Makalah Kebijakan Moneter - Jika dalam postingan ini, anda kurang mengerti atau susunanya tidak teratur, anda dapat mendownload versi .doc makalah berikut :
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas
limpahan Rahmat-Nya, sehingga penulis beserta teman-teman kelompok 6 dapat
menyelesaikan makalah tentang “Kebijakan Moneter”.
Penulisan makalah ini bertujuan untuk memenuhi tugas yang diberikan
oleh Dosen mata kuliah Ekonomi Moneter yaitu Dr. Siti Maro’ah,
M.Pd.
Penulis mengharapkan makalah ini dapat memberi manfaat bagi kita semua, dalam
hal menambah pengetahuan dan wawasan kita tentang Bank
Indonesia
Penulis mengucapkan
terima kasih
kepada rekan-rekan kelompok yang telah mendukung dan menjalin kerjasama yang baik
sehingga makalah ini dapat diselesaikan.
Penulis menyadari makalah ini terdapat banyak
kekurangan, maka penulis mengharapkan kritik dan
saran dari pembaca demi perbaikan menuju arah yang lebih baik. Kami
mengharapkan semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.
Surabaya,
24 Oktober 2015
Penulis
Daftar Isi
Kata
Pengantar.....................................................................................................
i
Daftar
Isi................................................................................................................
ii
BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Latar
Belakang...............................................................................................
1
1.2
Rumusan
Masalah.........................................................................................
1
1.3
Tujuan.............................................................................................................
1
BAB II PEMBAHASAN
2.1
Definisi Kebijakan Moneter.............................................................................
2
2.2
Tujuan Kebijakan Moneter..............................................................................
3
2.3
Jenis-Jenis Kebijakan Moneter.......................................................................
3
2.4
Perdebatan Tentang: Rules Vs Discretion...................................................... 5
2.5
Perdebatan: Moneterist Vs Keynesians..........................................................
5
2.6
Kerangka Kerja Kebijakan Moneter................................................................
6
2.6.1 Inflation Targeting Framework (ITF).....................................................
7
2.7 Instrumen Kebijakan Moneter.........................................................................
8
2.7.1 Sasaran
Operasional.............................................................................
9
2.7.2
Sasaran
Antara (Intermediate Target)..................................................
9
2.7.3 Sasaran Akhir (Final Target)................................................................. 10
BAB III PENUTUP
3.1
Kesimpulan...................................................................................................... 12
Daftar Pustaka...................................................................................................... 13
BAB
I
PENDAHULUAN
1.1
Latar
Belakang
Permasalahan mengenai Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter
(MTKM) masih merupakan topik yang menarik dan menjadi perdebatan, baik di
kalangan akademis maupun para praktisi di bank sentral. Menariknya MTKM selalu
dikaitkan dengan dua pertanyaan. Pertama, apakah kebijakan moneter dapat
mempengaruhi ekonomi riil di samping pengaruhnya terhadap harga. Kedua, jika
jawabannya ya, maka melalui mekanisme transmisi apa pengaruh kebijakan moneter
terhadap ekonomi riil tersebut terjadi (Bernanke dan Blinder : 1992) dan Taylor
(1995). Sejatinya penelitian MTKM memberikan penjelasan mengenai bagaimana
perubahan (shock) instrument kebijakan moneter dapat mempengaruhi variabel
makroekonomi lainnya hingga terwujudnya sasaran akhir kebijakan moneter.
Seberapa besar pengaruhnya terhadap harga dan kegiatan di sektor riil, semuanya
sangat tergantung pada perilaku atau respons perbankan dan dunia usaha lainnya
terhadap shock instrumen kebijakan moneter yaitu Suku Bunga Sertifikat Bank
Indonesia (rSBI). Meskipun telah banyak dilakukan studi mengenai efektivitas
MTKM, baik secara parsial maupun terintegrasi, namun karena adanya faktor
ketidakpastian dan kecenderungan-kecenderungan baru yang dapat mempengaruhi
MTKM, maka penelitian lanjutan untuk masalah tersebut tetap relevan untuk
dilakukan.
Efektivitas MTKM diukur dengan dua indikator yaitu (1).
