Friday, January 12, 2018

Makalah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Makalah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) - Jika dalam postingan ini, anda kurang mengerti atau susunanya tidak teratur, anda dapat mendownload versi .doc makalah berikut :


Makalah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 



BAB I
PENDAHULUAN

A.     LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan (archipelagic state) yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau dengan kekayaan alam melimpah di berbagai sektor sumber daya alam.[1] Selain negara kepulauan Indonesia merupakan negara kelautan dan wilayah perairannya lebih luas daripada wilayah daratannya, Indonesia sendiri mempunyai perairan laut seluas 5,8 juta km2 yang terdiri dari perairan kepulauan dan teritorial seluas 3,1 juta km2 serta perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) seluas 2,7 juta km2 dengan potensi lestari sumber daya ikan sebesar 6.11 juta ton per tahun.[2] Yang mana dalam perairan kepulauan, perairan teritorial maupun zona Ekonomi Eksklusif memiliki banyak kekayaan alam hayati maupun non hayati yang dapat dimanfaatkan bagi kebutuhan suatu bangsa untuk mencapai kesejahteraan warga negaranya.
Zona Ekonomi Eklusif (ZEE) sendiri adalah zona yang luasnya 200 mil dari garis dasar pantai, sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Selain negara berpantai yang mempunyai hak atas Zona Ekonomi Eklusif (ZEE), negara-negara lain, negara-negara tak berpantai, dan negara-negara yang secara geografis tak beruntung juga memiliki hak atas Zona Ekonomi Eksklusif tersebut.



Konsep dari ZEE muncul dari kebutuhan yang mendesak. Sementara akar sejarahnya berdasarkan pada kebutuhan yang berkembang semenjak tahun 1945 untuk memperluas batas jurisdiksi negara pantai atas lautnya, sumbernya mengacu pada persiapan untuk UNCLOS III. Konsep dari ZEE telah jauh diletakan di depan untuk pertama kalinya oleh Kenya pada   Asian-African Legal Constitutive Committee pada Januari 1971, dan pada Sea Bed Committee PBB di tahun berikutnya. Proposal Kenya menerima support aktif dari banyak Negara Asia dan Afrika. Dan sekitar waktu yang sama banyak Negara Amerika Latin mulai membangun sebuah konsep serupa atas laut patrimonial. Dua hal tersebut telah muncul secara efektif pada saat UNCLOS dimulai, dan sebuah konsep baru yang disebut ZEE telah dimulai.
Ketentuan utama dalam Konvensi Hukum Laut yang berkaitan dengan ZEE terdapat dalam bagian ke-5 konvensi tersebut. Sekitar tahun 1976 ide dari ZEE diterima dengan antusias oleh sebagian besar anggota UNCLOS, mereka telah secara universal mengakui adanya ZEE tanpa perlu menunggu UNCLOS untuk mengakhiri atau memaksakan konvensi.
Penetapan universal wilayah ZEE seluas 200 mil akan memberikan setidaknya 36% dari seluruh total area laut. Walaupun ini porsi yang relatif kecil, di dalam area 200 mil yang diberikan menampilkan sekitar 90% dari seluruh simpanan ikan komersial, 87% dari simpanan minyak dunia, dan 10% simpanan mangan. Lebih jauhnya, sebuah porsi besar dari penelitian scientific kelautan mengambil tempat di jarak 200 mil dari pantai, dan hampir seluruh dari rute utama perkapalan di dunia melalui ZEE negara pantai lain untuk mencapai tujuannya. Melihat begitu banyaknya aktifitas di zona ZEE untuk mengambil manfaat di zona tersebut, keberadaan pengaturan dari ZEE dalam Konvensi Hukum Laut menjadi sangat penting adanya.[3]
Manfaat dan aktivitas yang terdapat dalam ZEE sangat besar dan merupakan penghasil keuntungan bagi suatu negara, pengolahan dan implementasi penegekan hukum pada zona tersebut menjadi mutlak adanya. Indonesia yang juga merupakan negara kelautan yang batas-batas wilayah kelautan Indonesia dengan negara-negara lain lebih mendominasi daripada batas-batas wilayah darat. Beberapa negara yang berbataskan langsung dengan Indonesia melalui laut adalah India, Thailand, Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, Republik Palau, Timor Leste, Papua Nugini, dan Australia. Dari negara-negara di atas, Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste adalah dua negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia via darat.
                Rezim hukum internasional melalui United Nations Convention Law of The Sea 1982 (UNCLOS 1982) telah menentukan batas-batas kelautan sebuah negara. Batas-batas ini menjadi tolok ukur bagi sebuah negara dalam menentukan batas wilayah kelautan terluar. UNCLOS 1982 menetapkan bahwa zona maritim terdiri dari zona laut teritorial sejauh 12 mil, zona tambahan atau contiguous zone sejauh 24 mil, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil. Semua jarak ini dihitung dari batas darat/pulau terluar dari sebuah negara (baselines).[4]
Berbeda dengan perbatasan darat yang lebih definitif pematokan ukuran dan batas-batasnya, ukuran dan batas-batas kelautan dalam prakteknya seringkali berbeda antar satu negara dengan negara lain meskipun sudah ada UNCLOS 1982. Dari ketiga zona maritim di atas, boleh dikatakan bahwa hanya zona laut teritorial saja yang mutlak diakui sebagai batas kedaulatan sebuah negara. Itupun diakui sepanjang tidak bersinggungan dengan kedaulatan negara lain. Sementara itu, kedaulatan negara pada jarak maksimal zona tambahan (24 mil) dan ZEE (200 mil) ada sepanjang tidak bersinggungan dengan batas kelautan negara tetangga dan sesuai dengan yang disepakati oleh antar negara melalui perjanjian bilateral atau multilateral (maritime boundaries agreement). Apabila perjanjian tadi tidak ada, potensi munculnya konflik atau sengketa perbatasan kelautan dipastikan akan ada karena ZEE sendiri merupakan zona yang memiliki kekayaan yang bermanfaat bagi suatu negara.[5]















B.     RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:
1.      Bagaimana Pengaturan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Indonesia?
2.      Apakah Manfaat Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) bagi Indonesia?
3.      Bagaimana Pengolahan, Pengawasan, Pencegahan Pelanggaran dan Implementasi Penegakan Hukum di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di wilayah Indonesia?

C.    TUJUAN
1.      Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Pengaturan Zona Ekonomi Eksklusif  (ZEE) di Indonesia.
2.      Untuk mengetahui dan menganalisis apakah manfaat Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) bagi Indonesia.
3.       Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Pengolahan, Pengawasan,  Pencegahan Pelanggaran dan Implementasi Penegakan Hukum di Zona Ekonomi Eksklusif  (ZEE) di wilayah Indonesia.













