan kesehatan ini dapat diterima diberbagai Rumah Sakit, baik milik pemerintah maupun swasta apabila telah menandatangani kontrak.Dimana mutu pelayanan yang diberikan merata terhadap setiap orang tidak bergantung pada besarnya iuran, sehingga rakyat miskin tidak perlu khawatir mendapat perlakuan berbeda.

Seperti yang telah kita kenal bahwa jaminan asuransi kesehatan adalah seperti halnya PT Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES), Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) yang kesemuanya itu masuk dalam bagian jaminan asuransi kesehatan di Indonesia belum termasuk yang swasta.

Semua warga negara Indonesia wajib menjadi peserta JKN termasuk warga negara asing yang sudah tinggal di Indonesia lebih dari 6 bulan dan wajib membayar iuran kepada BPJS, bagi yang tidak mampu iuran dibayarkan pemerintah (PBI) yang pesertanya ditetapkan pemerintah. Konsep iuran BPJS bagi pekerja maupun PNS adalah 3 persen ditanggung pemberi kerja (perusahaan) dan 2 persen ditanggung pekerja itu sendiri, sehingga totalnya 5 persen berdasarkan upah.

1.         Pengertian

Jaminan Kesehatan Nasional adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan & perlindungan dlm memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yg diberikan kepada setiap orang yg telah membayar iuran/ iurannya dibayar oleh Pemerintah.

Program Jaminan Kesehatan Nasional disingkat Program JKN bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera.

2.         Visi Dan Misi Jaminan Kesehatan Masyarakat

Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan

a.         Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani

b.        Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata bermutu dan berkeadilan

c.         Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan

d.        Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik

3.         Strategi

a.         Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan melalui kerja sama nasional dan global.

b.        Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti; dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif.

c.         Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama untuk mewujudkan jaminan sosial kesehatan nasional.

d.        Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu.

e.         Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan.

f.         Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan berdayaguna dan berhasilguna untuk memantapkan desentralisasi kesehatan yang bertanggungjawab.

4.      Nilai-Nilai

a.       Pro Rakyat

b.      Inklusif

c.       Responsif

d.      Efektif

e.       Bersih

5.    Karakteristik

Diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 19 ayat 1 ).

a.         Prinsip asuransi sosial meliputi (UU No. 40 Tahun 2004 Penjelasan Pasal 19 ayat 1 ):

1.        kegotongroyongan antara peserta kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, serta yang beresiko tinggi dan rendah

2.        kepesertaan bersifat wajib dan tidak selektif

3.        iuran berdasarkan persentase upah/penghasilan untuk peserta penerima upah atau suatu jumlah nominal tertentu untuk peserta yang tidak menerima upah

4.        dikelola dengan prinsip nir-laba, artinya pengelolaan dana digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta dan setiap surplus akan disimpan sebagai dana cadangan dan untuk peningkatan manfaat dan kualitas layanan.

b.        Prinsip ekuitas (UU No. 40 Tahun 2004 Penjelasan Pasal 19 ayat 1 ) yaitu kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis yang tidak terkait dengan besaran iuran yang telah dibayarkan. Prinsip ini diwujudkan dengan pembayaran iuran sebesar prosentase tertentu dari upah bagi yang memiliki penghasilan (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 17 ayat 1)dan pemerintah membayarkan iuran bagi mereka yang tidak mampu (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 17 ayat 4).

Tujuan penyelenggaraan adalah untuk memberikan manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan akan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 19 ayat 2).

Manfaat diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan perseorangan yang komprehensif, mencakup pelayanan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) termasuk obat dan bahan medis dengan menggunakan teknik layanan terkendali mutu dan biaya (managed care) (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 22 ayat 1,2, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26).

6.         Kelembagaan

a.         Program jaminan kesehatan diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial yang dibentuk dengan Undang-Undang (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 5 ayat 1 )

b.        Organisasi, fungsi dan hubungan antar kelembagaan masih menunggu penetapan RUU BPJS.

