Thursday, January 11, 2018

Makalah Konstitusi

Makalah Konstitusi - Jika dalam postingan ini, anda kurang mengerti atau susunanya tidak teratur, anda dapat mendownload versi .doc makalah berikut :


Makalah Konstitusi


kaBAB I
PENDAHULUAN
I. I. Latar Belakang
Konstitusi sebagai norma hukum dibawah dasar Negara harus bersumber dan berdasar Dasar Negara menjadi sumber bagi pembentukan konstitusi. Dasar Negara menempati kedudukan sebagai norma hukum tertinggi suatu Negara. Sebagai norma tertinggi, dasar Negara menjadi sumber bagi pembentukan norma-norma hukum dibawahnya. Konstitusi adalah salah satu norma hukum dibawah dasar Negara. Dalam arti yang luas : konstitusi adalah hukum tata negara, yaitu keseluruhan aturan dan ketentuan (hukum) yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara. Dalam arti tengah : konstitusi adalah hukum dasar, yaitu keseluruhan aturan dasar, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis
Dalam arti sempit : konstitusi adalah Undang-Undang Dasar, yaitu satu atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan yang bersifat pokok. Dengan demikian, konstitusi bersumber dari dasar Negara.norma hukum dibawah dasar Negara isinya tidak boleh bertentangan dengan norma dasar. Isi norma tersebut bertujuan mencapai cita-cita yang terkandung dalam dasar Negara. Dasar Negara merupakan cita hukum dar Negara. Jadi kaitan antara dasar Negara dengan konstitusi adalah dasar Negara menjadi sumber bagi penyusunan pada dasar Negara.



I. II. Rumusan Masalah
Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, agar dalam penulisan ini penulis memperoleh hasil yang diinginkan, maka  penulis mengemukakan bebe-rapa rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah:
1.      Apakah dasar Negara dan konstitusi Negara ?
2.      Apakah tujuan dan nilai konstitusi ?
3.      Apakah keterkaitan dasar Negara dan konstitusi ?

I. III. Tujuan dan Manfaat
            Tujuan dan manfaat dari penyusunan makalah ini yaitu :
1.       Untuk memenuhi tugas dasar Negara dan konstitusi Negara.
2.      Untuk menambah pengetahuan tentang dasar negara.
3.      Untuk mengetahui tujuan konstitusi Negara dan dasar Negara Indonesia.
BAB II
ISI

II. I. Pengertian Dasar Negara dan Konstitusi Negara

1. Dasar Negara

Dasar Negara adalah sumber dari segala sumber hukum di Negara tersebut. Dasar Negara menjadi norma hukum tertinggi  dalam suatu Negara. Sehingga dasar Negara dapat diartikan yaitu  dasar, fundamen, asas, norma dasar atau kaidah yang fundamental sekaligus sebagai sumber hukum negara untuk mendirikan atau menyelenggarakan pemerintahan suatu negara dan dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Jadi Dasar negara berarti pondasi bagi berdirinya suatu negara, sumber pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan atau sumber segala peraturan yang ada dalam suatu Negara. Di Indonesia pancasila berkedudukan sebagai dasar Negara. Ini berarti bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan ketatanegaraan Negara Indonesia harus berdasarkan pancasila. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Dasar negara Pancasila merupakan pandangan bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur bangsa dalam menentukan konsep dasar dari cita-cita bangsa. Dengan demikian secara tidak langsung Pancasila mengikat bangsa Indonesia dalam praktik kenegaraan. Jadi, pancasila sebagai dasar Negara dapat disebut :
·         Norma hukum tertinggi
·         Staat fundamental norm / norma fundamental Negara
·         Norma pertama
·         Cita hukum
·         Pokok kaidah Negara yang fundamental
2. Makna Sila-Sila Pancasila
·         Arti dan Makna Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Manusia sebagai makhluk yang ada di dunia ini seperti halnya makhluk lain diciptakan oleh penciptanya. Pencipta itu adalah kausa prima yang mempunyai hubungan dengan yang diciptakannya. Manusia sebagai makhluk yang dicipta wajib melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi larangan-Nya.
·         Arti dan Makna Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Manusia ditempatkan sesuai dengan harkatnya. Hal ini berarti bahwa manusia mempunyai derajat yang sama di hadapan hukum. Sejalan dengan sifat universal bahwa kemanusiaan itu dimiliki oleh semua bangsa, maka hal itupun juga kita terapkan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sesuai dengan hal itu, hak kebebasan dan kemerdekaan dijunjung tinggi.