BAB II
PEMBAHASAN

A.      PENGATURAN ZONA EKONOMI EKSKLUSIF  (ZEE) DI INDONESIA

1.      Pengertian ZEE

Menurut Konvensi Hukum Laut yang baru, yang dimaksud  dengan ZEE adalah: “The exlusive Economic Zone is a are a beyond and adjacent to the territorial sea, subject to the specific legal  rezim established in this part under which the rights and jurisdiction of the coastal State and the rights and freedom of other States are governed by the relevant provisions of this Convention”.[6]
Dalam UNCLOS 1982 dinyatakan bahwa ZEE adalah jalur diluar dan dengan laut wilayah, yang tunduk kepada rezim hukum khusus sebagaimana yang ditetapkan pada bagian ini yang meliputi hak-hak dan yurisdiksi  negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan dari pada Negara-negara lain yang ditentukan sesuai dengan konvensi ini. Kemudian batasan yang hampir dengan ketentuan pasal tersebut di atas adalah batasan yang diberikan oleh Pasal 2 UU No. 5 tahun 1983, yang menetapkan bahwa. “ZEE Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.”[7]
2.     Perkembangan ZEE
Latar belakang lahirnya konsepsi zona ekonomi eksklusif tidak terlepaskan dari tindakan sepihak Amerika Serikat dalam bentuk Proklamasi Truman Tahun 1945. Klaim Negara-negara Amerika Latin dalam mengikuti tindakan Amerika Serikat ini, seperti Chli, Peru Dan Equador sudah jauh menyimpang dari pengertian “continental shelf” dalam arti geologis. Negara-negara ini bukan saja menuntut perluasan yurisdiksi yang ditujukan kepada penguasaan kekayaan alamnya yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawahnya, tetapi juga meliputi perairan diatasnya. Pada waktu berlangsungnya Konferensi Hukum Laut PBB I di Jenewa Tahun 1958, Peru, negara-negara Amerika Latin mengajukan usul yang dinamakan “economic zone”. Tetapi usul Peru ini tidak mendapat tanggapan yang menggembirakan karena pada waktu itu negara-negara peserta mengangagapnya terlalu ekstrim. Dan oleh Peru usul “economic zone” ini mendapat dukungan negara-negara Afrika dan pada waktu negara-negara Afrika mengadakan seminar di Yaounda salah satu keputusannya berisi dukungan terhadap“economic zone”. Selain mendapat dukungan negara-negara sedang berkembang, konsepsi “economic zone” mulai menarik dukungan negara-negara maju, seperti Kanada dan Norwegia. Walaupun pada mulanya negara Amerika Serikat, Uni Soviet dan negara-negara tak berpantai (“land locked countries”) serta negara-negara yang secara geografis tidak beruntung (“geographically disadvantages”) menentang konsepsi ini, tetapi pada kenyataannya konsepsi “economic zone”dianggap sebagai usul yang dikompromikan dengan diterimanya konsepsi ini sebagai suatu rejim hukum baru dalam Hukum Laut Internasional yang terdapat pengaturannya dalam Konvensi Hukum Laut 1982.
Sedangkan di Indonesia konsep tentang zona ekonomi eksklusif diawali dengan paham wawasan nusantara yang termuat dalam Deklarasi Djuanda 1957 yang kemudian dituangkan dalam UU No 4/Prp./1960 tentang Perairan, yang menyatakan bahwa Teritorriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 diganti dengan Wawasaan Nusantara atau Archipelago Principle. Paham ini diperjuangkan dalam berbagai konferensi laut internasional antara lain dalam Konferensi Jenewa tahun 1977. Konferensi ini berhasil menyusun konsep satu paket persetujuan umum, yang dikenal sebagai Informal Compesite Negotiating Text (ICNT). Walau bukan persetujuan resmi, namun ICNT menjadi referensi penting dalam perundingan-perundingan selanjutnya mengenai hukum laut. Dalam konferensi itu, telah diakui prinsip wilayah laut territorial yang lebarnya 12 mil ditambah 188 mil Zona Ekonomi, sehingga seluruhnya berjumlah 200 mil dihitung dari garis dasar laut negara bersangkutan. Kemudian pengumuman tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia tanggal 21 Maret 1980.[8]
Salah satu perbedaan yang radikal antara hukum laut klasik dan hukum baru tercermin dalam prinsip zona ekonomi eksklusif (ZEE). Dalam hal ini perlu dikemukakan beberapa hal beberapa hal mengenai jalannya perundingan yang mengakibatkan timbulnya perubahan ini.
Dalam pembukuan Konvensi Hukum laut III tampak adanya dua kubu yang berbeda. Banyak negara (khususnya negara-negara yang sedang berkembang) menunjukkan dirinya sebagai pembela kelompok yang menghendaki suatu perluasan hak negara pantai secara drastis, di pihak lain (khususnya negara-negara industri) menginginkan sesedikit mungkin pengurangan kebebasan di laut lepas. Seperti biasanya, pendirian ini didasari oleh kepentingan masing-masing. Negara-negara yang sedang berkembang mengharapkan untungan yang lebih besar daripada eksploitasi perairan sekitar pantainya, misalnya dengan mensyaratkan semacam pembayaran kepada kapal-kapal ikan asing. Sementara itu, negara-negara industri memiliki kepentingan untuk tetap mempertahankan kebebasan seluas mungkin karena bagaimanapun juga mereka memiliki kemampuan teknologi dan modal untuk menggunakan kebebasan tersebut secara efektif.
Pada pembukaan Konvensi Hukum Laut III tersebut, dua pendapat yang sangat ekstrem yakni di satu pihak berupa usul yang menginginkan ditetapkannya lebar laut teritorial 3 mil dengan hak perikannan yang terbatas bagi negara pantaibdi luar batas laut teritorial tersebut, sedangkan di pihak lain ada suatu usul yang menghendaki perluasan laut teritorial sampai 200 mil dari pantai. Akhirnya dicapai suatu kompromi yang menetapkan lebar laut teritorial 12 mil dan di luar itu terdapat zona ekonomi eksklusif yang lebarnya tidak boleh melebihi 200 mil laut dari pantai.[9]
3.        Pengaturan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dalam UNCLOS 1982

Zona Ekonomi eksklusif dalam UNCLOS  1982 diatur dalam BAB V mengenai Zona Ekonomi Eksklusif tepatnya pada Pasal 55 sampai Pasal 75.

3.1.Pengertian Zona Ekonomi Ekslusif
Dalam pasal 55 dinyatakan bahwa  Zona ekonomi eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rejim hukum khusus yang ditetapkan dalam Bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi Negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan Negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan Konvensi ini.
3.2.  Pengaturan hak dan kewajiban

a.      Hak-hak, yurisdiksi dan kewajiban Negara pantai dalam zona ekonomi eksklusif
Hak-hak ini dijelaskan dalam Pasal 56 UNCLOS 1982:
1.       Dalam zona ekonomi eksklusif, Negara pantai mempunyai :
(a)     Hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin;
(b)     Yurisdiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang relevan Konvensi ini berkenaan dengan :
              (i)    pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan;
              (ii)   riset ilmiah kelautan;
             (iii)   perlindungan dan pelestarian lingkungan laut;
(c)     Hak dan kewajiban lain sebagaimana ditentukan dalam Konvensi ini.
2.       Di dalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini dalam zona ekonomi eksklusif, Negara Pantai harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban Negara lain dan harus bertindak dengan suatu cara sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.
3.       Hak-hak yang tercantum dalam pasal ini berkenaan dengan dasar laut dan tanah di bawahnya harus dilaksanakan sesuai dengan Bab VI.

b.        Hak-Hak Dan Kewajiban Negara Lain Di Zona Ekonomi Eksklusif

Hak-hak dan kewajiban Negara lain di zona ekonomi eksklusif dIjelaskan dalam Pasal 58 UNCLOS 1982
1.             Di zona ekonomi eksklusif, semua Negara, baik Negara berpantai atau tak berpantai, menikmati, dengan tunduk pada ketentuan yang relevan Konvensi ini, kebebasan kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut yang disebut dalam pasal 87 dan penggunaan laut lain yang sah menurut hukum internasional yang bertalian dengan kebebasan-kebebasan ini, seperti penggunaan laut yang berkaitan dengan pengoperasian kapal, pesawat udara, dan kabel serta pipa di bawah laut, dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan lain Konvensi ini.
2.             Pasal 88 sampai 115 dan ketentuan hukum internasional lain yang berlaku diterapkan bagi zona ekonomi eksklusif sepanjang tidak bertentangan dengan Bab ini.
3.             Dalam melaksanakan hak-hak memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini di zona ekonomi eksklusif, Negaranegara harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban Negara pantai dan harus mentaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Negara pantai sesuai dengan ketentuan Konvensi ini dan peraturan hukum internsional lainnya sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Bab ini.

c.  Hak Negara-Negara Tak Berpantai
  Hak Negara-negara tak berpantai dijelaskan dalam Pasal 69