7.    Mekanisme Penyelenggaraan

a.    Kepesertaan

1.        Peserta adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 20 ayat 1 ).

2.        Penerima manfaat adalah peserta dan anggota keluarga (istri/suami yang sah, anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah dan anak angkat yang sah) sebanyak-banyaknya lima orang (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 20 ayat 2 ). Penerima manfaat dapat diperluas kepada anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua dengan membayar iuran tambahan (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 20 ayat 3 ).

3.        Kepesertaan berkesinambungan sesuai prinsip portabilitas dengan memberlakukan program di seluruh wilayah Indonesia dan menjamin keberlangsungan manfaat bagi peserta dan keluarganya hingga enam bulan pasca pemutusan hubungan kerja (PHK). Selanjutnya, pekerja yang tidak memiliki pekerjaan setelah enam bulan PHK atau mengalami cacat tetap total dan tidak memiliki kemampuan ekonomi tetap menjadi peserta dan iurannya dibayar oleh Pemerintah (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 21 ayat 1,2,3 ). Kesinambungan kepesertaan bagi pensiunan dan ahli warisnya akan dapat dipenuhi dengan melanjutkan pembayaran iuran jaminan kesehatan dari manfaat jaminan pensiun.

4.        Kepesertaan mengacu pada konsep penduduk dengan mengizinkan warga negara asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia untuk ikut serta (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 1 angka 8 ).

b.        Iuran

1.        iuran berdasarkan persentase upah/penghasilan untuk peserta penerima upah atau suatu jumlah nominal tertentu untuk peserta yang tidak menerima upah.

2.        iuran tambahan dikenakan kepada peserta yang mengikutsertakan anggota keluarga lebih dari lima orang.

c.         Manfaat dan Pemberian manfaat

1.        Pelayanan kesehatan diberikan di fasilitas kesehatan milik Pemerintah atau swasta yang menjalin kerjasama dengan badan penyelenggara jaminan sosial (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 23 ayat 1) .

2.        Dalam keadaan darurat, pelayanan kesehatan dapat diberikan pada fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerja sama dengan badan penyelenggara jaminan sosial (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 23 ayat 2 ).

3.        Badan penyelenggara jaminan sosial wajib memberikan kompensasi untuk memenuhi kebutuhan medik peserta yang berada di daerah yang belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat. Kompensasi dapat diberikan dalam bentuk uang tunai. (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 23 ayat 3 dan penjelasannya ).

4.        Layanan rawat inap di rumah sakit diberikan di kelas standar(UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 23 ayat 4 ).

5.        Besar pembayaran kepada fasilitas kesehatan untuk setiap wilayah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara badan penyelenggara jaminan kesehatan dengan asosiasi fasilitas kesehatan di wilayah tersebut (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 24 ayat 1).

6.        Badan penyelenggara jaminan sosial wajib membayar fasilitas kesehatan atas pelayanan yang diberikan kepada peserta paling lambat 15 hari sejak permintaan pembayaran diterima (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 24 ayat 2).

7.        Badan penyelenggara jaminan sosial dapat memberikan anggaran di muka kepada rumah sakit untuk melayani peserta, mencakup jasa medis, biaya perawatan, biaya penunjang dan biaya obat-obatan yang penggunaannya diatur sendiri oleh pemimpin rumah sakit (metoda pembayaran prospektif) (UU No. 40 Tahun 2004 Penjelasan Pasal 24 ayat 2 ).

8.        Badan penyelenggara jaminan sosial menjamin obat-obatan dan bahan medis habis pakai dengan mempertimbangkan kebutuhan medik, ketersediaan, efektifitas dan efisiensi obat atau bahan medis habis pakai sesuai ketentuan peraturan perundangan (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 25 dan penjelasannya) .

9.        Dalam pengembangan pelayanan kesehatan, badan penyelenggara jaminan sosial menerapkan sistem kendali mutu, sistem kendali biaya dan sistem pembayaran untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi jaminan kesehatan serta untuk mencegah penyalahgunaan pelayanan kesehatan (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 24 ayat 3 dan penjelasannya ). Untuk jenis pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan, peserta dikenakan urun biaya (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 22 ayat 2) .