Berapa besar kecepatan atau berapa tenggat waktu (time lag) dan (2). Berapa
kekuatan variabel-variabel dalam merespons adanya shock instrument kebijakan
moneter (rSBI) dan variabel lainnya hingga terwujudnya sasaran akhir kebijakan
moneter. Kedua indikator tersebut diperoleh dari hasil Uji Impulse Response
Function (IRF) dan Uji Variance Decomposition (VD). Mengacu pada uraian-uraian
tersebut, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul: Analisis
Empiris Efektivitas Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Di Indonesia Melalui
Jalur Suku Bunga Periode 1990:2-2007:1.
1.2
Rumusan
Masalah
1. Apa
definisi Kebijakan Moneter ?
2. Tentang
apa perdebatan antara Rules Vs Discreation ?
3. Apa
perdebatan dari Moneterist Vs Keynesians ?
4. Bagaimana
Kerangka Kerja Kebijakan Moneter ?
5. Bagaimana
Koordinasi Kebijakan Moneter dan Fiskal ?
1.3
Tujuan
1. Untuk
mengetahui tentang kebijakan moneter
2. Untuk
mengetahui tetentang perdebatan Rules Vs Keynesians
3. Untuk
mengetahui perdebatan antara Moneteris Vs Keynesians
4. Untuk
mengetahui bagaimana kerangka kerja kebijakan moneter
5. Untuk
mengetahui Koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal.
BAB
II
PEMBAHASAN
2.1 Definisi Kebijakan Moneter
Secara umum kebijakan moneter adalah
proses yang dilakukan oleh otoritas moneter (bank sentral) suatu Negara dalam
mengontrol atau mengendalikan jumlah uang beredar (JUB). Melalui pendekatan
kuantitas dan / atau pendekatan tingkat suku bunga yang bertujuan untuk
mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, sudah termasuk didalamnya
stabilitas harga dan tingkat pengangguran yang rendah.
Kebijakan
moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai
keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga,
pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca
pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi
ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta
neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam
kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk
memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan
dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil.
Kebijakan
moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi
secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk
mencapai tujuan tersebut Bank Sentral atau Otoritas Moneter berusaha mengatur
keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat
terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam
pasokan/distribusi barang.Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah
satu namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut yaitu suku bunga, giro
wajib minimum, intervensi dipasar valuta asing dan sebagai tempat terakhir bagi
bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas.
2.2 Tujuan Kebijakan Moneter
BI sebagai
bank sentral di Indonesia dalam operasi kebijakan moneternya bisa menggunakan
pendekatan kuantitas atau pendekatan suku bunga/harga. Pilihan mengenai
pendekatan apa yang akan digunakan sangat tergantung pada efektivitas di antara
kedua pendekatan tersebut dan sifat dari tujuan akhir kebijakan moneter, apakah
bertujuan jamak (ganda) atau tunggal (single).
a.
Tujuan Jamak (ganda)
Kebijakan
moneter yang bertujuan jamak atau ganda adalah kebijakan moneter yang tujuan
akhirnya lebih dari satu untuk membantu mecapai sasaran makro ekonomi yaitu:
1.
Memperluas
Kesempatan Kerja
2.
Meningkatkan
Pertumbuhan Ekonomi
3.
Stabilitas
Harga
4.
Stabilitas
Tingkat Suku Bunga
5.
Stabilitas
Pasar Uang
6.
Stabilitas
Pasar Valuta Asing
b.
Tujuan Tunggal (single)
Kebijakan
moneter yang bertujuan tunggal (Single) yaitu menjaga ke stabilan harga
(Inflasi).
2.3 Jenis-Jenis Kebijakan Moneter
1. Kebijakan
Moneter Ekspansif (Monetary Expansive Policy)
Kebijakan
moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang
beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan
daya beli masyarakat (permintaan masyarakat). Kebijakan ini diterapkan pada
saat perekonomian mengalami resesi atau depresi.