1.         Negara tak berpantai mempunyai hak untuk berperan serta atas dasar keadilan, dalam eksploitasi bagian yang pantas dari kelebihan sumber kekayaan hayati zona ekonomi eksklusif Negara-negara pantai dalam sub-region atau region yang sama, dengan memperhatikan keadaan ekonomi dan geografi yang relevan semua Negara yang berpentingan dan sesuai dengan ketentuan pasal ini dan pasal-pasal 61 dan 62.
2.       Persyaratan dan cara peran serta demikian akan ditetapkan oleh Negara-negara yang berkepentingan melalui perjanjian bilateral, sub-regional atau regional dengan memperhatikan, inter alia :
(a)     kebutuhan untuk menghindari akibat yang merugikan bagi masyarakat nelayan atau industri penangkapan ikan Negara pantai;
(b)     sejauh mana Negara tak berpantai tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal ini, berperan serta atau berhak untuk berperan serta berdasarkan perjanjian bilateral, sub-regional atau regional yang ada dalam mengeksploitasi sumber kekayaan hayati zona ekonomi eksklusif Negara-negara pantai lainnya;
(c)     sejauh mana Negara tak berpantai lainnya dan Negara yang secara geografis tak beruntung berperan serta dalam eksploitasi sumber kekayaan hayati zona ekonomi eksklusif Negara pantai tersebut dan kebutuhan yang timbul karenanya untuk menghindari suatu beban khusus bagi suatu Negara pantai tertentu atau suatu bagian dari padanya;
(d)     kebutuhan gizi penduduk masing-masing Negara.
3.       Bilamana kapasitas tangkap suatu Negara pantai mendekati suatu titik yang memungkinkan Negara itu untuk menangkap seluruh jumlah tangkapan yang diperbolehkan dari sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusifnya, maka Negara pantai dan Negara-negara lain yang berkepentingan harus bekerjasama dalam menetapkan pengaturan yang adil atas dasar bilateral, sub-regional atau regional untuk memperbolehkan peran serta Negara-negara berkembang tak berpantai di sub-region atau region yang sama dalam suatu eksploitasi sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif Negara-negara pantai di dalam sub-region atau region sebagaimana layaknya dengan memperhatikan kepada dan atas dasar persyaratan yang memuaskan bagi semua pihak. Dalam pelaksanaan ketentuan ini faktor-faktor yang disebut dalam ayat 2 juga harus diperhatikan.
4.       Negara maju tak berpantai, berdasarkan ketentuan pasal ini, berhak untuk berperan serta dalam eksploitasi sumber kekayaan hayati hanya dalam zona ekonomi eksklusif Negara pantai yang maju dalam sub-region atau region yang sama dengan memperhatikan sejauh mana Negara pantai, dalam memberikan kesempatan kepada Negara lain untuk memanfaatkan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusifnya, telah memperhatikan kebutuhan untuk memperkecil akibat yang merugikan bagi masyarakat nelayan dan dislokasi ekonomi di Negara yang warganegaranya telah bisa menangkap ikan dalam zona tersebut.
5.       Ketentuan di atas adalah tanpa mengurangi arti pengaturan yang disepakati di sub-region atau region dimana Negara pantai dapat memberikan kepada Negara-negara tak berpantai dalam sub-region dan region yang sama hak-hak yang sama atau yang didahulukan untuk eksploitasi sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif.

d. Hak Negara yang secara geografis tak beruntung


Hak Negara yang secara geografis tak beruntung dijelaskan dalam Pasal 70


1.       Negara yang secara geografis tak beruntung mempunyai hak untuk berperan serta, atas dasar yang adil, dalam eksploitasi suatu bagian yang layak dan surplus sumber kekayaan hayati zona ekonomi eksklusif Negara-negara pantai di subregion atau region yang sama, dengan memperhatikan keadaan ekonomi dan geografis yang relevan dari semua Negara yang berkepentingan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal ini dan pasal-pasal 61 dan 62.
2.       Untuk tujuan Bab ini, “Negara yang secara geografis tak beruntung” berarti Negara pantai, termasuk Negara yang berbatasan dengan laut tertutup atau setengah tertutup, yang letak geografisnya membuatnya tergantung pada eksploitasi sumber kekayaan hayati zona ekonomi eksklusif Negara lain di sub-region atau region untuk persediaan ikan yang memadai bagi keperluan gizi penduduknya atau bagian
3.       Persyaratan dan cara peran serta demikian harus ditetapkan oleh Negara-negara yang bersangkutan melalui persetujuan bilateral, sub-region atau regional dengan memperhatikan, inter alia :
(a)     kebutuhan untuk menghindari akibat yang merugikan bagi masyarakat nelayan atau industri Penangkapan ikan Negara Pantai;
(b)     sampai sejauh mana negara yang secara geografis tak beruntung, sesuai dengan ketentuan pasal ini, berperan serta atau berhak untuk berperan serta berdasarkan persetujuan bilateral, sub-regional atau regional yang ada dalam eksploitasi sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif Negara pantai lain;
(c)     sampai sejauh mana Negara yang secara geografis tak beruntung lainnya dan Negara tak berpantai berperan serta dalam eksploitasi sumber kekayaan hayati zona ekonomi eksklusif Negara pantai dan kebutuhan yang timbul karenanya untuk menghindari suatu beban khusus bagi suatu Negara pantai tertentu atau satu bagian dari padanya;
(d)     kebutuhan gizi penduduk masing-masing Negara.
4.       Bilamana kapasitas tangkap suatu Negara pantai mendekati suatu titik yang memungkinkan Negara itu untuk memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan yang diperbolehkan dari sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif, maka Negara pantai dan negara lain yang berkepentingan harus bekerjasama untuk menetapkan pengaturan yang adil, atas dasar bilateral, sub-regional atau regional untuk memperbolehkan peran serta Negara-negara berkembang yang secara geografis tak beruntung di sub-region atau region yang sama dalam eksploitasi sumber kekayaan hayati zona ekonomi eksklusif Negara pantai di sub-region atau region sebagaimana layaknya sesuai dengan keadaan dan berdasarkan persyaratan yang memuaskan bagi semua pihak. Dalam pelaksanaan ketentuan ini faktor-faktor yang disebut dalam ayat 3 juga harus diperhatikan.
5.       Negara maju yang secara geografis tak beruntung, berdasarkan ketentuan pasal ini, berhak untuk berperan serta dalam eksploitasi sumber kekayaan hayati hanya di zona ekonomi eksklusif Negara pantai yang maju dalam subregion atau region yang sama dengan memperhatikan sampai sejauh mana Negara pantai, dalam memberikan kesempatan kepada Negara lain untuk memanfaatkan sumber kekayaan hayati zona ekonomi eksklusifnya, telah memperhatikan kebutuhan untuk memperkecil akibat yang merugikan bagi masyarakat nelayan dan dislokasi ekonomi di Negara yang warganegaranya telah biasa menangkap ikan dizona tersebut.
6.       Ketentuan di atas adalah tanpa mengurangi arti pengaturan yang telah disepakati di sub-region atau region dimana Negara pantai dapat memberikan kepada Negara-negara yang secara geografis tak beruntung dalam sub-region atau region yang sama hak yang sama atau hak yang didahulukan untuk eksploitasi sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif.

3.3.            Penegakan Peraturan Perundang-undangan Negara Pantai
Penegakan Peraturan perundang-undangan Negara pantai dijelaskan dalam Pasal 73

1.         Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.
2.       Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya.
3.       Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurungan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya.
4.       Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing Negara pantai harus segera memberitahukan kepada Negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan.


3.4.   Penetapan batas zona ekonomi eksklusif antara Negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan

1.      Penetapan batas zona ekonomi eksklusif antara Negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus diadakan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 38 Status Mahkamah Internasional, untuk mencapai suatu pemecahan yang adil.
2.         Apabila tidak dapat dicapai persetujuan dalam jangka waktu yang pantas, Negara-negara yang bersangkutan harus menggunakan prosedur yang ditentukan dalam Bab XV.
3.         Sambil menunggu suatu persetujuan sebagaimana ditentukan dalam ayat 1, Negara-negara yang bersangkutan, dengan semangat saling pengertian dan kerjasama, harus melakukan setiap usaha untuk mengadakan pengaturan sementara yang bersifat praktis dan, selama masa peralihan ini, tidak membahayakan atau menghalangi dicapainya suatu persetujuan akhir. Pengaturan demikian tidak boleh merugikan bagi tercapainya penetapan akhir mengenai perbatasan.
4.         Dalam hal adanya suatu persetujuan yang berlaku antara negara-negara yang bersangkutan, maka masalah yang bertalian dengan Penetapan batas zona ekonomi eksklusif harus ditetapkan sesuai dengan ketentuan persetujuan itu.