·         Arti dan Makna Sila Persatuan Indonesia Makna persatuan hakekatnya adalah satu, yang artinya bulat, tidak terpecah. Jika persatuan Indonesia dikaitkan dengan pengertian modern sekarang ini, maka disebut nasionalisme. Oleh karena rasa satu yang sedemikian kuatnya, maka timbulah rasa cinta bangsa dan tanah air.
·         Arti dan Makna Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan Perbedaan secara umum demokrasi di barat dan di Indonesia yaitu terletak pada permusyawarata. Permusyawaratan diusahakan agar dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang diambil secara bulat. Kebijaksaan ini merupakan suatu prinsip bahwa yang diputuskan itu memang bermanfaat bagi kepentingan rakyat banyak.
·         Arti dan Makna Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Keadilan berarti adanya persamaan dan saling menghargai karya orang lain. Jadi seseorang bertindak adil apabila dia memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat.
3.Fungsi Dasar Negara
·        Dasar berdiri dan tegaknya Negara
·        Dasar kegiatan penyelenggaraan Negara
·        Dasar partisipasi warga Negara
·        Dasar pergaulan antarwarga Negara
·        Dasar dan sumber hukum nasional

4. Proses Perumusan Dasar Negara

BPUPKI mengadakan sidang pada 29 mei 1945 sampai 1 juni 1945
·          M.Yamin:
1.      Ketuhanan Yang Maha Esa
2.      Kebangsaan persatuan Indonesia
3.      Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
4.      Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.
5.      Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
·         Soepomo:
1.      Paham negara kesatuan
2.      Perhubungan negara dan agama
3.      Sistem badan permusyawaratan
4.      Sosialisme negara
5.      Hubungan antarbangsa.
·          Soekarno:
1.      Kebangsaan Indonesia
2.      Internasionalisme atau perikemanusiaan
3.      Mufakat atau demokrasi
4.      Kesejahteraan social
5.      Ketuhanan yang berkebudayaan.
·         Piagam Jakarta:
1.      Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2.      Kemanusiaan yang adil dan beradab
3.      Persatuan Indonesia
4.      Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan
5.      Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

5. Konstitusi Negara
Kata “Konstitusi” berarti “pembentukan”, berasal dari bahasa perancis yaitu “constituer” yang artinya membentuk. Yang dibentuk adalah negara, dengan demikian konstitusi mengandung makna awal  dari segala peraturan perundang-undangan tentang Negara. Konstitusi memiliki dua pengertian :
1.      Dalam arti yang luas konstitusi adalah keseluruhan aturan sistem ketatanegaraan suatu negara baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.
2.      Dalam arti sempit : konstitusi adalah Undang-Undang Dasar, yaitu satu atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan yang bersifat pokok.
Konstitusi pada umumnya bersifat kondifaksi yaitu sebuah dokumen yang berisian aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan negara, namun dalam pengertian ini, konstitusi harus diartikan dalam artian tidak semuanya berupa dokumen tertulis (formal). Di Indonesia konstitusinya adalah UUD. Konstitusi Indonesia merupakan alat untuk melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan kenegaraan.
II. 2. Tujuan dan Nilai konstitusi
1. Tujuan Konstitusi