Kebijakan
moneter ekspansif ini disebut juga sebagai kebijakan moneter longgar (easy
monetary policy). Penerapan kebijakan ini seperti :
a. Politik diskonto (penurunan
tingkat suku bunga)
b. Politik pasar terbuka
(pembelian surat-surat berharga, misalnya saham dan obligasi).
c. Politik cash ratio (penurunan
cadangan kas)
d. Politik kredit selektif
(pemberian kredit longgar)
2. Kebijakan Moneter Kontraktif (Monetary
Kontractive Policy)
Kebijakan
moneter kontraktif adalah kebijakan yang dilakukan dalam rangka mengurangi
jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian
mengalami inflasi. Kebijakan moneter kontraktif disebut juga dengan kebijakan
uang ketat (tight money policy). Kebijakan ini dapat diterapkan
berupa :
a. Politik diskonto
(peningkatan suku bunga)
b. Politik pasar terbuka
(penjualan surat berharga)
c. Politik cash ratio (peningkatan
cadangan kas)
d. Politik kredit selektif
(pengetatan pemberian kredit)
2.4 Perdebatan Tentang: Rules Vs Discretion
Perdebatan
tersebut bermula dari perbedaan cara pandang diantara aliran Klasik mengenai penetuan inflasi
(melalui teori Kuantitas Uang yaitu: MV=PT) dan aliran Keynesians mengenai penetuan
output melalui model IS=LM. Kedua aliran ini berbeda dalam hal harga atau
inflasi.
Aliran Klasik:
Menganggap bahwa perkembangan harga sangat fleksibel dan inflasi terjadi hanya
karena bertambahnya JUB: untuk alasan itu, maka kebijakan moneter harus
dilaksanakan secara ketat mengikuti aturan (rule)
yang secara konsisten diikuti.
Aliran
Keynesians: menganggap bahwa perkebangan harga sangat kaku dan inflasi terjadi
bukan karena bertambahnya jumlah uang yang melebihi jumlah barang, tapi lebih
disebabkan karena adanya ketidak seimbangan antara permintaan dan penawaran.
Untuk alasan itu, kebijakan moneter diarahkan untuk menjamin keseeimbangan
antara sisi permintaan dan penawaran, oleh karena itu kebijakan moneter harus
dilakukan secara bijaksana (discreation)
sesuai dengan perkembangan yang ada.
2.5
Perdebatan: Moneterist Vs Keynesians
Perdebtan
diantara aliran Moneterist dan aliran Keynesians sejatinya menyangkut
perdebatan tentang keberadaan variabel-variabel yang mendorong permintaan dan
penawaran agregat dalam perekonomian. Kelompok monetarist berpendapat bahwa
permintaan agregat semata-mata dipengaruhi oleh perkembangan JUB dan
pengaruhnya adalah stabil. Sedangkan aliran Keynesians berpendapat
bahwa permasalahan dalam suatu perekonomian adalah sangan kompleks, sehingga
bukan hanya uang yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,
tetapi juga variabel-variabel lain. Keynesians berpandangan bahwa dalam dunia
nyata terjadi kekakuan dan mekanisme pasar bebas tidak bekerja sempurna,
misalnya karena adanya kontrak kerja antara majikan dan karyawan. Dalam kondisi
seperti ini, jika terjadi perubahan (shock) dalam jangka pendek shock akan
berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya memengaruhi
perkembangan harga (inflasi) didalam jangka menengah panjang.
Aliran monetarist
juga berpendapat bahwa uang hanya berpengaruh pada tingkat inflasi dan tidak
berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena itu, kebijakan moneter harus
diarahkan hanya untuk pengendalian inflasi dan tidak diarahkan untuk
memengaruhi kegiatan ekonomi riil.
Sebaliknya
aliran Keynesians berpendapat bahwa uang berpengaruh, baik terhadap ekonomi
riil maupun terhadap inflasi. Implikasinya adalah kebijakan moneter dapat
dipergunakan secara aktif memengaruhi naik turunnya kegiatan ekonomi riil.
2.6
Kerangka Kerja Kebijakan Moneter
Secara umum,
kerangka kerja kebijakan moneter terdiri dari 4(empat) komponen utama yaitu:
o
Instrumen-instrument
kebijakan moneter
o
Sasaran
oprasional
o
Sasaran
antara
o
Sasaran
akhir kebijakan moneter
 |
Kerangka yang umum dipergunakan dalam membahas kebijakan
moneter meliputi target, indikator, dan instrumen kebijakan moneter. Target
akhir (ultimate target)adalah variabel-variabel
yang ingin dicapai oleh otoritas moneter (bank sentral). Indikator (intermediate
target) adalah
variabel-variabel yang ingin dikontrol oleh bank sentral agar sasaran akhir
dapat dicapai. Sedangkan instrumen adalah seperangkat variabel yang dimiliki
dan sepenuhnya dapat digunakan oleh bank sentral untuk mengontrol indikator
sedemikian rupa sehingga target yang ditetapkan dapat dicapai. Hubungan
ketiganya digambarkan sebagai berikut.