3.5.     Delimitasi
Mengingat ZEE yang merupakan zona baru,dalam penerapannya oleh negara-negara menimbulkan situasi bahwa  negara-negara yang berhadapan atau berdampingan yang jarak pantainya kurang dari 200 mil laut harus melakukan suatu delimitasi (batasan) ZEE satu sama lain.seperti halnya delimitasi batas landas kontinen,prinsip hukum delimitasi ZEE diatur dalam pasal 74 konvensi hukum laut 1982.rumusan pasal ini secara mutatis mutandis sama dengan pasal 83 tentang delimitasi landas kontinen.
Sebelum zona ini lahir, negara-negara pada umumnya mengenal konsepsi zona perikanan sehingga perjanjian yang dibuat adalah perjanjian batas zona perikanan pula.perjanjian batas ZEE antar negara berdasarkan konvensi hukum laut 1982 masih belum begitu banyak.Indonesia baru menetapkan perjanjian ZEE hanya dengan australia melalui perjajian antara pemerintah republik Indonesia dengan pemerintah Australia tentang penetapan batas Zona Ekonomi Ekssklusif dan batas-batas dasar laut tertentu yang ditandatangani di Perth, pada tanggal 14 Maret 1997. Indonesia masih harus membuat perjanjian ZEE dengan seluruh negara yang berbatasan laut dengan Indonesia kecuali Australia[10]

3.6      Peta dan daftar koordinat geografis

Peta dan daftar koordinat geografis dijelaskan dalam Pasal 75
1.       Dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan Bab ini, garis batas terluar zona ekonomi eksklusif dan garis penetapan batas yang ditarik sesuai dengan ketentuan pasal 74 harus dicantumkan pada peta dengan skala atau skala-skala yang memadai untuk menentukan posisinya. Dimana perlu, daftar titik-titik koordinat-koordinat geografis, yang memerinci datum geodetik, dapat menggantikan garis batas terluar atau garis-garis penetapan Perbatasan yang demikian.
2.       Negara pantai harus mengumumkan sebagaimana mestinya peta atau daftar koordinat geografis demikian dan harus mendepositkan satu copy setiap peta atau daftar demikian pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
4.         Pengaturan Zona Ekonomi Eksklusif dalam Undang-Undang Tentang ZEE di Indonesia

            Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (1) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. (Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia).
          Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI (2) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia. (Pasal 1 Angka 21 UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan).
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (3) adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. (Pasal 1 Angka 8 UU Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara). Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI (4) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia. (Pasal 1 Angka 21 UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan).[11]

5.      Pengukuran          
Pada tanggal 13 Desember 1957 Pemerintah Indonesia mengeluarkan deklarasi yang dikenal dengan nama Deklarasi Juanda yang melahirkan Wawasan Nusantara. Di dalam deklarasi itu ditentukan bahwa batas perairan wilayah Indonesia adalah 12 mil dari garis dasar pantai masing-masing pulau sampai titik terluar.
Pada tanggal 21 Maret 1980 Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia sepanjang 200 mil, diukur dari garis pangkal wilayah laut Indonesia. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air surut. Pada zona ini Indonesia memiliki hak untuk segala kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam permukaan laut, di dasar laut, dan di bawah laut serta mengadakan penelitian sumber daya hayati maupun sumber daya laut lainnya.[12]

Gambar Batas Wilayah Perairan Indonesia
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTo27_IgTMWilMweXYLeqeF6kHAcJLf4JPcP7RnBSXUSnH_HhOw


6.      Keharusan Negara-Negara Mengumumkan Peta Zona Ekonomi Ekslusif
Negara-negara diharuskan untuk mengumumkan peta-peta yang menunjukkan batas-batas sebelah luar dari Zona Ekonomi Ekslusif mereka atau dimana mungkin daftar koordinat geografis serta menyimpan masing-masing copynya pada Sekretaris Jenderal PBB.[13]


B.      Manfaat Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) bagi Indonesia
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSg31FkNtF0pD-ODpmb15AdszDTyDSA7LHCwNXjQj-_GiuV-erH
Zona ekonomi eksklusif diartikan sebagai suatu daerah di luar laut teritorial yang lebarnya tidak boleh melebihi 200 mil diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial (Pasal  55 dan 57). Menurut pengertian Pasal 56, negara pantai di zona ekonomi eksklusif dapat menikmati beberapa hal berikut:
1.      Hak-hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan segala sumber kekayaan alam di dasar laut dan tanah dibawahnya serta pada perairan diatasnya. Demikian pula terhadap semua kegiatan untuk tujuan eksploitasi secara ekonomis dari zona tersebut ( seperti produksi energi dari air, arus, angin).
2.      Yurisdiksi, sebagaimana yang ditetapkan dalam konvensi ini, atas pendirian dan penggunaan pula-pulau buatan, riset ilmiah kelautan, serta perlindungan lingkungan laut.
3.      Hak-hak dan kewajiban lain sebagaimana yang ditetapkan dalam konvensi ini. [14]
Keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin; Merupakan Sumber-sumber mana sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan di  wilayah Indonesia sendiri selain itu banyak sekali aktivitas kegiatan di Zona tersebut misalnya:
a.       pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan;
b.      riset ilmiah kelautan;
c.       perlindungan dan pelestarian lingkungan laut;

Hal tersebut merupakan aktivitas yang memberi manfaat bagi Negara Indonesia sendiri. Manfaat lain dari ZEE bagi indonesia antara lain:
1. Bertambah luasnya daerah teritoial laut indonesia
2. Indonesia mempunyai hak atas kekayaan alam berdasarkan 200 mil dari pantai
3. Untuk mengetahui titik batas yang ditarik dari titik dalam laut hingga titik luar kedalaman pantai yaiti 200 meter/12 mil dari permukaaan air laut[15]
Kekayaan mineral seperti minyak dan gas bumi, kerang, rumput laut, sponges, dan sumber hayati lainnya menyimpan harapan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Laut sendiri memiliki banyak fungsi / peran / manfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya karena di dalam dan di atas laut terdapat kekayaan sumber daya alam yang dapat kita manfaatkan diantaranya yaitu :

1. Tempat rekreasi dan hiburan
2. Tempat hidup sumber makanan kita
3. Pembangkit listrik tenaga ombak, pasang surut, angin, dsb.
4. Tempat budidaya ikan, kerang mutiara, rumput laun, dll.
5. Tempat barang tambang berada
6. Salah satu sumber air minum (desalinasi)
7. Sebagai jalur transportasi air
8. Sebagai tempat cadangan air bumi
9. Tempat membuang sampah berbahaya (fungsi buruk)
10. Sebagai objek riset penelitian dan pendidikan
Namun perlu diperhatikan bahwa Negara pantai “hanya” menikmati hak-hak berdaulat dan bukan kedaulatan. Bahwa zona ekonmi eksklusif bukan laut teritorial dapat juga dilihat dari ketentuan Pasal 58 yang menyatakan bahwa di zona ekonomi eksklusif semua negara dapat menikmati kebebasan berlayar dan terbang di atasnya serta kebebasan untuk  meletakkan pipa dan kabel dibawah laut, dan juga untuk penggunaan sah lainnya berkenaan dengan kebebasan tersebut. Sesuai ketentuan tersebut aspek-aspek kebebasan di laut lepas berlaku juga di zona ekonomi eksklusif. Apakah dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa zona ekonomi eksklusif sebagai laut lepas merupakan suatu masalah yang tidak jawab secara tegas oleh konvensi? Tampaknya kemungkinan paling besar adalah bahwa zona ekonomi eksklusif merupakan zona yang “ sui generis” .
Konvensi juga berisi pengaturan tentang penetapan batas zona ekonomi ekslusif antara negara-negara yang pantainya berhadapan maupun berdampingan. Penetapan batas tersebut harus ditetapkan melalui perjanjian dengan didasarkan pada hukum internasional untuk mendapatkan suatu penyelesaian yang adil.  Apabila tidak tercapai suatu persetujuan, negara-negara yang bersangkutan harus menyelesaikannya melalui prosedur yang ditetapkan dalam konvensi mengenai penyelesaian sengketa (Pasal 74). Pasal 121 juga penting untuk penetapan batas zona ekonomi ekslusif ini karena dalam pasal tersebut dinyatakan “batu karang” (dengan kata lain, pulau) yang tidak mendukung adanya kediaman manusia atau kehidupan ekonomi tidak berhak untuk memiliki zona ekonomi eksklusif.
Perlu dicatat bahwa negara-negara pantai telah menikmati hak-hak berdaulat atas dasar laut dan tanah dibawahnya di luar laut teritorial bukan menurut konvensi mengenai landas kontinen saja, tetapi juga berdasar kan hukum internasional publik umum. Walaupun hak-hak tersebut terikat dengan keadaan geologis dari landas kontinen (sebagaimana dikukuhkan oleh Mahkamah Internasional dalam kasus “ North Sea Continental Shelf”.
Hak-hak negara pantai terhadap dasar laut dalam artian prinsip zona ekonomi eksklusif terpisah dengan anggapan ini, hal ini dapat diterapkan pada daerah-daerah yang secara geologis merupakan bagian dari dasar samudera dalam, sepanjang daerah-daerah tersebut berada dalam batas 200 mil.[16]