            Semua negara di dunia memiliki konstitusi,khususnya yang terbentuk tertulis atau UUD konstitusi negara secara umum terdiri atas dua bagian,yaitu bagian pembukaan atau mukadimah(preambul) dan bagian-bagian pasal.Tujuan dibuatnya Konstitusi adalah untuk mengatur jalannya kekuasaan dengan jalan membatasinya melalui aturan untuk menghindari terjadinya kesewenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya serta memberikan arahan kepada penguasa untuk mewujudkan tujuan Negara. Jadi, pada hakikatnya Konstitusi Indonesia bertujuan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara dengan berdasarkan kepada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.
·         Untuk mengatur organisasi negara dan lembaga-lembaga pemerintahan
·         Untuk membatasi dan mengontrol tindakan pemerintahan agar tidak berlaku
sewenang-wenang, atau dengan kata lain konstitusi itu dibuat untuk membatasi perilaku pemerintahan secara efektif
·         Membagi kekuasaan dalam berbagai lembaga Negara
·         Menentukan lembaga Negara yang satu bekerjasama dengan lembaga lainnya
·         Menentukan hubungan diantara lembaga Negara
·         Menentukan pembagian hukum dalam Negara

2. Nilai – Nilai Konstitusi dan Penerapannya dalam UUD 1945                                   

Konstitusi adalah hukum tertinggi suatu Negara. Sebab tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk. Dengan demikian konstitusi menempati posisi yang sangat vital dalam kehidupan ketatanegaraan suatu Negara. Dengan kata lain, konstitusi membuat suatu peraturan pokok mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakkan Negara.
Menurut Prof. Pujosewodjo, S.H., Undang-Undang Dasar sebagai suatu bentuk konstitusi tertulis adalah induk dari segala perundang-undangan dalam negara yang bersangkutan, yang memberikan landasan hukum untuk pembuatan segala peraturan dan berlakunya peraturan-peraturan itu.
UUD 1945 sebagai bentuk konstitusi tertulis (arti sempit) di Indonesia memiliki sistematika yang terdiri dari :
1.      Pembukaan 
2.       Batang Tubuh
3.      Penjelasan
Kedudukan dan Hubungan Pembukaan UUD 1945 Dengan Batang Tubuh UUD 45 yaitu Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan Lebih tinggi dibanding Batang tubuh, alasannya  Dalam Pembukaan terdapat Dasar Negara (Pancasila), Fungsi dan Tujuan Bangsa Indonesia, Bentuk Negara Indonesia.
Pembukaan UU atau pasal 1 ayat 1 tidak bisa diubah(tidak dapat diamandemen), jika mengubah semua konstitusi yang lainnya akan berubah, sedangkan Batang Tubuh  bisa diubah(diamandeman). Dalam sistem tata hukum RI, Pembukaan UUD 45 memenuhi kedudukan sebagai pokok  kaidah negara yang fundamental, alasannya karena dibuat oleh pendiri negara(PPKI),pernyataan lahirnya sebagai bangsa yang mandiri,memuat asas rohani(pancasila),asas politik negara, tujuan negara,dan memuat ketentuan yang menetapkan adanya suatu UUD.
Mirriam Budiardjo memiliki pendapat bahwa Isi Konstitusi itu sendiri memuat tentang :
·         Organisasi Negara
·         HAM
·         Prosedur penyelesaian masalah pelanggaran hokum
·         Cara perubahan konstitusi dan larangan mengubah konstitusi.
3. Isi dan Kedudukan Pembukaan  UUD 1945
Pembukaan UUD 1945 memuat pokok-pokok pikiran sebagai berikut :
Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, segala bentuk penjajahan harus dihapuskan, dan bangsa Indonesia perlu membantu bangsa-bangsa lain yang ingin merdeka.
Perjuangan bangsa Indonesia telah sampai kepada saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan, kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan, perlu upaya mengisi kemerdekaan.
Kemerdekaan yang yang diperoleh oleh bangsa Indonesia diyakini sebagai Rahmat Allah YMK, bahwa kemerdekaan Indonesia dimotivasi juga oleh keinginan luhur untuk menjadi bangsa yang bebas dari penjajahan terdapat tujuan negara, mengatur kehidupan negara, bentuk pemerintahan dan dasar negara.
4. Kegunaan Konstitusi

Alat bagi penguasa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara yang sesuai dengan nilai-nilai dan kaedah negara yang termuat dalam dasar negara. Oleh karena itu suatu negara harus mempunyai konstitusi.