8.         Peraturan Pelaksanaan

UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang SJSN mendelegasikan 4 aspek teknis penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional untuk diatur dalam peraturan presiden. Keempat aspek teknis tersebut adalah:

a.         Kepesertaan

Ketentuan tentang kepesertaan yang harus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden mencakup:

1.        Penahapan pendaftaran perusahaan dan pekerjanya kepada BPJS (Pendelegasian UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 13 ayat 2 )

2.        Perpanjangan kepesertaan hingga 6 bulan pasca pemutusan hubungan kerja (Pendelegasian UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 21 ayat 1 )

3.        Perpanjangan kepesertaan bagi pekerja yang tidak mendapatkan pekerjaan setelah 6 bulan pasca pemutusan hubungan kerja dan tidak mampu (Pendelegasian UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 21 ayat 3 )

4.        Kepesertaan bagi peserta mengalami cacat total tetap dan tidak mampu (Pendelegasian UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 21 ayat 3)

b.        Iuran

Ketentuan tentang iuran jaminan kesehatan yang didelegasikan untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden mencakup:

1.        presentase upah untuk penetapan besaran nominal iuran bagi peserta penerima upah (Pendelegasian UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 27 ayat 1 )

2.        Besaran nominal iuran bagi peserta yang tidak menerima upah dan periode peninjauan (Pendelegasian UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 27 ayat 2 )

3.        Besaran nominal iuran bagi penerima bantuan (Pendelegasian UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 27 ayat 3 )

4.        Batas upah untuk penghitungan iuran peserta penerima upah (Pendelegasian UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 27 ayat 4 )

5.        proporsi iuran yang secara bertahap ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi kerja (Pendelegasian UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 27 ayat 1 )

6.        Besar tambahan iuran bagi penambahan anggota keluarga (Pendelegasian UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 28 ayat 1 ).

c.         Paket Manfaat

Ketentuan tentang paket manfaat jaminan kesehatan yang didelegasikan untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden mencakup:

1.        Paket pelayanan kesehatan termasuk obat dan bahan medis yang ditanggung, dibatasi atau tidak ditanggung (Pendelegasian UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 22 ayat 1 dan Pasal 26 )

2.        Besar urun biaya dan jenis-jenis pelayan yang dikenakan urun biaya (Pendelegasian UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 22 ayat 2 ).

d.        Pemberian Pelayanan

Ketentuan tentang pemberian pelayanan jaminan kesehatan yang harus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden mencakup:

1.        Kompensasi wajib yang diberikan BPJS kepada peserta di daerah yang belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi persyaratan untuk bekerjasama dengan BPJS (Pendelegasian UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 23 ayat 3).

2.        Kelas standar pelayanan di rumah sakit (Pendelegasian UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 23 ayat 4 ).

B.     Dasar Hukum

1.        Dasar Hukum pertama dari Jaminan Sosial ini adalah UUD 1945 dan perubahannya tahun 2002, pasal 5, pasal 20, pasal 28, pasal 34.

a.         Setiap Orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

b.        Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

c.         Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermatabat.

d.        Fakir miskin dan anak yang terlantar di pelihara oleh negara.

e.         Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, dan

f.         Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

2.        Deklarasi HAM PBB atau Universal Declaration of Human Rights tahun 1948 dan konvensi ILO No.102 tahun 1952.

3.        TAP MPR RI no X/MPR/2001 yang menugaskan kepada presiden RI untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional.