C.      Pengolahan ZEE, Pengawasan,  Pencegahan Pelanggaran dan Implementasi Penegakan Hukum di Zona Ekonomomi Eksklusif di wilayah Indonesia

1.      Pengelolaan dan Pengawasan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Berdasarkan konvensi hukum laut 1982, wilayah perairan Indonesia meliputi kawasan seluas 3,1 juta km² terdiri atas perairan kepulauan seluas 2,8 juta km² dan laut dengan luas sekitar 0,3 juta km² Indonesia juga memiliki hak berdaulat atas berbagai sumber kekayaan alam serta berbagai kepentingan yang melekat pada ZEE seluas 2,7 juta km² dan hak partisipasi dalam pengelolaan kekayaan alam di laut lepas di luar batas 200 mil ZEE, serta pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam dasar laut perairan internasional di luar landas kontinen. Pasal 192 – 237 UNCLOS membebankan kewajiban bagi setiap negara pantai untuk mengelola dan melestarikan sumber daya laut mereka.
Kekayaan mineral seperti minyak dan gas bumi, kerang, rumput laut, sponges, dan sumber hayati lainnya menyimpan harapan untuk dikelola sesuai peraturan dan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup di laut. Disamping itu, kerjasama dengan nelayan asing yang sudah maju teknologinya perlu dilakukan, baik mengenai alih teknologi, tukar pengetahuan, maupun dalam hal penjualan hasil tangkapan ikan, cara ini diharapkan nelayan kita bertambah ketrampilannya. Untuk pengelolaan sumber daya alam di zona ekonomi eksklusif ini diperlukan kerjasama dengan negara lain, dengan Pemerintah Daerah dan kerjasama antar sektor.
Pada tahun 2005 muncul gagasan dari Dewan Maritim Indonesia untuk membentuk Badan Penataan Batas Wilayah dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang bertujuan untuk mempertegas kedaulatan negara dan meningkatkan keamanan laut yang memiliki tugas:
1. menuntaskan dan memelihara batas wilayah NKRI;
2. melakukan penelitian dan pengembangan basis data sumebr daya alam kelautan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
3. melakukan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
4. melakukan pengamanan wilayah laut di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
5. mengkoordinasikan pengembangan wilayah pulau-pulau perbatasan dengan instansi terkait di pusat dan daerah.
Dalam upaya penerapan tindakan pemantauan (monitoring), pengendalian (controlling), dan pengawasan (surveillance) secara efektif terhadap kegiatan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di perairan Indonesia, Departemen Kelautan dan Perikanan memberlakukan sistem pemantauan kapal atau VMS (Vessel Monitoring System) dengan maksud mempermudah pemantauan seluruh aktivitas kapal. Melalui sistem pemantauan ini, dapat diketahui tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan yang ada di Indonesia.Ketentuan Code of Conduct for Responsible Fisheries (FAO 1995) menetapkan bahwa negara bertanggung jawab menyusun serta mengimplementasikan sistem Monitoring, Controlling, Surveillance terhadap pengelolaan penangkapan ikan. Konvensi hukum laut PBB 1982 menyebutkan pula bahwa pengelolaan sumber daya ikan mempunyai tiga tujuan utama. Pertama, pemanfaatan sumber daya ikan secara rasional. Kedua, pelestarian sumber daya ikan. Ketiga, keserasian usaha pemanfaatan. Dengan ketentuan itu, jelas setiap negara wajib melakukan pengelolaan sumber daya ikan secara lestari dan bertanggung jawab. Dalam konteks inilah VMS sebagai bagian dari MCS menjadi sangat penting dan relevan.
Proyek VMS muncul sebagai akibat dari keprihatinan karena semakin banyak kapal ilegal yang beroperasi, baik lokal maupun kapal asing. VMS juga eksis lantaran ada dorongan untuk mengurangi kerugian negara akibat pencurian ikan (illegal fishing). Permasalahan lain yang cukup serius adalah bagaimana pemerintah dapat menekan adanya kerugian dari sektor perikanan yang mencapai nilai mendekati 2 miliar dollar AS per tahun. Munculnya angka kerugian pemerintah yang mendekati 2 miliar dollar AS per tahun itu adalah karena beberapa penyebab berikut ini. Pertama, adanya penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan ekspornya yang tidak termonitor, sekitar 4.000 kapal yang kerugiannya berkisar 1,2 miliar dollar AS per tahun. Kedua, kapal eks impor dengan penetapan pengadilan negeri sebanyak 475 kapal yang diperkirakan mencapai 142 juta dollar AS tiap tahun. Ketiga, kapal-kapal illegal fishing yang melanggar daerah penangkapan sebanyak 1.275 kapal berkisar 573 juta dollar AS tiap tahun. Keempat, kapal eks impor sebanyak 650 unit dengan anak buah kapal asing yang tidak mengurus (membayar) iuran tenaga kerja sebesar 7,8 juta dollar AS.
Vessel Monitoring System merupakan salah satu bentuk sistem pengawasan yang dapat memantau kegiatan kapal perikanan yang memiliki transmitter. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 003/DJ. P2S DKP/2007 maka bagi kapal yang minimal bermuatan 60 GT wajib memasang transmitter. Pembangunan VMS di Indonesia di pegang oleh pihak Departemen Kelautan dan Perikanan yang bekerja sama dengan PT. CLS ARGOS untuk membentuk sistem antara transmitterdan satelit. Terpantaunya posisi kapal karena transmitter yang dipasang di atas kapal akan memancarkan sinyal ke satelit kemudian dikirimkan ke Processing Center untuk diolah lebih lanjut dan disampaikan ke Pusat Pemantauan Kapal Perikanan Direktorat Jendral Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Jakarta. Melalui VMS dapat diketahui kegiatan kapal di laut misalnya sedang melakukan kegiatan penangkapan atau menuju fishing groundpelabuhan yang diinterpretasi berdasarkan kecepatan kapal dan trek kapal dalam jangka waktu tertentu. Melalui layar monitor dari sistem VMS juga terpantau kegiatan kapal yang menjurus ke arah pelanggaran. Beberapa contohnya yaitu, terdeteksinya beberapa kapal asing yang melakukan kegiatan penangkapan di perairan teritorial. Hal ini melanggar UNCLOS Pasal 62 Tahun 1982 yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia yang tertuang dalam UUNo.17/1985, karena izin yang diberikan adalah hanya diperairan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE).[17]




2.        Pencegahan Pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif
Pencegahan terjadinya pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif sangatlah penting untuk dilakukan, agar negara-negara tetangga tidak bisa mengambil keuntungan dari sumber daya alam yang kita miliki sekaligus untuk menegakkan hukum yang berlaku. Beberapa caranya antara lain:
1.      Rutin melakukan sosialisasi bahya dan akibat melakukan pemancingan illegal di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif
2.      Selalu mengawasi jalur penangkapan ikan
3.      Bekerja sama dengan instansi tertentu untuk selalu melakukan operasi agar tidak lagi ada penyundup yang memasuki Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
4.      Memeriksa kapal-kapal yang aktivitasnya berupa menangkap ikan
5.      Memproses apabila terjadinya pelanggaran hukum di Zona Eksklusif Indonesia sehingga timbul rasa jera terhadap penangkap ikan illegal
Laut di Indonesia begitu dilindungi oleh pemerintah karena semua orang mengetahui  manfaat laut bagi kehidupan sangat banyak terutama sebagai sumber makanan karena makanan laut sangat enak disantap dan mengandung banyak minya ikan yang bermanfaat untuk meningkatkan imunitas. Salah satu makanan yang banyak digemari oleh masyarakat adalah ikan air tawar. [18]