5. Nilai – Nilai Konstitusi

·         Nilai Normatif yaitu Suatu konstitusi yang telah resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi tersebut bukan hanya berlaku dalam arti hukum, akan tetapi juga merupakan suatu kenyataan yang hidup dalam arti sepenuhnya diperlukan dan efektif. Dengan kata lain, konstitusi itu dilaksanakn secara murni dan konsekuen.
·         Nilai Nominal yaitu  secara hukum konstitusi itu berlaku, tetapi kenyataannya kurang sempurna, sebab pasal-pasal tertentu dari konstitusi tersebut dalam kenyataannya tidak berlaku.
·         Nilai Semantik yaitu jika konstitusi tersebut secara hukum tetap berlaku, namun dalam kenyataannya adalah sekedar untuk memberikan bentuk dari temapat yang telah ada, dan dipergunakan untuk melaksanakan kekuasaan politik. Jadi, konstitusi hanyalah sekedar istilah saja sedangkan pelaksanaannya hanya dimaksudkan untuk kepentingan pihak penguasa.
II. 3. Keterkaitan Dasar Negara dan Konstitusi
Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Dasar negara Pancasila merupakan pandangan bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur bangsa dalam menentukan konsep dasar dari cita-cita bangsa. Dengan demikian secara tidak langsung Pancasila mengikat bangsa Indonesia dalam praktik kenegaraan. Berbeda dengan konstitusi. Konstitusi memuat bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan negara. Konstitusi bisa tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis disebut Undang-Undang Dasar (UUD). Oleh karena itu konstitusi negara RI adalah UUD 1945.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hubungan antar dasar negara dan konstitusi memiliki keterkaitan yang sangat erat sekali. Keterkaitan itu memiliki sifat Filosofis, Yuridis, dan Sosiologi.
·         Keterkaitan Secara Filosofis
Secara filosofis, konstitusi bangsa Indonesia selalu didasarkan pada filosofi-filosofi bangsa. Para pendiri negara Republik Indonesia yang arif dan bijaksana telah berhasil meletakkan dasar negara yang kokoh dan kuat, yaitu Pancasila. Pancasila digali dari bumi Indonesia sendiri dan mewariskan landasan konstitusional kepada bangsanya. Kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam siding Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

·         Keterkaitan Secara Yuridis
Secara Yuridis, konstitusi negara RI mengandung pokok-pokok pikiran dasar negara yang diwujudkan dalam bentuk pasal-pasal konstitusi negara RI.

·         Keterkaitan Secara Sosiologi
Secara sosiologis, konstitusi hendaknya dapat menampung seluruh nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat karena dasar negara merupakan prinsip-prinsip dasar dalam menjalankan kehidupan bernegara karena mengandung nilai-nilai luhur bangsa di suatu negara.