4.        UU No.40 tahun 2004 tentang SJSN

C.    Perbedaan Askes Sosial Dengan Askes Komersial

1.         Askes Sosial

Asuransi sosial, atau secara umum disebut SJSN (sistem jaminan sosial nasional) adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu undang-undang, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat.

a.         Kepesertaan Wajib (ditentukan oleh penyelenggara/pemerintah)

b.        Premi biasanya rendah, oleh karena tidak bersifat mencari keuntungan (nirlaba) untuk Jamkesda Rp.7500/jiwa /tahun atau Rp.90.000/jiwa/tahun

c.         Paket pelayanan dibatasi, biasanya hanya untuk pelayanan kesehatan yang bersifat live saving (yang mengancam jiwa peserta)

d.        Pengendalian ketat terhadap biaya (cost containment) oleh karena dana yang disiapkan oleh penyelenggara biasanya terbatas. Pengendalian biasanya dalam bentuk : – mekanisme rujukan berjenjang, ada gate keeper yaitu : pasien tidak bisa langsung ke rumah sakit tetapi melalui puskesmas dan berdasarkan indikasi medis, pelayanan di RS dibatasi di kelas III – ada iur biaya : jika pasien memilih kelas yang lebih tinggi maka selisih antara kelas yanng dipilih dengan kelas yang ditanggung dibayar sendiri oleh peserta ( untuk Jamkesda hal ini diberlakukan oleh karena peserta Jamkesda bukan orang miskin sebagaimana Jamkesmas, sehingga iur biaya mutlak agar dana yang disiapkan oleh pemerintah daerah bisa mencukupi) – khusus Jamkesda maka pelayanan rujukan hanya di RS Toto dan Tombulilato, rujukan ke RS Aloei Saboe hanya dilakukan jika kasusnya tidak bisa ditangani oleh kedua rumah sakit tersebut. Jika peserta tidak melalui prosedur tersebut, maka penyelenggara tidak menanggung biaya pelayanan – klaim pelayanan diajukan oleh pemberi pelayanan berdasarkan bukti-bukti pelayanan yang telah diberikan kepada peserta melalui verifikasi oleh tim pengendali yang ditunjuk oleh penyelenggara (PT. ASKES)

2.        Askes Komersial

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1991 PT Askes (Persero) memiliki peluang untuk mengembangkan kepesertaannya pada Badan Usaha dan Badan Lainnya, yang diselenggarakan sebagai Program Askes Komersial. Program Askes Komersial dibentuk dengan tujuan untuk membantu perusahaan secara profesional dalam mengurangi beban administrasi, memberi kepastian biaya pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber biaya perusahaan sehingga manajemen dapat lebih fokus kepada “core business” nya.

Produk pelayanan program Askes Komersial PT Askes (Persero), terdiri dari Askes Diamond, Askes Platinum, Askes Gold, Askes Silver, Askes Blue dan Askes Alba. Ruang lingkup pelayanan jaminan kesehatan program Askes Komersial meliputi jaminan pelayanan kesehatan secara komprehensif

a.         Kepesertaan sukarela, biasanya hanya orang-orang yang mampu membayar premi

b.        Premi besar oleh karena diperhitungkan dengan keuntungan perusahaan

c.         Paket pelayanan biasanya tidak dibatasi untuk menarik minat peserta untuk masuk

d.        Pengendalian biaya kurang ketat, oleh karena segala kemungkinan tentang pembiayaan telah diperhitungkan dengan premi yang dibayar oleh peserta – tidak ada gate keeper, peserta bebas memilih tempat pelayanan yang dikehendakinya, kelas perawatan biasanya di kelas yang lebih tinggi – tidak ada iur biaya oleh karena tidak ada pembatasan kelas pelayanan – klaim biasanya diajukan oleh peserta dengan menunjukkan bukti/kuitansi pembayaran (peserta membayar dulu biaya pelayanan kemudian dilakukan penggantian oleh penyelenggara sesuai biaya yang tertera dalam kuitansi)

D.    Sistem Pembayaran Keepada Fasilitas Kesehatan

Secara umum pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan diatur dalam Pasal 24 UU SJSN baik mengenai cara menetapkan besarnya pembayaran, waktu pembayaran dan pengembangan sistem pembayaran pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas Jaminan Kesehatan. Mengenai besarnya pembayararan kepada Fasilitas Kesehatan untuk setiap wilayah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara BPJS dan asosiasi Fasilitas Kesehatan di wilayah tersebut.