3.         Penegakan hukum di Zona Eksklusif Indonesia (ZEE)
Masalah yang tidak kalah pentingnya dari ZEE ini adalah aspek “law enforcement” atau penegakan hukumnya. akan tidak ada artinya sama sekali jika kita mempunyai hak-hak berdaulat dari yurisdiksi di ZEE, tetapi kita sendiri tidak dapat menegakkan hukum disana.  Di lain pihak, kita semua menyadari bahwa bagaimana sulitnya penegakan  hukum di daerah laut yang sangat luas tersebut yang merupakan bahan tambahan, disamping itu penegakan hukum di perairan Indonesia yang sudah amat luas.
Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa masalah penegakan hukum ataupun pengawasan ini menjadi lebih berat lagi jika diperhitungkan bahwa daerah-daerah yang diliputi pengawasan tersebut tidak hanya terbatas pada perairan Nusantara dan laut wilayah 12 mil itu, tetapi juga landas kontinen dan zona Ekonomi eksklusif Indoensia selebar 200 mil laut.  Bertambah luasnya wilayah laut dan daerah-daerah kewenangan Indonesia tentu saja memerlukan perjuangan perluasan kemampuan untuk mengamankannya.
Penegakan hukum (law enforcement) disini diartikan sebagai bagian dari jurisdiksi  negara. Jurisdiksi  dimaksud meliputi  dan mempunyai pengertian yang antara lain adalah :
1.      Jurisdiksi of legislation atau jurisdiction to prescribe (wewenang membuat aturan-aturan hukum untuk mengatur berbagai kepentingan, dan
2.      Jurisdiction to enforce the law (wewenang menegakkan aturan hukum yang berlaku.
Dasar  hukum berlakunya (adanya) wewenang penegakan  hukum ini dapat
bersumber pada:
1.      Kedaulatan.
Sovereignty of State yang mendasari / melandasi segala aktivitas segala aktivitas  negara baik terhadap orang, benda, wilayah,  negara dan lainlainnnya demi eksistensi dan kelangsungan hidup dan kegidupan bangsa dan negara. Di samping kedaulatan ini merupakan kekuasaan tertinggi dari negara maka kedaulatan juga merupakan hak dasar (fundamental rights) daripada negara yang perwujudannya berupa hak-hak dan kewenangan-kewenangan tertentu yang dituangkan dalam UUD, Tap. MPR, undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. pada umumnya setiap hak dan kewenangan ini dibarengi pula dengan kewajiban serta tanggung jawab tertentu pula.

2. Ketentuan hukum Internasional.
Selain hak-hak dan wewenangan  yang bersumber pada kedaulatan negara, maka berdasarkan ketentuan Hukum Internasional baik ketentuan  hukuminternasional yang berupa “conventional law/treaty” maupun kebiasaankebiasaan internasiona dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa / negara yang beradab, maka negara sebagai subjek hukum internasional adalah pendukung hak dan kewajiban  hukum yang tertentu dapat juga dimilki negara sepeti halnya hak berdaulat dan yurisdiksi tertentu yang dimiliki  negara pantai pada zona-zona tertentu dilaut atau objek-objek tertentu di laut.
Masalah penegakan hukum ini ketentuan-ketentuan penegakan hukum ZEE berdasarkan pada Konvensi Hukum Laut yang baru, maka secara garis besarnya dapat diperincikan sebagai berikut :
a.              The coastal State may, in the exerciase if its sovereign rights to explore, exploit, conserve and manage the living resources in the ZEE, take such resources, including boarding, inspection, arrest and judicial proceedings, as may necessary to ensure compliance with the laws and regulations adopted by it in conformity with this convention.  Maksudnya, dalam melaksanakan hak kedaulatannya untuk mengekplorasi, melestarikan dan mengelola sumber daya alam hayati di ZEE,  negara pantai dapat mengambil tindakan-tindakan seperti menaiki kapal, menginspeksi, menahan dan melakukan, penuntutan  hukum sesuai kebutuhan untuk menegakkan hukum negaranya  dengan mempertimbangkan ketentuanketentuan daripada konvensi (ayat 1) 
b.             Arrested vessels and their crews shall be promotly released upon the posting of reasonable bond or ather security. Artinya kapal dan anakanak-anak buah kapal yang ditahan harus dilepaskan setelah tanggungan dibayarkan atau jamian keamanan lainnya (ayat 2).
c.              Coastal state pinalties for violations of fisheries laws and regulations in the ZEE may not include imprisonment, inte absence of agreements to the contarary by the states concerned, or any other form of cuporal punishment. Artinya adalah kurang lebih adalah tindakan / hukuman yang boleh dijatuhkan terhadap nelayan asing di ZEE oleh Negara pantai tidak termasuk hukum penjara (ayat 3).
d.              In cases of arrest or detention of foreign vessel the coastal State shall promptly notify the flag state, throght appropriate channels, of the any penalties subsequently imposed. Maksudnya bilamana sampai melakukan penahanan, negara pantai harus segera memberitahukan hal tersebut kapada perwakilan Negara bendera kapal (ayat 4).
Demikianlah mengenai penegakan hukum yang berkaitan dengan  rezim hukum ZEE menurut Konvensi Hukum laut yang baru, sedangkan penegakan hukum menurut perundang-undangan nasional yaitu Menurut ketentuan pasal 13 UU No.5 tahun 1983, ditetapkan bahwa dalam rangka melaksanakan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), aparatur penegak hukum Republik Indonesia yang berwenang, dapat mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum sesuai dengan UU No. 8 tahun 1981 tentang kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dengan pengecualian sebagai berikut:
a.                  Pengkapan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di ZEE Indonesia meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang-orang tersebut di pelabuhan dimana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut;
b.                  Penyerahan kapal dan/atau orang-orang tersebut harus dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari, kecuali apabila terdapat keadaan force majeure;
c.                  Untuk kepentingan penahanan, tindak pidana yang diatur dalam pasal 16 dan pasal 17 termasuk dalam golongan tindak pidana sebagimana diamksudkan pasal 21 ayat (4) huruf b. UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP.
Kemudian ditetapkan pula bahwa permohonan untuk membebaskan kapal dan atau orang-orang yang ditangkap akarena didakwa melakukan perlanggaran terhadap UU ini, dapat dilakukan setiap waktu sebelum ada keputusan dari Pengadilan Negeri yang berwenang. dari  ketentuan di atas, dapat dijelaskan bahwa  permohonan membebaskan kapal/orang yang ditangkap karena melakukan perlanggaran sesuai dengan praktek yang berlaku diajukan oleh perwakilan  negara dari kapal asing yang bersangkutan.  Kemudian penetapan besarnya uang  jaminan ditentukan berdasarkan harga kapal, alat-alat perlengkapan dan hasil dari kegiatannya ditambah besarnya jumlah denda maksimum.[19]