2.6.1 Inflation
Targeting Framework (ITF)
Dengan kerangka ini, Bank Indonesia secara eksplisit mengumumkan
sasaran inflasi kepada publik dan kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai
sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah tersebut. Untuk mencapai
sasaran inflasi, kebijakan moneter dilakukan secara forward looking, artinya perubahan stance kebijakan moneter dilakukan melaui evaluasi apakah perkembangan inflasi
ke depan masih sesuai dengan sasaran inflasi yang telah dicanangkan.
Dalam kerangka kerja ini, kebijakan moneter juga ditandai oleh transparansi dan
akuntabilitas kebijakan kepada publik.
Secara operasional, stance kebijakan moneter dicerminkan oleh penetapan suku bunga
kebijakan (BI Rate) yang diharapkan akan memengaruhi suku bunga pasar
uang dan suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan. Perubahan
suku bunga ini pada akhirnya akan memengaruhi output dan inflasi.
Dengan telah
dilepaskannya sistem nilai tukar dengan band intervensi nilai tukar (crawling
band) di tahun 1997, Bank Indonesia memerlukan jangkar nominal (nominal
anchor) baru dalam rangka menjalankan kebijakan moneter.
Jangkar nominal adalah variabel nominal (seperti indeks harga, nilai tukar,
atau uang beredar) yang ditargetkan secara eksplisit oleh bank sentral sebagai
dasar/patokan bagi pembentukan harga lainnya. Misalnya kalau nilai tukar
dijadikan target, maka inflasi luar negeri akan menjadi inflasi domestik.
Mengapa kebijakan moneter memerlukan jangkar
nominal? Karena tanpa adanya jangkar nominal, tidak ada kejelasan kemana
kebijakan moneter akan diarahkan sehingga masyarakat tidak memiliki pedoman
dalam membuat ekspektasi inflasi. Ibarat kapal yang mengapung di lautan
tanpa kejelasan kearah mana kapal dilabuhkan. Sebaliknya, dengan adanya
jangkar nominal masyarakat akan membuat ekspektasi inflasi yang diperlukan
dalam kalkulasi usahanya sesuai dengan jangkar nominal tersebut. Dengan
mengumumkan sasaran inflasi dan Bank Indonesia secara konsisten dapat
mencapainya akan meningkatkan kredibilitas kebijaan moneter yang pada
gilirannya ekspektasi inflasi masyarakat sesuai dengan sasaran yang ditetapkan
BI.
Ada
sejumlah alasan mengapa menggunakan jangkar nominal dengan ITF.
o ITF
lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Dengan sasaran inflasi secara
eksplisit masyarakat akan memahami arah inflasi. Sebaliknya dengan
sasaran base money, apalagi jika hubungannya dengan inflasi tidak jelas,
masyarakat lebih sulit mengetahui arah inflasi kedepan.
o ITF
yang memfokuskan pada inflasi sebagai prioritas kebijakan moneter sesuai dengan
mandat yang diberikan kepada Bank Indonesia.
o ITF
bersifat forward looking sesuai dengan dampak kebijakan pada inflasi yang
memerlukan time lag.
o ITF
meningkatkan trasparansi dan akuntabilitas kebijakan moneter mendorong
kredibilitas kebijakan moneter. Aspek transparansi dan akuntabilitas
serta kejelasan akan tujuan ini merupakan aspek-aspek good governance dari
sebuah bank yang telah diberikan independensi.
o ITF
tidak memerlukan asumsi kestabilan hubungan antara uang beredar, output dan
inflasi. Sebaliknya, ITF merupakan pendekatan yang lebih komprehensif
dengan mempertimbangkan sejumlah variabel informasi tentang kondisi
perekonomian.
2.7 Instrumen Kebijakan Moneter
Instrumen
kebijakan moneter merupakan alat-alat atau media pengendalian operasi moneter
yang dimiliki dan dapat digunakan oleh bank sentral untuk memengaruhi sasaran
operasioanal dan sasaran akhir yang telah ditetapkan oleh bank sentral atau
pemerintah.