UU SJSN tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “wilayah”, apakah sama dengan wilayah administratife pemerintahan atau wilayah kerja BPJS Kesehatan. Karena itu dalam peratuan pelaksanaan UU SJSN soal ini perlu dijelaskan agar ada kepastian hukum. Mengenai waktu pembayaran ditentukan bahwa BPJS wajib membayar Fasilitas Kesehatan atas pelayanan yang diberikan kepada Peserta paling lambat 15 (lima belas) hari sejak permintaan pembayaran diterima.

Dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (2)UU SJSN dikemukakan “Ketentuan ini menghendaki agar BPJS membayar Fasilitas Kesehatan secara efektif dan efisien. BPJS dapat memberikan anggaran tertentu kepada suatu rumah sakit di suatu daerah untuk melayani sejumlah peserta atau membayar sejumlah tetap per kapita per bulan (kapitasi). Anggaran tersebut sudah mencakup jasa medis,biaya perawatan, biaya penunjang, dan biaya obat-obatan yang penggunaan rincinya diatur sendiri oleh pimpinan rumah sakit. Dengan demikian, sebuah rumah sakit akan lebih leluasa menggunakan dana seefektif  dan seefisien mungkin.”

Selanjutnya UU SJSN menentukan juga bahwa BPJS mengembangkan sistem pembayaran pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas Jaminan Kesehatan. Ihwal pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan diatur secara rinci dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

1.        Besaran dan Waktu Pembayaran

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 mengatur secara teknis operasional mengenai besaran dan waktu pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan. Pasal 37 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 menentukan bahwa besaran pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan ditentukan berdasarkan kesepakatan BPJS Kesehatan dengan asosiasi Fasilitas Kesehatan di wilayah tersebut dengan mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Dalam hal tidak ada kesepakatan atas besaran pembayaran sebagaimana tersebut diatas Menteri Kesehatan memutuskan besaran pembayaran atas program Jaminan Kesehatan yang diberikan. Lebih lanjut ditentukan bahwa asosiasi Fasilitas Kesehatan yang dimaksud dalam ketentuan diatas ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Berkenaan dengan besaran pembayaran Fasilitas Kesehatan Menteri Kesehatan berperan dalam dua hal yaitu:

a.         Memutuskan besaran pembayaran atas program Jaminan Kesehatan dalam hal tidak ada kesepakatan antara BPJS Kesehatan dan asosiasi Fasilitas Kesehatan di wilayah atas besaran pembayaran kepada Fasisitas Kesehatan.

b.        Peranan Menteri Kesehatan dalam hal ini diperlukan untuk memberi jalan keluar jika tidak tercapai kesepakatan antara BPJS Kesehatan dengan asosiasi Fasilitas Kesehatan di wilayah yang bersangkutan.

2.        Menetapkan asosiasi Fasilitas Kesehatan.

Mengenai waktu pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan Pasal 38 UU BPJS mewajibkan BPJS membayar Fasilitas Kesehatan atas pelayanan yang diberikan kepada Peserta,paling lambat 15(lima belas)hari sejak dokumen klaim diterima lengkap.

Ketentuan ini memperjelas penghitugan waktu pembayaran yaitu dihitung sejak dokumen klaim diterima lengkap.Sayangnya tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan  “dokumen klaim diterima lengkap”.Hal ini perlu penjelasan agar tidak terjadi perselisihan antara BPJS Kesehatan dengan Fasilitas Kesehatan mengenai lengkap atau belum lengkapnya dokumen klaim.

3.         Cara Pembayaran  untuk Fasilitas Kesehatan

a.         Pembayaran untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, menurut Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 dilakukan secara praupaya  oleh BPJS Kesehatan berdasarkan kapitasi atas jumlah Peserta yang terdaftar di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

Dalam hal Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di suatu daerah tidak memungkinkan pembayaran berdasarkan kapitasi, BPJS Kesehatan diberikan kewenangan untuk melakukan pembayaran dengan mekanisme lain yang lebih berhasil guna. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “mekanisme  lain yang lebih berhasil guna.” BPJS Kesehatan diberikan keleluasaan untuk menentukannya.

b.        Untuk Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan, Pasal 39 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 menentukan bahwa pembayaran  oleh BPJS Kesehatan dilakukan berdasarkan cara Indonesian Case Based Grups (INA CBG’s). Perlu ditambahkan bahwa besaran kapitasi dan INA CBG,s ditinjau sekurang-kurangnya setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Menteri Kesehatan setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

Peninjauan besaran kapitasi dan INA CBG’s perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan guna menjamin kesinambungan pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

c.         Untuk pelayanan gawat darurat yang dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan yang tidak menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan menurut Pasal 40 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013, dibayar dengan penggantian biaya.