e.        Masalah batas ZEE dengan Negara tetangga
Di samping Timor Lester dan Republik Palau, Indonesia belum juga mencapai kesepakatan khususnya mengenai ZEE dengan Malaysia terutama di Selat Malaka. Sejauh ini, Indonesia dan Malaysia telah menyepakati perjanjian bilateral terkait zona laut teritorial dan landas kontinen. Namun, terkait ZEE kedua negara ini masih belum sepakat. Tidaklah heran bahwa sering terjadi saling klaim terkait wilayah kelautan oleh kedua negara. Bahkan, penyusupan kapal masing-masing negara melewati batas wilayah yang menjadi sengketa pun kerap terjadi. Dampaknya, Illegal, Unreported and Unregulated (IIU) Fishing sering terjadi. Ketiadaan perjanjian bilateral ini berimplikasi kepada ketidakpastian hukum khususnya yang menyangkut perlindungan kekayaan alam laut Indonesia dan nelayan Indonesia itu sendiri. Dengan adanya perjanjian tadi, batas-batas ZEE dapat ditentukan dan pergesekan antara aparat kedua negara tidak akan terjadi lagi. Selain itu, kedaulatan kelautan Indonesia pun akan terjaga.[20]
Indonesia memiliki wilayah perairan laut yang sangat luas dan kurang terjaga sehingga mudah mendatangkan ancaman sengketa batas wilayah dengan negara tetangga. Untuk landas kontinen negara kita berhak atas segala kekayaan alam yang terdapat di laut sampai dengan kedalaman 200 meter. Batas laut teritorial sejauh 12 mil dari garis dasar lurus dan perbatasan laut zona ekonomi ekslusif (ZEE) sejauh 200 mil dari garis dasar laut.
Pertama sekali yang harus dilakukan adalah inventarisasi perjanjian-perjanjian yang telah dan belum ditandatangani oleh Indonesia dengan negara-negara lain yang berbatasan laut dengan Indonesia. Apabila perjanjian telah ditandatangani, analisa sangat penting untuk dilakukan untuk melihat kekurangan atau kelemahan perjanjian dan potensi masalah strategis yang mungkin terjadi yang bakal merugikan Indonesia baik dari segi ekonomi maupun pertahanan dan keamanan. Apabila belum ada perjanjian, maka penting juga untuk melakukan analisa terhadap hal-hal apa yang sebaiknya diatur dan diperjanjikan yang tentu saja dapat menguntungkan para pihak (mutual consent). Ketersediaan data-data penunjang terkait batas wilayah tentu saja adalah keniscayaan dan sangat diperlukan untuk pembuktian serta menunjang negosiasi. Hilangnya Pulau Sipadan dan Ligitan dari tangan Indonesia salah satunya adalah karena persoalan kekurangan data sebagai pembuktian klaim.

Disamping inventarisasi dan analisa tadi, diplomasi maritim diperlukan untuk mewujudkan komunikasi keinginan Indonesia terhadap negara lain. Hal ini untuk mendorong pembicaraan lebih lanjut dengan negara-negara tetangga tadi. Hasil akhirnya, diplomasi dan pembicaraan tadi diharapkan akan memastikan secara hukum batas-batas wilayah kelautan Indonesia dengan negara-negara lain melalui perjanjian bilateral (maritime boundaries agreement[21]

















BAB III
PENUTUP
A.    KESIMPULAN

Dalam UNCLOS 1982 dinyatakan bahwa ZEE adalah jalur diluar dan dengan laut wilayah, yang tunduk kepada rezim hukum khusus sebagaimana yang ditetapkan pada bagian ini yang meliputi hak-hak dan yurisdiksi  negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan dari pada Negara-negara lain yang ditentukan sesuai dengan konvensi ini. Kemudian batasan yang hampir dengan ketentuan pasal tersebut di atas adalah batasan yang diberikan oleh Pasal 2 UU No. 5 tahun 1983, yang menetapkan bahwa. “ZEE Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.”[22] Indonesia merupakan negara kelautan dan wilayah perairannya lebih luas daripada wilayah daratannya, Indonesia sendiri mempunyai perairan laut seluas 5,8 juta km2 yang terdiri dari perairan kepulauan dan teritorial seluas 3,1 juta km2 serta perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) seluas 2,7 juta km2 dengan potensi lestari sumber daya ikan sebesar 6.11 juta ton per tahun.[23]
Indonesia seniri meratifikasi UNCLOS 1982, dalam Unclos 1982 diatur mengenai Pengertian Zona Ekonomi Ekslusif, Pengaturan hak dan kewajiban  yang meliputi Hak-hak, yurisdiksi dan kewajiban Negara pantai dalam zona ekonomi eksklusif, Hak-Hak Dan Kewajiban Negara Lain Di Zona Ekonomi Eksklusif, Hak Negara-Negara Tak Berpantai, Hak Negara yang secara geografis tak beruntung, Penegakan Peraturan Perundang-undangan Negara Pantai dan Delimitasi Peta dan daftar koordinat geografis, selain diatur dalam UNCLOS 1982 wialayah ZEE di indonesia juga diatur dalam  UU Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia , UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan,  UU Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara, dan UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
ZEE memiliki manfaat yang banyak bagi Indonesia, keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin; Merupakan Sumber-sumber mana sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan di  wilayah Indonesia sendiri selain itu banyak sekali aktivitas kegiatan di Zona tersebut misalnya pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan, riset ilmiah kelautan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, hal tersebut merupakan aktivitas yang memberi manfaat bagi Negara Indonesia sendiri, kemudian manfaat lain dari ZEE bagi indonesia antara lain bertambah luasnya daerah teritoial laut indonesia, Indonesia mempunyai hak atas kekayaan alam berdasarkan 200 mil dari pantai, Untuk mengetahui titik batas yang ditarik dari titik dalam laut hingga titik luar kedalaman pantai yaiti 200meter/12 mil dari permukaaan air laut[24] ZEE yang memiliki manfaat banyak Pengolahan ZEE, Pengawasan,  Pencegahan Pelanggaran dan Implementasi Penegakan Hukum di Zona Ekonomomi Eksklusif di wilayah Indonesia menjadi hal wajib adanya dalam mempertahankan zona tersebut.
Kekayaan mineral seperti minyak dan gas bumi, kerang, rumput laut, sponges, dan sumber hayati lainnya menyimpan harapan untuk dikelola sesuai peraturan dan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup di laut. Disamping itu, kerjasama dengan nelayan asing yang sudah maju teknologinya perlu dilakukan, baik mengenai alih teknologi, tukar pengetahuan, maupun dalam hal penjualan hasil tangkapan ikan, cara ini diharapkan nelayan kita bertambah ketrampilannya. Untuk pengelolaan sumber daya alam di zona ekonomi eksklusif ini diperlukan kerjasama dengan negara lain, dengan Pemerintah Daerah dan kerjasama antar sektor. Dalam upaya penerapan tindakan pemantauan (monitoring), pengendalian (controlling), dan pengawasan (surveillance) secara efektif terhadap kegiatan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di perairan Indonesia, Departemen Kelautan dan Perikanan memberlakukan sistem pemantauan kapal atau VMS (Vessel Monitoring System) dengan maksud mempermudah pemantauan seluruh aktivitas kapal.
Pencegahan terjadinya pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif sangatlah penting untuk dilakukan, agar negara-negara tetangga tidak bisa mengambil keuntungan dari sumber daya alam yang kita miliki sekaligus untuk menegakkan hukum yang berlaku.disamping itu  Penegakan hukum (law enforcement) juga menjadi hal yang sangat penting  Dasar  hukum berlakunya (adanya) wewenang penegakan  hukum ini dapat bersumber pada Kedaulatan dan Ketentuan hukum Internasional. aparatur penegak hukum Republik Indonesia yang berwenang, dapat mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum sesuai dengan UU No. 8 tahun 1981 tentang kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Sedangkan permasalahan yang berkaitan dengan batas ZEE sebaiknya dilakukan adalah inventarisasi perjanjian-perjanjian yang telah dan belum ditandatangani oleh Indonesia dengan negara-negara lain yang berbatasan laut dengan Indonesia kemudian analisa sangat penting untuk dilakukan untuk melihat kekurangan atau kelemahan perjanjian dan potensi masalah strategis yang mungkin terjadi yang bakal merugikan Indonesia baik dari segi ekonomi maupun pertahanan dan keamanan. Apabila belum ada perjanjian, maka penting juga untuk melakukan analisa terhadap hal-hal apa yang sebaiknya diatur dan diperjanjikan yang tentu saja dapat menguntungkan para pihak (mutual consent). Ketersediaan data-data penunjang terkait batas wilayah tentu saja adalah keniscayaan dan sangat diperlukan untuk pembuktian serta menunjang negosiasi. Hilangnya Pulau Sipadan dan Ligitan dari tangan Indonesia salah satunya adalah karena persoalan kekurangan data sebagai pembuktian klaim. Disamping inventarisasi dan analisa tadi, diplomasi maritim diperlukan untuk mewujudkan komunikasi keinginan Indonesia terhadap negara lain. Hal ini untuk mendorong pembicaraan lebih lanjut dengan negara-negara tetangga tadi. Hasil akhirnya, diplomasi dan pembicaraan tadi diharapkan akan memastikan secara hukum batas-batas wilayah kelautan Indonesia dengan negara-negara lain melalui perjanjian bilateral (maritime boundaries agreement). [25]



B.     SARAN
Manfaat Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) bagi Indonesia  begitu besar sehingga diperlukan pengaturan dan implementasi penegakan hukum yang tegas di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) agar hak berdaulat Indonesia di zona tersebut tidak diabaikan oleh negara lain khususnya negara tetangga yang lautnya berbatasan langsung dengan wilayah laut Indonesia dan penentuan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) harus lebih tegas dengan mengadakan perjanjian internasional dengan baik agar tidak menimbulkan konflik di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) hal ini supaya pemanfaatan dan pengolahan pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dapat termaksimalkan dan tidak terdapat kendala seperti halnya konflik perbatasan pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).