Agar
tujuan kebijakan moneter dapat tercapai, bank sentra menggunakan
instrumen-instrumen kebijakan moneter seperti berikut
1.
Kebijakan
Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation) :
Operasi pasar
terbuka adalah salah satu kebijakan yang diambil bank sentral untuk mengurangi
atau menambah jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual
sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau membeli surat berharga di pasar
modal.
2.
Kebijakan
Diskonto (Discount Policy)
Diskonto adalah
pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara mengubah
diskonto bank umum. Jika bank sentral memperhitungkan jumlah uang beredar telah
melebihi kebutuhan (gejala inflasi), bank sentral mengeluarkan keputusan untuk
menaikkan suku bunga. Dengan menaikkan suku bunga akan merangsang keinginan
orang untuk menabung.
3.
Giro
Wajib Minimum (Gwm)
Giro Wajib
Minimum (GWM) atau cadangan wajib minimum adalah ketentuan bank sentral (Bank
Indonesia) yang mewajibkan bank-bank umum untuk memelihara sejumlah alat-alat
liquid (reserves) sebesar prosentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yang
dapat dikumpulkan pada suatu waktu tertentu.
4.
Kebijakan
Dorongan Moral (Moral Suasion)
Bank sentral
dapat juga memengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato,
dan edaran yang ditujukan pada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Isi
pengumuman, pidato dan edaran dapat berupa ajakan atau larangan untuk menahan
pinjaman tabungan ataupun melepaskan pinjaman.
2.7.1
Sasaran Operasional
Sasaran operasional
atau sasaran kerja merupakan sasaran yang ingin segera dicapai oleh bank
sentral dalam operasi moneternya. Variabel sasaran operasional digunakan untuk
mengarahkan sasaran antara dalam upaya mewujudkan sasaran akhir (sasaran antara
hanya digunakan pada pendekatan Kuantitas).
2.7.2. Sasaran
Antara (Intermediate Target)
Hubungan antara sasaran operasional dan
sasaran akhir kebijakan moneter bersifat tidak langsung dan kompleks serta
membutuhkan time lag yang panjang. Untuk alasan itu, para ahli moneter dan
praktisi Bank Sentral mendesain simple rule untuk membantu pelaksanaan
kebijakan moneter dengan cara menambahkan indikator yang disebut sebagai
sasaran antara. Sasaran tersebut merupakan indikator untuk menilai kinerja
keberhasilan kebijakan moneter, sasaran ini dipilih dari varibel-variabel yang
memiliki keterkaitan stabil dengan sasaran akhir, cakupannya luas, dapat
dikendalikan oleh bank sentral, tersedia relatif cepat, akurat dan tidak sering
direvisi. Variabel sasaran antara meliputi:: agregat moneter (M1dan M2), kredit
perbankan dan nilai tukar (Bofinger, 2001:125).
2.7.3 Sasaran Akhir (Final Target)
Sasaran akhir kebijakan moneter yang ingin
dicapai oleh Bank Sentral tergantung pada tujuan yang dimandatkan oleh UU bank
sentral suatu negara. Tujuan akhir kebijakan moneter di Indonesia mengacu pada
Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2004 yang secara eksplisit mencantumkan bahwa
tujuan akhir kebijakan moneter adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai
rupiah (stabilitas moneter).
2.8 Koordinasi Kebijakan
Moneter dan Fiskal
Agar pencapaian
akhir kebijakan moneter dapat efektif, maka kerjasama dan koordinasi antara
pemerintah dan BI melalui kebijakan makroekonomi yang terintegrasi mutlak
diperlukan untuk alasan tersebut, di tingkat pengambilan kebijakan (BI dan
Pemerintah) secara rutin menggelar Rapat Koordinasi untuk membahas perkembangan
ekonomi terkini.
Mengingat bahwa
laju inflasi di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor permintaan (demand pull) namun
juga faktor penawaran (cost push), maka agar pencapaian sasaran inflasi dapat
dilakukan dengan efektif, kerjasaama dan koordinasi antara pemerintah dan BI
melalui kebijakan makroekonomi yang terintegrasi sangatlah diperlukan.