Dalam 3 UUD yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950. semua pembukaan atau mukadimahnya mencantumkan Pancasila. Tidak semua bangsa di suatu negara dapat merumuskan dasar negaranya secara jelas dan tegas dalam bagian pembukaan konstitusi seperti bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila menjiwai Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang diuraikan secara terperinci dalam pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945. Oleh karena itu, UUD 1945 yang memuat nilai dasar Pancasila dijadikan landasan konstitusi rakyat, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal tersebut harus diketahui dan dipahami serta dihayati oleh bangsa Indonesia.
Keterkaitan Dasar Negara dan Konstitusi
Adalah pandangan filsafat mengenai Negara Ajaran ini sering disebut dengan ideologi. Ideologi adalah nilai-nilai dasar (hasil konsensus) yang ingin diwujudkan di dalam negara tsb.Ideologi selalu berupa gagasan-gagasan yang memiliki sifat-sifat pokok. Gagasan-gagasan dalam idiologi bersifat sistematis. Gagasan-gagasan itu berfungsi atau dipergunakan oleh penganutnya sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara. Gagasan-gagasan yang ada dalam sebuah idiologi masih berupa gagasan dasar atau umum, sehingga memerlukan penjabaran agar bisa dilaksanakan. Pasal-pasal dalam UUD 1945 adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran yang ada dalam Pembukaan UUD 1945.
·        Sila pertama, dijabarkan di pasal 29 UUD 1945, pasal 28 (UUD 1945 amandemen).
·        Sila kedua, dijabarkan di pasal-pasal yang memuat mengenai hak asasi manusia.
·        Sila ketiga, dijabarkan di pasal 18, pasal 35, pasal 36 UUD 1945.
·        Sila keempat dijabarkan pada pasal 2 s.d 24 UUD 1945.
·        Sila kelima dijabarkan pada pasal 33 dan 34 UUD 1945.
Kedudukan  Pembukaan UUD 1945
Pembukaan UUD 1945 memuat pokok-pokok kaidah fundamental sehingga Pembukaan tsb merupakan sumber tertib hukum Indonesia. Karena muatannya yang begitu penting itulah maka kedudukan Pembukaan UUD 1945 lebih tinggi dari batang tubuhnya. Dalam proses amandemen UUD 1945 MPR sepakat tidak merubah Pembukaan UUD 1945 yang tertuang dalam kesepakatan dasar negara sbb :
1.      Tidak merubah Pembukaan UUD 1945
2.      Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3.      Mempertegas sistem pemerintahan presidensial
Penjelasan UUD 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam penjelasan dimasukkan kedalam pasal-pasal. Perubahan UUD 1945 dilakukan dengan cara addendum ( mempertahankan naskah aslinya).
Tangung jawab Warga Negara Terhadap Konstitusi dan Dasar Negara
Sebagai warga negara, kita, seluruh rakyat Indonesia bertanggung jawab untuk membangun kesadaran hidup berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan melalui hal-hal sbb :
1.      Memahami Pancasila dan UUD 1945.
2.      Berperan serta aktif dalam menegakkan dasar negara dan konstitusi.
3.      Mengembangkan pola hidup taat pada aturan yang berlaku.
BAB III
PENUTUP
III. I. Simpulan
            Dasar Negara adalah sumber dari segala sumber hukum di Negara tersebut. Dasar Negara menjadi norma hukum tertinggi  dalam suatu Negara. Sehingga dasar Negara dapat diartikan yaitu  dasar, fundamen, asas, norma dasar atau kaidah yang fundamental sekaligus sebagai sumber hukum negara untuk mendirikan atau menyelenggarakan pemerintahan suatu negara dan dalam rangka mewujudkan tujuan Negara.
                Kata “Konstitusi” berarti “pembentukan”, berasal dari bahasa perancis yaitu “constituer” yang artinya membentuk. Yang dibentuk adalah negara, dengan demikian konstitusi mengandung makna awal  dari segala peraturan perundang-undangan tentang Negara. Konstitusi memiliki dua pengertian :
·         Dalam arti yang luas konstitusi adalah keseluruhan aturan sistem ketatanegaraan suatu negara baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.
·         Dalam arti sempit : konstitusi adalah Undang-Undang Dasar, yaitu satu atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan yang bersifat pokok.

           
           










DAFTAR PUSTAKA

http://www.asmakmalaikat.com/go/artikel/filsafat/index.htm
http:// www.google.co.id
http://www.goodgovernance-bappenas.go.id/artikel_148.htm
http:// www.teoma.com
http:// www.kumpulblogger.com
http://kewarganegaraan1.blogspot.com/2009/01/hubungan-dasar-negara-dengan-konstitusi.html




Demikianlah materi tentang Makalah Konstitusi yang sempat kami berikan dapat bermanfaat. semoga materi yang kami berikan dan jangan lupa juga untuk menyimak Makalah Jual Beli yang telah kami posting sebelumnya. semoga materi yang kami berikan dapat membantu menambah wawasan anda semikian dan terimah kasih. Semoga dapat membantu menambah wawasan anda semikian dan terimah kasih.

Anda dapat mendownload Makalah diatas dalam Bentuk Document Word (.doc) melalui link berikut.


EmoticonEmoticon