Biaya tersebut ditagihkan langsung oleh Fasilitas Kesehatan kepada BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan memberikan pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan dimaksud setara dengan tarif yang berlaku di wilayah tersebut. Fasilitas Kesehatan tersebut diatas tidak diperkenankan menarik biaya pelayanan kesehatan kepada Peserta. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kegawatdaruratan dan prosedur penggantian biaya pelayanan gawat darurat diatur dengan Peraturan BPJS Kesehatan.

Minimnya Anggaran Negara yang diperuntukkan bagi sektor kesehatan, dapat dipandang sebagai rendahnya apresiasi akan pentingnya bidang kesehatan  sebagai elemen penyangga, yang bila terabaikan akan menimbulkan rangkaian problem baru yang justru akan menyerap keuangan negara lebih besar lagi. Sejenis pemborosan baru yang muncul karena kesalahan kita sendiri.

Konsepsi Visi Indonesia Sehat 2010, pada prinsipnya menyiratkan pendekatan sentralistik dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, sebuah paradigma yang nyatanya cukup bertentangan dengan anutan desentralisasi, dimana kewenangan daerah menjadi otonom untuk menentukan arah dan model pembangunan di wilayahnya tanpa harus terikat jauh dari pusat.

Sistem Kesehatan Nasional (SKN) terdiri atas :

1.Upaya Kesehatan

2.Pembiayaan Kesehatan

3.Sumber Daya Manusia Kesehatan

4.Sumber Daya Obat dan Perbekalan Kesehatan

5.Pemberdayaan Masyarakat

6.Manajemen Kesehatan

Pemakaian dana kesehatan dilakukan dengan memperhatikan aspek teknis maupun alokatif sesuai peruntukannya secara efisien dan efektif untuk terwujudnya pengelolaan pembiayaan kesehatan yang transparan, akuntabel serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance).

Pembelanjaan dana kesehatan diarahkan terutama melalui jaminan kesehatan, baik yang bersifat wajib maupun sukarela. Hal ini termasuk program bantuan sosial dari pemerintah untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu (Jamkesmas)

E.     Kondisi Mutu Dan Kondisi Biaya Jaminan Kesehatan Nasional

Peraturan Presiden (Perpres) nomor 12 tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pasal 42 mengamanatkan bahwa Pelayanan kesehatan kepada Peserta Jaminan Kesehatan harus memperhatikan mutu pelayanan, berorientasi pada aspek keamanan pasien, efektifitas tindakan, kesesuaian dengan kebutuhan pasien, serta efisiensi biaya. Dalam rangka menjamin kendali mutu dan biaya, Menteri Kesehatan bertanggung jawab untuk melakukan : penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment); pertimbangan klinis (clinical advisory) dan Manfaat Jaminan Kesehatan; perhitungan standar tarif; dan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan Jaminan Kesehatan.

Depkes menata pembiayaan kesehatan mengingat biaya kesehatan terus meningkat seiring inflasi dan kemajuan teknologi kedokteran. Anggaran pembangunan kesehatan pemerintah akan digunakan untuk membiayai upaya kesehatan masyarakat (public health) dan upaya kesehatan perorangan penduduk miskin. Sedang upaya kesehatan perorangan penduduk mampu harus dibiayai sendiri lewat kepesertaan dalam asuransi sosial kesehatan (JKN).