Sehubungan dengan hal tersebut, di tingkat pengambil kebijakan, Bank Indonesia
dan Pemerintah secara rutin menggelar Rapat Koordinasi untuk membahas
perkembangan ekonomi terkini. Di sisi lain, Bank Indonesia juga kerap diundang
dalam Rapat Kabinet yang dipimpin oleh Presiden RI untuk memberikan pandangan
terhadap perkembangan makroekonomi dan moneter terkait dengan pencapaian
sasaran inflasi. Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter juga dilakukan dalam
penyusunan bersama Asumsi Makro di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) yang dibahas bersama di DPR. Selain itu, Pemerintah juga berkoordinasi
dengan Bank Indonesia dalam melakukan pengelolaan Utang Negara.
Ditataran
teknis, koordinasi antara Pemerintah dan BI telah diwujudkan dengan membentuk
Tim Koordinasi Penetapan Sasaran, Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) di
tingkat pusat sejak tahun 2005. Anggota TPI, terdiri dari Bank Indonesia dan
departmen teknis terkait di Pemerintah seperti Departemen Keuangan, Kantor
Menko Bidang Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen
Perdagangan, Departemen Pertanian, Departemen Perhubungan, dan Departemen
Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Menyadari pentingnya koordinasi tersebut, sejak tahun 2008 pembentukan TPI
diperluas hingga ke level daerah. Ke depan, koordinasi antara Pemerintah dan BI
diharapkan akan semakin efektif dengan dukungan forum TPI baik pusat maupun
daerah sehingga dapat terwujud inflasi yang rendah dan stabil, yang bermuara
pada pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
BAB III
PENUTUP
3.1
Kesimpulan
1. Kebijakan
moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan
internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan
pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta
tercapainya tujuan ekonomi makro.
2. Bank sentral
di Indonesia dalam operasi kebijakan moneternya bisa menggunakan pendekatan
kuantitas atau pendekatan suku bunga/harga.
3.
Bagi
aliran klasoik bahwa kebijakan moneter harus dilaksanakan secara ketat
mengikuti aturan (rule) yang secara
konsisten diikuti. Sedangkan bagi aliran Keynesians kebijakan moneter
seharusnya diarahkan untuk menjamin keseeimbangan antara sisi permintaan dan
penawaran, oleh karena itu kebijakan moneter harus dilakukan secara bijaksana (discreation) sesuai dengan perkembangan
yang ada.
4.
Kerangka
kerja kebijakan moneter terdiri dari 4(empat) komponen utama yaitu:
o
Instrumen-instrument
kebijakan moneter
o
Sasaran
oprasional
o
Sasaran
antara
o
Sasaran
akhir kebijakan moneter
5.
Kerjasaama
dan koordinasi antara pemerintah dan BI melalui kebijakan makroekonomi yang
terintegrasi sangatlah diperlukan
Daftar
Pustaka
Nasir, M. 2014. Ekonomi Moneter dan Kebanksentrala. Jakarta. Mitra Wacana Media
http://meginugrahawa.blogspot.co.id/2013/06/kebijakan-moneter_28.html
(diakses:
pada hari Sabtu, 24 Oktober 2015)
http://www.bi.go.id/id/moneter/kerangka-kebijakan/Contents/Default.aspx
(diakses: pada hari Sabtu, 24 Oktober 2015)
https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_moneter (diakses: pada hari Sabtu, 24 Oktober 2015)
http://kebijkanmoneter.blogspot.co.id/ (diakses: pada hari Sabtu, 24 Oktober 2015)
https://aeyogy.wordpress.com/tag/kerangka-umum-kebijakan-moneter/
(diakses:
pada hari Sabtu, 24 Oktober 2015)
http://www.artikelsiana.com/2015/02/pengertian-jenis-tujuan-moneter-macam-macam.html (diakses: pada hari Sabtu, 24 Oktober 2015)
Demikianlah materi tentang Makalah Kebijakan Moneter yang sempat kami berikan dapat bermanfaat. semoga materi yang kami berikan dan jangan lupa juga untuk menyimak Makalah Konstitusi yang telah kami posting sebelumnya. semoga materi yang kami berikan dapat membantu menambah wawasan anda semikian dan terimah kasih. Semoga dapat membantu menambah wawasan anda semikian dan terimah kasih.
Anda dapat mendownload Makalah diatas dalam Bentuk Document Word (.doc) melalui link berikut.
EmoticonEmoticon