DAFTAR PUSTAKA
Chairul Anwar, Horizon Baru Hukum Laut Internasional, Djambatan, Jakarta, 1989.

Heru Prijanto,  Hukum Laut Internasional, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.

Muhammad Faiz Aziz, 2014,  Presiden Baru Dan Penyelesaian Batas Kelautan (online), http://pshk.or.id/site/?q=id/content/presiden-baru-dan-penyelesaian-sengketa-batas-kelautan (21 Desember 2014)

Siti Puspita, 2014, Makalah Ekosistem Perairan(online), 0, http://sitipuspitas.wordpress.com/2014/03/ (21 Desember 2014)


Fandi Akbar, 2012, Tugas Hukum Laut Internasional Tentang Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen Dan Laut Lepas (Online),

http://fandi-akbar.blogspot.com/2012/05/tugas-hukum-laut-internasional-tentang.html  (21 Desember 2014)

________ 2012, Pengertian, Sejarah Perkembangan dan Penentuan Batas ZEE Indonesia (Online),


https://hukummaritim.wordpress.com/2012/08/31/pengertian-sejarah-perkembangan-zee-indonesia/ (21 Desember 2014)

Agis Ardhiansyah, 2009, Pengelolaan Dan Pelestarian Sumber Daya Alam Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Online), http://agisardhiansyah.blogspot.com/2009/10/pengelolaan-dan-pelestarian-sumber-daya.html (21 Desember 2014)

Agis Ardhiansyah, 2008,  Pengelolaan Dan Pelestarian Sumber Daya Alam Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Online), https://ciils.wordpress.com/2008/04/20/pengelolaan-dan-pelestarian-sumber-daya-alam-di-zeei/ (21 Desember 2014)

Nico,___, Zona Tambahan(Online)https://www.academia.edu/7227214/Zona_tambahan_nico (21 Desember 2014)
_____,______, Manfaat ZEE Bagi Indonesia(Online), http://brainly.co.id/tugas/629581 (21 Desember 2014)
____, 2012, Penegakan Hukum (Law Enforcement) ZEE di Indonesia (Online), https://hukummaritim.wordpress.com/tag/indoensia/ (21 Desember 2014)





[1]Muhammad Faiz Aziz, 2014,  Presiden Baru Dan Penyelesaian Batas Kelautan (online), http://pshk.or.id/site/?q=id/content/presiden-baru-dan-penyelesaian-sengketa-batas-kelautan (21 Desember 2014)

[2] Siti Puspita, 2014, Makalah Ekosistem Perairan(online),

0, http://sitipuspitas.wordpress.com/2014/03/ (21 Desember 2014)

[3] Fandi Akbar, 2012, Tugas Hukum Laut Internasional Tentang Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen Dan Laut Lepas (Online),

http://fandi-akbar.blogspot.com/2012/05/tugas-hukum-laut-internasional-tentang.html  (21 Desember 2014)
[4] Muhammad Faiz Aziz, 2014,  Presiden Baru Dan Penyelesaian Batas Kelautan (online), http://pshk.or.id/site/?q=id/content/presiden-baru-dan-penyelesaian-sengketa-batas-kelautan  (21 Desember 2014)
[5] ibid.

[6]________ 2012, Pengertian, Sejarah Perkembangan dan Penentuan Batas ZEE Indonesia (Online),

https://hukummaritim.wordpress.com/2012/08/31/pengertian-sejarah-perkembangan-zee-indonesia/ (21 Desember 2014)
[7] Agis Ardhiansyah, 2009, Pengelolaan Dan Pelestarian Sumber Daya Alam Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Online), http://agisardhiansyah.blogspot.com/2009/10/pengelolaan-dan-pelestarian-sumber-daya.html (21 Desember 2014)
[8] Agis Ardhiansyah, 2008,  Pengelolaan Dan Pelestarian Sumber Daya Alam Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Online), https://ciils.wordpress.com/2008/04/20/pengelolaan-dan-pelestarian-sumber-daya-alam-di-zeei/ (21 Desember 2014)
[9] Heru Prijanto,  Hukum Laut Internasional, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hal. 13.

[10] Fandi Akbar, 2012, Tugas Hukum Laut Internasional Tentang Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen Dan Laut Lepas (Online),

http://fandi-akbar.blogspot.com/2012/05/tugas-hukum-laut-internasional-tentang.html  (21 Desember 2014)

[11]Nico,___, Zona Tambahan(Online),  https://www.academia.edu/7227214/Zona_tambahan_nico (21 Desember 2014)
[12]
[13] Chairul Anwar, Horizon Baru Hukum Laut Internasional, Djambatan, Jakarta, 1989.
[14] Heru Prijanto,  Hukum Laut Internasional, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hal. 13.

[15] _____,______, Manfaat ZEE Bagi Indonesia(Online), http://brainly.co.id/tugas/629581 (21 Desember 2014)
[16] Heru Prijanto, Hukum Laut Internasional, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hal. 13.
[17] Agis Ardhiansyah, 2008,  Pengelolaan Dan Pelestarian Sumber Daya Alam Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Online), https://ciils.wordpress.com/2008/04/20/pengelolaan-dan-pelestarian-sumber-daya-alam-di-zeei/ (21 Desember 2014)
[18] Monica Krisna, 2014, Zona Ekonomi Ekslusif (Online), http://blogging.co.id/zona-ekonomi-eksklusif-indonesia (21 Desember 2014)
[19] ____, 2012, Penegakan Hukum (Law Enforcement) ZEE di Indonesia (Online), https://hukummaritim.wordpress.com/tag/indoensia/ (21 Desember 2014)
[20] ibid.

[21] Fandi Akbar, 2012, Tugas Hukum Laut Internasional Tentang Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen Dan Laut Lepas (Online),

http://fandi-akbar.blogspot.com/2012/05/tugas-hukum-laut-internasional-tentang.html  (21 Desember 2014)

[22] Agis Ardhiansyah, 2009, Pengelolaan Dan Pelestarian Sumber Daya Alam Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Online), http://agisardhiansyah.blogspot.com/2009/10/pengelolaan-dan-pelestarian-sumber-daya.html (21 Desember 2014)

[23] Siti Puspita, 2014, Makalah Ekosistem Perairan(online),

0, http://sitipuspitas.wordpress.com/2014/03/ (21 Desember 2014)
[24] _____,______, Manfaat ZEE Bagi Indonesia(Online), http://brainly.co.id/tugas/629581 (21 Desember 2014)

[25] Fandi Akbar, 2012, Tugas Hukum Laut Internasional Tentang Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen Dan Laut Lepas (Online),

http://fandi-akbar.blogspot.com/2012/05/tugas-hukum-laut-internasional-tentang.html  (21 Desember 2014)


Demikianlah materi tentang Makalah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang sempat kami berikan dapat bermanfaat. semoga materi yang kami berikan dan jangan lupa juga untuk menyimak Makalah Sistem Pencernaan yang telah kami posting sebelumnya. semoga materi yang kami berikan dapat membantu menambah wawasan anda semikian dan terimah kasih. Semoga dapat membantu menambah wawasan anda semikian dan terimah kasih.


Anda dapat mendownload Makalah diatas dalam Bentuk Document Word (.doc) melalui link berikut.



EmoticonEmoticon