Dalam RUU JKN disebutkan asuransi bersifat wajib bagi seluruh penduduk. Preminya 6-8 persen dari penghasilan. Setengahnya dibayar pekerja, sisanya ditanggung majikan/perusahaan. Premi penduduk miskin ditanggung negara. Premi sektor formal dipotong dari pendapatan, sedang premi sektor informal dikumpulkan dengan sistem tersendiri.

Pengumpulan dilakukan Badan Administrasi SJSN yang bersifat wali amanah. Sedang pengelola adalah badan-badan yang bersifat nirlaba. Jika SJSN diterapkan, asuransi kesehatan pegawai negeri (Askes) dan jaminan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja (Jamsostek) akan diintegrasikan, sehingga hanya ada satu asuransi kesehatan wajib. Seluruh penduduk yang tercakup akan mendapat pelayanan kesehatan dasar standar.

Bagi penduduk mampu yang menginginkan pelayanan kesehatan lebih "mewah", bisa menambah keikutsertaan pada asuransi kesehatan komersial maupun Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) sukarela. Saat ini Peraturan Pemerintah tentang JPKM sukarela sedang diproses.

Dalam JKN ada standar pelayanan dan standar mutu yang ditetapkan. Penyelenggara pelayanan kesehatan (dokter swasta, klinik, puskesmas, rumah sakit) yang ikut serta harus mengikuti standar. Dalam sistem ada empat pihak terkait, yaitu peserta asuransi, badan administrasi, badan pengelola dan penyelenggara pelayanan kesehatan. Dalam sistem itu ada ikatan kerja/kontrak, siklus kendali mutu, pemantauan utilisasi dan penanganan keluhan. Dengan demikian ada kendali biaya dan mutu.

Nantinya tidak boleh lagi ada pemeriksaan, pemberian obat atau tindakan yang berlebihan. Misalnya, bedah caesar tanpa indikasi. Sebaliknya, pelayanan kesehatan tak boleh kurang dari standar. Peserta berhak mengadu dan keluhan akan ditangani. Jika terbukti, penyelenggara pelayanan kesehatan kena sanksi.

Penyelenggara pelayanan kesehatan akan terdorong meningkatkan mutu pelayanan, jika tidak ikut sistem mereka sulit mendapatkan pasien, karena hampir tak ada lagi orang yang membayar dari kantung sendiri seperti saat ini.

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Pelaksanaan JKN harus memperhatikan ancaman penyakit tidak menular dengan upaya promotive dan preventif baik melalui UKP maupun UKM dengan integritas antara UKP yang dilakukan oleh JKN dan UKM di Puskesmas maupun institusi kesehatan-kesehatan lain.

B.     Saran

Semoga program Jaminan Kesehatan Nasional dari Kementerian Kesehatan yang berlaku nasional dan wajib bagi seluruh penduduk Indonesia bisa berjalan lancar dan sukses. Serta manfaatnya akan bisa langsung dirasakan oleh rakyat Indonesia. Dan lebih ditingkatkan lagi programnya aga dapat lebih di rasakan oleh masyarakat kurang mampu.

DAFTAR PUSTAKA

http://www.kpmak-ugm.org/news/bpjs-update/555-“high-quality,-affordable-price”-jasa-kesehatan-indonesia.html

http://jamkesdabonebolango.wordpress.com/2009/02/14/sekilas-prinsip-pengelolaan-asuransi-sosial-dan-komersial/

http://asuransikeluargacerdas.wordpress.com/2012/01/02/artikel-asuransi-kesehatan-pengertian-asuransi-kesehatan/

http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_Jaminan_Sosial_Nasional#Dasar_Hukum

Demikianlah materi tentang Makalah Jaminan Kesehatan Nasional yang sempat kami berikan dapat bermanfaat. semoga materi yang kami berikan dan jangan lupa juga untuk menyimak Makalah Jaringan Tumbuhan dan Hewan yang telah kami posting sebelumnya. semoga materi yang kami berikan dapat membantu menambah wawasan anda semikian dan terimah kasih. Semoga dapat membantu menambah wawasan anda semikian dan terimah kasih.

Anda dapat mendownload Makalah diatas dalam Bentuk Document Word (.doc) melalui link berikut.

Download